Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ke-52 yang digelar di Balekambangan Park, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 16 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Surakarta, goindonesia.co – Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma’ruf Amin menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ke-52 yang digelar di Balekambangan Park, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 16 Mei 2024. Dalam acara tersebut turut hadir pula para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM).

“Di hari yang istimewa ini, saya mengucapkan Selamat Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-52 Tahun 2024,” ucap Ibu Iriana dan Ibu Wury secara bersamaan.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian menyampaikan bahwa puncak syukuran HKG PKK tahun ini juga bertepatan dengan Jambore Nasional Kader PKK Tahun 2024. Ibu Tri Tito pun mengapresiasi kehadiran para kader dalam acara puncak yang diselenggarakan di alam terbuka.

“Kami bersyukur bahwa seluruh kader yang hadir di Solo dari Aceh sampai Merauke itu sebanyak 8.083 kader yang tercatat di kami. Tapi mungkin juga bisa lebih karena ada beberapa kader yang tidak tercatat,” ucap Ibu Tri Tito.

Pada acara puncak ini, TP PKK memberikan penghargaan Adhi Bhakti Utama tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi kepada sejumlah kader yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun. Selain itu, piagam penghargaan juga diberikan kepada para wanita yang berjasa di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertanian.

“Kami memberikan pin emas kepada mereka sebagai puncak dari penghargaan tim penggerak PKK kepada kader yang telah mengabdi lebih dari 25 tahun,” katanya.

Dalam momen peringatan HKG PKK, Ibu Tri Tito pun menyampaikan harapannya kepada seluruh kader untuk tetap semangat melayani masyarakat dan program PKK yang telah direncanakan terus dilanjutkan. Apalagi menurutnya TP PKK memiliki kekuatan hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

“Kemudian diatur dengan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 sehingga kegiatan-kegiatan kami ini telah diakomodasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menyangkut dengan juga penganggaran dan program-program pemerintah,” lanjutnya. (***)

*(BPMI Setpres)

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara “FGD Stakeholders Pariwisata Bali” yang berlangsung di Poltekpar Bali (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Badung, goindonesia.co –  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengundang para pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali untuk membahas berbagai isu terkini dan menghadirkan solusi bersama guna memastikan pariwisata Bali semakin berkualitas dan berkelanjutan.

“Menyambut World Water Forum dan guna memastikan pariwisata Bali untuk semakin berkualitas dan berkelanjutan, kami menyiapkan focus group discussion untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkini maupun juga langkah-langkah ke depan, memanfaatkan posisi Bali sebagai destinasi unggulan termasuk juga menjaga budaya dan taksu Bali ini tidak kita tinggalkan,”  ujar Menparekraf Sandiaga dalam acara “FGD Stakeholders Pariwisata Bali” yang berlangsung di Poltekpar Bali, Kamis (16/5/2024).

Sejumlah isu yang dibahas dalam diskusi di antaranya isu-isu yang belakangan banyak mendapat perhatian masyarakat Bali, terutama di media sosial. Seperti dugaan sejumlah WNA melakukan ritual bernuansa erotis yang terlihat dalam sebuah video yang viral. 

Terkait hal ini, Menparekraf Sandiaga mengatakan pihak kepolisian telah melakukan penelusuran dan didapati bahwa peristiwa tersebut bukan terjadi di Ubud seperti yang tersiar belakangan, melainkan di wilayah Karangasem. 

“Kita sepakat bahwa ekosistem pariwisata kita harus diperkuat. Ke depan bersama industri kami akan meningkatkan pengawasan, termasuk juga melibatkan bendesa juga desa-desa wisata, masyarakat sekitar, sehingga kita bisa saling mengawasi. Itu yang kita harapkan,” kata Sandiaga. 

Isu lainnya yang dibahas adalah terkait pelanggaran-pelanggaran keimigrasian dan kriminalitas. Yakni dua warga negara Ukraina dan satu warga negara Rusia yang ditangkap karena clandestine laboratory ganja hidroponik dan mephedrone di vila kawasan Canggu, Badung, Bali. Ketiga warga negara asing tersebut diketahui tinggal dengan kartu izin terbatas (kitas) investor. 

“Ini yang kita harapkan dapat ditindak tegas, karena pariwisata yang berkualitas ini kita tidak boleh ragu-ragu. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan secara makro maupun mikro yang bisa kita upayakan untuk mengirim pesan yang jelas kepada dunia bahwa kita tidak akan mentolerir aktivitas kriminalitas yang ada di wilayah destinasi wisata unggulan dunia ini,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Ia berharap melalui diskusi ini kolaborasi antara semua pemangku kepentingan semakin baik sehingga Bali dan Pariwisata Indonesia menjadi acuan pariwisata dunia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kemenparekraf melalui Biro Komunikasi sebelumnya telah menyusun panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan di sektor parekraf melalui komunikasi. 

Manajemen komunikasi krisis sebagai upaya terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, dapat membantu mencegah atau mengurangi dampak negatif ketika krisis kepariwisataan terjadi. Serta mengambil keputusan dalam menyikapi krisis yang akan terjadi. 

Tata kelola komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam mempertahankan reputasi atau image dalam industri pariwisata. 

“Per hari ini angka pertumbuhan wisatawan (di Bali) meningkat, tapi kita harus pastikan jangan sampai aspek-aspek kualitas dan keberlanjutannya ini tertinggal,” ujar Sandiaga. 

Sejumlah stakeholder pariwisata yang hadir dalam diskusi antara lain Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun; Ketua PHRI Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati; Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Parta Adnyana; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Suhendra; Dirpamobvit Polda Bali, ⁠Kombes Pol Harri S Noegroho, dan Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, ⁠Tedy Riyandi. 

Turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga, Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Wayan Giri Adnyani; Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Dessy Ruhati; Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani; serta Dirut Poltekpar Bali, Ida Bagus Putu Puja. 

Serta hadir secara daring, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf/ Baparekraf, Fadjar Hutomo; dan Direktur Komunikasi Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Yohanes De Brito Titus Haridjati. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Rapat Koordinasi Kegiatan Bisnis di Wilayah Nipa, Kepulauan Riau, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di Nusa Dua, Bali, (Foto : @dephub.go.id)

Nusa Dua, Bali, goindonesia.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung optimaliasi aktivitas bisnis kapal asing di Nipa Transshipment Anchorage Area (NTAA), Pulau Nipa, Kepulauan Riau. Kawasan ini merupakan lokasi Ship To Ship (STS) alias tempat berpindahnya beberapa produk dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya. Hal ini disampaikan Menhub dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Bisnis di Wilayah Nipa, Kepulauan Riau, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di Nusa Dua, Bali, Kamis (16/5).

“Hari ini, kami bersama Pak Luhut membuat suatu ketetapan baru untuk mempermudah dan meningkatkan aktivitas bisnis di wilayah Nipa, Kepri. Tujuannya, agar wilayah Nipa menjadi lebih produktif dan bisa menjadi contoh bagi tempat-tempat STS lain di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia,” ujar Menhub.

Namun demikian, kata Menhub, ia berharap ada penegakan hukum yang tegas bagi kapal-kapal asing yang melanggar aturan, semisal yang nekat membuang limbah di perairan Indonesia. Hal ini dimungkinkan, mengingat Kemenhub memiliki aplikasi Inaportnet yang dapat digunakan untuk memantau pergerakan kapal di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan teknologi yang ada di Inaportnet, kita dapat mengetahui profil kapal yang melakukan pelanggaran, seperti halnya yang nekat membuang limbah. Dengan begitu, aparat dapat langsung melakukan penindakan terhadap kapal tersebut,” terang Menhub.

Sementara itu, lanjut Menhub, pihaknya juga siap menyederhanakan regulasi untuk mempermudah aktivitas bisnis kapal-kapal asing di wilayah Nipa. “Terkait regulasi yang menjadi kewenangan Kemenhub, kami siap menyesuaikan dan tidak akan mempersulitnya,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub juga mengapresiasi Menko Luhut yang membuka kesempatan bagi para investor asing untuk berkompetisi secara sehat di wilayah Nipa. Menurut Menhub, keputusan ini membuat para investor asing akan lebih leluasa untuk berkegiatan di Nipa, tentunya dengan mengikuti regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah.

Kemudahan Bagi Operasional Kapal Wisata

Pada kesempatan yang sama, Menhub juga menyambut baik langkah Menko Luhut yang memberikan kemudahan operasional bagi kapal wisata, cruise dan yacht, dari sisi kebijakan dan operasional untuk berlayar di perairan Indonesia. Lagi-lagi, langkah ini akan berdampak positif bagi pariwisata dan perekonomian Indonesia.

“Kita akan memberi kemudahan bagi cruise dan yacht untuk beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati pengalaman yang luar biasa menggunakan kapal wisata tersebut di beberapa kota, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, hingga Labuan Bajo,” tutur Menhub.

Sementara itu Menko Luhut menyampaikan bahwa berbagai peraturan terkait aktivitas maritim di Indonesia harus diharmonisasi antara kementerian dan lembaga. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan agar peraturan-peraturan yang ada tidak menyulitkan para pelaku usaha, yang pada akhirnya malah merugikan Indonesia.

“Jangan membuat aturan yang mempersulit diri kita sendiri. Semua peraturan harus diharmonisasi untuk kepentingan nasional,” jelas Menko Luhut.

Ke depan, Menko Luhut juga meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL agar menjamin keamanan kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia. Tak hanya itu, ia pun meminta agar proses administrasi dan perizinan menjadi paperless agar lebih efisien.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (daring), serta perwakilan dari sejumlah instansi, seperti Bakamla, TNI AL, Bea Cukai, Pelni, Pelindo, hingga Balai Karantina.(***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia