Penandatangan Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan data kependudukan dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang ditandatangani Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi dan Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Kencanawati (Foto : @dukcapil.kemendagri.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mengokohkan kerja sama terkait pemanfaatan data kependudukan dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). 

Perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangani Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi dan Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Kencanawati merupakan perpanjangan sejak keduanya mulai bersinergi pada 2019. 

Dirjen Teguh Setyabudi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas sinergi yang telah dibangun antara Peruri dan Ditjen Dukcapil lebih kurang 6 tahun bekerja sama pemanfaatan data kependudukan. “Kita berharap kerja sama ini akan jauh lebih baik lagi di masa mendatang. Apalagi seiring dengan Peruri sebagai Government Technology Agency atau GovTech Indonesia,” kata Dirjen Teguh dalam sambutannya di kantor Peruri, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Ditjen Dukcapil, lanjut Teguh, senantiasa berupaya memberikan pelayanan PRIMA–yakni tagline pelayanan administrasi kependudukan yang Profesional-Responsif-Inovatif-Melayani-Akuntabel–terhadap lembaga pengguna yang non profit maupun yang profit. “Dengan layanan Dukcapil PRIMA diharapkan Indonesia akan lebih cepat maju,” tandas mantan Kepala BPSDM Kemendagri ini.

Teguh juga menegaskan, sebagai lembaga pengelola dan penyedia data, Dukcapil terus melakukan penyempurnaan terkait masalah keamanan data. “Day to day kami konsern masalah keamanan dan menjadi fokus perhatian. Kalau kami lapor kepada Bapak Menteri Dalam Negeri selalu soal keamanan menjadi hal pertama yang ditanyakan,” ungkap Dirjen Dukcapil.

Dengan kondisi eksisting yang sekarang, Ditjen Dukcapil melakukan upaya maksimal apa pun juga untuk menjaga keamanan data. “Minimal kami membuat lapisan-lapisan tembok pengamanan data, tembok satu, tembok dua, tembok tiga, tembok empat baru sampai inti rumahnya,” kata Teguh menjelaskan cyber security berlapis dalam infrastruktur digitalnya. 

Terkait kerja sama pemanfaatan data, Teguh mendorong, apa yang sudah berjalan baik terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi. “Kerja sama pemanfaatan data melalui web portal kini sudah menggunakan identitas kependudukan digital (IKD) yang akan diperkuat dan diperkaya fiturnya oleh Peruri sebagai GovTech Indonesia menjadi INA-Pass,” kata Teguh.

INA-Pass sendiri merupakan bagian dari INA Digital milik Peruri yang berperan sebagai penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital Pemerintah Indonesia, dan dihadirkan untuk mempercepat penyelenggaraan layanan pemerintah yang efisien, terintegrasi, dan tepercaya melalui teknologi digital terkini. “Adapun data kependudukan Dukcapil akan menjadi layanan dasar berbagai layanan publik digital lainnya. IKD dibutuhkan untuk memverifikasi dan memvalidasi kebenaran identitas seseorang di dunia digital,” pungkas Teguh.

Dirut Peruri Dwina Septiani Kencanawati menyampaikan hal senada bahwa hubungan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang sudah cukup lama menandakan sinergi dan adanya trust yang tinggi di antara kedua pihak. “Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Ditjen Dukcapil atas dukungan yang luar biasa pada Peruri. Ke depannya tentu kita akan selalu bersama memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai,” kata Dwina.

Dirut Dwina meyakini penugasan dari pemerintah sebesar apa pun yang kini diemban oleh Peruri akan terasa lebih mudah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya berkat dukungan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, terutama dari sisi pemanfaatan data kependudukan. “Karena itu kerja sama ini sangat penting bagi Peruri, dan tentunya kami akan menjaga keamanan data kependudukan milik Ditjen Dukcapil dengan sebaik-baiknya,” tandas Dwina Septiani Kencanawati, Dirut Peruri. 

Pada kesempatan ini hadir dari Ditjen Dukcapil Plh. Sesditjen Dukcapil Adel Trilius, Plh. Dirut IDKN Mensuseno dan Ketua Tim Layanan Administrasi Data Kependudukan Ni Luh Mertasih. 

Dari Peruri hadir Direktur Digital Business Farah Fitria Rahmayanti, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fajar Rizki, POH Head of SBU Digital dan Certificate Authority Shitta Marsela Sutera, Head of Government Digital Solution and Services Division Median Yuli Hartanto, Head of Government Digital Planning anf Architechture Division Edwin Purwandesi, Head of Digital Platform Development Department Ahmad Hidayat dan Head of Digital Operational Solution Department Moehammad Arief Furqon. (***)

*Dukcapil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

Wapres, KH Ma’ruf Amin saat bersilaturahim dengan peserta Konferensi Internasional Dai Asia Tenggara, di Istana Wakil Presiden, Jakarta (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Negara-negara di wilayah regional ASEAN dengan keragaman bangsa dan etnis, agama, budaya, dan bahasa, sangat berkepentingan dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi sebagai faktor penting mendukung stabilitas keamanan dan kesejahteraan kawasan.

Oleh karena itu, toleransi dan solidaritas harus dicerminkan dalam upaya dakwah penyebaran agama apapun, termasuk agama Islam.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin saat bersilaturahim dengan peserta Konferensi Internasional Dai Asia Tenggara, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Jumat (26/7/2024).

Menurut dia, salah satu permasalahan umat yang perlu diprioritaskan dalam berdakwah adalah bagaimana menjaga umat agar tidak terpinggirkan.

“Agar umat Islam ini jangan menjadi umat yang lemah, yang terpinggirkan. Jangan sampai kita meninggalkan umat kita dalam keadaan lemah. Ini menjadi tugas kita dalam berdakwah,” ungkap Wapres kepada para dai.

Menurutnya, fokus dakwah untuk memperkuat umat akan mampu menghindarkan umat dari keadaan lemah atau dhuafa. Salah satu cara untuk memperkuat umat adalah dengan menghindarkan umat dari bertindak dan berfikir di luar ajaran Allah SWT.

“Bagaimana menyelamatkan masyarakat Islam yang masih makan minuman yang tidak halal, dan bermuamalah yang tidak sesuai syariah. Bagaimana menyelematkan mereka,” pesan Wapres.

Selain itu, Wapres juga mengimbau para dai untuk berdakwah tentang menyelamatkan umat dari perpecahan.

“Yang tidak kurang pentingnya yaitu menyatukan umat. Kita ini bisa saja terpecah belah oleh karena pengaruh dari luar. Ada yang melakukan pemisahan, juga membuat kegamangan, keraguan terhadap ajaran agama, atau penyesatan-penyesatan. Dan ini memang harus kita kejar,” tegasnya.

Sebagai contoh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, Wapres mengatakan bahwa prioritas dakwah di Indonesia adalah santrinisasi.

Dia berupaya mengarahkan umat Islam di Indonesia yang berjumlah besar ini, memiliki pemahaman agama yang lebih kuat, tetapi moderat dan toleran. “Mensantrikan umat, supaya mereka bisa seperti santri. Sebab masih banyak yang jauh dari itu,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengapresiasi pelaksanaan Konferensi Internasional Dai Asia Tenggara hingga terbentuknya wadah yang mewadai para dai tersebut, yaitu Forum Internasional Dai Asia Tenggara.

Dia berharap, forum ini dapat memperluas pemahaman Islam wasathiyah di seluruh negara kawasan.

“Saya ucapkan selamat bekerja. Saya berharap seminar dakwah yang diikuti oleh dai-dai ASEAN dan terbentuknya organisasi Muntadda Duwali li Du’a ASEAN ini menjadi wadah sosialisasi penguatan komitmen kawasan dalam mempertajam prinsip-prinsip dakwah wasathiyah di seluruh negara ASEAN,” ungkap Wapres.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah sekaligus Ketua Pengarah Konferensi KH M Cholil Nafis menyampaikan deklarasi pembentukan Forum Internasional Dai Asia Tenggara.

Bertindak sebagai penandatangan dalam deklarasi tersebut, pimpinan dewan ulama di tiap negara, yaitu Datuk Hasanudin bin Muhammad Yunus (Malaysia), Mohammed Swaleh (Myanmar), Arif Abdullah Sagran (Timor Leste), Muhammad Ilyas Yahprung (Thailand), Tn Somboune Khan (Laos), Pengiran Ahmad Faris Ramadhani (Brunei Darussalam), Muhammad Nuzhan Bin Abdul Halim (Singapura), Abdul Sa Lam (Vietnam), Tn Abdel Jabbar Malado Macarimbor (Philipina), dan Abdul Hafiz Bin Mat Tuah (Malaysia).

Kepada Wapres, Kiai Cholil mengatakan bahwa pertemuan para dai se-Asia Tenggara ini telah berlangsung sejak kemarin, Kamis (25/7/2024). Dihadiri oleh sekitar 27 dai se-Asia Tenggara, rangkaian acara akan diakhiri dengan para peserta mengikuti puncak peringatan Milad MUI Jumat (26/7/2024).

Cholil menuturkan, pertemuan dai se-Asia Tenggara ini selain untuk berbagi gagasan serta pengalaman dalam berdakwah juga untuk meningkatkan keharmonisan para dai.“Bisa menjadi wadah untuk mengharmoniskan rekan-rekan [dai] se-Asia Tenggara,” ungkap Cholil.

Forum Internasional Dai Asia Tenggara merupakan hasil kesepakatan peserta Konferensi Internasional Dai Asia Tenggara. Hadir dalam Konferensi yang mengangkat tema “Strengthening Islamic Moderation and Coordinating the Preaching Movement in Southeast Asia’ beberapa dai dari berbagai negara, diantaranya perwakilan dari Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Thailand, Laos, Brunei Darussalam, Laos, dan juga Vietnam.

Selain menghasilkan kesepakatan pembentukan Forum Internasional Dai Asia Tenggara, konferensi yang merupakan rangkaian Milad ke-49 MUI ini, menghasilkan 13 rekomendasi seputar penguatan dakwah Islam moderat di kawasan.

Dengan rekomendasi ini, para dai di Asia Tenggara berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera, serta menjadi teladan dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis, turut hadir pada silaturahim Konferensi, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Sementara itu, hadir mendampingi Wapres dalam acara ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Lukmanul Hakim, Robikin Emhas, dan Masduki Baidlowi. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian pada acara Pembekalan kepada Calon Wisudawan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Tahun Akademik 2023/2024 (Foto : @www.kemendagri.go.id)

Jatinangor, goindonesia.co – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bisa menjadi pemimpin kuat yang mempunyai konsep, sekaligus menjadi birokrat negara yang efektif dan efisien. Hal ini ditegaskan Mendagri pada acara Pembekalan kepada Calon Wisudawan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Tahun Akademik 2023/2024.

“Adik-adik dari IPDN terutama dipersiapkan untuk menjadi leader ke depan, pemimpin, sudah banyak yang menjadi Pj. Gubernur, Sekjen, Dirjen, banyak sekali dari lulusan IPDN,” katanya di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (26/7/2024).

Mendagri menjelaskan, pemimpin yang baik tidak hanya memiliki kekuasaan saja, tetapi juga memiliki konsep organisasi akan dijadikan seperti apa dan dibawa ke mana. Dasar dari pemimpin yang mempunyai konsep adalah dia memiliki ilmu pengetahuan yang luas, baik yang didapat dari pengalaman sendiri maupun orang lain.

“Pengalaman orang lain [yang] langsung kita dengar, atau yang dia bukukan, atau dicatat orang lain. Makanya rajin-rajin juga membaca pengalaman orang lain yang dibukukan, pengetahuan dia yang dibukukan. Sebetulnya [itu] adalah [cara] kita untuk mendapatkan knowledge, dari knowledge kita bisa punya konsep,” ujarnya. 

Dia menambahkan, pemimpin yang ingin berhasil juga harus didukung oleh bawahan yang baik dan dipilih dengan dua variabel. Pertama, bisa bekerja, berprestasi, dan loyal. Kedua, tidak membuat masalah dan tidak memusingkan kepala. “Bawahan yang disuruh apa saja oke, selesai tugasnya, loyal, tidak ngomongin atasan di belakang, dan dia tidak bikin masalah. Setiap dia datang selalu solusi atau good news, anak buah yang seperti ini sukalah kita,” lanjutnya.

Pihaknya menyebut, integritas juga menjadi hal yang penting untuk menjadi birokrat negara atau aparatur sipil negara (ASN) yang efektif dan efisien. Saat ini, baik Kemendagri juga ASN di tingkat pusat dan daerah saling bekerja sama menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.  Ini dilakukan dengan berbagai terobosan, termasuk peningkatan kesejahteraan bagi ASN.

“Di negara-negara yang sudah maju ya, kesejahteraan untuk birokratnya baik. Kadang-kadang dorongan yang tugas berat kamu saja yang menjabat, risikonya lebih rendah, gaji tidak jauh beda. Nah inilah saya minta untuk adik-adik semua nanti integritas nomor satu dan kemudian bagaimana untuk bisa bekerja secara efektif dan efisien,” ungkapnya. (***)

*Kementerian Dalam Negeri, @kemendagri.go.id