Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hingga Maret 2024 tetap solid namun waspada, dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik dan ekonomi global. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi April 2024, yang diselenggarakan secara hybrid hari ini (26/04), di Jakarta.

“Karena 2024 ini terutama masuk ke triwulan kedua banyak perubahan di dalam geopolitik dan global ekonomi yang akan berimbas pada perekonomian seluruh dunia, termasuk Indonesia dan APBN,” ungkapnya. 

Pada kesempatan itu, Menkeu menjelaskan bahwa hingga Maret 2024, penerimaan negara telah mencapai Rp620,01 triliun atau setara dengan 22,1 persen dari target yang ditetapkan. Meskipun terjadi penurunan sebesar 4,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini masih sesuai dengan ekspektasi mengingat pertumbuhan yang tinggi pada periode sebelumnya.

Dari sisi belanja, Menkeu menjabarkan bahwa sebesar Rp 611,9 triliun telah dibelanjakan atau 18,4 persen dari pagu belanja tahun ini. Hal ini sekaligus juga menunjukan kenaikan sebesar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh belanja front loading, seperti penyelenggaraan Pemilu. 

“Posisi total dari APBN kita masih surplus Rp 8,1 triliun atau 0,04 persen dari GDP. Dari sisi keseimbangan primer surplus 122,1 triliun,” kata Menkeu. 

Namun, prospek perekonomian global di tahun 2024 masih penuh tantangan dengan memanasnya konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Hal tersebut berdampak signifikan pada disrupsi rantai pasok global yang berpotensi menyebabkan naiknya harga komoditas, termasuk dampaknya terhadap pergerakan harga minyak. 

“Kecenderungan harga minyak yang tinggi berarti akan mempengaruhi APBN dan perekonomian kita dan kemudian menyebabkan tekanan terhadap inflasi,” tuturnya.

Selain itu, keputusan Federal Reserve AS untuk menunda penurunan suku bunga, juga mempengaruhi arus modal secara global. Ini mengakibatkan capital outflow dan tekanan terhadap nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Situasi global yang cenderung melemah dan tekanan yang bertubi-tubi baik dari geopolitik, harga komoditas, inflasi, dan suku bunga, tentu akan mempengaruhi kinerja perekonomian seluruh dunia, terutama untuk manufaktur,” imbuhnya. 

Meski begitu, Menkeu menyebut Indonesia masih mempertahankan kinerja ekonomi yang ekspansif dan relatif kuat. Indeks kepercayaan konsumen Indonesia juga masih stabil, dengan aktivitas manufaktur yang masih positif. Namun, masih terdapat beberapa koreksi dalam sektor konsumsi yang perlu diwaspadai, baik yang bersifat musiman maupun struktural.

“Ekonomi yang tentu mempengaruhi pelaksanaan APBN kita, terutama dari pos-pos yang dipengaruhi secara langsung oleh kinerja ekonomi seperti penerimaan negara. Kalau dari sisi belanja itu adalah dalam kontrol pemerintah, mungkin ada beberapa pos yang juga nanti akan kita waspadai,” tukasnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Deputi Bidang Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN), Hendro Kusumo dalam pembukaan Seminar Masyarakat Standardisasi (MASTAN) tentang K3 di Pameran Lab Indonesia 2024, Jakarta Convention Center (Foto : @www.bsn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan banyak sekali terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat perlindungan terhadap pekerja dan penanganan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang sesuai prosedur, sehingga perlu adanya perhatian dari pemangku kepentingan seperti pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman di Indonesia.

Deputi Bidang Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN), Hendro Kusumo dalam pembukaan seminar Masyarakat Standardisasi (MASTAN) tentang K3 di Pameran Lab Indonesia 2024, Jakarta Convention Center pada Kamis (25/04/24), mengatakan bahwa sinergi kolaborasi merupakan urgensi dalam tata kelola K3 nasional. Sinergi kolaborasi yang baik nantinya dapat menguntungkan banyak pihak, khususnya para pemangku kepentingan.

“Dari Kementerian/Lembaga yang punya kewenangan membuat berbagai keputusan, kebijakan, peraturan, dan lain sebagainya yang selanjutnya kita sebut sebagai good policy making practices, dalam tata kelola ini idealnya didukung dengan good standardization practices. Inilah mengapa standardisasi menjadi penting untuk men-support regulasi karena penyusunan standar selalu berkaitan dengan prinsip standardisasi internasional, sehingga apabila nyambung antara regulasi dan standar kita menyebutnya good regulatory practices.” jelas Hendro.

Menurut Hendro, standardisasi merupakan pondasi yang kuat untuk mendukung regulasi dikarenakan perumusannya senantiasa mengacu kepada standar internasional yang kompetensinya tentu telah teruji.

Pada tingkat internasional, International Organization for Standardization (ISO) telah membentuk Technical Committee ISO/TC 283 Occupational health and safety management yang memiliki fokus merumuskan standar dengan ruang lingkup K3. Salah satu publikasi yang dirumuskan oleh ISO/TC 283 ini adalah ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems Requirements with guidance for use.

Di tingkat nasional pun Indonesia juga telah memiliki Komite Teknis (KT) 13-01, Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ruang lingkupnya mirroring dengan ruang lingkup ISO/TC 283. Deretan SNI yang telah dirumuskan oleh KT 13-01 juga telah mengacu kepada publikasi yang dirumuskan oleh ISO/TC 283. Sehingga sebenarnya Indonesia telah memiliki bekal standar yang cukup untuk menjadi rujukan bagi para organi untuk menciptakan produk yang berkualitas dan menjunjung tinggi K3.

Seperti diketahui, saat ini terdapat 101 SNI pada lingkup KT 13-01, dari 101 SNI tersebut terdapat 65 SNI yang bersatus aktif terkait dengan ergonomi, higiene Perusahaan dan bahan berbahaya (HPBB), keselamatan kerja, Kesehatan kerja, serta pembinaan keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3).

“Harapannya, hasil dari kegiatan ini nantinya dapat dijadikan referensi untuk mendukung pengambilan keputusan di masa datang dalam konteks tata kelola K3 nasional.” tutup Hendro. (***)

*Badan Standardisasi Nasional

Dirjen Amerika- Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Dubes Umar Hadi pada pertemuan ke-10 Joint Economic Trade and Comission (JETC) Indonesia-Swiss di Bern (Foto : Sumber: KBRI Bern, @kemlu.go.id)

​Bern, Swiss, goindonesia.co – “Dua tahun pasca berlakunya Indonesia-EFTA CEPA, nilai perdagangan kedua negara meningkat tiga kali lipat menjadi lebih dari US$ 3 milyar dengan surplus lebih dari US$ 2 milyar berturut-turut untuk Indonesia”, ujar Dirjen Amerika- Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Dubes Umar Hadi pada pertemuan ke-10 Joint Economic Trade and Comission (JETC) Indonesia-Swiss di Bern (23/04). Pertemuan JETC ke-10dipimpin oleh Dirjen Amerop Kemenlu RI, Dubes Umar Hadi, dan Head of Bilateral Economic Relations, State Secretariat for Economic Affairs (SECO), Federal Department of Economic Affairs (EAER) Swiss.

Perdagangan bilateral dan investasi Swiss ke Indonesia menunjukkan peningkatan dan masih tetap membuka peluang untuk lebih ditingkatkan, khususnya pasca berlakunya Indonesia-EFTA CEPA, sejak 1 November 2021. Perjanjian bilateral bidang ekonomi juga segera diperkuat dengan Bilateral Investment Treaty (Perjanjian Investasi Bilateral atau P4M/Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal, yang telah ditandatangani tahun 2022 dan diharapkan berlaku tahun 2024.

“Bagi Indonesia, Swiss dan negara yang tergabung pada EFTA (Swiss, Norwegia, Liechtenstein dan Islandia) merupakan mitra pertama CEPA di Eropa, sementara Indonesia merupakan mitra pertama EFTA di ASEAN”, ungkap Dubes RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Ngurah Swajaya. Kehadiran swasta kedua negara dan perwakilan beberapa kementerian memberikan nilai tambah untuk mendorong secara konkret komitmen peningkatan kerja sama ekonomi.

Pertemuan JETC ke-10 antara lain, mengangkat isu-isu kerja sama ekonomi dan pembangunan,  kelanjutan kerja sama pembangunan Indonesia-Swiss periode 2025-2028, investasi industri berbasis teknologi dan rendah karbon, kerja sama kesehatan, ekonomi digital, optimalisasi pemanfaatan CEPA, dan kerja sama bidang pendidikan vokasi dan profesionalisme untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia.

“Peningkatan nilai perdagangan hingga 3 kali lipat justru terjadi di akhir Covid-19 dan pada saat kondisi ekonomi global yang belum pulih menunjukkan komitmen dan potensi yang masih sangat besar untuk dikembangkan bagi keuntungan rakyat kedua pihak”, demikian ujar Dubes Ngurah. Hal ini juga dinilai sebagai momentum yang perlu dimanfaatkan kedua negara untuk mempererat kerja sama ekonomi bilateral.

Pertemuan JETC ke-10 berhasil sepakati beberapa hasil konkret, antara lain memulai pembahasan perpanjangan kerja sama pembangunan 2025-2028, meningkatkan diversifikasi produk ekspor Indonesia ke Swiss, termasuk peningkatan akses  bagi UMKM unggul Indonesia, peningkatan investasi dengan memanfaatkan Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok industri Swiss di kawasan Asia. Pembahasan juga mencakup penjajakan kerja sama di berbagai bidang lainnya, seperti pariwisata, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perhubungan udara.

Kerja sama bidang pendidikan, khususnya vokasi dan profesionalisme telah dimulai dan akan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan daya saing industri Indonesia, khususnya yang berbasis teknologi dan rendah karbon. Dalam memperkuat ekosistem industri berteknologi tinggi dan rendah karbon di Indonesia, “KBRI akan terus melakukan pendekatan kepada industri Swiss, khususnya Small and Medium Size Enterprises”, lanjut Dubes Ngurah.

Sebelum pertemuan JETC ke-10, Dubes Ngurah Swajaya juga menghadiri The Third Annual Meeting of the Swiss-Indonesia Trade and Sustainability Council di Zurich, 22 April 2024, sebagai rangkaian JETC untuk lanjutkan kerja sama isu keberlanjutan dan perdagangan, peningkatan kapasitas UMKM sektor industri tekstil Indonesia dan infrastruktur yang diselenggarakan oleh KADIN Indonesia dan Economiesuisse.

Secara ekonomi, perdagangan bilateral Indonesia-Swiss telah melampaui kisaran US$ 3 miliar dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak berlakunya Indonesia EFTA CEPA. Indonesia saat ini menjadi tuan destinasi investasi sekitar 150 perusahaan Swiss di berbagai bidang.  

Perdagangan Indonesia-Swiss tahun 2023 mengalami surplus perdagangan senilai US$ 2,21 miliar atau Rp. 35,88 triliun.  Total nilai perdagangan Indonesia-Swiss tahun 2023 mencapai US$ 3,11 miliar atau Rp. 50,31 triliun, dengan total nilai ekspor Indonesia sebesar US$ 2,66 miliar atau Rp. 43,09 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari Swiss sebesar US$ 446,29 juta atau Rp. 7,21 triliun. 

Adapun neraca perdagangan Indonesia-Swiss tahun 2023 mengalami peningkatan 24,32%, dengan neraca ekspor meningkat 20,37% dan neraca impor juga meningkat 3,92% dibanding tahun 2022 (YoY).  

Terkait investasi, tahun 2023 mencatat Swiss pada urutan ke-6 dari seluruh negara Eropa. Nilai investasi Swiss ke Indonesia mencapai US$ 150,065 juta dalam 750 proyek (data BKPM). Angka ini meningkat sebesar 12,17% dibanding tahun 2022. (***)

*Sumber: KBRI Bern