Connect with us

Berita Kota

Pemkot Surabaya Berkolaborasi Dengan FK UNAIR, Untuk Wujudkan Zero Stunting di Tahun 2023

Published

on

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu langsung dengan Dekan FK UNAIR Prof Budi Santoso membahas kerjasama antara Pemkot Surabaya dan FK UNAIR (Dokumentasi : @www.surabaya.go.id)

Surabaya, goindonesia.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi bersama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK UNAIR) dalam pencegahan dan penurunan stunting. Tujuan kolaborasi ini, juga bagian dari upaya pemkot mewujudkan Kota Surabaya zero stunting di tahun 2023. 

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bertemu langsung dengan Dekan FK UNAIR Prof Budi Santoso membahas kerjasama antara pemkot dan FK UNAIR ke depannya. Wali Kota Eri mengatakan, targetnya tak hanya ingin Kota Surabaya zero stunting. Namun, juga zero gizi buruk serta zero angka kematian ibu dan anak. 

“Saya selalu katakan, pemkot tidak bisa berjalan sendiri, pemkot memiliki perguruan tinggi yang luar biasa, sangat hebat, fakultas kedokteran UNAIR,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (8/7/2023). 

Pada pertemuan ini, Wali Kota Eri juga mengungkapkan, bahwa Prof Budi Santoso siap mengerahkan dokter muda hingga mahasiswa di FK UNAIR untuk membantu penanganan stunting di Kota Surabaya. Hal ini membuatnya semakin yakin, permasalahan stunting di Kota Surabaya pada tahun 2023 dapat cepat tertangani lebih baik lagi. 

“Ketika beliau menyampaikan tadi, maka muncul semangat baru, muncul keyakinan baru. Maka insyaallah di tahun ini kita bisa melewati itu semuanya,” ujarnya. 

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengungkapkan, sebenarnya program kerjasama ini sudah ada yang berjalan di beberapa titik di Kota Surabaya. Namun, pada Agustus 2023 ini akan digeber lagi agar target zero stunting, gizi buruk, hingga angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan maksimal. 

Beberapa pelayanan yang akan diterapkan di lapangan diantaranya ada, layanan dasar Ultrasonografi (USG) untuk mencegah angka kematian ibu dan anak, pendampingan oleh dokter anak, hingga pendampingan mahasiswa FK UNAIR dengan cara home visit (kunjungan ke rumah) atau melalui Balai RW. 

“Insyaallah bulan Agustus ini, kalau memungkinkan ya (digerakkan serentak) sebelum 17 Agustus. Karena 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan, maka juga harus merdeka dari stunting, kemiskinan, angka kematian ibu dan anak bisa terwujud di Surabaya,” ungkap Cak Eri Cahyadi. 

Cak Eri menerangkan, pada tahun 2021 kasus stunting di Kota Surabaya menurun 28,9 persen (6.772 balita), kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,8 persen (923 balita) sehingga menjadi kota yang terendah kasus stuntingnya di Indonesia. Hingga akhirnya per 30 Juni 2023 angka stunting di Kota Surabaya tersisa 651 balita. 

“Sama dengan angka kematian ibu dan anak di Kota Surabaya, dalam hal pencegahan kita terbaik kedua di Jawa Timur. Padahal sebelumnya kita yang tertinggi (angka kematian ibu dan anak), ini karena apa? Sinergi dengan semua stakeholder yang ada khususnya FK UNAIR,” terangnya. 

Disamping itu, Dekan FK UNAIR Prof Budi Santoso menyampaikan, beberapa program kerjasama antara FK UNAIR dengan Pemkot Surabaya sudah ada yang berjalan. Diantaranya adalah penanganan angka kematian ibu (AKI) yang sudah dijalankan di 6 Puskesmas, diantaranya Puskesmas Ngagel, Pucang, Mulyorejo, Tenggilis Mejoyo, dan sebagainya. Rencananya, program penanganan AKI di Kota Surabaya akan lebih diperluas lagi. 

Budi mengatakan, dari FK UNAIR ada 315 mahasiswa yang dilibatkan dalam pencegahan AKI. Agar maksimal, ke depannya FK UNAIR juga akan ada kolaborasi dan menggelar pelatihan untuk para mahasiswa kedokteran dari berbagai universitas di Kota Surabaya. 

“Sebenarnya sudah digerakkan oleh Pak Wali setahun atau dua tahun lalu, melibatkan fakultas-fakultas kedokteran, namun berjalan sendiri-sendiri. Mungkin kita akan melakukan suatu pelatihan untuk mahasiswa fakultas kedokteran UNAIR, UBAYA, UNUSA, UMS, dan sebagainya, sehingga materi yang dibawakan oleh mahasiswa saat pendampingan itu sama,” katanya. 

Konsepnya pendampingannya, yaitu para mahasiswa kedokteran itu akan mendampingi ibu hamil hingga proses melahirkan. Tujuannya, agar kondisi kesehatan ibu dan anak dapat terkontrol dan terekam, sehingga ketika proses melahirkan berjalan dengan baik.

Budi menambahkan, pendampingan dan turun langsung ke lapangan ini juga akan dimasukkan ke dalam kurikulum FK UNAIR. “Ini akan ada di semester 2, sebagai penunjang ya, tugas yang harus dilakukan. Mereka nanti nggak akan mendapatkan kenaikan kalau tidak menyelesaikan tugasnya. Jadi, mereka juga diajari agar peduli terhadap masalah sosial di masyarakat,” pungkasnya. (***)

*@www.surabaya.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Kota

Depok Wakili Jabar di Apresiasi Kampung KB Terbaik Tingkat Nasional, Wali Kota: Doakan Kami

Published

on

Wali Kota Depok, Mohammad Idris bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Elly Farida menerima kunjungan Tim Rechecking Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Tingkat Nasional Tahun 2024 di RW 19 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya (Foto:Diskominfo, @berita.depok.go.id)

Depok, goindonesia.co – Kedatangan Tim Rechecking Apresiasi Kampung KB dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Sekretariat RW 19, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok disambut baik oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Perangkat Daerah terkait.

Tim rechecking hadir untuk menilai Kampung Keluarga Berkualitas (KB) RW 19, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, yang mewakili Jawa Barat (Jabar) dalam kompetisi Apresiasi Kampung KB Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2024.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Jabar yang sudah mempercayakan Kota Depok sebagai perwakilan di ajang nasional. 

“Mudah-mudahan hasil rechecking ini baik dan sesuai dengan dokumen yang telah kami berikan dan disampaikan dalam wawancara,” katanya, usai menerima Tim Rechecking Apresiasi Kampung KB tersebut, Selasa (14/05/24).

Ia berharap penilaian Kampung KB di tingkat nasional ini dapat menjadi motivasi bagi Kota Depok dan seluruh masyarakat Jawa Barat.

“Harapan kami, ini menjadi motivasi bagi kami sendiri dan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Tetap semangat dan doakan kami untuk bisa maju ke babak selanjutnya,” ujar Kiai Idris, sapaan akrabnya.

Sejak awal menjabat, Kiai Idris menyadari tingginya tingkat kerentanan hidup keluarga di Depok. Namun, melalui program Ketahanan Keluarga yang diatur dalam peraturan daerah, program Kampung KB terus berkembang setiap tahunnya. Dimulai dari tingkat RT, RW, dan kini, dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, program ini telah ditingkatkan hingga kelurahan.

“Komitmen ini telah dilaksanakan oleh seluruh kelurahan di Kota Depok,” ujarnya.

“Anggaran telah disalurkan ke masyarakat untuk mendukung program pemberdayaan ini. Kami optimis dengan hasil yang terbaik. Meski apapun hasilnya nanti, itu adalah bonus,” sambung Kiai Idris.

Dia pun menekankan optimisme Kota Depok untuk meraih penghargaan tertinggi, sehingga dapat menginspirasi daerah lain untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Kampung KB.

“Saya selalu mengibaratkan kerja-kerja kota ini seperti jam dinding, yang berfungsi sebagai penunjuk waktu jika semuanya bergerak,” ujarnya.

“Terkadang yang terlihat hanya Wali Kotanya, seperti jarum pendek yang menunjukkan jam. Namun, jarum kecil yang bergerak di dalam jam dinding itu adalah komponen penting, tanpa itu Wali Kota tidak bisa tampil,” tutur Kiai Idris.

“Kita dalam hidup bernegara ini bersama-sama, tidak ada yang merasa paling hebat, paling berjasa, atau paling pintar,” terangnya.

“Mudah-mudahan semua ini dapat menginspirasi kita untuk terus melakukan hal-hal terbaik untuk bangsa dan negara kita,” tutup Kiai Idris. (***)

*Website Berita Resmi Pemerintah Kota Depok

Continue Reading

Berita Kota

Pj Gubernur Keluarkan Surat Edaran, Hery Antasari : Study Tour Dibatasi dan Diberhentikan Sementara

Published

on

Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari(Foto : @kotabogor.go.id)

Kota Bogor, goindonesia.co – Penjabat (PJ) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menyampaikan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/2106-Adbang tentang pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau outing class sebagai tindak lanjut SE Gubernur Jawa Barat Nomor 64/PK.01/KESRA tanggal 8 Mei 2024 tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan. Surat edaran yang mulai beredar per 13 Mei 2024 ini tidak lepas dari musibah yang menimpa rombongan pelajar SMK asal Kota Depok di Ciater, Subang, akhir pekan lalu.

Melalui Surat Edaran, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin meminta dan menghimbau seluruh sekolah pada semua jenjang pendidikan di wilayah Kota Bogor untuk memperhatikan hal-hal tentang study tour pada satuan pendidikan.

Pertama, kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jabar melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jabar, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jabar dan tidak dapat dibatalkan.

Kedua, kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelaikan teknis kendaraan.

Ketiga, pihak satuan pendidikan dan yayasan penyelenggara study tour melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

“Melalui surat tersebut, Bapak Gubernur Jawa Barat menyampaikan kepada kita semua untuk menyikapi agar antisipasi peristiwa serupa tidak terjadi. Khusus untuk kegiatan study tour sudah ada kesepakatan bahwasanya harus ada pembatasan dan pemberhentian sementara yang berisiko dan berpotensi bagi perjalanan para siswa, tidak hanya siswa SMA tetapi juga siswa SD serta SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Bogor,” kata Hery Antasari saat memimpin apel di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (13/5/2024) pagi.

Hery Antasari menegaskan, jika ada diskresi pengecualian atas pelaksanaan study tour, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor harus berperan dalam melakukan sortir, memastikan agar segala sesuatunya sesuai dengan aturan, mulai dari armada, rute perjalanan dan lain sebagainya. Kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, agar menyampaikan hal tersebut kepada para kepala sekolah di Kota Bogor.

“Tanpa itu semua tidak ada izin bagi sekolah untuk perjalanan study tour para siswa yang berpotensi ada risiko-risiko tersebut. Karena musibah yang terjadi dan menyebabkan korban jiwa serta luka-luka bisa saja menimpa pelajar dari kota lainnya. Selain itu jika sudah kejadian, maka yakinlah kita semua akan menambah pekerjaan, khususnya di lini layanan publik terkait,” kata Hery.

Pada kesempatan itu ia menyampaikan rasa belasungkawa dan mengajak jajaran Pemkot Bogor untuk berdoa sejenak. (***)

*DISKOMINFO KOTA BOGOR 2021

Continue Reading

Kabupaten

KPU Tuban Pastikan tak Ada Calon Perseorangan Pada Pilkada Tuban 2024

Published

on

 KPU dan Bawaslu saat tunggu penyerahan dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan. (Foto : chusnul, @tubankab.go.id)

Tuban, goindonesia.co – KPU Kabupaten Tuban telah memastikan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2024 tanpa diikuti oleh bakan calon perseorangan atau jalur independen.

Kepastian itu, setelah KPU tidak menerima penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan hingga pukul 23.59 WIB tanggal 12 Mei 2024.

Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas pada KPU Tuban, Zakiyah Munawaroh dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, sesuai dengan tahapan dan jadwal kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan KPU Kabupaten Tuban telah membuka penerimaan penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tuban Tahun 2024 mulai tanggal 8 sampai dengan 12 Mei 2024 di 
Kantor KPU Kabupaten Tuban, Jalan Pramuka Nomor 3, Sidorejo, Tuban.

“Kita tunggu hingga tadi malam bersama Bawaslu pukul 23.59 WIB tidak ada satupun yang menyerahkan dokumen pencalonan,” katanya, Senin (13/05).

Sehingga, atas dasar itu pihaknya memastikan di Kabupaten Tuban pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tidak ada bakal pasangan calon dari perseorangan. (***)

*Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban

Continue Reading

Trending