Connect with us

Berita

Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu

Published

on

Elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjalan kaki ke markas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Foto : @nasional.kompas.com)

Jakarta, goindonesia.co – Asa Partai Persatuan Pembangunan menuju DPR RI nyaris dipastikan kandas.

Tinta hitam itu akan segera tergurat: Partai Kabah untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal menempatkan kadernya duduk di Senayan.

Tak satu pun gugatan sengketa Pileg DPR RI 2024 yang mereka layangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan Mahkamah

Ketika perolehan suara PPP diumumkan KPU pada 20 Maret 2024, Ketua DPP Achmad Baidowi sempat mengaku terkejut.

Menurut Baidowi, data internal mereka menunjukkan bahwa partai yang lahir dari fusi partai-partai Islam pada 1973 itu berhasil melampaui ambang batas parlemen.

Dalam gugatan mereka terhadap hasil Pileg DPR RI 2024 di 18 provinsi ke MK, PPP mengeklaim bahwa seharusnya mereka meraup 4,02 persen suara sah nasional.

Namun, klaim tinggal klaim. Cuma 1 gugatan PPP yang dianggap MK layak masuk ke tahap pembuktian, yakni atas perolehan suara mereka di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah III.
Namun, Jumat (8/6/2024), MK memutuskan gugatan itu tak dapat diterima juga karena dalilnya kabur.

Otomatis, perolehan suara PPP tak berubah dengan hanya mengantongi 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan pada Pileg DPR RI 2024.

Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 yang mencapai 151.796.631 suara, maka PPP hanya meraup 3,87 persen suara, kurang 0,12 persen dari ambang batas parlemen 4 persen.

PPP membutuhkan tambahan sedikitnya 193.089 suara untuk bisa melampaui ambang batas itu.

Efek konflik internal dan dukungan capres?

Salah satu faktor yang diduga membuat PPP terlempar dari DPR adalah konflik internal yang tidak diselesaikan dengan baik.

“Secara institusional, PPP bolak-balik diterpa konflik internal bahkan dalam beberapa waktu berkepanjangan sehingga membuat citra partai berlambang Ka’bah menjadi terus terdegradasi ,” kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi awak media pada Jumat (22/3/2024).

Konflik internal PPP bahkan dimulai saat mereka masih menjajaki peluang koalisi dan sebelum tahapan Pemilu 2024 berjalan.

Pada saat itu, Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai ketua umum dicopot mendadak dan digantikan oleh Mardiono.

Kemudian di tengah masa kampanye Pilpres 2024, sejumlah kader PPP menyatakan mendukung calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Padahal PPP sudah menyatakan dukungan politik kepada capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Padahal embel-embel sebagai partai Islam lekat dengan standar yang tinggi,” sambung Agung.

Agung juga menilai PPP kurang mempunyai sosok pemimpin yang kuat dan sanggup menyatukan kubu yang berseteru.

Padahal menurut dia, di tengah masa transisi atau pasca konflik diperlukan sosok ketua umum yang kuat.

Faktor dukungan politik kepada Ganjar-Mahfud juga dianggap gagal mengerek efek elektoral untuk PPP, jika bukan sebaliknya.

PDI-P selaku partai utama dalam koalisi ini, meskipun tetap menang Pileg DPR RI 2024, kehilangan 18 kursi di Senayan. Partai Hanura dan Perindo tetap gagal masuk DPR RI.

“Secara umum pemilih PPP lebih memilih Anies dan Prabowo, dan hanya sedikit saja yang memilih Ganjar itu hanya PPP yang berbasis di jateng. Di Luar Jateng pemilih PPP banyak ke Anies dan Prabowo,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, kepada awak media, Jumat (22/3/2024).

“Sejak awal PPP tak terlampau fokus ke pileg, tapi harus berbagi dengan pilpres menangkan Ganjar-Mahfud. Tentu ini sangat berisiko karena PPP sedang struggle untuk lolos parlemen.

Mengkritik Jokowi dengan approval rating tinggi jadi blunder besar PPP. Mestinya PPP gunakan kacamata kuda fokus lolos pileg saja,” jelas dia.

Selain itu, Adi menilai PPP gagal membaca pergeseran profil demografi pemilih pada Pemilu 2024.

Ia menyebutkan, basis pemilih PPP adalah masyarakat berusia tua yang jumlahnya mengecil, sedangkan sebagian besar pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih muda.

Salah ambang batas parlemen?

Dalam salah satu gugatannya, PPP sempat meminta MK memberi kebijakan khusus agar 5 jutaan suara mereka itu tetap dikonversi menjadi kursi.

PPP beralasan, jika tidak, maka kursi yang seharusnya mereka dapatkan itu justru akan jatuh ke partai politik lain yang tidak seideologi dengan para pemilih PPP, semisal PDI-P, Nasdem, dan Golkar.

Dalil ini tidak dipertimbangkan Mahkamah. Namun, isu soal terbuangnya suara rakyat akibat ambang batas parlemen bukan hanya bualan PPP.

MK sendiri telah mengamini masalah sistem kepemiluan ini. Melalui Putusan Nomor 116/PUU-XX/2023, Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merumuskan kembali ambang batas parlemen secara lebih rasional pada Pileg 2029.

Mengapa? Sistem pileg proporsional, sebagaimana ditetapkan di Indonesia, bertujuan untuk menekan semaksimal mungkin suara rakyat yang terbuang–tidak terkonversi menjadi kursi.
Masalahnya, penerapan ambang batas terbukti membuat 17.304.304 atau 11,4 persen suara rakyat untuk 10 partai politik terbuang pada Pileg DPR RI 2024, sebanyak apa pun caleg mereka meraup suara di dapilnya.

Total, ada 10 partai yang gagal mengamankan lebih dari 4 persen suara sah nasional sebagai ambang batas parlemen, yakni PPP, PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

Hasil pemantauan dan penghitungan Kompas.com dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang diselenggarakan KPU RI, PPP sedikitnya berhak atas 12 kursi DPR RI seandainya tidak ada ambang batas parlemen, berdasarkan metode sainte yang diterapkan untuk konversi suara Pileg DPR RI di Indonesia.

Selusin kursi Dewan itu seharusnya dapat dikunci PPP pada daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II dan III misalnya, di mana partai besutan Mardiono itu meraup 158.051 dan 138.933 suara.

Di Jawa Timur, setidaknya ada 3 dapil yang sudah diamankan PPP, yakni Jatim III (153.261 suara), Jatim VIII (115.554 suara), dan Jatim XI (408.412 suara).

Sisanya, tanpa ambang batas parlemen, PPP dapat mengamankan kursi Senayan dari dapil Banten I (133.212 suara), Sulawesi Selatan I (140.153 suara), Sulawesi Selatan II (171.049 suara), Aceh I (137.835 suara), NTB II (153.261 suara), serta Jawa Barat IX (175.482 suara) dan Jawa Barat XI (271.085 suara). (***)

*@nasional.kompas.com

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Waspada DBD di Musim Kemarau

Published

on

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan, dr. Imran Pambudi saat temu media yang dilakukan secara luring di Kantor Kemenkes (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Hingga minggu ke-17 tahun 2024, tercatat 88.593 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 621 kasus kematian di Indonesia. Berdasarkan laporan, dari 456 kabupaten/kota di 34 provinsi, kematian akibat DBD terjadi di 174 kabupaten/kota di 28 provinsi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2024. Pada Juli 2024, kemarau diprediksikan terjadi di sebagian pulau Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Utara. Sedangkan pada Agustus 2024, kemarau diprediksi terjadi di sebagian Sumatera Selatan, Jawa Timur, sebagian besar pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar pulau Sulawesi, Maluku, dan sebagian Pulau Papua.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Imran Pambudi menyampaikan, kemarau diperkirakan akan meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk. Sebab, nyamuk akan sering menggigit ketika suhu meningkat.

“Jadi, kita dapat penelitian, waktu suhunya 25 derajat celcius itu nyamuk menggigitnya 5 hari sekali. Tapi, kalau suhunya 20 derajat celcius, nyamuk akan menggigit 2 hari sekali. Ini dapat meningkatkan potensi kasus terjadi saat Juli dan Agustus saat suhu udara tinggi,” kata Direktur dr. Imran Pambudi saat temu media yang dilakukan secara luring di Kantor Kemenkes.

dr. Imran melanjutkan, kasus DBD di Indonesia mengalami pemendekan siklus, yang mengakibatkan peningkatan Incidence Rate (IR) dan penurunan Case Facility Rate (CFR).

“Terjadi pemendekan siklus tahunan dari 10 tahun menjadi 3 tahun bahkan kurang, yang disebabkan oleh fenomena El Nino,” kata dr. Imran.

Kasus DBD berhasil diturunkan sekitar 35% pada 2023 dan awal 2024. Kendati demikian, pada minggu ke-22 2024, kasus DBD kembali mengalami kenaikan mencapai 119.709 kasus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan total kasus DBD pada 2023 yang mencapai 114.720 kasus.

“Jumlah kasus DBD saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus di tahun 2023,” jelas dr. Imran.

Meskipun kasus DBD meningkat, jumlah kasus kematian akibat DBD menunjukkan penurunan. Pada 2023, jumlah kematian akibat DBD mencapai 894 kasus, sedangkan pada 2024 minggu ke-22 terdapat 777 kasus kematian.

“Kunci penangananya yang saya lihat di DKI ini, begitu terdeteksi demam berdarah langsung masuk rumah sakit untuk diopname karena kalau pulang akan susah dilakukan monitoring, yah, monitoring kebocoran cairannya itu susah. Itulah kunci untuk menurunkan case facility rate seminimal mungkin,” kata Direktur dr. Imran.

dr. Imran menjelaskan, berdasarkan data distribusi kasus DBD sesuai kelompok umur dalam tiga tahun terakhir, kelompok umur 15 hingga 44 tahun merupakan kelompok yang paling banyak terkena DBD dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan, untuk kasus kematian akibat DBD dalam tujuh tahun terakhir, kelompok umur 5 hingga 14 tahun merupakan yang paling rentan.

“Kalau kita melihat dari kasusnya kita bisa lihat anak-anak memang lebih rentan untuk menjadi lebih buruk kondisinya,” lanjut dr. Imran.

Pada 2024, terdapat lima kabupaten/kota dengan jumlah kasus DBD tertinggi, yaitu Bandung, Depok, Tangerang, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, terdapat lima kabupaten/kota dengan jumlah kasus dengan IR tertinggi, yaitu Kendari, Gianyar, Kutai Barat, Klongkong, dan Tomohon.

Kasus kematian DBD terbanyak pada 2024 terjadi di lima kabupaten/kota, yaitu Bandung, Klaten, Subang, Kendal, dan Jepara. Sedangkan CFR tertinggi terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Tidore Kepulauan, Purworejo, Mandailing, Barru, dan Surakarta.

dr. Imran menyampaikan, Kemenkes melakukan enam strategi nasional penanggulangan dengue sebagai respons kenaikan kasus DBD. Pertama, penguatan manajemen vektor yang efektif, aman, dan berkesinambungan. Kedua, peningkatan akses dan mutu tata laksana dengue.

Ketiga, penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta manajemen KLB yang responsif. Keempat, peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan. Kelima, penguatan komitmen pemerintah, kebijakan manajemen program, dan kemitraan. Keenam, pengembangan kajian, invensi, inovasi, dan riset sebagai dasar kebijakan dan manajemen program berbasis bukti.

“Yang sangat penting adalah poin kelima dan keenam ini, karena bagaimanapun juga daerah yang mempunyai kendali, dan kepala daerah yang memimpin langsung pemberantasan DBD akan memberikan dampak yang sangat positif,” kata dr. Imran.

Selain enam strategi nasional, Kemenkes juga mengeluarkan inovasi kebijakan penanggulangan dengue, yaitu pemberantasan sarang nyamuk (PSN), revitalisasi kelompok kerja operasional (pokjanal) DBD, penguatan surveilans dan sistem kewaspadaan dini dan respons, teknologi vektor nyamuk ber-Wolbachia, dan imunisasi dengue.

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr. dr. Erni J. Nelwan. Ph.D, Sp.PD, K-PTI, FACP, FINASIM, yang menjadi narasumber dalam temu media, menyampaikan informasi penting mengenai cara mengenal gejala dan tanda DBD, serta upaya pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M Plus.

Beberapa tanda dan gejala DBD yaitu, mendadak demam tinggi, sakit kepala, nyeri pada tulang dan otot, timbul bercak kemerahan, hidung berdarah, sakit di belakang mata, mual dan muntah, serta kelelahan. “Namun, gejala nggak khas, yah, tapi dominannya demam,” kata Prof. Dr. Erni.

Pencegahan dan pemberantasan dengue sangat penting dilakukan dengan vaksinasi dan tanpa mengenyampingkan upaya 3M plus yaitu, Menguras (membersihkan) bak mandi, vas bunga atau wadah lain yang berisiko, Menutup rapat tempat penampungan air, Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, dan Mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk.

“Saat ini, kita juga sudah ada vaksin dan punya upaya teknologi nyamuk ber-Wolbachia agar virus nggak survive,” Kata Prof. Dr. Erni.

