Connect with us

Berita Provinsi

Revolusi Hijau, Pemprov Kalsel Dukung Implementasi REDD+ Dalam Penurunan Gas Rumah Kaca

Published

on

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra saat menjadi narasumber pada Workshop Penguatan Arsitektur REDD+ oleh Kementerian LHK, Banjarbaru (Foto : MC Kalsel/Ar, @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Kehutanan (Dishut) mendukung kegiatan implementasi program Reducing Emission from Deforestation (REDD+) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

“Penanganan pengurangan emisi gas rumah kaca sudah berjalan melalui program gerakan revolusi hijau oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menanam dan menanam untuk anak cucu nantinya,” kata Kepala Dishut Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra saat menjadi narasumber pada Workshop Penguatan Arsitektur REDD+, Banjarbaru, Kamis (21/3/2024).

Fathimatuzzahra menyampaikan, penurunan emisi gas rumah kaca melalui penanaman di Kalael sudah dilakukan pada lahan kritis dengan target 22.000 hektare selama satu tahun.

“Jadi selama ini penanaman terus didukung Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Komunitas Pecinta Lingkungan, Perhutanan Sosial dan ASN menanam,” tutur Fathimatuzzahra.

Diutarakan Fathimatuzzahra, berdasarkan keputusan Menteri LHK No. SK.1398 / MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 2023 tentang Alokasi Dana Result Based Paymen (RBP) REDD+ untuk Periode 2014-2016 Green Climate Fund Output 2.

Provinsi Kalsel diberikan kepecayaan untuk mengelola dana sebesar US$3.459.298,00 dan kedepannya akan bisa mandiri mendapatkan dana RBP REDD+ dari dunia Internasional.

“Kami ingin Pokja REDD+ Provinsi Kalsel dalam penggunaan dana fokus pada kegiatan penurunan emisi terhadap deforestasi dan degradasi hutan,” imbuh Fathimatuzzahra. (***)

*Media Center Provinsi Kalimantan Selatan, MC Kalsel

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Penandatanganan Kesepakatan KAD Karo, Dairi dan Langkat, Pj Gubernur Sumut Terus Dorong Upaya Pengendalian Inovasi Pemkab/Pemko

Published

on

Penandatangan kesepakatan kerja sama antardaerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan (Foto : @sumutprov.go.id)

Medan, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyaksikan penandatangan kesepakatan kerja sama antardaerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, dalam rangka pengendalian inflasi komoditas pangan.

Kerja sama antardaerah memungkinkan ketiga daerah tersebut saling memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok di ketiga daerah tersebut. Ada tiga bahan pokok yang dikerjasamakan, antara lain cabai merah, ikan beku dan telur ayam ras. 

“KAD merupakan inovasi yang sangat baik. KAD merupakan upaya kita bersama pengendalian inflasi di daerah masing masing,” kata Hassanudin, saat penandatanganan kesepakatan KAD antara Pemerintah Kabupaten Karo, Langkat dan Dairi, di Ruang Rapat 2 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin (13/5).

Pengendalian inflasi di Indonesia memerlukan upaya keras. Hassanudin mencontohkan Singapura, yang hanya memikirkan bagaimana menekan harga. Beda dengan Indonesia, yang juga harus memikirkan kepentingan petani dan masyarakat konsumen juga. 

“Petani dan konsumen ini harus kita pikirkan juga, oleh sebab itu, kita memerlukan upaya keras dan ekstra, inilah peran kita pemerintah dalam menerjemahkan keinginan masyarakat tersebut,” kata Hassanudin.

Selain KAD, Hassanudin juga menyampaikan beberapa upaya lain terkait pengendalian inflasi pada Bupati Karo Cory Sebayang, Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi, dan Pj Bupati Dairi Charles Lamhot Bantjin. Hassanudin menyoroti mengenai pentingnya daerah memiliki cold storage besar untuk menampung hasil pertanian dan perkebunan rakyat.

“Ke depan kita perlu cold storage, untuk itu kita siapkan listrik dan sebagainya, kalau ada cold storage, saat panen melimpah bisa kita tampung dan buat produk turunannya,” ujar Hassanudin.

