Connect with us

Berita

Dirjen Teguh Dorong Semangat Pantang Menyerah Bagi Jajaran Dinas Dukcapil 

Published

on

Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi saling bertukar cinderamata dengan Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara disaksikan Direktur Capil Handayani Ningrum (ketiga kanan). (Foto: Dukcapil/Lukman)

Yogyakarta, goindonesia.co – Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Prov. DIY) memfasilitasi rapat koordinasi para Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY, Kamis (6/4/2023).

Rakor dibuka oleh Kepala Biro Tapem Kanjeng Pangeran Haryo Yudanegara, yang sekaligus memohon arahan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi. Rakor dihadiri oleh para Kadis Dukcapil provinsi, kabupaten dan kota se-DIY serta Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum.

Dirjen Teguh menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan hal-hal pokok terkait hasil kinerja Disdukcapil kab/kota se-DIY, dan mengapresiasi pelayanan yang sudah baik, serta mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil. “Utamanya yang belum mencapai target, yaitu perekaman KTP-el dan aktivasi IKD atau KTP digital. Juga Buku Pokok Pemakaman (BPP) supaya lebih giat dan lebih baik lagi ke depannya.”

Selanjutnya Dirjen Teguh membahas satu persatu indikator kinerja, serta memberikan kiat-kiat atau strategi untuk mencapai target untuk setiap indikator. Para Kadis Dukcapil pun diberi kesempatan untuk bertanya ataupun memberi masukan.
 
Masukan tersebut misalnya terkait usulan blanko KTP-el agar dilebihkan kuantitasnya dalam perencanaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah. Kepada Direktorat PIAK juga dimintakan data peserta BPJS Kesehatan, dan data lainnya bisa diberikan per dukuh, bukan per desa. 

Terkait masalah anggaran, para Kadis meminta kepada Dirjen Dukcapil membuat surat dari Kemendagri yang bertujuan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) lebih memprioritaskan anggaran Disdukcapil agar juga menjadi perhatian kepala daerah. “Selanjutnya mohon untuk perhatikan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai Disdukcapil, mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang berat,” kata salah satu kadis.

Selanjutnya, disampaikan pula usulan terkait penilaian lembaga Dukcapil di DIY jangan hanya dilihat jumlah penduduk yang sedikit. “Namun mesti melihat jumlah layanannya juga. Sebab, Kota Yogyakarta adalah miniatur Indonesia dan pelayanan yang sangat dinamis setiap hari sepanjang tahun.” 

Lebih lanjut floor para kadis Dukcapil juga menyampaikan permasalahan pemanfaatan data yang mengharuskan OPD dalam perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Dukcapil memakai ISO 27001. Menurut forum,  aturan ini muncul tiba-tiba, sehingga OPD lain tidak bisa memenuhi karena anggaran yang tidak direncanakan sebelumnya. “Ini mengakibatkan target kami tak terpenuhi dan levelisasi jadi turun.” 
 
Selain itu para kadis pun berharap ada bantuan dana dari Bank Dunia untuk daerah, selain ada pengganti DAK non fisik sehingga pelayanan bisa lancar dan meningkat.

Ada pula kadis yang sangat mengharapkan pembaruan peralatan bantuan pusat. “Apalagi beban dari sistem SIAK terpusat itu berat, termasuk masalah jaringannya.”

Kemudian, terkait Permendagri No. 104 Tahun 2019, forum kadis itu pun meminta dibuatkan lagi surat kepada sejumlah OPD, lantaran masih banyak yang minta legalisir dokumen kertas putih bertandatangan elektronik (TTE). “Ini menyita waktu Kadis. Begitu juga Polri belum paham tentang akta kelahiran anak seorang ibu, perlu disurati supaya punya pemahaman yang sama.”

Dirjen Teguh menjawab persoalan yang disampaikan para kadis Dukcapil di DIY tersebut dengan bijaksana. Teguh menekankan  bahwa semangat para kadis adalah memberikan pelayanan prima yang pada akhirnya memberikan kebahagiaan masyarakat.

Terkait permasalahan mendasar seperti masalah peralatan dan jaringan serta DAK, Teguh menjelaskan, pihaknya tengah mengupayakan jalan keluar terbaik termasuk membicarakan dengan otoritas berwenang seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan. 

Selain itu, seiring waktu berjalan dengan berlakunya kebijakan penerimaan negara non pajak (PNBP), akan ada aliran dana yang masuk ke kas pemerintah. “Ini sedikit banyak akan banyak membantu maslah anggaran.”

Terkait permasalahan teknis, Teguh berpesan kepada Kadis agar tidak gampang mengeluh dan mudah menyerah. Cari solusi yang baik, misalnya, berikan literasi dan sosialisasi yang baik kepada pemangku kepentingan. “Soal dokumen kertas putih dan TTE itu kan bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin lembaga lain akan paham karena sudah ada aturan pendukungnya,” tegas Dirjen Teguh Setyabudi.

Hal senada disampaikan Mendagri Tito Karnavian di berbagai kesempatan, jajaran Dukcapil untuk tidak mudah menyerah menghadapi masalah. “Salah satu sifat penting adalah pantang menyerah. Teruslah mencoba. Semangat Dukcapil BISA itu adalah mencari solusi dengan inovasi.”   (***)

*Dukcapil, @dukcapil.kemendagri.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Gunung Marapi Erupsi, Status Level (III) Siaga

Published

on

Erupsi Gunungapi Marapi pada Kamis (30/5). (Foto : Relawan Penanggulangan Bencana, @bnpb.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Gunungapi Marapi di Sumatra Barat kembali erupsi pada Kamis (30/5) pukul 13.04 WIB. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dan durasi sementara ini sekitar 2 menit 2 detik. 

Kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Dentuman pada erupsi kali ini terdengar sampai dengan pos Pengamatan Gunungapi Marapi di Bukittinggi, Sumatra Barat. 

Saat ini status Gunungapi Marapi berada pada Status Level III (Siaga).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau warga masyarakat yang tinggal di sekitar Gunungapi Marapi untuk selalu waspada dan tidak melakukan kegiatan dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (kawah Verbeek) Gunungaapi Marapi.

Masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah aliran sungai yang berhulu ke Gunungapi Marapi dan waspada terhadap potensi risiko bahaya lahar yang dapat terjadi terutama saat terjadi hujan. Masyarakat hendaknya memakai masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari dampak jika terjadi hujan abu.

Seluruh pihak agar menjaga suasana yang kondusif di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Berita

Resmikan Green Building BSI Aceh, Wapres Sampaikan Strategi Pengembangan

Published

on

Peresmian gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin (Foto : @www.wapresri.go.id)

Banda Aceh, goindonesia.co – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meresmikan gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (30/05/2024). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan tiga arahan strategis yang diharapkan dapat memperkuat dan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Aceh.

Pertama, Wapres menegaskan pentingnya memperluas jangkauan dan memperkuat layanan perbankan syariah di Aceh.

“Dorong ekspansi dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah agar lebih kompetitif dan berdaya saing,” pintanya.

Wapres juga menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM produktif, yang pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan inklusi keuangan.

Arahan kedua yang disampaikan Wapres adalah pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah.

“Program pengembangan SDM harus menjadi prioritas mengingat tingginya kebutuhan di sektor ini,” tegasnya.

Wapres pun menekankan bahwa ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mendukung pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah. Pengembangan kompetensi juga harus mencakup penguasaan teknologi informasi di sektor ini.

Ketiga, Wapres menekankan pentingnya meningkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah.

“Tingkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak dalam peningkatan literasi masyarakat,” pesannya.

Lebih jauh, Wapres menggarisbawahi perlunya edukasi keuangan syariah yang luas, mulai dari tingkat sekolah hingga komunitas masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan syariah harus diakselerasi agar mampu menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Wapres pun berharap bahwa gedung baru BSI ini akan menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Menutup sambutannya, Wapres mengapresiasi upaya BSI dalam memperluas jaringan dan pelayanannya di Aceh serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Sejalan dengan itu, Desa Binaan BSI diharapkan membantu meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah perdesaan guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Aceh,” harap Wapres.

“Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Green Building BSI Aceh ini, saya resmikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan apresiasi atas dukungan BSI dalam pembangunan Aceh.

“Dengan dibangunnya gedung BSI Landmark Aceh, kita menyaksikan tonggak baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Aceh,” ungkap Bustami.

“Gedung BSI Landmark Aceh bukan hanya menjadi tempat untuk bertransaksi keuangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan kolaborasi yang akan memperkuat ikatan antara semua pemangku kepentingan di Aceh,” tambahnya.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan bahwa Gedung Green Building BSI Aceh, yang berlokasi di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15 Banda Aceh, dibangun dengan prinsip Environmental Social and Governance (ESG) bekerja sama dengan PT PP (Persero). Gedung ini berdiri di atas tanah seluas 4.187 m2 dengan total luas bangunan 17.322 m2, terdiri dari 8 lantai dan 2 basement, menjadikannya gedung tertinggi pertama di Aceh. Desain eksterior dan interior gedung mengadopsi kearifan lokal Aceh.

“Pembangunan dengan konsep green building dapat menghemat penggunaan energi sebesar 30% atau 560.000 Kwh per tahun, setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 386 ton CO2 per tahun,” jelas Hery.

Konsep ini, sambungnya, juga meningkatkan produktivitas karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman, serta layanan yang optimal kepada masyarakat Aceh dengan tersedianya fasilitas Digital Branch dan berbagai fasilitas lainnya.

Selain membangun Green Building, ungkap Hery, BSI juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, khususnya pada sektor UMKM. Tahun ini BSI menghadirkan dua klaster desa binaan BSI yaitu klaster perkebunan kopi di Desa Gegerung, Bener Meriah dan klaster perkebunan nilam di Desa Blang Mee, Aceh Besar.

“Melihat potensi sektor perkebunan Kopi Arabika Gayo dan Minyak Nilam yang berkualitas dan dapat dipromosikan ke pasar global,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Desa Binaan BSI merupakan program kolaborasi dengan BSI Maslahat untuk memfasilitasi pendampingan intensif, baik dalam aspek budidaya, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani, maupun pemasaran serta memfasilitasi bantuan modal usaha untuk pengembangan Kopi dan Nilam. BSI dan BSI Maslahat juga bekerjasama dengan stakeholders lainnya, baik itu pemerintah daerah, perguruan tinggi serta perusahaan lain dalam pelaksanaan program di Aceh.

Hadir dalam acara ini, Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, tokoh masyarakat/Diaspora Aceh, perwakilan Kementerian BUMN, dan Pengurus Asosiasi Bank Syariah Indonesia, serta para stakeholder BSI lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma, serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad. (***)

*BPMI – Sekretariat Wakil Presiden

Continue Reading

Berita

Tinjau Pasar Lawang Agung, Presiden Jokowi Pastikan Stabilitas Harga di Musi Rawas Utara

Published

on

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari agenda kunjungannya ke Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Kab. Musi Rawas Utara, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari agenda kunjungannya ke Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Tujuan utama peninjauan ini adalah untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok di pasar lokal.

Dalam keterangan pers usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa situasi harga di pasar tersebut stabil. “Harga-harga baik. Saya lihat kayak cabai rawit di angka Rp55 ribu, cabai hijau, cabai merah Rp50 ribu, bawang juga sama, bawang putih Rp40 ribu, bawang merahnya Rp45 ribu. Harganya baik,” ujar Presiden Jokowi.

Selain mengecek harga, kunjungan ini juga menyoroti infrastruktur lokal. Presiden menyinggung kunjungan sebelumnya ke RSUD Rupit, mengindikasikan bahwa pemeriksaan infrastruktur merupakan bagian dari agenda.

“Tadi yang rumah sakit sudah, rumah sakit. Nanti saya ke sini itu pasti ada maksudnya. Nanti akan dicek dari Kementerian PU,” tambahnya merespons pertanyaan terkait atensi pemerintah pusat terhadap kondisi pasar setempat.

Dalam peninjauan, Presiden Jokowi sempat membeli keripik ubi yang merupakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oka Evrita, penjual keripik tersebut, menyebut bahwa Presiden Jokowi mengapresiasi pengemasan produk yang dinilai sudah baik.

“Tadi beliau men-support untuk packaging-nya. Packaging-nya sudah bagus,” ujarnya.

“(Presiden) beli empat, tadi dikasih Rp500 ribu. Harganya cuma ini Rp35 (ribu), rendangnya Rp100 (ribu), kalau pedonya cuma Rp40 ribu. Terima kasih Pak Jokowi,” lanjutnya.

Peninjauan ini menegaskan komitmen Presiden untuk memantau langsung kondisi ekonomi dan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia, terutama di pasar tradisional yang menjadi barometer ekonomi kerakyatan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Pj. Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni, dan Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending