Connect with us

Berita

Karo Paminal dan Kapolres Jaksel Dicopot, IPW: Tim Khusus Harus Periksa Anggota yang Terlibat

Published

on

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.id : Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menonaktifkan Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto dari jabatannya masing-masing terkait tewasnya Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat.

Dengan pencopotan tersebut, Ketua Presidium IPW Sugeng Teguh Santoso dalam siaran pers Kamis (21/7/2022) mengatakan, sudah saatnya Penanggung jawab Tim Khusus Polri polisi tembak polisi, Komjen Gatot Eddy Pramono yang juga Wakapolri, sekaligus pejabat sementara Kadiv Propam Polri harus memeriksa semua anggota Propam Polri dan anggota Polres Jakarta Selatan yang terlibat dalam penanganan kasus tewasnya Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat.

Hal ini dilakukan, bila Tim Khusus Internal Polri mengikuti arahan Presiden Jokowi yang menyatakan kasusnya harus dituntaskan, jangan ditutupi, terbuka dan jangan sampai ada keraguan dari masyarakat.

Sehingga, untuk tidak menutupi kasus yang sebenarnya terjadi dan menghilangkan keraguan dari masyarakat itu, sudah menjadi kewajiban Tim Khusus untuk menelusuri adanya campur tangan dan perintah-perintah dari anggota Polri baik di Satker Divisi Propam dan Polres Jakarta Selatan, mulai sejak kejadian hilangnya nyawa brigpol Yosua.

Penelusuran keterkaitan adanya anggota Polri dalam penanganan kasus ini juga perlu dilakukan oleh Kompolnas dan Komnas HAM yang sudah mendapatkan bahan dari masyarakat.

Seperti diketahui, laporan pertama yang muncul, sesuai keterangan Karopenmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan adalah setelah mengetahui kejadian, Irjen Ferdy Sambo melaporkan peristiwa ke Kapolres Jakarta Selatan, Jumat (8 Juli 2022).

Dengan mencuatnya kejadian di rumah Irjen Ferdy Sambo, maka Kapolres Metro Jakarta Selatan dan anggota di Divisi Propam Polri turut serta berada di tempat kejadian perkara (TKP). Bahkan keterlibatan anggota Propam Polri sampai mengantar jenazah ke rumah duka di Jambi. Termasuk adanya campur tangan saat adik kandung almarhum Brigpol Yosua dipaksa menandatangani hasil otopsi.

Jangan lupa, kata Sugeng, dalam kasus tewasnya polisi tembak polisi ini semua tersangkut dengan Divisi Propam Polri. Brigpol Yosua yang tewas ditembak adalah ajudan Irjen Ferdy Sambo yang menjabat Kadiv Propam Polri. Penembaknya Bharada E juga ajudan Irjen Ferdy Sambo dan kejadiannya juga di rumah Irjen Ferdy Sambo yang merupakan Pejabat Utama Mabes Polri di Duren Tiga, Jakarta.

Sehingga, segala urusan mengenai kejadian tersebut menjadi tanggungjawab satkernya yakni Propam Polri. Hal itu terlihat jelas dalam pengantaran jenazah ke rumah duka dilakukan oleh Propam Polri.

Dengan begitu, sangat wajar kalau Tim Khusus yang beranggotakan Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto selaku ketua tim, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Kabaintelkam Komjen Ahmad Dofiri dan Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada memeriksa semua anggota Polres Jaksel dan anggota Propam Polri yang terlibat dalam penanganan kematian Brigpol Yosua yang telah menjadi perhatian publik.

Pasalnya, kejanggalan dalam penanganan kasus polisi tembak polisi itu muncul ketika jenazah yang tiba di rumah duka di Jambi, tidak boleh dibuka oleh keluarga. Kemudian, pihak kuasa hukum keluarga menyatakan bahwa adik almarhum dilarang komandannya untuk melihat proses otopsi. Bahkan, adiknya dipaksa untuk tanda tangan hasil otopsi.

Karenanya, oknum-oknum yang melampaui kewenangannya tersebut harus diberikan sanksi oleh Tim Khusus Internal Polri sesuai transparansi berkeadilan dalam Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Kemudian dilakukan sidang disiplin dan sidang etik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Indonesia Police Watch (IPW) juga mendesak kepada Tim Khusus Internal Polri untuk melakukan tindakan hukum kepada anggota Polri yang menghalangi proses hukum (obstruction of justice) dengan menerapkan pasal 233 KUHP.

