Connect with us

Berita

Jembatani Informasi Presidensi G20 Indonesia, Kominfo Sediakan Layanan Media Center

Published

on

Para narasumber webinar menyambut G20 di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (2/3/2022). (Foto :Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghadirkan layanan Media Center Presidensi G20 Indonesia.
 Upaya ini dilakukan untuk memperkuat penyebarluasan informasi kepada publik seputar rangkaian forum G20 dan Presidensi G20 Indonesia.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Usman Kansong di Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Ia menyampaikan bahwa keberadaan Media Center selain memfasilitasi ruang komunikasi antarkementerian/lembaga terkait, juga menjadi jembatan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui peran Indonesia dalam forum internasional G20.

Media Center Presidensi G20 Indonesia pun dikatakan Usman sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta tata kelola komunikasi publik dalam menggaungkan peran Indonesia dalam Presidensi G20.

“Sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Event G20, maka Kementerian Kominfo selaku penanggung jawab bidang komunikasi dan media bertugas sebagai koordinator eksekusi komunikasi,” kata Usman.

Media Center yang berlokasi di Gedung Kominfo Jalan Merdeka Barat 9 Jakarta tersebut akan memfasilitasi dan mengoordinasikan aktivitas komunikasi publik dan layanan media masing-masing K/L dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia.

Agenda-agenda aktivitas diantaranya dialog interaktif, media briefing dan chief editorial meeting, dengan narasumber kompeten di bidang masing-masing.

Berbagai data dan informasi berupa siaran pers, foto, grafis pun tersaji di Media Center. Konten-konten tersebut dapat digunakan oleh media maupun publik untuk disebarluakan. Ada pula Q and A, termasuk di dalamnya G20pedia.

G20pedia adalah buku elektronik yang terbagi dalam dua tema besar, yaitu Sekilas G20 dan Presidensi G20 Indonesia. Tema Sekilas G20 membahas informasi seputar anggota, peran, agenda, hingga pentingnya keberadaan G20.

Sementara itu, pada tema Presidensi G20 Indonesia menekankan pada informasi seputar kiprah Indonesia di G20, isu prioritas yang diusung, hingga manfaat yang didapatkan Indonesia selama menjabat sebagai Presidensi G20.

Kominfo pun menyediakan akses informasi terkait Presidensi G20 Indonesia kepada publik melalui website https://g20-indonesia.id/ dan https://www.indonesia.go.id/g20/.

“Diharapkan Kementerian dan Lembaga lain pun bisa memanfaatkan keberadaan Media Center untuk menyampaikan informasi ke media maupun publik secara luas terkait Presidensi G20 Indonesia 2022,” kata Usman Kansong.

Pada kesempatan tersebut, Usman juga mengungkapkan Kominfo telah merencanakan kegiatan diseminasi informasi seputar Presidensi G20 Indonesia ini, khususnya ke beberapa media di luar negeri.
Berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kominfo akan menggandeng beberapa komunitas seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang ada di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk makin menggelorakan peran Indonesia dalam keketuaanya di forum G20.

Pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada 16 November 2022 mendatang di Nusa Dua Bali, Kominfo pun akan membangun Media Center. Bertempat di Bali International Convenstion Center (BICC) Nusa Dua Bali, Media Center akan mulai beroperasi pada 13 November 2022.

Dapat menampung sekitar 534 jurnalis, Media Center ini memberikan fasilitas berupa working area, ruang konferensi pers, pojok interview, ruang kesehatan, ruang relaksasi, dining area, media booth dan beberapa fasilitas penunjang lainnya.

“Media Center akan menyediakan berbagai konten informasi sekaligus memfasilitasi dan memudahkan jurnalis dalam melakukan kerja peliputan seputar pelaksanaan KTT,” ujar Dirjen Usman. Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 secara resmi rangkaiannya telah dimulai pada 1 Desember 2021 hingga November 2022. Indonesia dalam Keketuaan G20 mengusung tiga isu utama

Pertama, arsitektur kesehatan global, yaitu upaya Indonesia memimpin dunia untuk bersama memperkuat dan menyusun kembali
tata kelola kesehatan global pascapandemi Covid-19.

