Connect with us

Berita

ACT Akui Ambil 13,5 Persen Donasi: Kami Bukan Lembaga Zakat

Published

on

Presiden ACT, Ibnu Khajar (kanan) dan Dewan Pembina Syariah Ust Bobby Herwibowo (kiri) di kantor ACT, Jakarta Selatan. (CNN Indonesia/Yulia Adiningsih)

Jakarta, goindonesia.co – Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengakui mengambil lebih dari 12,5 persen untuk operasional lembaga dari jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan. ACT mengklaim hanya mengambil sekitar 13,5 persen dari donasi tersebut.
Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan penggunaan donasi itu tak masalah. Menurutnya, ACT adalah lembaga filantropi bukan zakat dan mendapat izin dari Kementerian Sosial.

Dalam aturan syariat Islam, untuk lembaga zakat, pemotongan donasi keagamaan tidak boleh lebih dari 12,5 persen. Sementara merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan, menyatakan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyak 10 persen dari hasil donasi.

“ACT bagaimana bisa mengambil 13,5 persen, sebagai amil zakat 12,5 persen, kenapa lebih? ACT bukan lembaga zakat,” kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).

Ibnu menyampaikan untuk alokasi program di 47 negara butuh dana distribusi yang banyak. Pihaknya pun mengambil sebagian dana dari nonzakat, infaq atau donasi umum.

Menurutnya, untuk menutupi kebutuhan operasional yang banyak itu, pihaknya sampai melakukan pemotongan gaji.

Ia juga mengklaim ACT telah menarik semua fasilitas yang dianggap ‘mewah’. Meskipun menurut dia, fasilitas itu bukan untuk pribadi, melainkan penyambutan tamu.

“Struktur gaji menyesuaikan dengan dana filantropi,” ujarnya.

Ibnu mengatakan gaji presiden di lembaga kemanusiaan itu sempat mencapai Rp250 juta. Namun, besaran gaji itu tidak ditetapkan secara permanen.

“Jadi kalau pertanyaannya apa sempat diberlakukan kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen,” kata Ibnu.

Lebih lanjut, Ibnu mengatakan besaran gaji itu tidak dilanjutkan salah satunya karena kondisi ACT tak stabil. Bahkan, sejumlah karyawan juga mengalami pemotongan gaji.

“Teman-teman merasakan terjadi pergantian komposisi, kami memilah dua hal apakah kami akan mengurangi karyawan waktu itu atau mengalokasi dana pada karyawan. Akhirnya kami memilih agar mengurangi beberapa gaji karyawan,” ucapnya.

Ibnu menyebu pemasukan ACT mengalami penurunan sejak awal pandemi Covid-19. Kemudian, penurunan kian parah pada 2021 silam.

“Sehingga kami minta seluruh karyawan untuk berlapang dada mengurangi gaji karyawan,” ujarnya.

Ibnu lantas mengungkapkan pendapatan yang kini diterimanya. Ibnu mengklaim pendapatannya saat ini tidak lebih dari Rp100 juta per bulan.

“Di pimpinan presidium, yang diterima tidak lebih dari Rp100 juta,” katanya.

Selain mengurangi gaji, ACT juga mengakui pengurangan SDM hingga 560 karyawan. Pengurangan karyawan ini disebut juga karena pandemi Covid-19.

“Kita memahami semenjak pandemi Covid menghantam bangsa kita, dan ini sudah tahun ketiga, tidak menutup kemungkinan bagi kami juga beberapa perusahaan dan lembaga-lembaga mengalami dampaknya, tidak terkecuali lembaga ACT,” ujarnya.

“Saat ini di tahun 2021, awal tahun 2021, kami memiliki SDM 1.688 orang, dan pada saat ini SDM terkini pada Juli 2022 ini jumlahnya 1.128 (karyawan),” imbuhnya.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan telah membuka penyelidikan atas masalah pengelolaan dana masyarakat untuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh ACT.

“Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (4/7).

Penyelidikan dilakukan menyusul viralnya masalah pengelolaan dana masyarakat. Sempat viral tagar-tagar seperti ‘aksi cepat tilep’ dan ‘jangan percaya ACT’ di media sosial.

Berdasarkan laporan investigasi Tempo, sejumlah petinggi ACT diduga menyelewengkan donasi. Uang yang disalurkan oleh ACT tidak sesuai dengan jumlah yang berhasil digalang oleh lembaga tersebut.

Pengurus ACT dilaporkan mengambil lebih dari 20 persen uang donasi masyarakat untuk operasional lembaga.

Donasi itu diduga mengalir pada sejumlah petinggi ACT. Hal itu terlihat dari gaji bulanan mantan pimpinan ACT yang mencapai Rp250 juta. Belum lagi, berbagai aset yang dibeli menggunakan uang ACT seperti mobil, rumah, AC, sampai lampu gantung. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Pertemuan Presiden Prabowo dan Panja Haji: Biaya Haji Turun, Pengawasan Diperketat

Published

on

Panja Haji menyampaikan keterangannya usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto menerima Panitia Kerja (Panja) haji dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, panja haji menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025 seperti penurunan biaya haji, baik dari sisi beban jemaah maupun nilai manfaat.

“Pembiayaan haji ini dibanding tahun lalu turun sekitar Rp4 juta lebih. Dari beban jemaah turun sekitar 600-an ribu rupiah, beban jemaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam keterangannya usai pertemuan.

Menurut Marwan, pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi dari angka yang dilaporkan. Ketua Komisi VIII pun menegaskan bahwa arahan Presiden ini akan menjadi catatan dalam kajian penyelenggaraan haji selanjutnya.

“Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan. Tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” lanjutnya.

Pada penyelenggaran haji tahun ini, Komisi VIII berkomitmen mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan ketat, baik memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi hingga pelaksanaan haji berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan. Menurut Marwan, pengawasan penyelenggaraan haji ini secara langsung akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.

“Penyelenggaraan haji untuk tahun ini dikawal oleh Pimpinan DPR Prof. Dr Sufmi Dasco Ahmad akan turun langsung mengawal ini. Bagi kami ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Dasco bahwa beliau berkenan menjadi Ketua Pengawas Haji untuk tahun ini,” kata Marwan. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Presiden Prabowo Dorong Kebijakan Pro Rakyat di Sektor Perumahan, Fokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Published

on

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Januari 2025. Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

“Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujar Maruarar dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

“Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” kata Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar turut memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0 persen, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0 persen, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

“Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan,” ujar Maruarar.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.

“Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis,” tegas Maruarar.

Tidak hanya itu, Maruarar juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut seiring dengan langkah diplomasi Presiden Prabowo ke berbagai negara.

“Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” tutur Maruarar. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Pertemuan Bilateral Menhan RI dan Menhan Jepang, Sepakati Langkah Strategis di Bidang Pertahanan

Published

on

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat Pertemuan Bilateral dengan Menhan Jepang H.E. Mr. Nakatani Gen dan delegasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta (Foto : @www.kemhan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Pertahanan Jepang H.E. Mr. Nakatani Gen dan delegasi, melaksanakan pertemuan bilateral di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (7/1). Agenda kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara terutama memperkuat kerja sama strategis di bidang pertahanan, saling bertukar pandangan dalam isu-isu regional dan global, serta membangun kepercayaan dan saling pengertian melalui dialog yang terbuka.

Sekitar pukul 10.00 WIB, Menteri Pertahanan Jepang disambut langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan upacara jajar kehormatan dan prosesi peletakan karangan bunga di patung Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno. Setelah itu, Menteri Pertahanan Jepang menuju Ruang Hening untuk mengisi buku tamu, sebelum melaksanakan pertemuan bilateral bersama Menteri Pertahanan RI dan delegasi dari kedua negara di Ruang Bhineka Tunggal Ika.

Di pertemuan bilateral, Menhan Sjafrie menyampaikan ucapan selamat datang dan memberikan apresisasi kepada Menhan Nakatani atas kunjungan ke Kementerian Pertahanan RI. Dalam pembicaraan tersebut, kedua Menteri menyambut baik hubungan bilateral Indonesia-Jepang yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan kesepakatan Pemimpin kedua negara untuk meningkatkan status kemitraan dari Kemitraan Strategis (Strategic Partnership) menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership) pada tahun 2023. Peningkatan status kemitraan ini juga turut mendorong peningkatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

Menhan Sjafrie menegaskan bahwa peningkatan kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Jepang merupakan langkah strategis untuk memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia mengapresiasi komitmen Jepang dalam memperdalam hubungan ini, sejalan dengan upaya bersama dalam menghadapi tantangan global, seperti terorisme, bencana alam, dan ketegangan regional.

Terkait hal ini kedua Menteri bertekad untuk meningkatkan komunikasi tingkat tinggi dan kerja sama antara institusi pertahanan Indonesia dan Jepang di berbagai tingkatan guna mewujudkan hal tersebut.

Di bidang pertukaran personel dan komunikasi, Indonesia secara konsisten mengirimkan siswa ke National Defense Academy (NDA) Jepang sejak tahun 1998, dan total jumlah siswa sudah mencapai lebih dari 70 orang. Kemudian, ketika membahas tentang kerja sama keamanan maritim, Menhan Sjafrie menegaskan untuk meningkatan interoperabilitas antara TNI AL dan Japan Maritime Self-Defence Force.

Selain kerja sama bilateral, kedua Menteri juga membahas bentuk kerja sama multilateral. Indonesia menghargai komitmen Jepang untuk memperkuat kerja sama multilateral di kawasan Indo-Pasifik, termasuk dengan ASEAN, negara-negara Kepulauan Pasifik, serta dalam berbagai forum di kawasan. Indonesia mendukung upaya Jepang, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip ASEAN Centrality dan inklusivitas dalam kerja sama tersebut.

Terkait peningkatan kerja sama pada tingkat satuan (unit level cooperation), Menhan Sjafrie menyampaikan bahwa Indonesia sangat menghargai kerja sama yang telah terjalin dalam bentuk latihan bersama seperti Super Garuda Shield dan Komodo, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan interoperabilitas antara kedua Angkatan Bersenjata.

Dalam kerja sama peralatan militer, Indonesia memahami pentingnya kerja sama dalam bidang peralatan militer, terutama yang berkaitan dengan kemampuan maritim kedua negara. “Kami menyadari pentingnya kerja sama peralatan untuk meningkatkan kemampuan maritim kedua negara,” tutur Menhan Sjafrie.

Di akhir pertemuan, Menhan Sjafrie menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertahanan Jepang, atas pertemuan yang sangat konstruktif. “Kami sangat menghargai dialog terbuka yang telah berlangsung, yang semakin mempererat hubungan pertahanan antara Indonesia dan Jepang. Kerja sama kedua negara memiliki potensi besar, terutama dalam memperkuat stabilitas kawasan melalui kerja sama militer, pengembangan kapasitas, serta peningkatan interoperabilitas,” tutup Menhan Sjafrie.

Selain bidang kerja sama pertahanan, kedua Menteri juga membahas serta bertukar pandangan mengenai dinamika politik dan keamanan di kawasan regional dan global.

Turut hadir mendampingi Menhan Sjafrie dalam pertemuan tersebut antara lain Wamenhan RI, Irjen Kemhan, beserta Pejabat Eselon I dan II Kemhan. (***)

*(Biro Infohan Setjen Kemhan)

Continue Reading

Trending