Connect with us

Berita

Ketua Dewan Pers Beri Kesempatan SMSI Mendaftarkan Seluruh Anggotanya untuk Didata, Demi Perlindungan Perusahaan Pers

Published

on

Foto : IstImewa

Jakarta, goindonesia.co – Seiring pesatnya pertumbuhan media siber di Indonesia sekarang ini diperlukan peningkatan layanan Dewan Pers, dalam melakukan verifikasi media.

Layanan verifikasi selain untuk memberikan perlindungan insan pers, juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas, untuk mengetahui media mana yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan media mana yang kurang memberi manfaat atau justru menimbulkan dampak buruk.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra dalam pertemuan dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta pada Jumat (12/8/2022).

Dalam audensi tersebut, delegasi SMSI dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus. Audiensi diikuti jajaran pengurus pusat SMSI, antara lain M. Nasir (Sekretaris Jenderal), dan pengurus lainnya, yakni Yono Hartono, Makali Kumar SH, Aat Surya Safaat, Ervik Ari Susanto, Dar Edi Yoga, Retno Intani, Wisnu, Hersubeno Arief, Iwan Jamaludin, dan Lengkong sekretaris SMSI DKI.

Sedangkan dari Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, didampingi anggota Dewan Pers yang juga ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asmono Wikan. Selain itu tampak hadir sekretariat Dewan Pers, seperti Sudrajat, Watini, Premi Sawitri, dan Wawan A.

Mengawali acara audensi, Ketua Umum SMSI Firdaus yang mengenakan seragam organisasi warna hitam dan berpeci ini, menyampaikan empat poin yang menjadi aspirasi SMSI untuk kemajuan dunia pers. Diantaranya menyangkut, pendataan dan verifikasi media siber yang tergabung di SMSI.

“Anggota SMSI saat ini mencapai 2000-an perusahaan media online di seluruh Indonesia. Kami ingin perusahaan media siber yang tergabung di SMSI, seluruhkan bisa terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers. Kami ingin perusahaan media yang menjadi anggota SMSI adalah benar-benar sesuai dengan Undang-undang pers No 40 tahun 1999, dan profesional,” ujar Firdaus.

Foto : IstImewa

Untuk kelancaran pendaftaran dan verifikasi, kata Firdaus, SMSI membantu mendata perusahaan pers dengan cara menyerahkan daftar seluruh anggota ke Dewan Pers. Selanjutnya SMSI akan mensuport proses verifikasinya atau pendampingan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan Dewan Pers.

“Ini langkah kami, dalam membantu verifikasi perusahaan media siber yang menjadi anggota SMSI di seluruh Indonesia. Supaya perusahaan media siber bisa terlindungi dalam mengembangan pers nasional. Termasuk kepada wartawannya melalui UKW,” harap Firdaus.

Ketua Prof Azyumardi Azra tampak antusias dan bersemangat saat menerima delegasi SMSI beraudensi. Menurut Azyumardi Azra, Dewan Pers periode 2022-2025 yang belum lama ini dilantik, berusaha untuk terus meningkatkan performa dalam memverifikasi media massa, termasuk media siber (online).

“Dengan keterbatasan tim dewan pers dalam melakukan verifikasi media, maka kami persilahkan SMSI untuk menerima pendaftaran seluruh anggotanya. Selanjutnya serahkan ke Dewan Pers untuk kami lakukan pendataan dan verifikasi. Karena dengan verifikasi ini, masyarakat nanti akan mengetahui media-media yang benar-benar profesional, sesuai semangat UU Pers nomor 40 tahun 1999,” jelasnya.

Azyumardi Azra menuturkan, Media berita siber telah menjadi bagian dari perjalanan pers nasional. Sebagai bagian dari media elektronik, media siber tumbuh subur di Indonesia. Karena perkembangan teknologi digital, sangat mendukung keberadaannya. Selain itu, kebiasaan masyarakat mengakses berita juga, telah berubah.

“Saya ingatkan kepada SMSI, dengan perkembangan teknologi digital yang pesat ini, mari kita berikan proteksi dan perlindungan kepada perusahan-perusahaan pers di Indonesia, supaya mereka tetap tumbuh dan diterima masyarakat luas. Karena perkembangan media sosial dari luar negeri, seperti youtube, facebook, twiter dan lainnya, juga pesat di negeri ini,” tuturnya.

Disebutkan, media online memegang peranan penting dalam pers nasional dewasa ini. Tidak hanya karena jumlahnya yang besar tetapi dampaknya terhadap publik juga sangat luas.

Mengacu kepada UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, maka fungsi yang harus dimainkan perusahaan media adalah sebagai penyebar informasi, pendidik, hiburan dan kontrol sosial. fungsi-fungsi itu, tetap harus dijalankan oleh media online, supaya kehadirannya, dapat memberikan dampak positif.

SMSI perlu ikut mengawal media siber menjadi profesional, baik di tataran redaksi maupun perusahaan. Di tataran redaksi tentu sesuai dengan apa yang ditetapkan Dewan Pers, bahwa penanggung jawab dan pemimpin redaksi, memiliki latar belakang sebagai wartawan utama. Demikian juga redaksi perlu memiliki wartawan kualifikasi wartawan muda dan madya yang menjadikan kerjanya semakin profesional.

Kemudian, media itu memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Prasyarat seperti itu diperlukan media siber, karena memang fokus bidangnya adalah pers yang berarti mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan data melalui bentuk teks, gambar, audio dan bahkan video.

