Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Kabupaten Muna Barat, goindonesia.co -Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Rakyat Kambara di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kestabilan harga serta stok kebutuhan pokok di daerah tersebut.

“Saya sudah mampir di Pasar Kambara di Kabupaten Muna Barat. Saya ingin mengecek harga-harga bahan-bahan pokok, utamanya beras,” kata Presiden dalam keterangannya kepada awak media.

Berdasarkan pantauannya, Presiden menyebut bahwa secara umum harga di Pasar Kambara stabil dan baik. Untuk beras, Presiden menyebut bahwa beras medium berada pada harga Rp12.600, sedangkan beras premium Rp13.000.

“Kemudian cabai rawit merah di harga Rp55 ribu, bawang merah Rp50 ribu, dan yang lain-lainnya saya kira harga di sini baik,” sambungnya.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung tentang rencana pembangunan pasar untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Menurutnya, pembangunan pasar disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah setempat.

“Pasar di sini tahun ini didesain dulu. Tahun ini nanti dilaksanakan di pemerintahan baru,” ucapnya.

Di pasar, Presiden tidak hanya mengecek harga, tetapi juga berinteraksi langsung dengan pedagang seperti Dariah, seorang penjual cabai yang dagangannya dibeli Presiden. Presiden membeli cabai rawit sebanyak satu kilogram.

“Beli lombok 1 kilo harga Rp55 ribu, tapi dibayar Rp150 ribu. Alhamdulillah, deg-degan lah jantung berdebar, tangan sampai dingin. Sampai tidak bisa berbicara. Alhamdulillah senang sekali,” ujar Dariah menceritakan pengalamannya bertransaksi dengan Kepala Negara.

Siti, penjual kue di pasar tersebut, juga menyampaikan kebahagiaannya bisa bertemu langsung dengan Presiden. “Ini seperti mimpi, saya sangat senang bisa bertemu dan berbicara dengan beliau,” kata Siti.

Selain mengecek harga, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan modal kerja bagi para pedagang. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan modal bagi para pedagang untuk mendongkrak ekonomi lokal.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, dan Plt. Bupati Muna Barat La Ode Butolo. (***)

*(BPMI Setpres)

Kunjungan Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat kepada Mentan Amran di Kantor Pusat Kementan (Foto : @pertanian.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan bantuan benih kepada Pemerintah Sulawesi Barat (Sulbar) demi meningkatkan produksi padi, jagung, kopi dan kakao di wilayah Indonesia Timur. Mentan mengapresiasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh atas pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi di Sulbar .

“Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat yang luar biasa visioner. Betul-betul mampu menekan inflasi di Sulawesi Barat dan mampu menggerakan ekonomi di sana,” kata Mentan Amran saat ditemui di Kantor Pusat Kementan, Senin 14 Mei 2024.

“Hari ini Kementan memberikan bantuan benih 10 miliar, ada 5.000 hektare untuk benih padi dan 5.000 hektare untuk benih jagung gratis dari pusat. Ada traktor, ada bibit kopi dan kakao yang kita siapkan untuk Pak Gubernur dan Rakyat Sulawesi Barat,” ucap Mentan Amran.

Selain memberikan bantuan benih padi dan jagung, Kementan juga memberikan bantuan benih kopi sebanyak 600 hektare, benih kakao sebanyak 500 hektare serta alsintan seperti traktor untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan perkebunan di Sulawesi Barat.

Menurut Mentan Amran, kedaulatan pangan di Sulawesi Barat adalah hal yang penting sebentar lagi kebutuhan pangan akan segera meningkat ketika Ibu Kota Nusantara (IKN) didatangi oleh penduduk baru.

“Harapan kita nanti Sulawesi Barat mandiri pangan, berdaulat, bila perlu ekspor. Sulbar ini adalah wilayah strategis, bisa mensuplai Makasar yang menjadi pintu gerbang Indonesia Timur juga nanti mensuplai IKN yang penduduknya nanti akan bertambah 1-2 juta orang. Yang menyiapkan makannya adalah Sulbar,” ungkap Mentan Amran.

Pj. Gubernur Sulbar Zudan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Kementan untuk perkembangan pertanian di Sulbar. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan penghasilan petani Sulbar. 

“Ini adalah bantuan yang luar biasa untuk Sulawesi Barat dan akan kami manfaatkan secara sangat optimal karena ini konkrit untuk masyarakat, betul-betul diharapkan masyarakat Sulbar. Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian,” kata Pj. Gubernur Sulbar Zudan.

Zudan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan segera melakukan rapat dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota Sulbar untuk membahas teknis pembagian bantuan benih padi dan jagung. Selain itu, ia juga akan segera melaksanakan permintaan Kementan untuk membantu membuka sekitar 3 juta hektare lahan pangan yang baru.

“Kami ingin merubah keadaan, Sulbar yang selama ini disuplai Sulsel, mudah-mudahan kedepan Sulbar bisa ikut mensuplai Sulsel dan IKN. Saya optimis 100% produksi kita akan meningkat. Dengan kemampuan penuh SDM di Sulbar yang sedang sangat bersemangat akan dengan cepat terwujud,” tutup Zudan yakin. (***)

*Kementerian Pertanian RI

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Kabupaten Muna, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Kunjungan ini adalah bagian dari pengecekan rutin untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sekaligus penyaluran bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memastikan bahwa distribusi beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni, dengan harapan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita berdoa bersama ya supaya bisa terus sampai Desember,” ujar Presiden Jokowi, mengungkapkan optimisme terhadap kemungkinan melanjutkan bantuan ini berdasarkan ketersediaan anggaran.

Presiden juga menjelaskan bahwa inisiatif pemberian beras ini merupakan respons terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global. “Karena harga pangan internasional itu semuanya juga naik dan kita ini termasuk masih rendah, ada yang naik tinggi sekali. Ini patut kita syukuri bahwa kita naiknya tidak drastis,” jelasnya.

Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah, mengingat harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan bagi konsumen. “Kalau tinggi, masyarakat pasti gini (mengeluh), tetapi petani pasti senang karena harganya naik tinggi,” ucapnya.

Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah terkadang harus berada di posisi sulit untuk menjaga keseimbangan antara kepuasan masyarakat dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga.

Kunjungan Presiden ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah untuk terus mendukung masyarakat di tengah tantangan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah fluktuasi harga pangan global.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, Plt. Bupati Muna Bahrun, dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi. (***)

*(BPMI Setpres)