Salah satu booth expo Kemenperin yang memfasilitasi perusahaan binaan di Even World Water Forum, Bali (Foto : @kemenperin.go.id)

Bali, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian mendukung penuh penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024. Forum tingkat internasional ini dibentuk untuk meningkatkan komitmen dan aksi seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya air dalam kehidupan manusia dan untuk mendorong kerja sama internasional dalam menjawab isu tantangan air global.

“Pada gelaran WWF ke-10 ini, Kemenperin turut berpartisipasi dalam expo dan fair. Kami memfasilitasi sejumlah pelaku industri untuk menampilkan inovasinya terkait upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5).

Dirjen Industri Agro menyampaikan, Kemenperin memfasilitasi empat perusahaan binaan Ditjen Industri Agro untuk mengisi booth expo yang terletak di Kintamani Lobby Nusa Dua (KN02), Bali Nusa Dua Convention Center dengan total luasan 27 m². Adapun empat perusahaan yang difasilitasi adalah PT Bali Agung Waters, PT Bentoel Prima, PT Langgeng Kreasi Jayaprima, dan PT Amerta Indah Otsuka.

PT Amerta Indah Otsuka mengusung inovasinya yang dinamakan “Otsuka Blue Planet”. Ini merupakan wujud penerapan digitalisasi atau berbasis teknologi industri 4.0 dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja produksi dan pengolahan air yang berhasil menurunkan limbah produksi. Selanjutnya, PT Bentoel Prima (BAT Group), menampilkan inisiatif pengelolaan sumber daya air melalui tema “Save the Drop”, yang membagikan konsep praktik terbaik dalam daur ulang limbah air, konservasi air, dan efisiensi penggunaan air.

Sementara itu, PT Langgeng Kreasi Jayaprima, memamerkan penggunaan sistem digitalisasi 4.0 untuk mengontrol dan monitoring teknologi filterisasi menjadi lebih maksimal. Penggunaan teknologi tersebut berhasil melakukan efisiensi penggunaan sumber daya air sebesar 80 persen (dari 11 menjadi 2 liter air). Perusahaan juga menjaga keberlangsungan ketersediaan air, melalui kerja sama perusahaan dengan Yayasan Bambu Lestari sejak perhelatan G20 tahun 2022 di Bali untuk penanaman bambu dan agroforestry.

Kemudian, PT Bali Agung Waters, menunjukkan teknologi penggunaan sumber air dari Gunung Agung yang mengalir bebas, sehingga tidak merusak akuifer dan ekosistem. Sumber daya air yang tidak digunakan untuk produk, dikembalikan ke jaringan irigasi Subak. Produk air minum dalam kemasan yang dihasilkan telah tersertifikasi sebagai “Air Mineral Alami”, sehingga tidak ada penambahan zat kimia apapun ke dalam produk.

“Kami juga berharap adanya pertukaran pengetahuan atau diskusi untuk mendorong kemitraan dalam upaya menciptakan ‘Water for Shared Prosperity’,” ujar Putu. Menurutnya, kegiatan expo ini bisa menjadi ajang edukasi bagi masyarakat umum terkait tentang isu air maupun kegiatan 10^th World Water Forum.

Selain memfasilitasi industri pada expo tersebut, Ditjen Industri Agro Kemenperin turut memboyong pelaku industri binaannya menampilkan produk unggulan dengan mengisi empat booth fair yang terletak di Tsunami Shelter Plaza Kuta. Adapun luasan masing-masing booth sekitar 4 x 2 m, yang terdiri dari tiga booth kategori culinary serta satu booth kategori art and craft.

“Jadi, ada produk minuman sari kacang hijau dengan merek Mungbee, berikutnya ada produk freeze dried fruit dengan merek Freezty, Pipiltin Coklat Freezedried, Otani, dan Sadjian. Selain itu, ada produk natural Indonesian cheese and snack, dengan merek Rosalie Cheese,” sebut Putu. Sedangkan, untuk booth art and craft, akan diwakili oleh PT Langgeng Kreasi Jayaprima dengan menampilkan produk hasil budidaya bambu untuk program konservasi air.

Pelaksanaan WWF Ke-10 dihadiri delepan kepala negara dan 105 menteri. Kedelapan kepala negara tersebut berasal dari Timor Leste, Fiji, Tajikistan, Sri Lanka, Hungaria, Maroko dan Indonesia selaku tuan rumah. Selain itu, sebanyak 132 negara dan organisasi internasional, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai sekitar 46 ribu orang akan hadir di KTT WWF ke 10.

Forum Air Dunia ini mengusung tema besar “Water for Shared Prosperity” atau “Air untuk Kemakmuran Bersama”. Forum air dunia ini akan memberikan berbagai manfaat politik bagi Indonesia, mulai dari peningkatan pengaruh internasional hingga peluang untuk memperkuat diplomasi dan kerja sama di sektor air. Pelaksanaan WWF tersebut, juga akan membahas empat hal, yakni konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi serta mitigasi bencana alam. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Konferensi Pers Kementerian Perindustrian terkait hal penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan (Foto : @kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Berkenaan dengan situasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir mengenai penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan, Kementerian Perindustrian menjelaskan beberapa poin dalam Konferensi Pers yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (20/5)

Pertama, Kementerian Perindustrian mendukung arahan Presiden untuk menyelesaikan masalah penumpukan kontainer di pelabuhan. Seiring dengan hal tersebut, Kemenperin juga mendukung penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan  Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sepanjang melindungi industri dalam negeri,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dalam kegiatan tersebut.

Kemenperin menanggapi pernyataan Kementerian Keuangan mengenai penumpukan yang berdampak pada supply chain industri manufaktur dalam negeri. Disampaikan Febri, bahwa sejak kebijakan Permenperin terkait Pertimbangan Teknis (Pertek) diberlakukan, tidak ada keluhan dari pelaku usaha mengenai gangguan suplai bahan baku industri. Sehingga perlu dibuktikan apakah kontainer yang menumpuk tersebut banyak merupakan bahan baku atau bahan penolong bagi industri.

“Selanjutnya, menanggapi pernyataan Kementerian Perdagangan yang menyatakan penyebab penumpukan kontainer tersebut adalah kendala persetujuan teknis sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan impor, kami sampaikan bahwa Kemenperin tidak terkait langsung dengan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan tersebut. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri dalam negeri, kami memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan bahan baku industri terpenuhi,” tegasnya.

Kedua, posisi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, Kementerian Perindustrian menerima 3.338 permohonan penerbitan pertimbangan teknis (Pertek) untuk 10 komoditas. Dari seluruh permohonan tersebut, telah diterbitkan 1.755 Pertek, 11 permohonan yang ditolak, dan 1.098 permohonan (69,85%) yang dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.

Ketiga, berdasarkan Rapat Koordinasi yang dilakukan pada hari Kamis, 16 Mei 2024, diperoleh data yang menunjukkan perbedaan jumlah Pertek dan Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan. Sebagai contoh, dari total 1.086 Pertek yang diterbitkan untuk komoditas besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya, PI yang diterbitkan sejumlah 821 PI. Volume dari gap perbedaan tersebut kira-kira sekitar 24.000 jumlah kontainer. Di dalam rapat yang sama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menyampaikan informasi mengenai ketidaktahuannya, apakah kontainer tersebut dimiliki oleh perusahaan dengan Angka Pengenal Importir Umum atau Angka Pengenal Importir Produsen.

Keempat, Kementerian Perindustrian bertanggungjawab terhadap kelangsungan industri dalam negeri sehingga perlu dijaga dan dilindungi agar barang-barang hasil produksinya dapat terserap oleh pasar, khususnya di dalam negeri. “Dengan demikian, kami memiliki kepentingan agar ada pembatasan terhadap barang-barang impor yang serupa dengan barang-barang sejenis yang sudah diproduksi di dalam negeri,” jelas Febri.

Kelima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap barang impor yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya barang-barang yang masuk dalam kategori larangan dan/atau pembatasan (lartas), wajib memiliki dokumen perizinan impor. Untuk mendapatkan perizinan impor tersebut, salah satunya adalah memiliki pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, barang-barang impor yang masuk dalam kategori lartas dimaksud mestinya tidak bisa masuk ke daerah pabean sebelum memiliki dokumen perizinan impor, seperti penumpukan yang terjadi saat ini.

Keenam, penerbitan pertimbangan teknis di Kementerian Perindustrian dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), yang prosesnya diatur di dalam Peraturan Menteri Perindustrian. Sebagai tindak lanjut dari Permendag No. 36 Tahun 2023, Kementerian Perindustrian telah menetapkan seluruh peraturan mengenai tata cara penerbitan pertimbangan teknis terhadap barang-barang yang masuk dalam kategori lartas. Proses penerbitan pertimbangan teknis ditetapkan paling lama dalam waktu lima hari kerja setelah permohonan dan dokumen persyaratannya diterima dengan lengkap dan benar. 

Ketujuh, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya menjaga industri dalam negeri, Kemenperin harus menjaga keseimbangan antara produksi dalam negeri dengan pasarnya. Febri menekankan bahwa Kemenperin tidak alergi dengan barang impor sepanjang barang-barang tersebut dibutuhkan di dalam negeri, sedangkan produksinya di dalam negeri tidak mencukupi. Dengan demikian, kebijakan Lartas diarahkan untuk tidak mengganggu industri dalam negeri. 

Kedelapan, Kemenperin terus mendorong kemudahan yang diperlukan untuk keberlangsungan industri dalam negeri, salah satunya adalah kemudahan mendapatkan bahan baku. Terhadap komoditas ini, kami selalu memastikan tidak ada hambatan bagi industri dalam negeri mendapatkan bahan baku, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Sedangkan terhadap barang-barang jadi atau produk akhir yang langsung dapat dijual ke pasar dalam negeri, Kemenperin berharap untuk tetap dibatasi dan menyesuaikan dengan konsep Neraca Komoditas yang pada prinsipnya menyeimbangkan antara produksi dalam negeri dan produk impor. 

Kesembilan, Kemenperin memahami permasalahan teknis yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan kebijakan yang diakibatkan oleh perubahan Peraturan Menteri Perdagangan. Sesuai dengan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan, setiap penyusunan peraturan harus melalui proses yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karena itu, dampak dari perubahan suatu peraturan tidak menjadi tanggungjawab satu Kementerian/Lembaga saja. 

Kesepuluh, Kemenperin menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden dan tetap mengawal agar tidak banjir produk impor, khususnya produk hilir atau produk jadi, untuk melindungi industri dalam negeri dan investasi, dengan tetap memperhatikan agar tidak lagi terjadi penumpukan barang di pelabuhan. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Presiden Joko Widodo membuka Sesi Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Senin, 20 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Badung, Bali, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo membuka Sesi Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 dengan menekankan urgensi kolaborasi global dalam mengelola sumber daya air untuk menghadapi tantangan yang makin kompleks di masa depan. Dalam sambutannya, Presiden menggambarkan air sebagai “the next oil”, menyoroti pentingnya air untuk keberlanjutan ekonomi dan ekologi global.

“Bank Dunia memperkirakan, kekurangan air bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen hingga tahun 2050,” ungkap Presiden di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Senin, 20 Mei 2024.

“Kelangkaan air juga dapat memicu perang serta bisa menjadi sumber bencana. ’Too much water’ maupun ’too little water’, keduanya dapat menjadi masalah dunia,” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi memaparkan upaya Indonesia dalam memperkuat infrastruktur airnya selama dekade terakhir, termasuk pembangunan 42 bendungan, 1,18 juta hektare irigasi, 2.156 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai, serta merehabilitasi 4,3 juta hektare jaringan irigasi.

“Air juga kami manfaatkan untuk membangun PLTS Terapung Waduk Cirata sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Forum Air Sedunia ke-10 ini sangat strategis untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dalam mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong tiga hal secara konsisten, yakni meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas, berdayakan hydro-diplomacy yang konkret dan inovatif, serta memperkuat kepemimpinan politik dalam kerja sama internasional terkait air.

Indonesia juga mengusulkan empat inisiatif baru dalam forum ini, yakni penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Asia Pasifik untuk ketahanan air dan iklim, tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil, dan penggalangan proyek-proyek air. Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam memimpin upaya global dalam tata kelola air yang berkelanjutan.

Acara ini dihadiri oleh para pemimpin negara, pimpinan organisasi internasional, dan delegasi dari berbagai negara, menandai pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi tantangan pengelolaan sumber daya air di masa depan. Presiden Jokowi menutup sambutannya dengan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air.

“Air bukan sekedar produk alam, tapi merupakan produk kolaborasi yang mempersatukan kita sehingga butuh upaya bersama untuk menjaganya,” tandasnya. (***)

*(BPMI Setpres)