Selain teknologi wolbachia untuk tindakan preventif dengue, salah satu inovasi yang juga dilakukan Kemenkes adalah vaksin DBD yang mampu mengurangi risiko komplikasi serius demam berdarah dengue. Vaksin DBD tersebut belum masuk program, tetapi sudah dapat diakses dan BPOM sudah memberikan persetujuan untuk vaksin itu.

Temu media ini dilakukan pada Jumat (14/6/2024) untuk memperingati ASEAN Dengue Day (ADD) yang jatuh pada 15 Juni setiap tahunnya. ADD resmi diperingati sejak 15 Juni 2010 berdasarkan gagasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 ASEAN di Hanoi, Vietnam, pada 30 Oktober 2010.

Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Jakarta melawan DBD disepakati oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. 

Continue Reading

Berita

Keselamatan dan Keamanan Infrastruktur Nuklir, Komponen Penting Pembangunan PLTN

Published

on

FGD bertema “Pengembangan Infrastruktur Keselamatan Fasilitas Nuklir” di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie Serpong (Foto : @brin.go.id)

Tangerang Selatan, goindonesia.co : Dalam rangka menyongsong rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berencana akan melakukan pengembangan infrastruktur fasilitas nuklirnya, terutama yang memiliki tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi. 

“Fokus dari kegiatan ini terkait dengan rencana pembangunan 19 infrastruktur yang harus dipenuhi, tetapi kita hanya mengambil yang safety sehingga kita mengambil 5 infrastruktur,” ujar Muhammad Budi Setiawan, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) – BRIN mewakili Kepala PRTRN BRIN dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Infrastruktur Keselamatan Fasilitas Nuklir” di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie Serpong, Rabu (12/6).

Budi menyampaikan kegiatan ini juga membahas rencana tahapan pembangunan PLTN di Indonesia yang saat ini sudah memasuki fase ke-2. ”Sepuluh tahun yang lalu kita telah melakukan fase pertama dan kini kita mulai masuki fase ke-2. Nantinya akan ada benang merah yang bisa kita ambil dari survei yang telah dilakukan tersebut, output yang menjadi sebuah rekomendasi, dan juga tulisan ilmiah yang bisa dipublikasikan,” ungkapnya.

Budi menyebut sudah ada beberapa calon tapak untuk pembangunan PLTN dan beberapa pihak ketiga yang sudah menjalin hubungan kerja sama. “Ada beberapa calon tapak yang potensial dan sudah dilakukan pengkajian disana. Ada pula tawaran berbagai jenis reaktor yang cukup gencar dari berbagai vendor, sehingga semangat pembangunan PLTN menjadi besar kembali,” katanya.

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama PRTRN – BRIN, Yarianto Sugeng Budi Susilo menyampaikan alasan mengambil lingkup keselamatan nuklir adalah atas hasil jajak pendapat yang sudah pernah dilakukan selama ini yakni terkait dengan respon dari responden yang kebanyakan memang masih takut atau berkutat pada masalah kecelakaan nuklir, kontaminasi radioaktif, dan juga limbah radioaktif. 

“Ini memang masalah utamanya ada pada keselamatan nuklir, sehingga kita pilih 5 dari 19 infrastruktur, kita hanya fokus pada masalah keselamatan nuklir. Infrastruktur keselamatan nuklir, proteksi radiasi, tapak dan pendukungnya, kemudian proteksi lingkungan, kesiapsiagaan kedaruratan nuklir, pengelolaan limbah radioaktif dan satu lagi yaitu organisasi. Organisasi ini memang sangat penting, dan merupakan kunci. PLTN  go atau tidak, tergantung pada organisasi yaitu Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO),” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Agus Puji Prasetyono menekankan perlunya mengubah penggunaan energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Menurutnya penggunaan energi baru atau nuklir diperlukan untuk menyeimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi.

“Suhu semakin tinggi secara global, kita harus antisipasi, supaya tidak terus memakai energi fosil namun juga menggunakan energi non-fosil. Semua pembangkit kita arahkan ke energi terbarukan dan energi baru,” tegasnya.

Agus juga menyampaikan progres pembentukan NEPIO dalam upaya percepatan pembangunan PLTN pertama di Indonesia. “Di sisi pemerintah, kita sudah diskusi dan melakukan koordinasi.  Sekitar 2 bulan lagi diharapkan target sudah selesai. Fungsi NEPIO penting sebagai koordinasi dalam pembangunan PLTN di Indonesia, ada keterlibatan sekitar 16 kementerian/lembaga di dalamnya,” jelas Agus.

Dalam memilih teknologi nuklir, Agus berpegang pada teknologi yang sudah teruji. “Kita tidak memilih teknologi tersebut dari luar negeri atau dalam negeri tetapi kita pilih yang sudah proven. Jika PLTN masuk sesuai target di tahun 2032 sudah beroperasi, di tahun 2060 kita menargetkan sekitar 54,3 Gigawatt,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Haendra Subekti menjelaskan tentang perizinan dan regulasi infrastruktur ketenaganukliran. Skema perizinan reaktor daya terbagi menjadi dua yaitu kegiatan pra-perizinan dan perizinan berusaha. 

“Kegiatan pra-perizinan ada review desain dan desain tapak, sedangkan dalam perizinan nanti izinnya hanya dua, yaitu izin konstruksi dan izin operasi,” jelas Haendra. 

Dirinya munuturkan bahwa survei tapak dilakukan oleh pemerintah untuk identifikasi tapak potensial dalam rangka perencanaan wilayah. Beberapa aspek survei tapak diantaranya seperti kegempaan, gunung api, likuifaksi, dan tsunami.

Selain itu Haendra juga menjelaskan jika desain sangat penting dan harus melalui persetujuan BAPETEN. Setiap PLTN yang dibangun harus mendapatkan persetujuan desain baik generik atau standar dari BAPETEN. Permohonan review desain dan persetujuan desain dapat dilakukan oleh vendor, desainer, universitas atau pemilik. Desain rinci berbasis hasil evaluasi tapak menjadi salah satu persyaratan izin konstruksi. 

Sementara itu, Pakar dan Pemerhati Nuklir, Adiwardojo menyampaikan Program Energi Nuklir Nasional (PENN) merupakan kegiatan perencanaan, persiapan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan dekomisioning beberapa PLTN yang dihasilkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik nasional.

“Tujuan PENN sendiri yaitu termanfaatkannya sistem energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional yang optimal, bersimbiotik dan bersinergi dengan sumber daya energi lainnya, serta mendukung terwujudnya keamanan pasokan energi yang aman, selamat, bersih, berwawasan lingkungan, terjangkau dan berkelanjutan,” terang Adi.

Adi juga menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur nuklir dilakukan dengan pendekatan milestone dan program Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR).  Pendekatan  tersebut bertujuan untuk membantu negara anggota International Atomic Energy Agency (IAEA) memahami komitmen dan kewajiban yang terkait dengan pengembangan program tenaga nuklir. Sedangkan negara yang sudah memiliki PLTN dapat mengevaluasi kesiapan mereka untuk pengembangan PLTN lebih lanjut.

“Untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur dilakukan melalui program integrated INIR – IAEA. Sebelumnya negara bersangkutan melakukan ‘swa evaluasi’ (self evaluation) pengembangan infrastruktur nuklir nasional (milestone dan phase),” lanjut Adi.

Menurutnya memanfaatkan jasa IAEA dalam program INIR akan membuka peluang untuk memantapkan posisi Indonesia dalam melaksanakan diplomasi energi di tingkat internasional, khususnya energi nuklir. (***)

*Humas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Continue Reading

Berita

Istiqlal Terima 20 Hewan Sapi Kurban dari Artha Graha Peduli

Published

on

Hewan kurban dari Artha Graha ini diserahkan oleh Direktur Artha Graha Indra S. Budianto, dan langsung diterima oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. (Foto :@istiqlal.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Bank Artha Graha Internasional melalui Artha Graha Peduli (AGP), menyalurkan hewan kurban berupa 20 ekor sapi, kepada Masjid Istiqlal, di Rumah Potong Hewan (RPH) Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (16/6/2024).

Hewan kurban dari Artha Graha ini diserahkan oleh Direktur Artha Graha Indra S. Budianto, dan langsung diterima oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.

Diketahui, AGP menerima dan menyalurkan ratusan hewan kurban premium yang terdiri dari Sapi, Kambing dan Domba siap potong dengan sertifikasi sehat dan halal.

Hewan kurban dibagikan bukan hanya di wilayah Jakarta, melainkan turut dilaksanakan dibeberapa tempat lain yang berdekatan dengan unit bisnis Artha Graha Group/Network yang tersebar di seluruh Indonesia. (***)

*(Humas dan Media Masjid Istiqlal)

Continue Reading

Trending