Connect with us

Berita

Kemenkeu Heran, Tanah Aset Eks BLBI Kini Jadi Perumahan

Published

on

Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban ketika menyita aset milik salah satu obligor BLBI di daerah Lippo Mall Karawaci, Tengerang, Jumat (27/8/2021).(Dok. Youtube Kementerian Keuangan)

Jakarta, goindonesia.co – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melalui Satgas BLBI menemukan ada aset eks BLBI yang sudah dialihkan menjadi properti. Salah satunya terletak di Jakarta Timur, seluas 64.551 meter persegi dengan nilai Rp 82,23 miliar.

Dokumen tanah itu dimiliki Kementerian Keuangan berupa Surat Pelepasan Hak, Girik, Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Pelunasan Utang Nomor 182 tanggal 31 Oktober 1998. Namun kini di atas tanah tersebut sudah berdiri perumahan.

Temuan ini tercantum dalam dokumen hak tagih negara, tertanggal 15 April 2021. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Bareskrim Polri untuk mengusut kasus tersebut.

“Untuk kasus-kasus seperti itu kita akan melihat, bagaimana jaminan tersebut beralih, dalam hal ada indikasi tindak pidana karena peralihan tersebut, maka kami akan bekerja sama dengan Bareskrim,” kata Rionald dikutip dari Kompas TV, Kamis (23/9/2021).

Perkara piutang negara dalam BLBI sebenarnya ranah hukum perdata. Namun jika terjadi pengalihan aset, sudah masuk ranah pidana.

Selain menggandeng Bareskrim, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan juga sudah mengecek ke lokasi dan berkoordinasi dengan kelurahan setempat.

DJKN juga telah meminta pengamanan aset ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Kantor Pertanahan pun mengusulkan Satgas BLBI untuk memasang plang pengamanan dan pengembalian batas bidang-bidang tanah eks BPPN tersebut.

Sebelumnya, Satgas BLBI juga sudah memasang plang pengamanan di sejumlah aset eks BLBI. Yaitu:

  1. Aset yang terletak di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Jakarta Pusat seluas 26.928,97 mtere persegi dengan dokumen kepemilkan berupa sertifikat dan nonsertifikat. Tercatat sebagai aset properti eks BPPN yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) debitur a.n. PT Sinar Bonana Jaya (PT SBJ) eks Bank Yakin Makmur (Bank Yama) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APHAT) No 31 tanggal 13 November 1997.
  2. 1 (satu) bidang tanah sesuai SHGB Nomor 7159/Kel. Pondok Pinang (d/h SHGB Nomor 489/Pondok Pinang) seluas 2.020 meter persegi yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Kav.1/Th-1 No. 63, Jakarta Selatan. Tercatat sebagai aset properti eks BPPN yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih eks debitur a.n. Universal Metal Work, eks Bank Unibank
  3. Sebanyak 49 bidang tanah seluas 5.291.200 meter persegi berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

Ketiga aset properti eks BLBI di atas, telah menjadi milik/kekayaan negara. Namun selama ini dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga diperlukan penguasaan fisik melalui pemasangan plang penguasaan dan pengawasan oleh Satgas BLBI.

Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan dan pengawasan aset eks BLBI atas 1.677 bidang tanah dengan luas total kurang lebih 15.813.163 meter persegi, yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.

Dipanggil Satgas BLBI

Pemerintah sudah memanggil 24 obligor/debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satuan Tugas (Satgas) BLBI bahkan kembali memanggil Sujanto Gondokusumo pada Jumat pekan ini untuk menagih utang Rp 904 miliar.

Seiring pemanggilan, ada beragam tingkah debitur yang menemui satgas, dari mulai tak penuhi panggilan satgas hingga mengaku tidak memiliki utang kepada negara. Ada pula yang menjelaskan mekanisme pembayaran utang yang tidak realistis.

Sebagian pihak yang menampik memiliki utang mungkin saja memang bukan obligor atau pemilik bank pada tahun 1998. Namun mereka berpotensi jadi debitor alias peminjam dana dari bank yang mendapat dukungan (bailout) alias kucuran dana BLBI dari pemerintah.

Tak penuhi panggilan

Sri Mulyani mengungkapkan, beberapa dari 24 obligor atau debitor tersebut tidak memenuhi panggilan satgas. Meski tidak datang, ada pihak-pihak yang berkirim surat kepada satgas sebagai janji penyelesaian utang.

Bendahara negara ini menegaskan, pihaknya akan terus menagih seluruh obligor maupun debitor yang masih memiliki tanggungan utang kepada negara.

“Dalam hal ini, tim akan terus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan landasan hukum yang ada untuk menagih hak negara,” beber Sri Mulyani.

Sulitnya negara menagih utang BLBI juga terlihat ketika satgas melakukan pemanggilan lewat koran. Pemanggilan lewat koran ini terjadi lantaran obligor atau debitor mangkir dalam dua pemanggilan sebelumnya.

Setelah dipanggil lewat koran pun, masih ada obligor yang mangkir dan tidak menemui satgas. Untuk obligor ini, satgas menyiapkan upaya lain yang ampuh mengingat kasus sudah masuk hukum perdata.

Secara rinci, utang yang ditagih pemerintah berjumlah Rp 110,45 triliun di 48 obligor maupun debitor. Aset utang tersebut terdiri dari aset inventaris, aset properti, aset kredit, aset saham, aset nostro, dan aset surat berharga.

Mengutip dokumen Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diterima Kompas.com, aset kredit adalah yang terbesar. Jumlah aset ini mencapai Rp 101,8 triliun.

Dokumen menjelaskan, aset kredit eks-BPPN jumlahnya sebesar Rp 82,94 triliun. Rinciannya, obligor PKPS Rp 30,4 triliun yang terdiri dari 16 obligor tanpa jaminan/jaminan tidak dikuasai, dan 6 obligor dengan jaminan atau jaminan dikuasai.

Kemudian, debitur ATK di PUPN mencapai Rp 24,3 triliun terdiri dari 11.277 berkas. Sementara Debitur ATK di kantor pusat Rp 28,1 triliun.

Aset kredit kedua adalah aset kredit eks-PPA Rp 8,83 triliun. Asetnya terdiri dari aset kredit di PUPN Rp 3,9 triliun dan aset kredit dikelola kantor pusat Rp 4,9 triliun. Aset kredit ketiga adalah piutang BDL Rp 10,03 triliun, terdiri dari eks-dana talangan Rp 7,72 triliun dan eks-dana penjaminan Rp 2,31 triliun. Sedangkan aset lainnya tak lebih dari Rp 10 triliun. Aset properti Rp 8,06 triliun, aset saham Rp 77,9 miliar, aset surat berharga Rp 489,4 miliar, aset inventaris Rp 8,47 miliar, dan aset nostro Rp 5,2 miliar. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Formula E Siap Digelar, Jakpro Pamer Mobil Balap di CFD

Published

on

Replika mobil Formula E Foto: ANTARA/Reno Esnir

Jakpor pamer mobil balap Formula E di CFD Jakarta pagi ini

Jakarta, goindonesia.co – Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto mengatakan, pihaknya akan memamerkan model mobil balap listrik Formula E (FE) di car free day (CFD) Jakarta. Menurutnya, mobil tersebut akan dipamerkan di CFD Bundaran HI, Ahad (29/5/2022).

“Tepatnya disebelah pos polisi,” kata Widi dalam pesan singkatnya, Sabtu (28/5/2022).

Sebelumnya, Panitia penyelenggara Formula E Jakarta membatalkan konvoi pembalap mobil listrik di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat karena terkendala aturan teknis Formula E Operation (FEO).

“Aturan untuk mobil, Formula E tidak memperbolehkan karena terkait teknis kendaraan tersebut,” kata Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni di Jakarta, Rabu (25/5/2022).

Meski demikian, NasDem itu tidak membeberkan aturan teknis tersebut. Sahroni menambahkan, nantinya kegiatan tetap diadakan di Monas tetapi hanya untuk sesi foto para pembalap tanpa mobil Formula E.

Awalnya, 2 Juni 2022 panitia mengadakan sesi foto pembalap dan konvoi di sekitar kawasan Monas. Namun, ia tidak menyebutkan sejumlah nama pembalap yang akan mengadakan sesi foto di Monas. Rencananya, kata dia, para pembalap Formula E Jakarta tiba di Ibu Kota mulai 28-29 Mei 2022.

Sementara itu, logistik para pembalap mulai tiba di Jakarta hingga 24 Mei 2022 untuk selanjutnya diperiksa Bea Cukai dan akan dibuka pada 27 Mei di Sirkuit Ancol, Jakarta Utara. Ia menjelaskan, sejauh ini ada 22 unit mobil yang akan dikirim dengan badan terpisah dan akan dirakit setelah melalui pemeriksaan pihak berwenang. (***)

Continue Reading

Berita

Keran Ekspor Dibuka, Harga CPO dan Sawit di Jambi Naik Signifikan

Published

on

Meski harga sawit cenderung belum stabil, komoditi ini tetap menjadi primadona bagi petani di Provinsi Jambi. (Dok. Istimewa/B Santoso)

Jambi, goindonesia.co – Harga CPO alias minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil di Jambi pada periode 27 Mei – 2 Juni 2022 mengalami kenaikan cukup signifikan senilai Rp797 per kilogram dari Rp12.277 per kilogram menjadi Rp11.480 per kilogram, sedangkan Tandan Buah Segar (TBS) juga naik Rp446 per kilogram dari Rp2.272 per kilogram jadi Rp2.126 per kilogram.

“Sementara itu, untuk harga inti sawit pada periode kali ini mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp446 dari Rp7.552 per kilogram menjadi Rp7.116 per kilogram,” kata Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, yang diterima di Jambi, Sabtu, dikutip Antara.

Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit, merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha koperasi dan kelompok tani sawit setempat dan berdasarkan peraturan menteri dan peraturan gubernur.

Harga selengkapnya, harga TBS untuk usia tanam tiga tahun yang ditetapkan pada periode kali ini adalah Rp2.126 per kilogram, usia tanam 4 tahun Rp2.259 per kilogram, usia tanam 5 tahun Rp2.464 per kilogram, usia tanam 6 tahun Rp2.526 per kilogram, dan usia tanam 7 tahun Rp2.578 per kilogram.

Kemudian, untuk usia tanam 8 tahun senilai Rp2.578 per kilogram, usia tanam 9 tahun Rp2.650 per kilogram, usia tanam 10 sampai dengan 20 tahun Rp2.709 per kilogram, usia 21 hingga 24 tahun Rp2.626 per kilogram dan di atas 25 tahun Rp2.504 per kilogram. (***)

Continue Reading

Berita

Ulama 212 Apresiasi Jenderal Dudung Bangun Masjid di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati

Published

on

Panglima longmarch santri 212, KH Nonop Hanafi mengapresiasi KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang membangun Masjid Syarif Abdurrachman di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Foto/istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Panglima longmarch santri 212, KH Nonop Hanafi mengapresiasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang membangun Masjid Syarif Abdurrachman di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Menurut dia, pembangunan masjid merupakan bentuk kolaborasi antara TNI dan umat dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia.

“Siapa pun yang melakukan kolaborasi dengan umat hari ini kita dukung karena negara kita begitu luas dari Sabang sampai Merauke dengan wilayah laut yang demikian luas tak mungkin hanya andalkan TNI. Makanya kesadaran dari rakyat untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah mesti ada kesamaan pandangan tentang mempertahankan eksistensi dan kedaulatan bangsa dan negara. Makanya pertahanan rakyat semesta dengan mempertahankan kesadaran umat lewat masjid itu sama dengan mempertahankan ketahanan negara itu sendiri,” kata Kiai Nonop Hanafi, Jumat (27/5/2022).

Kiai Nonop lantas mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyebut terdapat tiga dimensi benteng umat, yaitu masjid, Al-Qur’an, dan zikrullah. Jika dekat dengan tiga benteng itu, maka pertahanan umat sangat kuat dari berbagai potensi serangan, baik virus fisik maupun nonfisik.

“Nah ketika TNI menjadi garda terdepan dalam pertahanan kedaulatan negara, melakukan kolaborasi dengan umat, dengan membangun masjid, otomatis ini semakin mengokohkan antara tupoksi untuk menjaga kedaulatan negara dengan membangun masjid karena masjid kata Rasulullah SAW adalah benteng umat,” katanya.

Apalagi, lanjut pengasuh Ponpes Miftahul Huda 2 Bayasari Jatinegara, Ciamis ini pertahanan Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta. Dengan demikian, ketika TNI melakukan kolaborasi yang apik, mutualisme, saling menguntungkan, di antara satu dengan yang lainnya melalui pembangunan masjid maka hal ini menunjukkan semakin mengokohkan makna dari pertahanan rakyat semesta itu sendiri.

“Jadi adanya sinkroninasi antara TNI dan umat lewat pembangunan masjid ini menunjukkan bahwa kita membangun dua sisi kekuatan. Satu sisi verfikal, kekuatan yang terkait dengan zat yang maha kuat Allah SWT. Dan dari sisi dimensi horizontal membangun kolaborasi dengan rakyat, sebagai pembuktian dari pada pertahanan rakyat semesta,” katanya.

Kiai Nonop mengatakan, untuk menjaga kedaulatan negara, maka TNI dan umat harus melakukan kolaborasi. Sebab, TNI lahir dari rahim rakyat yang ditugaskan menjadi garda terdepan dalam pertahanan negara. “TNI harus berkolaborasi dengan rakyat, membela kepentingan rakyat dan tidak terjadi ada semacam benteng, tembok, penghalang kemesraan TNI dengan rakyat,” katanya.

Untuk diketahui, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan peletakan batu pertama pembangun Masjid Syarif Abdurrachman di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Selasa, 24 Mei 2022. Bangunan masjid ini berdiri di atas lahan tanas seluas 1.681 meter persegi. Bangunan masjid ini memiliki 41 meter persegi dan lebar 41 meter persegi.

Menurut Dudung, sejak masih berpangkat kapten, dia ingin menjadikan masjid yang berada di area pemakaman Sunan Gunung Jati tersebut lebih besar dan bagus. Untuk itu, KSAD Dudung melakukan prosesi peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Masjid Syarif Abdurahman.

“Saya ada darah keturunan Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah. Ibunya bapak saya, Hindun adalah keturunan ke-15 dari Sunan Gunung Jati. Sehingga saya ingin membangun masjid yang lebih luas dan bagus di area pemakaman Sunan Gunung Jati,” kata Dudung.

Continue Reading

Trending