Hassanudin juga meminta para kepala daerah yang hadir, untuk terus mencermati arahan-arahan dari Pemerintah Pusat yang disampaikan setiap minggu. Dengan mencermati, para kepala daerah nantinya bisa mendiagnosa permasalahan yang terjadi, khususnya terkait inflasi. 

“Jika kita tahu diagnosanya, kita tahu bagaimana terapinya, harus pas terapi kita itu, sehingga misalnya kita membuat operasi pasar tidak sembarangan, termasuk juga memberikan subsidi pada angkutan,” kata Hassanudin.

Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimi mengharapkan, penandatanganan kesepakatan KAD tersebut tidak hanya sebatas seremonial belaka. Melainkan aksi nyata dalam mengendalikan harga bahan pokok di tengah masyarakat.

Dikatakan Faisal, kerja sama tersebut tidak hanya antara pemerintah kabupaten saja. Penandatanganan tersebut juga dilakukan antara pedagang komoditas. “Kerja sama ini juga menguntungkan antarpedagang,” ujar Faisal.

Sementara itu, Deputi Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Suharman Tabrani mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi di wilayahnya masing-masing. Bank Indonesia pun memperkirakan inflasi Sumut akan berada pada sekitar angka 2,5% (year on year). Oleh sebab itu, upaya-upaya seperti KAD sangat diperlukan. 

“Kami apresiasi upaya yang dilakukan ini yaitu KAD di Langkat, Dairi dan Karo, ini sangat penting perannya mendukung pengendalian inflasi pangan, pellaksanaan KAD ini komitmen kita untuk mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi di Sumut,” kata Suharman. (***)

*(DISKOMINFO SUMUT, @sumutprov.go.id)

Continue Reading

Berita Provinsi

Pemprov Papua akan Kembangkan Infrastruktur Pelabuhan Laut dan Udara untuk Ekspor

Published

on

Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur (Foto : @papua.go.id)

Jayapura, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Papua berencana mengembangkan infrastruktur pelabuhan laut dan udara di wilayahnya, guna mendukung ekspor ke luar negeri.

Menurut Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, pemerintah provinsi beberapa waktu lalu telah sukses mengekspor kayu kurang dari 100 kontainer lewat Pelabuhan Jayapura.

Oleh karenanya, Pemprov Papua berencana untuk meningkatkan kegiatan ekspor dari pelabuhan Jayapura, lewat peningkatan infrastruktur yang ada.

“Pengembangan infrastruktur untuk ekspor langsung ke luar negeri membutuhkan persiapan matang, termasuk pengembangan pelabuhan laut dan udara.”

“Dengan instrumen yang sudah disiapkan, harapan Papua untuk meningkatkan ekspor langsung ke luar negeri semakin terbuka lebar. Mengingat pasar internasional yang potensial dan terbuka bagi produk-produk Papua,” terang Derek di Jayapura, Senin (13/5/2024).

Masih menurur Derek, pengembangan pelabuhan laut dan udara merupakan prioritas untuk menjadikan Papua sebagai titik keluar produk-produk unggulan Papua.

Dimana langkah awal dimulai dari Biak, yakni mengekspor langsung ikan tuna ke Narita, Jepang.

“Kemudian juga ada kakao, bahkan kopi juga menjadi komoditas unggulan yang tersebar di berbagai wilayah Papua. Jika sudah baik infrastrukturnya, kita dorong ekspor.”

“Tapi kita kembangkan dulu usaha masyarakat secara mandiri, supaya meningkatkan pendapatan serta menstabilkan ekonomi di wilayah Papua,” tandasnya. (***)

*Pemerintah Provinsi Papua

Continue Reading

Berita Provinsi

Dekranasda DKI Jakarta Pelajari Pengelolaan Batik Dan Industri Kreatif DIY

Published

on

Dekranasda DKI Jakarta saat melakukan study banding ke Dekranasda DIY (Foto : @jogjaprov.go.id)

Yogyakarta, goindonesia.co – DIY dinobatkan sebagai Kota Batik Dunia oleh Dewan Kerajinan Dunia (World Craft Council) karena berhasil memenuhi tujuh kriteria nilai yaitu sejarah, keaslian, pelestarian, ekonomi, ramah lingkungan, global dan keberlanjutan. Pengembangan dan pembinaan terhadap kreativitas di DIY ini terus dilakukan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY dan Dinas Koperasi dan UMKM DIY.

