Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (kiri) saat bertemu dengan  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Foto : @www.menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membahas berbagai progres dalam penyusunan skenario perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN). Beberapa topik yang didiskusikan Bersama adalah tunjangan pionir, seleksi ASN, hingga infrastruktur di IKN.

“Hari ini kami menghadap Pak Mensesneg mendiskusikan skenario terkait ASN yang ada di IKN. Kami juga mendiskusikan bagaimana percepatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga pasar jika ASN ada di sana,” Jelas Anas usai pertemuan dengan Mensesneg di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Kamis (25/04).

Pembahasan berikutnya adalah penerapan infrastruktur berbasis teknologi di IKN. “Begitu juga kita mendiskusikan bagaimana sistem atau infrastuktur teknologi terkait dalam rangka mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ada di IKN,” imbuhnya.

Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi SPBE. IKN nantinya akan didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi yang modern serta efisiensi dengan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia.

Terkait dengan seleksi ASN, mantan Bupati Banyuwangi tersebut berharap agar kedepannya seleksi ASN, terutama formasi IKN tidak lagi formalistik. Seleksi ASN tidak hanya mengandalkan kelulusan dengan mengerjakan soal, namun harus melalui seleksi ketat untuk mendapt talenta-talenta yang terpilih.

ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah. Selain itu, ASN yang direkhrut harus memiliki kompetensi tambahan literasi digital (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Fokus fase pertama, adalah menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN.

“Nanti beberapa hal akan dibahas di rapat terbatas setelah sebagian tadi kita diskusikan dengan Pak Mensesneg,” pungkasnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menghadiri Ministrial Roundtable Meeting World Energy Congress (WEC) di Rotterdam, Belanda (Foto :@www.esdm.go.id)

Rotterdam, Belanda, goindonesia.co – Dalam lawatannya ke Benua Biru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghadiri Ministrial Roundtable Meeting World Energy Congress (WEC) di Rotterdam, Belanda, Rabu (24/4). Dalam forum tersebut, Arifin menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mendukung upaya global untuk mempercepat transisi energi. Hal tersebut dibuktikan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (e-NDC) yang telah disampaikan Indonesia kepada dunia internasional di tahun 2022 lalu.

“Dalam dokumen tersebut, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 32%, dari sebelumnya 29% dengan upaya sendiri, dan 43% melalui bantuan internasional, dari yang sebelumnya 41%,” ujar Arifin.

Pemerintah Indonesia, urai Arifin, saat ini tengah menyusun target yang lebih ambisius dalam mengurangi emisi GRK, yang nantinya akan disampaikan ke dunia internasional dengan dituangkan ke dalam dokumen NDC kedua. Hal ini menjadi bagian upaya Indonesia untuk terus meningkatkan komitmennya dalam mengatasi dampak perubahan iklim global.

Untuk mencapai target tersebut, Arifin menekankan bahwa diperlukan kesiapan dan ketersediaan sumber daya mineral kritis. Ia menyebut bahwa mineral kritis sangat diperlukan karena merupakan bahan dasar untuk elemen dalam teknologi bersih, seperti untuk panel surya dan lainnya.

“Hal itu sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan sumber bahan bakar fosil dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT),” imbuhnya.

Upaya lain yang dilakukan Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi, tambah Arifin, adalah dengan mendorong pergeseran pemanfaatan mobil listrik untuk menggantikan mobil berbasis energi fossil, dengan menawarkan kemudahan kepemilikan dengan insentif yang menarik.

“Di sektor industri, inovasi untuk mengganti boiler konvensional dengan boiler listrik dan teknologi pompa panas dapat meningkatkan efisiensi energi sebesar 75%-95% dan mengurangi emisi sebesar 20%-60%. Juga mengintensifkan teknologi penangkapan dan penyimpanan CO2 dalam produksi hidrogen untuk industri baja dan petrokimia,” terangnya.