Bunyi pasal 233 KUHP menyatakan bahwa: “barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Bagaimana pun, Sugeng menegaskan, kasus ini harus dijadikan koreksi di tubuh Polri yang melaksanakan Polri Presisi. Karenanya, institusi Polri harus berani tegas, menindak terhadap anggota-anggotanya yang terlibat melakukan penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigpol Yosua.

Apa yang menjadi arahan Presiden Jokowi, kata dia, cukup gamblang yakni jangan sampai ada keraguan dari masyarakat, harus dituntaskan dan jangan ditutupi. Sebab itu, Tim Khusus Internal Polri harus mengusutnya secara menyeluruh terhadap setiap anggota Polri yang terlibat dalam penanganan kasus tewasnya Brigpol Yosua di rumah Irjen Ferdy Sambo tersebut. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tanam Pohon Serentak, Presiden Jokowi Tegaskan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

Published

on

Presiden Joko Widodo melaksanakan penanaman pohon bertajuk Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota JIEP Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo melaksanakan penanaman pohon sebagai langkah bersama untuk mengatasi perubahan iklim, pemanasan global, serta polusi yang sudah dirasakan secara nyata. Kegiatan bertajuk Gerakan Tanam Pohon Bersama tersebut dilaksanakan di Hutan Kota JIEP Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023.

“Ini adalah dalam rangka antisipasi perubahan iklim, mengantisipasi pemanasan global yang sudah kita rasakan bersama-sama dan nyata, juga dalam rangka mengatasi polusi yang ada di Jabodetabek,” ucap Presiden dalam sambutannya setelah menanam pohon Pulai dalam kegiatan tersebut.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan serentak di wilayah Jabodetabek tersebut dan diikuti oleh berbagai macam pihak dimulai dari pemerintah hingga perusahaan. “Saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan pada pagi hari ini—penanaman pohon, dan saya lihat juga pohonnya besar-besar, ada pohon pulai, trembesi, sawo kecik, bungur, saya kira semua jenis tanaman ditanam bersama-sama,” tuturnya.

Dalam keterangannya di hadapan awak media usai kegiatan, Kepala Negara menyebut bahwa kegiatan penanaman pohon tersebut akan terus dilakukan secara bersama-sama di seluruh Tanah Air. Presiden menuturkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman pohon serentak tersebut juga didukung oleh musim hujan yang dinilai waktu yang tepat untuk penanaman pohon.

“Gerakan ini karena memang pas mulai musim hujan, kalau kemarin enggak kita lakukan karena memang masih musim kemarau—ini musim hujan pas, Desember ke sana nanti kita akan lakukan terus menerus di seluruh provinsi tidak hanya di Jabodetabek,” imbuhnya.

“Di Jakarta ada 900 titik lebih yang kita lakukan,” sambungnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengimbau seluruh pihak dari tingkat daerah hingga pemerintah pusat agar tetap waspada untuk mengatasi potensi bencana pada musim hujan. Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta melakukan penanam pohon di lingkungan sekitarnya masing-masing.

“Selain itu sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat untuk menanam pohon apapun di lingkungan masing-masing—pohon apapun,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Songsong Indonesia Emas, Rektor IAKN Kupang Bangun Kemitraan Luar Negeri

Published

on

Penandatanganan MoU IAKN Kupang dan Seoul Jangsin University, Rabu (22/11/2023) di Korsel. (Foto : @www.kemenag.go.id)

Kupang, goindonesia.co – Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang bersiap menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Pesan ini disampaikan Rektor IAKN Kupang, Harun Y Natonis, usai melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan tiga perguruan tinggi di Korea Selatan. Ketiga kampus tersebut adalah Presbyterian University and Theological Seminary Korea Selatan, Hoseo University Korea Selatan, dan Seoul Jangsin University.

Penandatanganan MoU ini dilakukan saat kunjungan kerja sejumlah rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri se-Indonesia ke Korea Selatan. Hadir juga, Kasubdit Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Salmon Pamantung. Kunjungan kerja yang berlangsung dari 21- 25 November 2023 ini bertujuan memperluas kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian.

IAKN Kupang merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampus ini mempunyai visi “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Beradab dan Mumpuni”.

Rektor IAKN Kupang, Harun Y Natonis, mengatakan, agenda pokok kunjungan kerja ke Korsel adalah melakukan evaluasi kerjasama Memorandum of Understanding (MOU) yang telah ada antara Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang dan Methodist Theological University. Dalam proses itu, dilakukan juga evaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam kerja sama bilateral antara kedua lembaga.

“Namun saya juga menjajaki kemungkinan untuk membangun kerja sama yang lebih luas dengan perguruan tinggi lainnya, maka di samping melakukan evaluasi dengan President Methodist Theological University, Hoo Jung Lee, saya juga melakukan loby dengan President University and Theological Seminary, Unyong Kim, dengan Presiden Hoseo University, Dae Hyun Kim dan President Seoul Jangsin University, Hwang Hae Kook. Hasilnya sungguh luar biasa ketiga perguruan tinggi ini bersepakat membangun kerjasama dengan IAKN Kupang. Jadi kami langsung melakukan penandatanganan MoU,” papar Harun Y Natonis, Selasa (28/11/2023) di Kupang.

MoU ini tidak hanya menggarisbawahi kerja sama pertukaran dosen dan mahasiswa antar kedua institusi, tetapi juga melibatkan kolaborasi dalam penelitian, penyelenggaraan seminar, dan aspek lainnya yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Harun Y Natonis menjelaskan usahanya membangun kemitraan dengan perguruan tinggi global ini juga sejalan dengan harapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang meminta PTKN untuk bersiap menyongsong Indonesia Emas 2045 yang menjadi tema Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Agenda besar Indonesia Emas 2045 juga menjadi pekerjaan rumah IAKN Kupang. Di berbagai belahan dunia, perguruan tinggi adalah tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. IAKN Kupang jelas menjadi tumpuan bukan hanya menyiapkan SDM yang profesional dan siap kerja, namun juga memiliki wawasan kebangsaaan yang moderat.

“Dalam MoU ada kerja sama timbal balik, mahasiswa dan dosen kita dapat ke Korsel dan dari Korsel datang ke IAKN Kupang. Dalam momentum ini kita wartakan tunjukkan betapa bersahajanya moderasi beragama,” ujar Rektor Harun Y Natonis. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Menpora Dito Apresiasi Diluncurkan Platform Perqara Untuk Sarana Pendampingan Hukum Generasi Muda

Published

on

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menyambut baik peluncuran Platform Konsultasi Hukum Perqara di Soehanna Hall, The Energy Building SCBD, Sudirman, Jakarta, Selasa (28/11). (Foto: egan/kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menyambut baik peluncuran Platform Konsultasi Hukum Perqara di Soehanna Hall, The Energy Building SCBD, Sudirman, Jakarta, Selasa (28/11).

Prosesi peluncuran tersebut ditandai dengan hand scanning yang dilakukan oleh Menpora Dito bersama dengan Founder Perqara Yakup Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan dan Kepala Biro Teknologi Informasi (Karotekinfo) Div TIK Polri Nugroho Slamet Wibowo.

Perqara merupakan platform online yang menjembatani praktisi hukum dengan khalayak dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan hukum. Pengguna dapat melakukan konsultasi via chat, voice call maupun video call dalam satu aplikasi.

Melalui Perqara, siapa pun dapat melakukan konsultasi hukum gratis dengan ratusan advokat yang telah terverifikasi dan tersebar pada lebih dari 100 kabupaten dan kota di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi dan bangga kepada Mas Yakup mau mengabdi dijalur hukum dengan menyediakan platform konsultasi hukum gratis. Dengan adanya keterlibatan generasi muda, Perqara hadir untuk memperkaya pemanfaatan ruang digital  menjadi sarana pendampingan hukum yang inklusif bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” katanya.

Dikatakan Menpora Dito bahwa Platform konsultasi hukum ini harus disosialisasikan secara merata. “Ini harus disosialisasikan agar masyarakat tahu ada tempat untuk konsultasi hukum secara gratis. Karena selama ini orang masih bingung mau konsultasi kemana kalau ada masalah hukum,” ucapnya.

Menpora Dito berharap bahwa platform konsultasi hukum ini bisa semakin besar dan makin masif  digunakan masyarakat. “Saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya Perqara, semoga membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Founder Perqara Yakup Hasibuan menyampaikan bahwa konsultasi hukum gratis merupakan langkah awal dari banyaknya layanan-layanan hukum lainnya yang akan di digitalisasikan.

“Perqara tidak hanya ingin beradaptasi pada perubahan perilaku masyarakat yang secara perlahan mulai mengandalkan teknologi digital, namun juga secara aktif mendorong perubahan tersebut,” jelas Yakup.

Menurutnya, untuk mendapatkan perubahan dan transformasi yang menyeluruh, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi antara seluruh pemegang kepentingan khususnya pemerintah, dan penegak hukum lainnya.

“Tanggungjawab moral kami untuk memberikan konsultasi hukum cuma-cuma untuk pencari jeadilan. Ke depan kami berharap akan terjadi transformasi hukum secara holistik di Indonesia. Menegakkan keadilan di Indonesia,” sambungnya. (***)

*Kementerian Pemuda dan Olahraga

Continue Reading

Trending