Kedua adalah transformasi berbasis digital yang bertujuan mengangkat perekonomian melalui teknologi digital. Yang saat ini menjadi mesin
pertumbuhan baru bagi dunia.

Ketiga adalah transisi energi sebagai upaya memperluas akses terhadap teknologi
menuju energi bersih dan terjangkau, serta pembiayaan untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Waspada DBD di Musim Kemarau

Published

on

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan, dr. Imran Pambudi saat temu media yang dilakukan secara luring di Kantor Kemenkes (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Hingga minggu ke-17 tahun 2024, tercatat 88.593 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan 621 kasus kematian di Indonesia. Berdasarkan laporan, dari 456 kabupaten/kota di 34 provinsi, kematian akibat DBD terjadi di 174 kabupaten/kota di 28 provinsi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2024. Pada Juli 2024, kemarau diprediksikan terjadi di sebagian pulau Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Utara. Sedangkan pada Agustus 2024, kemarau diprediksi terjadi di sebagian Sumatera Selatan, Jawa Timur, sebagian besar pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar pulau Sulawesi, Maluku, dan sebagian Pulau Papua.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Imran Pambudi menyampaikan, kemarau diperkirakan akan meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk. Sebab, nyamuk akan sering menggigit ketika suhu meningkat.

“Jadi, kita dapat penelitian, waktu suhunya 25 derajat celcius itu nyamuk menggigitnya 5 hari sekali. Tapi, kalau suhunya 20 derajat celcius, nyamuk akan menggigit 2 hari sekali. Ini dapat meningkatkan potensi kasus terjadi saat Juli dan Agustus saat suhu udara tinggi,” kata Direktur dr. Imran Pambudi saat temu media yang dilakukan secara luring di Kantor Kemenkes.

dr. Imran melanjutkan, kasus DBD di Indonesia mengalami pemendekan siklus, yang mengakibatkan peningkatan Incidence Rate (IR) dan penurunan Case Facility Rate (CFR).

“Terjadi pemendekan siklus tahunan dari 10 tahun menjadi 3 tahun bahkan kurang, yang disebabkan oleh fenomena El Nino,” kata dr. Imran.

Kasus DBD berhasil diturunkan sekitar 35% pada 2023 dan awal 2024. Kendati demikian, pada minggu ke-22 2024, kasus DBD kembali mengalami kenaikan mencapai 119.709 kasus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan total kasus DBD pada 2023 yang mencapai 114.720 kasus.

“Jumlah kasus DBD saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus di tahun 2023,” jelas dr. Imran.

Meskipun kasus DBD meningkat, jumlah kasus kematian akibat DBD menunjukkan penurunan. Pada 2023, jumlah kematian akibat DBD mencapai 894 kasus, sedangkan pada 2024 minggu ke-22 terdapat 777 kasus kematian.

“Kunci penangananya yang saya lihat di DKI ini, begitu terdeteksi demam berdarah langsung masuk rumah sakit untuk diopname karena kalau pulang akan susah dilakukan monitoring, yah, monitoring kebocoran cairannya itu susah. Itulah kunci untuk menurunkan case facility rate seminimal mungkin,” kata Direktur dr. Imran.

dr. Imran menjelaskan, berdasarkan data distribusi kasus DBD sesuai kelompok umur dalam tiga tahun terakhir, kelompok umur 15 hingga 44 tahun merupakan kelompok yang paling banyak terkena DBD dalam tiga tahun terakhir. Sedangkan, untuk kasus kematian akibat DBD dalam tujuh tahun terakhir, kelompok umur 5 hingga 14 tahun merupakan yang paling rentan.

“Kalau kita melihat dari kasusnya kita bisa lihat anak-anak memang lebih rentan untuk menjadi lebih buruk kondisinya,” lanjut dr. Imran.

Pada 2024, terdapat lima kabupaten/kota dengan jumlah kasus DBD tertinggi, yaitu Bandung, Depok, Tangerang, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, terdapat lima kabupaten/kota dengan jumlah kasus dengan IR tertinggi, yaitu Kendari, Gianyar, Kutai Barat, Klongkong, dan Tomohon.

Kasus kematian DBD terbanyak pada 2024 terjadi di lima kabupaten/kota, yaitu Bandung, Klaten, Subang, Kendal, dan Jepara. Sedangkan CFR tertinggi terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Tidore Kepulauan, Purworejo, Mandailing, Barru, dan Surakarta.

dr. Imran menyampaikan, Kemenkes melakukan enam strategi nasional penanggulangan dengue sebagai respons kenaikan kasus DBD. Pertama, penguatan manajemen vektor yang efektif, aman, dan berkesinambungan. Kedua, peningkatan akses dan mutu tata laksana dengue.

Ketiga, penguatan surveilans dengue yang komprehensif serta manajemen KLB yang responsif. Keempat, peningkatan pelibatan masyarakat yang berkesinambungan. Kelima, penguatan komitmen pemerintah, kebijakan manajemen program, dan kemitraan. Keenam, pengembangan kajian, invensi, inovasi, dan riset sebagai dasar kebijakan dan manajemen program berbasis bukti.

“Yang sangat penting adalah poin kelima dan keenam ini, karena bagaimanapun juga daerah yang mempunyai kendali, dan kepala daerah yang memimpin langsung pemberantasan DBD akan memberikan dampak yang sangat positif,” kata dr. Imran.

Selain enam strategi nasional, Kemenkes juga mengeluarkan inovasi kebijakan penanggulangan dengue, yaitu pemberantasan sarang nyamuk (PSN), revitalisasi kelompok kerja operasional (pokjanal) DBD, penguatan surveilans dan sistem kewaspadaan dini dan respons, teknologi vektor nyamuk ber-Wolbachia, dan imunisasi dengue.

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Dr. dr. Erni J. Nelwan. Ph.D, Sp.PD, K-PTI, FACP, FINASIM, yang menjadi narasumber dalam temu media, menyampaikan informasi penting mengenai cara mengenal gejala dan tanda DBD, serta upaya pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M Plus.

Beberapa tanda dan gejala DBD yaitu, mendadak demam tinggi, sakit kepala, nyeri pada tulang dan otot, timbul bercak kemerahan, hidung berdarah, sakit di belakang mata, mual dan muntah, serta kelelahan. “Namun, gejala nggak khas, yah, tapi dominannya demam,” kata Prof. Dr. Erni.

Pencegahan dan pemberantasan dengue sangat penting dilakukan dengan vaksinasi dan tanpa mengenyampingkan upaya 3M plus yaitu, Menguras (membersihkan) bak mandi, vas bunga atau wadah lain yang berisiko, Menutup rapat tempat penampungan air, Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, dan Mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk.

“Saat ini, kita juga sudah ada vaksin dan punya upaya teknologi nyamuk ber-Wolbachia agar virus nggak survive,” Kata Prof. Dr. Erni.

Selain teknologi wolbachia untuk tindakan preventif dengue, salah satu inovasi yang juga dilakukan Kemenkes adalah vaksin DBD yang mampu mengurangi risiko komplikasi serius demam berdarah dengue. Vaksin DBD tersebut belum masuk program, tetapi sudah dapat diakses dan BPOM sudah memberikan persetujuan untuk vaksin itu.

Temu media ini dilakukan pada Jumat (14/6/2024) untuk memperingati ASEAN Dengue Day (ADD) yang jatuh pada 15 Juni setiap tahunnya. ADD resmi diperingati sejak 15 Juni 2010 berdasarkan gagasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 ASEAN di Hanoi, Vietnam, pada 30 Oktober 2010.

Indonesia menjadi pelopor peringatan Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pada 15 Juni 2011. Deklarasi Jakarta melawan DBD disepakati oleh 11 negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama dan komitmen regional dalam upaya pengendalian DBD. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. 

Continue Reading

Berita

Keselamatan dan Keamanan Infrastruktur Nuklir, Komponen Penting Pembangunan PLTN

Published

on

FGD bertema “Pengembangan Infrastruktur Keselamatan Fasilitas Nuklir” di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie Serpong (Foto : @brin.go.id)

Tangerang Selatan, goindonesia.co : Dalam rangka menyongsong rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berencana akan melakukan pengembangan infrastruktur fasilitas nuklirnya, terutama yang memiliki tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi. 

“Fokus dari kegiatan ini terkait dengan rencana pembangunan 19 infrastruktur yang harus dipenuhi, tetapi kita hanya mengambil yang safety sehingga kita mengambil 5 infrastruktur,” ujar Muhammad Budi Setiawan, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir (PRTRN) – BRIN mewakili Kepala PRTRN BRIN dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Infrastruktur Keselamatan Fasilitas Nuklir” di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie Serpong, Rabu (12/6).

Budi menyampaikan kegiatan ini juga membahas rencana tahapan pembangunan PLTN di Indonesia yang saat ini sudah memasuki fase ke-2. ”Sepuluh tahun yang lalu kita telah melakukan fase pertama dan kini kita mulai masuki fase ke-2. Nantinya akan ada benang merah yang bisa kita ambil dari survei yang telah dilakukan tersebut, output yang menjadi sebuah rekomendasi, dan juga tulisan ilmiah yang bisa dipublikasikan,” ungkapnya.

Budi menyebut sudah ada beberapa calon tapak untuk pembangunan PLTN dan beberapa pihak ketiga yang sudah menjalin hubungan kerja sama. “Ada beberapa calon tapak yang potensial dan sudah dilakukan pengkajian disana. Ada pula tawaran berbagai jenis reaktor yang cukup gencar dari berbagai vendor, sehingga semangat pembangunan PLTN menjadi besar kembali,” katanya.

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama PRTRN – BRIN, Yarianto Sugeng Budi Susilo menyampaikan alasan mengambil lingkup keselamatan nuklir adalah atas hasil jajak pendapat yang sudah pernah dilakukan selama ini yakni terkait dengan respon dari responden yang kebanyakan memang masih takut atau berkutat pada masalah kecelakaan nuklir, kontaminasi radioaktif, dan juga limbah radioaktif. 

“Ini memang masalah utamanya ada pada keselamatan nuklir, sehingga kita pilih 5 dari 19 infrastruktur, kita hanya fokus pada masalah keselamatan nuklir. Infrastruktur keselamatan nuklir, proteksi radiasi, tapak dan pendukungnya, kemudian proteksi lingkungan, kesiapsiagaan kedaruratan nuklir, pengelolaan limbah radioaktif dan satu lagi yaitu organisasi. Organisasi ini memang sangat penting, dan merupakan kunci. PLTN  go atau tidak, tergantung pada organisasi yaitu Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO),” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Agus Puji Prasetyono menekankan perlunya mengubah penggunaan energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Menurutnya penggunaan energi baru atau nuklir diperlukan untuk menyeimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi.

“Suhu semakin tinggi secara global, kita harus antisipasi, supaya tidak terus memakai energi fosil namun juga menggunakan energi non-fosil. Semua pembangkit kita arahkan ke energi terbarukan dan energi baru,” tegasnya.

Agus juga menyampaikan progres pembentukan NEPIO dalam upaya percepatan pembangunan PLTN pertama di Indonesia. “Di sisi pemerintah, kita sudah diskusi dan melakukan koordinasi.  Sekitar 2 bulan lagi diharapkan target sudah selesai. Fungsi NEPIO penting sebagai koordinasi dalam pembangunan PLTN di Indonesia, ada keterlibatan sekitar 16 kementerian/lembaga di dalamnya,” jelas Agus.

Dalam memilih teknologi nuklir, Agus berpegang pada teknologi yang sudah teruji. “Kita tidak memilih teknologi tersebut dari luar negeri atau dalam negeri tetapi kita pilih yang sudah proven. Jika PLTN masuk sesuai target di tahun 2032 sudah beroperasi, di tahun 2060 kita menargetkan sekitar 54,3 Gigawatt,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Haendra Subekti menjelaskan tentang perizinan dan regulasi infrastruktur ketenaganukliran. Skema perizinan reaktor daya terbagi menjadi dua yaitu kegiatan pra-perizinan dan perizinan berusaha. 

“Kegiatan pra-perizinan ada review desain dan desain tapak, sedangkan dalam perizinan nanti izinnya hanya dua, yaitu izin konstruksi dan izin operasi,” jelas Haendra. 

Dirinya munuturkan bahwa survei tapak dilakukan oleh pemerintah untuk identifikasi tapak potensial dalam rangka perencanaan wilayah. Beberapa aspek survei tapak diantaranya seperti kegempaan, gunung api, likuifaksi, dan tsunami.

Selain itu Haendra juga menjelaskan jika desain sangat penting dan harus melalui persetujuan BAPETEN. Setiap PLTN yang dibangun harus mendapatkan persetujuan desain baik generik atau standar dari BAPETEN. Permohonan review desain dan persetujuan desain dapat dilakukan oleh vendor, desainer, universitas atau pemilik. Desain rinci berbasis hasil evaluasi tapak menjadi salah satu persyaratan izin konstruksi. 

Sementara itu, Pakar dan Pemerhati Nuklir, Adiwardojo menyampaikan Program Energi Nuklir Nasional (PENN) merupakan kegiatan perencanaan, persiapan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan dekomisioning beberapa PLTN yang dihasilkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik nasional.

“Tujuan PENN sendiri yaitu termanfaatkannya sistem energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi nasional yang optimal, bersimbiotik dan bersinergi dengan sumber daya energi lainnya, serta mendukung terwujudnya keamanan pasokan energi yang aman, selamat, bersih, berwawasan lingkungan, terjangkau dan berkelanjutan,” terang Adi.

Adi juga menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur nuklir dilakukan dengan pendekatan milestone dan program Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR).  Pendekatan  tersebut bertujuan untuk membantu negara anggota International Atomic Energy Agency (IAEA) memahami komitmen dan kewajiban yang terkait dengan pengembangan program tenaga nuklir. Sedangkan negara yang sudah memiliki PLTN dapat mengevaluasi kesiapan mereka untuk pengembangan PLTN lebih lanjut.

“Untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur dilakukan melalui program integrated INIR – IAEA. Sebelumnya negara bersangkutan melakukan ‘swa evaluasi’ (self evaluation) pengembangan infrastruktur nuklir nasional (milestone dan phase),” lanjut Adi.

Menurutnya memanfaatkan jasa IAEA dalam program INIR akan membuka peluang untuk memantapkan posisi Indonesia dalam melaksanakan diplomasi energi di tingkat internasional, khususnya energi nuklir. (***)

*Humas BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Continue Reading

Berita

Istiqlal Terima 20 Hewan Sapi Kurban dari Artha Graha Peduli

Published

on

Hewan kurban dari Artha Graha ini diserahkan oleh Direktur Artha Graha Indra S. Budianto, dan langsung diterima oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. (Foto :@istiqlal.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Bank Artha Graha Internasional melalui Artha Graha Peduli (AGP), menyalurkan hewan kurban berupa 20 ekor sapi, kepada Masjid Istiqlal, di Rumah Potong Hewan (RPH) Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (16/6/2024).

Hewan kurban dari Artha Graha ini diserahkan oleh Direktur Artha Graha Indra S. Budianto, dan langsung diterima oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.

Diketahui, AGP menerima dan menyalurkan ratusan hewan kurban premium yang terdiri dari Sapi, Kambing dan Domba siap potong dengan sertifikasi sehat dan halal.

Hewan kurban dibagikan bukan hanya di wilayah Jakarta, melainkan turut dilaksanakan dibeberapa tempat lain yang berdekatan dengan unit bisnis Artha Graha Group/Network yang tersebar di seluruh Indonesia. (***)

*(Humas dan Media Masjid Istiqlal)

Continue Reading

Trending