Connect with us

Berita

Jokowi Ingin RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Segera Disahkan

Published

on

Presiden Jokowi Tangkapan layar YouTube.

Jakarta, goindonesia.co : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama. Utamanya kekerasan seksual pada perempuan yang mendesak harus segera ditangani.

Penegasan ini disampaikan Presiden dalam pernyataannya terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (04/02/2022), yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Saya mencermati dengan saksama Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016, hingga saat ini masih berproses di DPR,” kata Presiden.

“Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (zMenkumham) serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPA)  untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini agar ada langkah-langkah percepatan,” ujarnya.

Secara khusus Presiden telah meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap draf RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI.

Dengan demikian, proses pembahasan bersama nanti diharapkan bisa lebih cepat, masuk ke pokok-pokok substansi untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

“Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air,” ungkap Presiden. 

Dari pernyataan Presiden Jokowi, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi perhatian serius pemerintah. Terutama kekerasan seksual yang terjadi pada wanita yang harus segera ditangani.

Jokowi pun sudah memerintahkan Menkumham dan Menteri PPA untuk melakukan koordinasi dengan DPR agar pengesahan RUU TPKS dipercepat.

Dari catatan suarakarya.id, inilah sederet kasus kekerasan seksual yang mendapat perhatian serius media. Selain mendatangkan keresahan, kasusnya sempat viral dan menimbulkan kegeraman publik.

1. Kasus HW Perkosa 13 Santriwati

Kasus Herry Wirawan (HW) memperkosa 13 santriwatinya di Bandung mencuat bulan Desember 2021. Kasus ini membuat miris karena beberapa santriwatinya diperkosa sampai hamil dan melahirkan.

Kasus ini sudah masuk ke ranah meja hijau sejak nedio 2021 dengan terdakwa utama HW dan sejumlah saksi telah dihadirkan. Di persidangan, Herry Wirawan meminta maaf atas perbuatannya. ‘Ustad’ ini mengaku khilaf memperkosa 13 santriwati hingga hamil dan melahirkan.

2. Kasus Bunuh Diri Mahasiswi

Kasus bunuh diri NWS juga mendapat perhatian publik bulan Desember 2021. Mahasiswi perguruan tinggi di Malang ini diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan meminum racun karena sakit hati kepada mantan kekasihnya, Randy 

Warga menemukan NWS tewas di sebelah makam ayahnya di Sugihan, Sooko, Mojokerto, Kamis (2/12/2012) sekitar pukul 15.30 WIB. Polisi menemukan sisa cairan racun dalam botol plastik di lokasi tewasnya korban. Polisi juga menemukan surat terakhir yang ditulis NWS.

NWS bunuh diri diduga karena dipaksa melakukan aborsi oleh sang mantan kekasih, Bripda Randy Bagus. Sebagai penyebab aksi bunuh diri NWS, Randy akhirnya ditetapkan sebagai tersangka terkait aborsi yang dilakukan bersama NWS. Anggota Polres Pasuruan itu kini menjalani penahanan di rutan Polda Jatim.

3. Perawat Diperkosa Driver Online

Kasus pemerkosaan perawat oleh seorang sopir eks mitra Gocar viral di media sosial (medsos) juga pada Desember 2021. Bermula ketika korban naik taksi online dari wilayah Jakarta Pusat menuju Jakarta Selatan, dan kemudian melaporkan mengalami pemerkosaan pada 26 Desember 2021.

Korban hingga kini masih mengalami trauma. Sementara sang driver terduga pelaku perkosaan bernama Hendrianto sudah ditangkap polisi dan ditahan di Mapolresta Bogor Kota.

4. Dosen Cabul di Unri dan Unsri

Kasus kekerasan seksual di kampus juga cukup menghebohkan publik, tahun lalu. Yakni, kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus Universitas Riau (Unri) dan Universitas Sriwijaya (Unsri), yang menghebohkan karena melibatkan dosen cabul dan korban, mahasiswinya.

Yang pertama, kasus dugaan adanya dosen cabul di Unri. Kasus ini mencuat setelah video pengakuan seorang mahasiswi menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan Dekan FISIP Unri Syafri Harto.

Setelah video itu viral di medsos, kedua pihak saling lapor ke polisi. Namun, kemudian polisi menetapkan Syafri Harto sebagai tersangka pencabulan mahasiswi, LM. Sang dosen Syafri pun dicopot sementara dari jabatannya agar fokus dalam pemeriksaan Satgas PPKS ad hoc.

Sedangkan kasus pelecehan terhadap mahasiswi yang terjadi di Unsri melibatkan dua dosen Unsri, Adhitya Rol Asmi dan Reza Ghasarma. Kasus ini masuk ke ranah hukum dan kedua dosen sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan dan pelecehan mahasiswi. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kontrak Layanan Haji di Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari

Published

on

Penandatanganan kontrak layanan akomodasi jemaah haji Indonesia di KUH Jeddah (Foto : @kemenag.go.id)

Jeddah, goindonesia.co – Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi.

Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/0125).

Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

“Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” terang Nasrullah Jasam.

Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

“Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,” jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

“Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” jelas Nasrullah Jasam.

Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang.

Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.

“Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,” jelas Yusron. (***)

*Kementerian Agama RI. Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Gapeka 2025 Berlaku Mulai 1 Februari 2025, KAI Imbau Pelanggan Mengecek Kembali Jadwal Perjalanan

Published

on

Iliustrasi (Foto : @www.antaranews.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025. Grafik perjalanan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025, mencakup jaringan jalur kereta api nasional di Jawa dan Sumatera, dengan berbagai penyesuaian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

“Dalam Gapeka 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat karena peningkatan kecepatan pada 1.076 perjalanan kereta, dengan peningkatan kecepatan mencapai 5-30 km/jam. Selain itu, rute baru juga dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah melalui KAI dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan kompetitif,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba. 

Anne menambahkan, salah satu perubahan signifikan adalah perluasan layanan kereta api perintis di lintas Rantauprapat Baru–Pondok S5 dan Kreunggeukeuh–Kutablang–Muara Satu. Optimalisasi layanan kereta api perkotaan, seperti KRL Jabodetabek, juga menjadi fokus utama. Selain itu, pola operasi beberapa kereta api, seperti KRL Yogyakarta, KA Bandara YIA, KA Bandara Adi Soemarmo, dan KA Bandara Kualanamu, telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar. Jadwal kereta feeder pun telah diatur ulang untuk meningkatkan integrasi dengan layanan Whoosh di Stasiun Padalarang.

“DJKA dan KAI juga telah melakukan berbagai peningkatan prasarana perkeretaapian sebagai bentuk pengembangan kualitas layanan diantaranya meliputi perubahan jalur tunggal menjadi jalur ganda pada segmen Sepanjang-Mojokerto dan Kiaracondong – Cicalengka serta pembangunan jalur baru pada lintas Kutablang-Muara Satu dan Rantauprapat Baru-Pondok S5. Selain itu, terdapat penambahan stasiun pemberhentian baru, yakni Stasiun Pondok Rajeg (Revitalisasi BPTJ), Stasiun Kedinding dan Stasiun Boharan sebagai stasiun naik turun penumpang. Optimalisasi lainnya dalam Gapeka 2025 ini dilakukan seperti penambahan intermediate Blok pada jalur KA Prabumulih – Simpang yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api, khususnya pada kereta api angkutan barang,” tukas Anne. 

Inovasi ini memungkinkan peningkatan kecepatan maksimum hingga 120 km/jam di beberapa segmen jalur, seperti:

• Cikarang – Cikampek

• Cikampek – Haurgeulis

• Cirebon – Cirebon Prujakan

• Cirebon Prujakan – Tegal

• Cirebon Prujakan – Prupuk

• Tegal – Comal

• Kalibodri – Semarang Poncol

• Semarang Tawang – Ngrombo

• Ngrombo – Kradenan

• Kebasen – Kutoarjo

• Banjar – Kawunganten

• Jeruklegi – Kroya

• Kutoarjo – Yogyakarta

• Lempuyangan – Solobalapan

• Solojebres – Walikukun

• Gundih – Solobalapan

• Walikukun – Mojokerto

• Kertosono – Blitar

• Cepu – Lamongan

• Mojokerto – Wonokromo

• Wonokromo – Surabaya Gubeng

• Leces – Probolinggo

• Probolinggo – Pasuruan

Perubahan ini berdampak pada waktu perjalanan yang lebih singkat. Berikut beberapa layanan kereta api dengan waktu tempuh yang dipangkas:

1. KA Majapahit, lintas pelayanan Pasarsenen – Malang dengan pemangkasan waktu tempuh 119 menit;

2. KA Pandalungan, lintas pelayanan Gambir – Jember dengan pemangkasan waktu tempuh 95 menit;

3. KA Progo, lintas pelayanan Lempuyangan – Pasarsenen dengan pemangkasan waktu tempuh 85 menit; 

4. KA Tawang Jaya, lintas pelayanan Pasarsenen – Semarang Poncol dengan pemangkasan waktu tempuh 76 menit;

5. KA Ciremai, lintas pelayanan Bandung – Semarang Tawang dengan pemangkasan waktu tempuh 74 menit;

6. Serta KA-KA lainnya. 

“Perubahan dalam Gapeka 2025 ini kami harapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal. Inovasi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi yang aman, cepat, dan efisien,” tutup Anne. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Berita

100 Hari Pemerintahan, Presiden Prabowo Resmikan PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis

Published

on

PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co  – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap atau PLTGU Jawa-1 yang terintegrasi FSRU milik Pertamina dan mitra strategis bersama puluhan proyek strategis kelistrikan lain di Jawa Barat. [20/1/2025]

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menargetkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan dan optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, PLTGU Jawa 1 yang dikelola oleh PT Jawa Satu Power perusahaan konsorsium subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Marubeni dan Sojitz merupakan wujud hilirisasi dan transformasi energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam program 100 hari kerja dan arahan Kementerian BUMN.

“PLTGU Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW dan terbesar di Asia Tenggara, dilengkapi teknologi canggih yang memiliki nilai tambah pada aspek operasional, finansial, dan lingkungan untuk mendukung ketahanan energi khususnya di area Jawa-Bali,” jelas Fadjar.

Fadjar memerinci, PLTGU ini dilengkapi fasilitas penyimpanan sekaligus regasifikasi LNG yang berada di atas sebuah kapal terapung atau disebut juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU). 

PLTGU Jawa-1 juga menggunakan teknologi single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT), generasi terbaru yang membantunya beroperasi lebih efisien dan menghemat biaya produksi listrik. 

“Teknologi yang digunakan memiliki fitur peningkatan daya yang lebih cepat, berperan penting dalam mendukung jaringan listrik yang berlokasi di Cilamaya, Karawang sebagai penstabil frekuensi yang andal, memastikan pasokan listrik yang stabil saat adanya fluktuasi daya pada jaringan.,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini juga berdampak langsung terhadap kebermanfaatan masyarakat, khususnya dalam mengurangi potensi rugi hilang listrik pada saluran transmisi dalam proses pengiriman listrik untuk wilayah industri dan masyarakat. Terlebih, pembangkit ini berlokasi strategis, yaitu di pusat beban listrik area Jawa-bali.

Selain itu, pembangkit ini juga memiliki teknologi black start capability yang memungkinkan untuk melakukan self start up, sehingga masa tunggu untuk proses sinkronisasi pada saat pemulihan apabila terjadi pemadaman listrik  akan lebih cepat. 

Sejalan dengan upaya penurunan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan, PLTGU Jawa-1 diproyeksikan akan menekan emisi karbon sebesar 3,3 juta ton setara CO2 per tahun. 

Beroperasinya PLTGU Jawa-1 menjadi titik pencapaian penting  sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina. Gas alam berperan sangat strategis dalam periode transisi energi dan mendukung ketahanan energi nasional.

PLTGU Jawa-1 juga menjadi salah satu milestone penting yang tercipta atas sinergi BUMN maupun dengan mitra internasional, yang memiliki komitmen tinggi untuk bersama-sama mewujudkan transisi menuju energi bersih di Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero) 

Continue Reading

Trending