Connect with us

Berita

Kemenkeu Heran, Tanah Aset Eks BLBI Kini Jadi Perumahan

Published

on

Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban ketika menyita aset milik salah satu obligor BLBI di daerah Lippo Mall Karawaci, Tengerang, Jumat (27/8/2021).(Dok. Youtube Kementerian Keuangan)

Jakarta, goindonesia.co – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melalui Satgas BLBI menemukan ada aset eks BLBI yang sudah dialihkan menjadi properti. Salah satunya terletak di Jakarta Timur, seluas 64.551 meter persegi dengan nilai Rp 82,23 miliar.

Dokumen tanah itu dimiliki Kementerian Keuangan berupa Surat Pelepasan Hak, Girik, Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Pelunasan Utang Nomor 182 tanggal 31 Oktober 1998. Namun kini di atas tanah tersebut sudah berdiri perumahan.

Temuan ini tercantum dalam dokumen hak tagih negara, tertanggal 15 April 2021. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Bareskrim Polri untuk mengusut kasus tersebut.

“Untuk kasus-kasus seperti itu kita akan melihat, bagaimana jaminan tersebut beralih, dalam hal ada indikasi tindak pidana karena peralihan tersebut, maka kami akan bekerja sama dengan Bareskrim,” kata Rionald dikutip dari Kompas TV, Kamis (23/9/2021).

Perkara piutang negara dalam BLBI sebenarnya ranah hukum perdata. Namun jika terjadi pengalihan aset, sudah masuk ranah pidana.

Selain menggandeng Bareskrim, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan juga sudah mengecek ke lokasi dan berkoordinasi dengan kelurahan setempat.

DJKN juga telah meminta pengamanan aset ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Kantor Pertanahan pun mengusulkan Satgas BLBI untuk memasang plang pengamanan dan pengembalian batas bidang-bidang tanah eks BPPN tersebut.

Sebelumnya, Satgas BLBI juga sudah memasang plang pengamanan di sejumlah aset eks BLBI. Yaitu:

  1. Aset yang terletak di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Jakarta Pusat seluas 26.928,97 mtere persegi dengan dokumen kepemilkan berupa sertifikat dan nonsertifikat. Tercatat sebagai aset properti eks BPPN yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) debitur a.n. PT Sinar Bonana Jaya (PT SBJ) eks Bank Yakin Makmur (Bank Yama) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APHAT) No 31 tanggal 13 November 1997.
  2. 1 (satu) bidang tanah sesuai SHGB Nomor 7159/Kel. Pondok Pinang (d/h SHGB Nomor 489/Pondok Pinang) seluas 2.020 meter persegi yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Kav.1/Th-1 No. 63, Jakarta Selatan. Tercatat sebagai aset properti eks BPPN yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih eks debitur a.n. Universal Metal Work, eks Bank Unibank
  3. Sebanyak 49 bidang tanah seluas 5.291.200 meter persegi berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

Ketiga aset properti eks BLBI di atas, telah menjadi milik/kekayaan negara. Namun selama ini dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga diperlukan penguasaan fisik melalui pemasangan plang penguasaan dan pengawasan oleh Satgas BLBI.

Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan dan pengawasan aset eks BLBI atas 1.677 bidang tanah dengan luas total kurang lebih 15.813.163 meter persegi, yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.

Dipanggil Satgas BLBI

Pemerintah sudah memanggil 24 obligor/debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satuan Tugas (Satgas) BLBI bahkan kembali memanggil Sujanto Gondokusumo pada Jumat pekan ini untuk menagih utang Rp 904 miliar.

Seiring pemanggilan, ada beragam tingkah debitur yang menemui satgas, dari mulai tak penuhi panggilan satgas hingga mengaku tidak memiliki utang kepada negara. Ada pula yang menjelaskan mekanisme pembayaran utang yang tidak realistis.

Sebagian pihak yang menampik memiliki utang mungkin saja memang bukan obligor atau pemilik bank pada tahun 1998. Namun mereka berpotensi jadi debitor alias peminjam dana dari bank yang mendapat dukungan (bailout) alias kucuran dana BLBI dari pemerintah.

Tak penuhi panggilan

Sri Mulyani mengungkapkan, beberapa dari 24 obligor atau debitor tersebut tidak memenuhi panggilan satgas. Meski tidak datang, ada pihak-pihak yang berkirim surat kepada satgas sebagai janji penyelesaian utang.

Bendahara negara ini menegaskan, pihaknya akan terus menagih seluruh obligor maupun debitor yang masih memiliki tanggungan utang kepada negara.

“Dalam hal ini, tim akan terus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan landasan hukum yang ada untuk menagih hak negara,” beber Sri Mulyani.

Sulitnya negara menagih utang BLBI juga terlihat ketika satgas melakukan pemanggilan lewat koran. Pemanggilan lewat koran ini terjadi lantaran obligor atau debitor mangkir dalam dua pemanggilan sebelumnya.

Setelah dipanggil lewat koran pun, masih ada obligor yang mangkir dan tidak menemui satgas. Untuk obligor ini, satgas menyiapkan upaya lain yang ampuh mengingat kasus sudah masuk hukum perdata.

Secara rinci, utang yang ditagih pemerintah berjumlah Rp 110,45 triliun di 48 obligor maupun debitor. Aset utang tersebut terdiri dari aset inventaris, aset properti, aset kredit, aset saham, aset nostro, dan aset surat berharga.

Mengutip dokumen Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diterima Kompas.com, aset kredit adalah yang terbesar. Jumlah aset ini mencapai Rp 101,8 triliun.

Dokumen menjelaskan, aset kredit eks-BPPN jumlahnya sebesar Rp 82,94 triliun. Rinciannya, obligor PKPS Rp 30,4 triliun yang terdiri dari 16 obligor tanpa jaminan/jaminan tidak dikuasai, dan 6 obligor dengan jaminan atau jaminan dikuasai.

Kemudian, debitur ATK di PUPN mencapai Rp 24,3 triliun terdiri dari 11.277 berkas. Sementara Debitur ATK di kantor pusat Rp 28,1 triliun.

Aset kredit kedua adalah aset kredit eks-PPA Rp 8,83 triliun. Asetnya terdiri dari aset kredit di PUPN Rp 3,9 triliun dan aset kredit dikelola kantor pusat Rp 4,9 triliun. Aset kredit ketiga adalah piutang BDL Rp 10,03 triliun, terdiri dari eks-dana talangan Rp 7,72 triliun dan eks-dana penjaminan Rp 2,31 triliun. Sedangkan aset lainnya tak lebih dari Rp 10 triliun. Aset properti Rp 8,06 triliun, aset saham Rp 77,9 miliar, aset surat berharga Rp 489,4 miliar, aset inventaris Rp 8,47 miliar, dan aset nostro Rp 5,2 miliar. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

BNPB Mendorong Percepatan Pemulihan Lingkungan Pascabanjir Demak

Published

on

Alat berat sedang dikerahkan untuk membersihkan sampah sisa banjir, di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Minggu (25/2). (Foto : Bidang Komunikasi kebencanaan/Fhirlian Rizqi Utomo, @bnpb.go.id)

Demak, goindonesia.co – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong percepatan pemulihan lingkungan pascabanjir yang menerjang Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memasuki masa transisi dari darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB Bambang Surya Putra menuturkan, proses pemulihan lingkungan tersebut diproyeksikan akan terus dilakukan hingga masa tanggap darurat berakhir, yakni sampai 3 Maret 2024. 

“Sebetulnya proses pembersihan dan pengembalian lingkungan adalah bagian dari upaya transisi tapi mengingat kondisinya cenderung sudah kondusif yaitu 98 persen daerah terdampak sudah surut, maka kita tarik upaya transisinya masuk ke dalam fase darurat jadi berjalan beriringan dengan upaya transisi pemulihan lingkungannya,” ujar Bambang usai meninjau lokasi pengungsian yang masih terdapat di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Minggu (25/2). 

Bambang melanjutkan, upaya pemulihan lingkungan yang saat ini fokus dilakukan oleh tim gabungan meliputi distribusi air bersih, penyemprotan desinfektan, pembersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti sekolah dan tempat ibadah, pembersihan sampah sisa banjir di sungai, jalan raya, dan permukiman warga, serta pengasapan atau fogging di lingkungan warga guna mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah. 

“Dukungan untuk pembersihan lingkungan kita lakukan dengan beberapa prioritas dan kita ingin memastikan bahwa upaya dari pemulihan lingkungan ini terus berjalan seperti distribusi air bersih, pembersihan sampah menggunakan alat berat dan dumptruck untuk mengakut sampah serta fogging karena potensi kasus demam berdarah meningkat,” terang Bambang. 

Memasuki hari ke-18 penanganan darurat atau Minggu (25/2), upaya pemulihan lingkungan terus dilakukan oleh tim gabungan yang lokasinya tersebar di sejumlah tempat, seperti pendistribusian air bersih di Balai Desa Wonoketingal, lokasi pengungsian Masjid Al Busyro, SDN Wonoketingal, dekontaminasi lingkungan pasca banjir dengan penyemprotan desinfektan dan pembersihan area sekolah Madrasah Aliyah (MA) Huda Wonoketingal, Karanganyar, serta melakukan pengasapan di Desa Udaan Lor, dan pengangkutan sampah di saluran drainase Desa Wonorejo, kemudian distribusi alat kebersihan untuk warga. 

Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Sri Puji Astutik mengatakan, dekontaminasi lingkungan pascabanjir khususnya di permukiman warga menjadi salah satu upaya yang fokus dilakukan. Upaya penyemprotan ini menyasar rumah warga dengan tujuan untuk mengantisipasi peningkatan kasus penyakit potensial wabah pascabanjir. 

Perempuan yang akrab disapa Tutik ini menerangkan, kegiatan desinfektan dilaksanakan sejak Rabu (21/2) hingga Minggu (25/2) yang menyasar 18 desa, yang mana dalam satu hari tim puskesmas menyelesaikan dekontaminasi di enam desa. Adapun bahan yang dipakai kemudian dibagikan untuk dekontaminasi mencakup 50 kilogram obat desinfektan. 

“Satu tim itu ada 15 orang untuk melakukan dekontaminasi di satu desa, itu berasal dari beberapa puskesmas. Kita bagi jadi enam tim karena satu hari ada enam desa yang dikerjakan. Selain penyemprotan kami juga lakukan sosialisasi dan edukasi terkait cara penggunaan alat karena setelah dikerjakan oleh tim puskesmas, nantinya alat ini diserahkan warga untuk melakukan dekontaminasi secara mandiri bersama perangkat desa,” terang Tutik, Minggu (25/2). 

Selanjutnya, hingga masa tanggap darurat selesai, pihaknya akan fokus menyasar rumah yang belum terjamah oleh tim gabungan dan pembersihan sisa sampah dan lumpur di permukiman warga.

“Setelah dekontaminasi selesai, fokusnya itu rumah yang belum dipakai yang belum tersentuh dilakukan penyemprotan. Selain itu selanjutnya adalah sampah itu jadi orientasi kami karena belum semua, ini masyarakat masih fokus pembersihan rumah jadi setelah ini kami baru fokus ke sampah bersama tim gabungan,” kata Tutik. 

Sampai hari ini, hasil kaji yang dilakukan oleh tim gabungan menyebutkan bahwa banjir sudah mulai surut di hampir 98 persen wilayah. Para warga yang mengungsi pun telah berangsur kembali ke rumah.

Kendati demikian, merujuk laporan situasi terkini per 25 Februari 2024, pengungsian yang terkonsentrasi secara mandiri masih tersisa satu titik yakni di Masjid Al Busyro Kedung Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar sebanyak 300 jiwa, hal tersebut lantaran air masih menggenang di sebagian wilayah Desa Wonorejo serta belum selesainya pembersihan yang dilakukan oleh warga maupun relawan. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Berita

Pimpin SKP, Presiden Jokowi Tekankan Kesiapan Ramadan dan Penyusunan RAPBN 2025

Published

on

Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah poin dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para jajarannya yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah poin dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama para jajarannya yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024. Sidang tersebut berfokus pada persiapan bulan Ramadan dan Idulfitri serta penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal untuk tahun 2025.

“Dalam sidang kabinet paripurna hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama bulan Maret kita akan memasuki bulan Ramadan dan di bulan April kita akan merayakan Idulfitri 1445 H,” ucap Presiden.

Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk, termasuk menjaga persediaan pangan dan stabilitas harga bahan pokok.

“Saya minta utamanya menjaga persediaan pangan dan juga stabilitas harga pangan terutama bahan pokok, dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jaminan sosial,” tuturnya.

Selanjutnya, Presiden menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk mendukung tradisi mudik. “Saya kira ini setiap tahun kita selalu siapkan karena ini adalah event tahunan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menggarisbawahi pentingnya persiapan untuk RKP dan kebijakan fiskal tahun 2045 sebagai jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program Presiden terpilih.

“Ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena menjalankan APBN–karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih,” ucap Presiden.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memahami situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global. Presiden pun menyoroti perekonomian sejumlah negara yang sudah masuk ke dalam resesi.

“Sehingga antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan juga harus mencerminkan kehati-hatian tapi optimisme dan kredibilitas juga tetap harus kita jaga. Lakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan daerah dengan menyiapkan kontinjensi plan jika terjadi gejolak dan krisis,” ucapnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden menegaskan bahwa kebijakan fiskal tahun 2025 harus terus mendukung berlanjutnya transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama dekade terakhir. Presiden menyerukan kolaborasi semua pihak untuk memastikan efektivitas rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

“Untuk postur makro fiskal dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 transformasi ekonomi harus–yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir–harus terus berlanjut sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi,” tutur Presiden. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Banjir di Kabupaten Lampung Selatan Belum Surut, BPBD Bersiaga di Lokasi

Published

on

Tim gabungan melaksanakan pembersihan saluran air, (25/2). (Foto : BPBD Kabupaten Lampung Selatan, @bnpb.go.id)

Jakarta, goindonesia.co -Banjir melanda Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Sabtu (24/2/2024). Banjir dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi Pukul 19.00 WIB. 

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) wilayah terdampak di desa Hajimena kecamatan Natar. Bencana banjir menyebabkan 19 Kepala Keluarga terdampak. Selain itu banjir setinggi 50 hingga 100 cm merendam 19 unit rumah.

Sementara itu, informasi dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan Suyanto melalui sambungan telepon pada Minggu (25/2). BPBD telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan evakuasi dan pendataan.

“Kondisi banjir belum semua surut, tim gabungan masih bersiaga di lokasi. Wilayah Dusun 3 sidorejoi Prum Gatam di desa Hajimena telah di evakuasi  sebanyak 29 orang.

Lokasi pengungsi bertempat di masjid dan rumah warga/saudara yang tidak terdampak banjir. Untuk kebutuhan air bersih dengan air sumur di rumah masyarakat. Pengungsi yang sakit diberikan obat dari UPT Puskesmas Natar.

Sebagian warga sudah kembali kerumahnya masing-masing dikarenakan air sudah berangsur surut untuk membersihkan rumah.

Untuk lokasi Prum Tridarma Bataranila Dusun 3, Di Desa Hajimena masih belum dapat di evakuasi karena posisi arus air sangat kencang dan ketinggian air mencapai lebih dari 2 meter.

Tim gabungan untuk evakuasi bergeser ke Desa Sidosari Kecamatan Natar dimana kondisi genangan air setinggi 30 cm s/d 1.5 m. Banjir meluas menggenangi 5 dusun dengan estimasi 600 KK terdampak” ujar Suyanto 

Selanjutnya Suyanto menjelaskan kendala penanganan, banjir yang meluas dan tingginya debit air menjadi hambatan penanganan. Selain itu, akses menuju lokasi jalannya kecil serta penerangan minim saat malam hari dan alat komunikasi (HT) masih minim.

Kemungkinan bisa terjadi banjir susulan di karenakan untuk cuaca hingga saat ini masih mendung disertai hujan gerimis yang berintensitas hujan lebat

Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG), wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada Minggu (25/2) kondisi cuaca pada pagi hari berawan dan siang hari hujan disertai petir, sedangkan pada Senin (26/2) kondisi cuaca cenderung berawan pada pagi dan siang hari.

BNPB mengimbau untuk masyarakat dan pemerintah daerah setempat agar waspada terhadap potensi bencana yang disebabkan oleh faktor cuaca. Pencegahan banjir dapat dilakukan dengan pembersihan aliran air atau area resapan air, dan aliran sungai serta pembentukan area resapan air untuk menampung air hujan. (***)

*BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

Continue Reading

Trending