Meski demikian, Arifin menyebut bahwa semua hal tersebut harus membutuhkan kolaborasi yang sangat luas, tidak hanya dengan seluruh stakeholder di dalam negeri, namun juga membutuhkan kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

“Kolaborasi tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan dan investasi, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan antar pihak, dengan peningkatan industri lokal, konten lokal, penciptaan lapangan kerja, dan interkonektivitas regional serta pendanaan,” Pungkas Arifin.

Untuk diketahui, Pertemuan the 26th World Energy Congress diselenggarakan pada 22-25 April 2024, oleh World Energy Council bersama dengan Ministry of Economic Affairs and Climate Policy Pemerintah Belanda, dengan mengambil tema ‘Redesigning Energy for People and Planet’.

Kongres ini merupakan pertemuan energi global yang akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara C-suite dan kurang lebih 70 Menteri, serta lebih dari 7000 pemangku kepentingan di energi internasional guna memungkinkan dialog antar pemerintah tingkat tertinggi dan menyatukan dunia usaha dan komunitas untuk mewujudkan transisi energi yang lebih cepat, adil, dan terjangkau luas.  (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu saat melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan (88 MW) di Aceh Tengah, Provinsi Aceh (Foto : @www.esdm.go.id)

Provinsi Aceh, goindonesia.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus mendorong percepatan penggunaan energi hijau untuk pembangkit tenaga listrik. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu saat melakukan kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan (88 MW) di Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Selasa (23/4).

“PLTA Peusangan ini merupakan PLTA pertama di Provinsi Aceh dan saat ini progres fisik dilapangan telah mencapai 94,71% yang direncanakan Commercial Operation Date (COD) unit 1 (45 MW) pada akhir tahun 2024 dan unit 2 (43 MW) di Mei 2025,” ujar Jisman.

Jisman berharap untuk dapat COD sesuai target, karena dari segi pembebasan lahan, konstruksi, sudah di angka lebih dari 90%. Ia menyebut bahwa tantangan ke depan di sektor ketenagalistrikan, bukan hanya terkait masalah keandalan, efisiensi dan harga listrik yang murah, namun juga masalah lingkungan, yang berimbas kepada tuntutan pengelolaan emisi dan peningkatan penggunaan energi bersih.

“Harapannya nanti di akhir Desember udah jadi, ini penting buat negara, PLN dan juga masyarakat. Buat negara jelas Pemerintah mendukung dekarbonisasi dan net zero emmision, dan kita mau mengurangi emisi di negara kita serta support pengurangan emisi di dunia,” terang Jisman.

PLTA Peusangan, urainya, akan menjadi salah satu tulang punggung pemanfaatan energi bersih di Pulau Sumatera, karena memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, khususnya untuk di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. PLTA Peusangan memiliki peran sebagai pembangkit baseload, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, meningkatkan keandalan sistem, berkontribusi dalam Bauran EBT sebesar 0,61% dalam mencapai target bauran nasional dan untuk jangka panjang akan menurunkan konsumsi LNG di Sumatera Utara.

Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa PLTA Peusangan ini adalah proyek PLTA terlama sepanjang sejarah.

“Dari tahun 1994 dimulai dengan pekerjaan preparasi dan sempat terhenti tahun 1996 karena ada masalah sosial politik, kemudian kembali dilanjutkan tahun 2011, dan sampai 2024 progresnya sudah mencapai 94%,” ungkap Wiluyo.

Wiluyo menjelaskan terkait dengan hambatan yang ada dalam pembangunan PLTA Peusangan secara teknis sudah bisa PLN tuntaskan, saat ini hanya menyelesaikan isu terkait masalah sosial. Untuk itu PLN akan melakukan sosisalisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak dan manfaat adanya PLTA Peusangan.

Untuk diketahui, pendanaan PLTA Peusangan saat ini di biayai oleh Pendanaan dari JICA Jepang. Dalam perencanaannya, Listrik yang dihasilkan dari PLTA Peusangan akan dievakuasi melalui jalur transmisi 150 kV PLTA Peusangan 1 – Takengon dan transmisi 150 kV PLTA Peusangan 2 – Bireun dan distribusi 20 kV Takengon Utara – Takengon Selatan yang saat ini telah selesai pembangunannya. (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama