Connect with us

Berita

Diskriminasi Tiket Umrah, Mahkamah Agung Tolak Kasasi Garuda Indonesia

Published

on

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Terkait masalah pemilihan mitra penjualan tiket umrah, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menguatkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas perkara praktek diskriminasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).

“Berdasarkan informasi perkara di MA, dalam Putusan MA dengan register 561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 yang diputus pada tanggal 9 Maret 2022 tersebut, MA menolak kasasi yang diajukan GIAA. Dengan adanya Putusan MA tersebut, maka Putusan KPPU telah berkuatan hukum tetap, sehingga GIAA wajib untuk melaksanakan Putusan. Khususnya pembayaran denda sebesar Rp Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada kas negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Apabila terlambat melakukan pembayaran denda, GIAA dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda,” kata Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU di Jakarta, Senin (21/3/22).

Perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktek diskriminasi yang dilakukan GIAA terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh GIAA melalui Program Wholesaler. Dalam laporan, masyarakat dan/atau pelaku usaha merasa dirugikan dan/atau didiskriminasi akibat perilaku GIAA yang membatasi akses langsung pembelian tiket untuk tujuan umrah hanya kepada 5 (lima) pelaku usaha, bahkan awalnya hanya kepada 3 (tiga) pelaku usaha. Pembatasan akses tersebut dilakukan melalui terbitkannya GA INFO menyatakan bahwa mulai 1 Maret 2019, pembelian tiket Middle East Area (MEA) yang merupakan rute umrah hanya dapat dilakukan melalui 5 (lima) mitra dari GIAA.

Dalam persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan GIAA yang menunjuk keenam pelaku usaha sebagai wholesaler tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas dan terukur, serta adanya inkonsistensi dalam rasionalitas penunjukan wholesaler, membuktikan adanya praktik diskriminasi GIAA terhadap setidaknya 301 (tiga ratus satu) pelaku usaha potensial dalam mendapatkan akses yang sama.

Pemeriksaan telah dilakukan oleh KPPU sampai dengan dibacakannya Putusan dalam Sidang Majelis Komisi KPPU pada tanggal 8 Juli 2021. Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan GIAA terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan mengenakan denda kepada GIAA sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

GIAA mengajukan mengajukan upaya hukum Keberatan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor 03/Pdt.SusKPPU/2021/PN Niaga Jkt Pst. Keberatan ini kemudian diputus pada tanggal 3 Desember 2021 dengan amar Menolak Permohonan Keberatan dari GIAA dan memertahankan Putusan KPPU. GIAA tidak menerima putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, sehingga mengajukan Kasasi pada tanggal 3 Januari 2022. Kemudian diputuskan oleh MA pada tanggal 9 Maret 2022 dengan amar Putusan TOLAK terhadap Permohonan Kasasi tersebut. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Masuki Abad Kedua, Presiden Jokowi Yakin NU Tumbuh Makin Kokoh

Published

on

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya pada resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 7 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Jakarta, goindonesia.co – Memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama (NU), Presiden Joko Widodo meyakini NU akan tumbuh makin kokoh dan mampu menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat. Di samping itu, Presiden juga percaya NU mampu memberikan contoh hidup adab Islam yang baik di masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 7 Februari 2023.

“Menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran, tata krama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman,” kata Presiden.

Menurut Presiden, sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak untuk berkontribusi bagi masyarakat internasional. “Pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia,” tambahnya.

Selain itu, Presiden juga memandang bahwa NU mampu menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dunia. Untuk itu, Kepala Negara mendorong NU untuk tetap menjadi yang terdepan dalam membaca gerak zaman yang terus mengalami perubahan.

“NU harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab,” lanjutnya.

Presiden pun berharap lembaga pendidikan NU dapat mempersiapkan para nahdiyin muda yang mampu beradaptasi dan menjawab tantangan global yang terus berkembang pesat. Di samping itu, para generasi muda juga harus dirangkul agar tradisi dan adab keislaman tetap mengakar kuat di dalam diri mereka.

“Saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab ahlussunnah wal jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” ucap Presiden. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Dampingi Presiden RI, Menhan Prabowo Hadiri Peringatan Satu Abad NU

Published

on

Nahdliyin mencium tangan Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri puncak Peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023). FOTO/IST

Sidoarjo, goindonesia.co – Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta Wakil Presiden Ma’aruf Amin, menghadiri puncak Peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2).

Setibanya di GOR Sidoarjo, rombongan Presiden RI yang diiringi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, disambut oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan sejumlah tokoh PBNU lainnya

Bersama Menhan Prabowo Subianto, turut hadir sejumlah menteri lainnya dan kepala daerah diantaranya, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam amanatnya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ungkapan tasyakur, terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara, mengingat selama satu abad telah memberikan warna yang luar biasa untuk ibu pertiwi Indonesia, dalam hal keislaman kebangsaaan, persatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam keberagaman.

Presiden berharap, lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdliyin-nahdliyin muda yang menguasai IPTEK terbaru, tekhnologi digital yang berkembang pesat dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Juga merangkul dan memberi perhatian serius terhadap generasi muda agar tetap mengakar kuat terhadap tradisi maupun adab Ahlussunnah wal Jamaah

“Semoga momentum abad ke-2 ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keIndonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat”, ujar Presiden Jokowi.

Peringatan Puncak Hari Lahir (Harlah) Ke-100 berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2023 yang mengusung tema “Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru”, merupakan kegiatan yang menjadi simbol kebangkitan menuju abad kedua NU dengan membawa tiga momentum dasar yakni spiritual, organisasi dan kultural.

Pada puncak resepsi Satu Abad NU itu, dilakukan pembacaan rekomendasi Muktamar Fiqih Peradaban oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf yang juga memberikan penghargaan kepada Grand Syech Al-Azhar dan Sayyid Ahmad bin Muhammad Al Maliki. (***)

(Sumber : Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Perkuat Pemahaman PPLN Persiapkan Pemutakhiran Data Pemilih

Published

on

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos (Dok.: humas kpu dessy-dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, goindonesia.co – Pascapembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung memberikan pembekalan kepada para PPLN yang telah dilantik. Terbaru pada Selasa (7/2/2023), KPU memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Penyusunan Daftar Pemilih bagi PPLN.

Kegiatan yang terbagi dalam dua gelombang ini dipimpin langsung Anggota KPU Betty Epsilon Idroos. Pada kesempatan tersebut Betty menyampaikan berbagai hal yang perlu diperhatikan PPLN dari proses pemutakhiran data pemilih, yang nantinya akan dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri (pantarlih LN). beberapa di antaranya yaitu memastikan syarat seseorang bisa menjadi pemilih, memahami jenis-jenis daftar pemilih, paham jenis formulir pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih hingga tahu dan paham alur pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Betty kemudian menekankan bahwa proses pemutakhiran data pemilih di luar negeri akan sedikit berbeda dibanding pemutakhiran di dalam negeri, tantangan jarak dan kondisi alam di luar negeri pada saat pencocokan dan penelitian (coklit) menurut dia dapat diatasi dengan sejumlah metode (selain mendatangi pemilih) dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan masyarakat di kantor perwakilan RI atau tempat lain, menghubungi pemilih melalui telepon atau media sosial, mengirim surat atau email kepada pemilih hingga menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, medsos, call center atau laman resmi.

Di luar itu Betty juga mengingatkan bahwa PPLN harus siap dengan kerja penyelenggara pemilu yang tidak mengenal hari libur. Kerja berdasarkan hari kalender ini berlaku untuk semua tahapan termasuk pemutakhiran data pemilih, yang coklitnya bahkan akan dimulai pada Minggu 12 Februari 2023 hingga Selasa 14 Maret  2023. “Mohon ini disimpan dan diingat (program dan jadwal penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024). Kita bekerja berdasarkan hari kalender,” pesan Betty.

Turut hadir Plt Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Pusdatin KPU, Nur Wakit Aliyusron. (***)

(Sumber : humas kpu dessy-dianR/foto: james/ed diR, @www.kpu.go.id)

Continue Reading

Trending