Connect with us

Berita

Apresiasi Kebijakan  Reformulasi PPPK 2022,  Menag: Menyelesaikan Masalah Tenaga Non-ASN 

Published

on

Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri PANRB Ab (Dokumentasi : Hilman Fauzi, @www.kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) untuk melakukan reformulasi dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama.

Menurut Menag, reformulasi adalah bentuk afirmasi untuk keadilan dan penghargaan bagi peserta yang sudah membantu banyak program di Kementerian Agama. Dengan kebijakan reformulasi tersebut, formasi yang belum terisi dapat dioptimalkan.

“Kita harus menyampaikan terima kasih kepada Menteri PANRB terkait dengan kebijakan beliau atas PPPK sehingga yang awalnya itu lulus sebanyak 29 ribu, kemudian oleh Pak Menteri PANRB mendapatkan optimalisasi menjadi 38.287 orang yang bisa diloloskan pada tahun 2022,” kata Menag saat melakukan konferensi pers bersama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian Agama, Jumat (4/8/2023).

“Reformulasi ini juga menjadi cara untuk menyelesaikan penataan tenaga Non-ASN secara bertahap, khususnya bagi yang sudah lama mengabdi,” imbuh Gus Men panggilan akrabnya.

Gus Men menjelaskan, secara teknis, optimalisasi formasi tersebut akan dilakukan validasi sebelum diumumkan kepada publik. “Kemenag tentu akan melaksanakan ketentuan sebagaimana Keputusan Menteri PANRB tersebut,” pungkasnya.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, kebijakan reformulasi yang diterapkan Kementerian PANRB untuk seleksi PPPK Teknis tahun 2022 berdampak signifikan bagi banyak instansi. Salah satunya adalah Kementerian Agama, yang keterisian formasinya diproyeksikan meningkat menjadi 77,27 persen.

Menurutnya, berdasarkan data, Kementerian Agama mendapat 49.549 formasi pada 2022. Namun formasi yang terisi hanya 58,67 persen atau 29.069 formasi. Setelah dilakukan reformulasi seleksi PPPK Teknis 2022, di Kementerian Agama diproyeksikan formasi yang terisi meningkat menjadi 38.287 atau 77,27 persen.

“Reformulasi seleksi PPPK teknis adalah bentuk afirmasi yang diberikan pemerintah kepada peserta Eks THK-II dan peserta tenaga non-ASN atau honorer yang telah mengabdi selama ini, termasuk di lingkungan Kementerian Agama,” jelas Menteri Anas.

Anas menambahkan, pada rekrutmen PPPK tahun 2022 Kementerian Agama mendapatkan formasi terbesar yaitu 49.549 PPPK atau hampir 9 persen dari total formasi nasional sebesar 567.938.

Anas berharap, meski belum sepenuhnya ideal, reformulasi yang dilakukan ini bisa memenuhi berbagai kebutuhan formasi yang cukup urgen dalam pelayanan Kemenag. Di antaranya para guru pendidikan agama, termasuk guru Alquran Hadits, guru sejarah kebudayaan Islam, guru pengetahuan Alkitab, dan sebagainya. Selain itu, juga untuk pentashih mushaf Alquran, penyuluh agama Buddha, hingga penghulu.

Dia mengungkapkan, kebijakan reformulasi mempertimbangkan berbagai aspek dan diharapkan tidak mengurangi kualitas PPPK. Reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis ditetapkan berdasarkan nilai terendah pada jabatan yang sama, yang formasinya belum terpenuhi atau pelamarnya tidak memenuhi nilai ambang batas. “Artinya jika sudah terisi, maka tidak bisa digantikan oleh nilai di bawahnya,” tegas Menteri Anas.

Optimalisasi keterisian kebutuhan ini dilakukan bagi peserta dari eks Tenaga Honorer Kategori 2 atau eks THK-II dan tenaga non-ASN atau honorer. Pemerintah mengakui keberadaan mereka bermanfaat bagi kinerja instansi pemerintah. Karena itu kebijakan ini dibuat dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, dan mempertimbangkan pengabdian eks THK-II dan tenaga non-ASN selama ini.

Reformulasi Seleksi PPPK Teknis 2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2022.

Selain reformulasi seleksi PPPK 2022, Kementerian PANRB juga baru saja menyerahkan penetapan formasi kebutuhan ASN untuk Kementerian Agama tahun 2023 sebanyak 4.125 yang terdiri atas 4.057 PPPK dan 68 calon pegawain negeri sipil (CPNS). Formasi itu terdiri dari 2.296 guru PPPK, 224 tenaga kesehatan, dosen CPNS dan PPK masing-masing 68 formasi, serta tenaga teknis sebanyak 1.469.

Alokasi formasi 2023 ini sesuai dengan jumlah pegawai pensiun di lingkungan Kementerian Agama. “Selanjutnya untuk penyelesaian jabatan tersebut, perlu dilakukan perencanaan kebutuhan yang tepat terkait dengan kualifikasi pendidikan dengan jabatan termasuk unit kerjanya, khususnya dalam mendorong penyelesaian eks THK-II dan tenaga non-ASN,” jelas Anas. (***)

*@www.kemenag.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Mentan Amran: Sulawesi Barat akan Produksi dan Mensuplai Pangan Penduduk IKN

Published

on

Kunjungan Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat kepada Mentan Amran di Kantor Pusat Kementan (Foto : @pertanian.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan bantuan benih kepada Pemerintah Sulawesi Barat (Sulbar) demi meningkatkan produksi padi, jagung, kopi dan kakao di wilayah Indonesia Timur. Mentan mengapresiasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh atas pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi di Sulbar .

“Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat yang luar biasa visioner. Betul-betul mampu menekan inflasi di Sulawesi Barat dan mampu menggerakan ekonomi di sana,” kata Mentan Amran saat ditemui di Kantor Pusat Kementan, Senin 14 Mei 2024.

“Hari ini Kementan memberikan bantuan benih 10 miliar, ada 5.000 hektare untuk benih padi dan 5.000 hektare untuk benih jagung gratis dari pusat. Ada traktor, ada bibit kopi dan kakao yang kita siapkan untuk Pak Gubernur dan Rakyat Sulawesi Barat,” ucap Mentan Amran.

Selain memberikan bantuan benih padi dan jagung, Kementan juga memberikan bantuan benih kopi sebanyak 600 hektare, benih kakao sebanyak 500 hektare serta alsintan seperti traktor untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan perkebunan di Sulawesi Barat.

Menurut Mentan Amran, kedaulatan pangan di Sulawesi Barat adalah hal yang penting sebentar lagi kebutuhan pangan akan segera meningkat ketika Ibu Kota Nusantara (IKN) didatangi oleh penduduk baru.

“Harapan kita nanti Sulawesi Barat mandiri pangan, berdaulat, bila perlu ekspor. Sulbar ini adalah wilayah strategis, bisa mensuplai Makasar yang menjadi pintu gerbang Indonesia Timur juga nanti mensuplai IKN yang penduduknya nanti akan bertambah 1-2 juta orang. Yang menyiapkan makannya adalah Sulbar,” ungkap Mentan Amran.

Pj. Gubernur Sulbar Zudan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Kementan untuk perkembangan pertanian di Sulbar. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan penghasilan petani Sulbar. 

“Ini adalah bantuan yang luar biasa untuk Sulawesi Barat dan akan kami manfaatkan secara sangat optimal karena ini konkrit untuk masyarakat, betul-betul diharapkan masyarakat Sulbar. Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian,” kata Pj. Gubernur Sulbar Zudan.

Zudan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan segera melakukan rapat dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota Sulbar untuk membahas teknis pembagian bantuan benih padi dan jagung. Selain itu, ia juga akan segera melaksanakan permintaan Kementan untuk membantu membuka sekitar 3 juta hektare lahan pangan yang baru.

“Kami ingin merubah keadaan, Sulbar yang selama ini disuplai Sulsel, mudah-mudahan kedepan Sulbar bisa ikut mensuplai Sulsel dan IKN. Saya optimis 100% produksi kita akan meningkat. Dengan kemampuan penuh SDM di Sulbar yang sedang sangat bersemangat akan dengan cepat terwujud,” tutup Zudan yakin. (***)

*Kementerian Pertanian RI

Continue Reading

Berita

Hari Kedua di Sultra, Presiden Jokowi akan Tinjau RSUD hingga Resmikan IJD

Published

on

Presiden Joko Widodo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara menuju Kabupaten Muna dengan helikopter Super Puma TNI AU, pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Kabupaten Muna, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo akan melakukan sejumlah kegiatan pada hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin, 13 Mei 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan menuju Kabupaten Muna dengan helikopter Super Puma TNI AU pada pukul 08.35 WITA.

Setibanya di helipad Alun-Alun Raha, Kabupaten Muna, Presiden Jokowi akan langsung menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H.L.M. Baharuddin, M.Kes., untuk melakukan peninjauan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Selepas itu, Presiden akan menuju Pasar Sentral Laino Raha, Kabupaten Muna untuk mengecek harga bahan pokok dan menyerahkan bantuan bagi para pedagang.

Setelah itu, Presiden Jokowi diagendakan untuk mengecek persediaan beras dan menyerahkan bantuan pangan bagi masyarakat di Kompleks Pergudangan Laende, Kabupaten Muna.

Pada siang harinya, Presiden Jokowi akan melanjutkan kegiatan di Kabupaten Muna Barat. Kepala Negara akan mengunjungi Pasar Rakyat Kambara, Kabupaten Muna Barat sebelum kemudian meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selesai semua kegiatan, Presiden Jokowi akan menuju Bandar Udara Sugimanuru, Kabupaten Muna Barat untuk kemudian lepas landas kembali ke Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan dengan helikopter Super Puma TNI AU.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam penerbangan menuju Kabupaten Muna antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto.

Tampak melepas keberangkatan Presiden di Pangkalan TNI AU Haluoleo yakni Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga dan Danlanud Haluoleo Kolonel Pnb. Lilik Eko Susanto. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Hari Pertama Keberangkatan, 1.364 Jemaah Kloter Embarkasi Solo Dapat Layanan Fast Track 

Published

on

Wamenag tinjau keberangkatan jemaah di Embarkasi Solo (Foto : Romadaniel @kemenag.go.id)

Solo, goindonesia.co – Hari pertama keberangkatan, sebanyak 1.364 jemaah haji terbang dari Embarkasi Solo (SOC). Tergabung dalam empat kelompok terbang (kloter), mereka mendapatkan layanan fast track di Bandara Adi Soemarno.

Layanan fast track di Embarkasi Solo baru diterapkan tahun ini. Selain Solo, fast track juga ada di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan Bandara Juanda Surabaya.

“Hal ini menandakan langkah positif pemerintah dalam memfasilitasi perjalanan para calon jemaah haji Indonesia,” kata Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki saat meninjau layanan Makkah Road di Bandara Adi Soemarno Solo di Boyolali, Minggu (12/5/2024).

Atas nama pemerintah Indonesia, Wamenag mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan perhatian khusus kepada Indonesia dengan menambah layanan fast track di Embarkasi SOC (Solo) dan SUB (Surabaya).

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Chalid, Kepala Kanwil Kemenag Jateng Musta’in Ahmad, serta Kepala Kanwil DIY Masmin Afif.

Saiful menambahkan bahwa layanan fast track di Bandara Adi Soemarno Solo mempercepat proses layanan. Hingga jemaah masuk pesawat, hanya butuh waktu kurang lebih 6 menit. Waktu yang dibutuhkan per jemaah dalam pemeriksaan dokumen paspor hanya 1 menit, lalu masuk ke dalam ruangan steril berbentuk tenda 1 menit, dan terakhir di pesawat kurang lebih 4 menit.

Wamenag menyampaikan terima kasih kepada pihak Angkasa Pura Bandara Adi Soemarno yang telah menyiapkan ruangan fast track dan lokasinya berdekatan dengan parkir pesawat jemaah. Sehingga waktu yang dibutuhkan jemaah haji makin cepat.

Layanan fast track terbukti memudahkan calon Jemaah Haji Embarkasi Solo, Surabaya dan Jakarta. “Nantinya, mereka tidak perlu antri panjang saat di imigrasi kedatangan Bandara Madinah dan Jeddah serta dapat mengurai kepadatan di sana, terutama bagi calon Jemaah Haji lansia dan berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian khusus dari segi kesehatan,” sebut Wamenag.

Layanan fast track, lanjut Saiful, memungkinkan jemaah haji melalui prosedur keberangkatan dengan lebih cepat dan lancar. Hal itu dapat meminimalisir waktu tunggu dan sangat efisien.

“Dengan adanya layanan ini, diharapkan para jemaah haji dapat memulai ibadah haji mereka dengan lebih tenang dan fokus ” pungkas Saiful.

Senada dengan Wamenag RI, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid mengatakan dengan layanan fast track, waktu yang dibutuhkan per jemaah sekitar 6 menit dan mereka sudah berada di pesawat.

“Pihak imigrasi Arab Saudi bahkan telah menyiapkan 8 konter layanan proses dokumen (passport) di Bandara Adi Soemarno, yang masing-masing konter disimulasikan siap melayani calon jemaah haji, 30 menit per konter,” terang Subhan.

“Alhamdulillah para petugas fast track imigrasi Arab Saudi siap memberi layanan terbaik kepada seluruh jemaah haji Indonesia,” sambungnya.

Tahun ini, ada tiga bandara yang memberikan layanan fast track, yakni Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan yang terbaru di Adi Soemarno Solo dan Juanda Surabaya.

Menurut Subhan, penambahan layanan fast track ini berkat hubungan baik Presiden RI Joko Widodo dengan Kerajaan Arab Saudi, dan Kerjasama antara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan Kementerian Agama.

“Harapannya dengan layanan tersebut, proses pre-clearance keimigrasian Arab Saudi berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga jemaah haji sebelum menuju Tanah Suci tidak lama mengantri di imigrasi,” tutup Subhan. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending