Connect with us

Berita

Kemenkeu Heran, Tanah Aset Eks BLBI Kini Jadi Perumahan

Published

on

Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban ketika menyita aset milik salah satu obligor BLBI di daerah Lippo Mall Karawaci, Tengerang, Jumat (27/8/2021).(Dok. Youtube Kementerian Keuangan)

Jakarta, goindonesia.co – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melalui Satgas BLBI menemukan ada aset eks BLBI yang sudah dialihkan menjadi properti. Salah satunya terletak di Jakarta Timur, seluas 64.551 meter persegi dengan nilai Rp 82,23 miliar.

Dokumen tanah itu dimiliki Kementerian Keuangan berupa Surat Pelepasan Hak, Girik, Akta Penyerahan Jaminan Sebagai Pelunasan Utang Nomor 182 tanggal 31 Oktober 1998. Namun kini di atas tanah tersebut sudah berdiri perumahan.

Temuan ini tercantum dalam dokumen hak tagih negara, tertanggal 15 April 2021. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, pihaknya sudah bekerjasama dengan Bareskrim Polri untuk mengusut kasus tersebut.

“Untuk kasus-kasus seperti itu kita akan melihat, bagaimana jaminan tersebut beralih, dalam hal ada indikasi tindak pidana karena peralihan tersebut, maka kami akan bekerja sama dengan Bareskrim,” kata Rionald dikutip dari Kompas TV, Kamis (23/9/2021).

Perkara piutang negara dalam BLBI sebenarnya ranah hukum perdata. Namun jika terjadi pengalihan aset, sudah masuk ranah pidana.

Selain menggandeng Bareskrim, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan juga sudah mengecek ke lokasi dan berkoordinasi dengan kelurahan setempat.

DJKN juga telah meminta pengamanan aset ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Kantor Pertanahan pun mengusulkan Satgas BLBI untuk memasang plang pengamanan dan pengembalian batas bidang-bidang tanah eks BPPN tersebut.

Sebelumnya, Satgas BLBI juga sudah memasang plang pengamanan di sejumlah aset eks BLBI. Yaitu:

  1. Aset yang terletak di Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Jakarta Pusat seluas 26.928,97 mtere persegi dengan dokumen kepemilkan berupa sertifikat dan nonsertifikat. Tercatat sebagai aset properti eks BPPN yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) debitur a.n. PT Sinar Bonana Jaya (PT SBJ) eks Bank Yakin Makmur (Bank Yama) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah (APHAT) No 31 tanggal 13 November 1997.
  2. 1 (satu) bidang tanah sesuai SHGB Nomor 7159/Kel. Pondok Pinang (d/h SHGB Nomor 489/Pondok Pinang) seluas 2.020 meter persegi yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Kav.1/Th-1 No. 63, Jakarta Selatan. Tercatat sebagai aset properti eks BPPN yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih eks debitur a.n. Universal Metal Work, eks Bank Unibank
  3. Sebanyak 49 bidang tanah seluas 5.291.200 meter persegi berlokasi di Medan, Pekanbaru, Tangerang, dan Bogor.

Ketiga aset properti eks BLBI di atas, telah menjadi milik/kekayaan negara. Namun selama ini dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga diperlukan penguasaan fisik melalui pemasangan plang penguasaan dan pengawasan oleh Satgas BLBI.

Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan dan pengawasan aset eks BLBI atas 1.677 bidang tanah dengan luas total kurang lebih 15.813.163 meter persegi, yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.

Dipanggil Satgas BLBI

Pemerintah sudah memanggil 24 obligor/debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satuan Tugas (Satgas) BLBI bahkan kembali memanggil Sujanto Gondokusumo pada Jumat pekan ini untuk menagih utang Rp 904 miliar.

Seiring pemanggilan, ada beragam tingkah debitur yang menemui satgas, dari mulai tak penuhi panggilan satgas hingga mengaku tidak memiliki utang kepada negara. Ada pula yang menjelaskan mekanisme pembayaran utang yang tidak realistis.

Sebagian pihak yang menampik memiliki utang mungkin saja memang bukan obligor atau pemilik bank pada tahun 1998. Namun mereka berpotensi jadi debitor alias peminjam dana dari bank yang mendapat dukungan (bailout) alias kucuran dana BLBI dari pemerintah.

Tak penuhi panggilan

Sri Mulyani mengungkapkan, beberapa dari 24 obligor atau debitor tersebut tidak memenuhi panggilan satgas. Meski tidak datang, ada pihak-pihak yang berkirim surat kepada satgas sebagai janji penyelesaian utang.

Bendahara negara ini menegaskan, pihaknya akan terus menagih seluruh obligor maupun debitor yang masih memiliki tanggungan utang kepada negara.

“Dalam hal ini, tim akan terus melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan landasan hukum yang ada untuk menagih hak negara,” beber Sri Mulyani.

Sulitnya negara menagih utang BLBI juga terlihat ketika satgas melakukan pemanggilan lewat koran. Pemanggilan lewat koran ini terjadi lantaran obligor atau debitor mangkir dalam dua pemanggilan sebelumnya.

Setelah dipanggil lewat koran pun, masih ada obligor yang mangkir dan tidak menemui satgas. Untuk obligor ini, satgas menyiapkan upaya lain yang ampuh mengingat kasus sudah masuk hukum perdata.

Secara rinci, utang yang ditagih pemerintah berjumlah Rp 110,45 triliun di 48 obligor maupun debitor. Aset utang tersebut terdiri dari aset inventaris, aset properti, aset kredit, aset saham, aset nostro, dan aset surat berharga.

Mengutip dokumen Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diterima Kompas.com, aset kredit adalah yang terbesar. Jumlah aset ini mencapai Rp 101,8 triliun.

Dokumen menjelaskan, aset kredit eks-BPPN jumlahnya sebesar Rp 82,94 triliun. Rinciannya, obligor PKPS Rp 30,4 triliun yang terdiri dari 16 obligor tanpa jaminan/jaminan tidak dikuasai, dan 6 obligor dengan jaminan atau jaminan dikuasai.

Kemudian, debitur ATK di PUPN mencapai Rp 24,3 triliun terdiri dari 11.277 berkas. Sementara Debitur ATK di kantor pusat Rp 28,1 triliun.

Aset kredit kedua adalah aset kredit eks-PPA Rp 8,83 triliun. Asetnya terdiri dari aset kredit di PUPN Rp 3,9 triliun dan aset kredit dikelola kantor pusat Rp 4,9 triliun. Aset kredit ketiga adalah piutang BDL Rp 10,03 triliun, terdiri dari eks-dana talangan Rp 7,72 triliun dan eks-dana penjaminan Rp 2,31 triliun. Sedangkan aset lainnya tak lebih dari Rp 10 triliun. Aset properti Rp 8,06 triliun, aset saham Rp 77,9 miliar, aset surat berharga Rp 489,4 miliar, aset inventaris Rp 8,47 miliar, dan aset nostro Rp 5,2 miliar. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Courtesy Call dengan Kepala Staf AD Jepang, Kasad Bahas Kerja Sama Militer Hingga Penanggulangan Bencana

Published

on

Kunjungan kehormatan Kasad, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman dengan Kepala Staf AD Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Markas Besar AD Jepang di Ichigaya, Tokyo, Jumat (3/2/2023). (Dokumentasi : Dispenad)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam lawatannya ke negara Jepang, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman membahas kerja sama militer hingga penanggulangan bencana saat Courtesy Call dengan Kepala Staf AD Jepang Jenderal Yoshida Yoshihide di Markas Besar AD Jepang di Ichigaya, Tokyo, Jumat (3/2/2023).

Kegiatan diawali dengan penerimaan jajar kehormatan (Guard of Honour). Selanjutnya Kasad didampingi Asrena, Asintel, Aspers, Aslog dan Danpuspenerbad melaksanakan Courtesy Call dengan Kasad Jepang dalam suasana penuh kehangatan dan keabraban.

Kunjungan kehormatan kali ini merupakan kunjungan balasan Kasad Jepang ke Indonesia pada bulan Agustus 2022 yang lalu. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama militer antara TNI AD dengan AD Jepang.

(Dokumentasi : Dispenad)

Jenderal Yoshida Yoshihide sangat bangga dan berterima kasih atas kerja sama militer antara TNI AD dengan Jepang yang telah berlangsung dengan sangat baik, khususnya di bidang latihan, terkait keterlibatan pasukan Lintas Udara AD Jepang saat pelaksanaan Latma Super Garuda Shield 2022 yang lalu.

AD Jepang berharap dapat meningkatkan partisipasinya di Latma Super Garuda Shield 2023 dengan melibatkan pasukan Lintas Udara dan amfibinya.

Kunjungan balasan ini memiliki nilai yang strategis dalam kerangka diplomasi militer dan merepresentasikan hubungan yang baik antara kedua Angkatan Darat, selaras dengan hubungan yang harmonis di tingkat pemerintah Indonesia dan Jepang.

Kasad Jenderal TNI Dudung menyambut baik keinginan Kasad Jepang untuk terlibat dalam Latma Super Garuda Shield 2023 yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan dan pematangan di tingkat Mabes TNI.

(Dokumentasi : Dispenad)

Kasad berharap kerja sama latihan antara kedua Angkatan Darat dapat dikembangkan juga untuk Latma penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan mengingat kemampuan Jepang berikut alutsistanya yang sangat teruji dalam bidang tersebut.

Kasad juga mendorong pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dengan tetap akan mengirimkan personel TNI AD untuk mengikuti pendidikan di Jepang, diantaranya taruna Akmil di National Defense Academy dan perwira TNI AD di Seskoad Jepang.

“Dalam pertemuan ini, kami sepakat untuk dapat lebih meningkatkan kerja sama militer di bidang lainnya, sehingga terwujud hubungan kerja sama dengan berpandangan prinsip saling percaya, saling menghormati, saling bersahabat, dan saling menguntungkan serta senantiasa menjunjung tinggi semangat cinta damai dan menghargai masing-masing pihak,“ ungkap Kasad. (***)

(Dispenad)

Continue Reading

Berita

Menparekraf: ASEAN Harus Perkuat Kolaborasi Bangkitkan Ekonomi Melalui Pariwisata

Published

on

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin saat membuka ATF 2023 (Dokumentasi : Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, @kemenparekraf.go.id)

Yogyakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi guna mewujudkan kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global melalui pariwisata. 

Menparekraf Sandiaga dalam acara pembukaan ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 yang berlangsung di Pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta, Kamis (3/2/2023) malam, mengatakan, ATF sebagai forum pariwisata terbesar di kawasan Asia Tenggara harus dapat menjadi ruang diskusi untuk merumuskan kembali sektor pariwisata agar lebih adaptif dengan situasi saat ini dan masa depan.  

Negara-negara ASEAN harus dapat membangun destinasi pariwisata berdasarkan tiga fondasi utama yakni ketahanan, keamanan, dan keberlanjutan. 

“Hal ini sejalan dengan tema ATF tahun ini yakni ‘A Journey to Wonderful Destinations’, yang mengobarkan semangat pemulihan pariwisata,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Guna mencapai tujuan tersebut, Menparekraf menyampaikan tiga hal yang dapat diinisiasi bersama. Pertama adalah Gercep (gerak cepat) di mana pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus dapat memberikan program-program pendampingan yang relevan untuk membantu mendorong kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh wilayah. Terutama saat ini di masa pascapandemi.

“Seperti sertifikasi kompetensi dan juga peningkatan kapasitas yang dapat menjadi program utama. Seperti yang telah kami lakukan di (pengembangan) 5 destinasi super prioritas dan 10 destinasi prioritas,” kata Sandiaga.

Selanjutnya adalah Geber (Gerak Bersama). Menparekraf Sandiaga meyakini tindakan kolaboratif di antara pemangku kepentingan sangat penting dalam mendorong proses pemulihan pariwisata. 

“Salah satu contohnya adalah melalui perencanaan dan pelaksanaan event-event berskala nasional dan internasional yang berkualitas. Hal ini membutuhkan keterlibatan berbagai sektor termasuk pemerintah, swasta, dan pihak-pihak lainnya,” ujar Sandiaga. 

Serta yang terakhir adalah Gaspol (Garap Semua Potensi Lapangan Kerja). Dalam mencapai hal tersebut, Menparekraf Sandiaga menyampaikan, pihaknya menghadirkan diversifikasi produk pariwisata melalui pengembangan ekowisata, wisata ramah muslim, wisata kesehatan, dan juga paket-paket wisata domestik. 

“Kami optimistis bahwa diversifikasi ini tidak hanya akan membuka peluang kerja tetapi juga meningkatkan aspek nilai tambah pariwisata kami dan memberikan lebih banyak pilihan bagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah kami,” ujar Sandiaga. 

Sandiaga mengajak agar negara-negara ASEAN dapat melanjutkan kerja sama regional yang bermanfaat dan menjajaki kerja sama yang lebih baik di masa depan. “Yakni dalam pemulihan dan pembangunan kembali pariwisata, pemanfaatan transformasi digital, dan memastikan isu keberlanjutan,” kata Sandiaga. 

Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin sebelumnya saat membuka ATF 2023 mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang krusial untuk memulihkan ekonomi, membuka lapangan kerja bagi masyarakat, serta menjadikan masyarakat tangguh dan berdaya. Ia berharap forum ini dapat menjadi sebuah sarana untuk menghasilkan langkah konkret dalam memajukan sektor pariwisata.

“Saya sangat berharap, ASEAN Tourism Forum 2023 bisa melahirkan aksi nyata. Ditandai adanya kerja sama antar pemimpin sektor pariwisata di kawasan ASEAN, untuk mempercepat kebangkitan industri pariwisata dan perjalanan di ASEAN, serta merealisasikan Travel Exchange 2023,” kata Wapres.

Wapres juga meminta agar penyelenggaraan acara-acara berskala internasional di negara ASEAN perlu terus diperbanyak karena keberhasilan penyelenggaraan event internasional adalah salah satu bukti kesiapan negara ASEAN untuk kembali menjadi magnet bagi wisatawan dunia, serta menunjukkan bahwa ASEAN mampu terus beradaptasi dan berkompetisi, menuju pariwisata yang lebih berkualitas di masa depan.

“Kita menaruh harapan besar, sektor pariwisata akan mengokohkan kawasan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, damai, bermartabat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta mampu menjadi penyokong stabilitas perekonomian dunia,” ujar Wapres.

ATF 2023 akan berlangsung hingga 5 Februari 2023 dan diisi berbagai rangkaian kegiatan. Mulai dari pertemuan para delegasi negara baik level Menteri maupun NTO (National Tourism Organisation), dan juga Travel Exchange (TRAVEX) yang merupakan forum bisnis bagi para pelaku usaha pariwisata antara negara ASEAN. 

Akan ada pula kegiatan tambahan seperti Minister’s Breakfast Meeting yang ditangani oleh US-ABC, Minister Business Luncheon yang diadakan oleh CNN, Lao Night sebagai acara pendelegasian kepemimpinan selanjutnya kepada Laos, tur pascapertemuan untuk delegasi VIP, ASEAN Awarding Ceremony, hingga Global Modest Fashion Week. 

Peserta pertemuan delegasi dalam ATF tidak hanya dihadiri oleh negara-negara ASEAN. Tapi juga beberapa negara mitra seperti ASEAN Plus Three (Jepang, Korea, Tiongkok), India, Rusia, dan beberapa organisasi internasional lainnya seperti UNWTO, PATA, WTTC, ASEANTA, dan US-ABC.

Turut hadir dalam pembukaan ATF 2023, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; Deputi Sekjen ASEAN, Satvinder Singh; Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X; serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.  (***)

(Sumber : Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, @kemenparekraf.go.id)

Continue Reading

Berita

Menlu Retno Marsudi Pimpin Pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta

Published

on

Indonesia memimpin pertemuan Menteri Luar Negeri Se – Asia Tenggara. (Dokumentasi : Sumber: Kementerian Luar Negeri, @kemlu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Luar Negeri ASEAN langsungkan pertemuan ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMMR) di Gedung ASEAN, Jakarta (4/2). Pertemuan dipimpin oleh Menlu Retno Marsudi dan dihadiri para Menlu seluruh negara anggota ASEAN, kecuali Myanmar.

Rangkaian pertemuan AMMR berlangsung secara konstruktif​​ dan produktif dalam membahas arah kerja sama ASEAN tahun 2023 dibawah kepemimpinan Indonesia.

Sebagai turunan dari tema Keketuaan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth, para Menlu ASEAN menyatakan dukungan bersama dalam meningkatkan kapasitas dan efektifitas ASEAN, kesiapan ASEAN dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta memastikan kawasan tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi termasuk pengembangan ASEAN Blue Economy Framework.

Pertemuan juga membahas implementasi ASEAN Outlook on the Indo Pacific (AOIP). Diantaranya meliputi identifikasi proyek kongkret bersama mitra-mitra ASEAN, memperkuat kemitraan ASEAN dengan negara-negara Pasifik, dan mengembangkan ASEAN Maritime Outlook. Para Menteri menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan the ASEAN-Indo-Pacific Forum oleh Indonesia.

Para Menteri ASEAN telah bertukar pandangan mengenai sejumlah isu kawasan dan internasional dengan menekankan kembali pentingnya kesatuan ASEAN. Isu-isu tersebut diantaranya adalah komitmen penyelesaian negosiasi COC Laut Tiongkok Selatan, serta penegasan united approach untuk mendukung pelaksanaan Five Point Consensus (5PC).

Ada kesepahaman bersama untuk menjalin kemitraan eksternal ASEAN yang lebih efektif dan produktif, berdasarkan prinsip kesetaraan, dan saling menghargai. Telah dibahas juga upaya mendorong kemitraan ASEAN dengan Uni Eropa dan Gulf Cooperation Council (GCC), serta penguatan East Asia Summit (EAS) sebagai forum strategis kawasan, khususnya dalam mengatasi tantangan di Indo-Pacific.

ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMMR) diawali pertemuan Pejabat Tinggi ASEAN (Senior Officials’ Meeting) tanggal 2 Februari 2023, dan ASEAN Coordinating Council (ACC) ke-32 tanggal 3 Februari 2023. (***)

(Sumber: Kementerian Luar Negeri, @kemlu.go.id)

Continue Reading

Trending