Hal demikian menjadi alasan bagi Dekranasda DKI Jakarta untuk melakukan study banding ke Dekranasda DIY pada Senin (13/05). Rombongan  dipimpin oleh Pj. Dekranasda DKI Jakarta, Mirdiyanti Heru disambut hangat oleh Ketua Harian Dekranasda DIY, GKBRAA Paku Alam di Ruang Parangkarsa, Pura Pakualaman, Yogyakarta.  

DIY mengelola dan mendukung kreativitas penggiat kerajinan melalui berbagai program  pengembangan diri dan fasilitas digitalisasi. Salah satu bentuk dukungan dari Pemda DIY adalah program gratis ongkos kirim bagi pelaku UMKM yang memasarkan produknya melalui SiBakoel Jogja. Dekranasda DIY juga menjadi etalase bagi produk kreatif untuk dipasarkan. Tidak hanya batik sebagai ikon saja, namun dukungan ini diberikan menyeluruh pada segala jenis kerajinan di DIY yang sudah terkurasi dengan baik.

Gusti Putri menyebut, sebagai daerah dengan potensi kreatif yang tinggi, DIY memang menyiapkan generasi mudanya untuk siap bersaing di industri kreatif. Hal ini yang mendasari penanganan Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan lebih serius dan mendalam. Harapannya, setelah lulus, generasi muda ini lebih siap untuk terjun langsung di dunia kerja industri kreatif, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kita memang memfasilitasi untuk industri kreatif ini dengan serius. Apalagi DIY ini kan bisa di bilang hidup dari UMKM. Jadi kita benar-benar konsentrasi di situ,” ungkap Gusti Putri.

Pada acara tersebut, Gusti Putri berkesempatan memamerkan batik-batik buah karyanya. Batik yang dipamerkan berasal dari naskah-naskah kuno yang diterjemahkan melalui goresan canting oleh Permaisuri Puro Pakualaman tersebut. Mahakarya langka dan eksklusif tersebut, menjadi daya tarik tersendiri yang mampu memukau para tamu. Pun, Gusti Putri memberikan batik-batik karyanya sebagai kenang-kenangan bagi anggota Dekranasda DKI Jakarta.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM DIY Srie Nurkyatsiwi yang turut mendampingi Gusti Putri menjelaskan, kunjungan dari Dekranasda DKI ini dapat membuka peluang kerjasama. Meskipun awalnya hanya untuk study banding, namun Siwi yakin, setelahnya peluang kerjasama terutama di bidang pemasaran akan semakin terbuka. Selain itu, tidak bisa dipungkiri, pasar di Jakarta memang lebih luas jangkauannya.

“Saat ini DIY kan ada program gratis ongkir dari Dana Keistimewaan. Ini akan mempermudah pemasaran kita. Melalui SiBakoel Jogja, program ini mampu memberikan kemudahan lebih untuk pembeli dari luar DIY. Artinya apa? Peluang meningkatnya penjualan akan semakin besar. Ini daerah lain belum punya program ini,” jelas Siwi.

Siwi menyebut, kerjasama antara Dekranasda DIY dan Dinas Koperasi dan UMKM DIY sejauh ini berjalan dengan sangat baik. Kolaborasi inilah yang membuat pertumbuhan industri kreatif di DIY berkembang pesat. Hingga saat ini, tidak bisa dipungkiri, industri kreatif bergandengan erat dengan industri pariwisata, menjadi penopang pertumbuhan ekonomi DIY.

Sementara itu, Pj. Dekranasda DKI Jakarta, Mirdiyanti Heru menyebut, alasan perkembangan batik DIY menjadi hal utama dirinya dan tim mengunjungi DIY. Namun ternyata, bukan hanya batik yang menjadi potensi. Ia dibuat terkejut dengan fakta lapangan bahwa kerajinan di DIY jauh melebihi ekspektasinya.

“Saya seperti mendapat kejutan. Sudah disambut hangat, dapat ilmu baru, dan bahkan ilmunya melebihi apa yang saya bayangkan. Sekuat itu pengembangan industri kerajinan di sini. Apalagi batiknya. Gusti Putri ternyata pembatik, dan karyanya benar-benar luar biasa,” ungkap Mirdiyanti. (***)

*Humas Pemda DIY 

Continue Reading

Trending