Kemudian, sesuai amanat UU Pers, Dewan Pers memiliki fungsi untuk
melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. UU Pers menegaskan, pers nasional harus dapat melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional.

Profesional berarti, pertama dari segi kelembagaan, setiap perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia (pasal 9) dan wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka.

Kedua, dari segi penyeleng-garaan pekerjaan jurnalistik (jurnalisme), pers berfungsi menyampaikan informasi yang faktual dengan fakta jurnalistik yang benar. Fungsi pers juga untuk mendidik bangsa dan melakukan fungsi kontrol sosial (pasal 3). Pers juga berperan melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi untuk kepentingan umum (pasal 6).

Selain itu, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi (pasal 4). Pers dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistik di atas wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (pasal 7).

Dewan Pers Dukung Citizen Journalism

Jurnalisme warga atau citizen journalism akhir-akhir ini , semakin berkembang dan menjadi sorotan banyak pihak. Jurnalisme warga memiliki peran sebagai media alternatif bagi masyarakat.

Beberapa kasus menunjukkan esksitensi jurnalisme warga dapat menyaingi jurnalis profesional pada platform media seperti media cetak maupun media elektronik, termasuk media online.

Dengan pesatnya perkembangan citizen journalism di Indonesia, Dewan Pers terbuka untuk menyikapinya. Bahkan Dewan Pers juga, akan menyikapinya dengan membuat formula yang tepat untuk mengakomodir Citizen Journalism yang dinilai bisa melakukan liputan layaknya jurnalis profesional.

Foto : IstImewa

“Citizen Journalism bisa menjadi afiliator kita. Sehingga bisa diberikan perlindungan, yang penting mereka dapat melakukan liputan layaknya jurnalis yang profesional. Tingggal kita siapkan formulanya,” jelas Ketua Dewan Pers dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, anggota Dewan Pers yang hadir dalam audensi itu, yakni Asmono Wikan, menambahkan pihaknya menyambut positif kehadiran SMSI dalam membantu mensukseskan pendataan dan verifikasi media di Dewan Pers. Termasuk juga, menyambut positif SMSI turut mensukseskan program UKW.

“Karena dengan UKW yang berkesinambungan, maka kompetensi wartawan benar-benar diuji, supaya dapat memastikan kehidupan ekosistem pers yang berkualitas dan bermartabat,” ujarnya.

Dikatakan, kompetensi dan profesionalisme wartawan juga, akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. Demokrasi yang sehat akan medorong lahirnya diskursus sosial, budaya, dan ekonomi yang sehat pula di tengah-tengah publik. Sehingga pers benar-benar dapat bekerja untuk mencerahkan masyarakat. (***)

Berita

Presiden Beli Sepatu Baru, Model Kets dengan Khas Tenun Bali

Published

on

Presiden Joko Widodo melihat sepasang sepatu kets tenun berwarna dominan cokelat di Sentra Tenun Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Kamis sore, 2 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta, goindonesia.co – Ketika berada di Sentra Tenun Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Kamis sore, 2 Februari 2023, Presiden Joko Widodo diajak oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba untuk melihat sepatu tenun di salah satu sudut ruangan. Presiden pun memilih untuk mencoba sepasang sepatu berwarna nuansa cokelat.

Begitu melihat ke rak yang berada di salah satu sudut sentra tersebut, mata Presiden melihat puluhan pasang sepatu yang tersusun rapi di rak. Presiden sempat memilih beberapa sepatu sambil melihat detail bentuk dan motifnya. Namun, pencarian tersebut terhenti dengan sepasang sepatu kets tenun berwarna dominan cokelat.

Presiden lantas mencoba sepatu tersebut sambil duduk bersebelahan dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. “Wah kayak anak 17 tahun,” ucap Presiden. Ibu Iriana pun tersenyum. “Pas,” kata Presiden saat memakai sepatu tersebut.

Presiden akhirnya memutuskan untuk membeli sepatu tersebut. Alas kaki yang dipilih Presiden merupakan jenis sepatu kets yang biasa dipakai baik untuk olahraga maupun untuk kegiatan sehari-hari. Sepatu tersebut berbahan sol karet yang bagian atasnya dipadupadankan dengan kain tenun dengan corak tenun khas Bali.

Melihat hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak mau kalah dengan Presiden. Dia turut menjajal sepasang sepatu.

“Saya ambil ini,” ucap Basuki kepada pramuniaga di sentra tersebut. Tak lama setelah membayarnya, Basuki menenteng kantong berisi sepatu barunya. “Ini saya juga beli,” ucap Basuki kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang tengah tersenyum melihat Menteri PUPR menjinjing sebuah kantong.

Sebelum meninggalkan sentra tenun, Kepala Negara menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mengembangkan industri kreatif di Bali, khususnya Kabupaten Jembrana.

“Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Bupati dan didukung oleh Pak Gubernur Bali dalam mengembangkan tenun, songket, untuk pengembangan industri-industri kecil kain tenun dan songket yang ada,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan ini yakni, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kementerian PUPR Apresiasi Peluncuran Pengolahan Sampah Organik Biokonversi Pertama di Rest Area Jalan Tol

Published

on

Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah saat Peluncuran Fasilitas Biokonversi Pengolahan Sampah Organik hasil kerja sama Yayasan Korindo dan Yayasan Forest For Life Indonesia (FFLI) di Rest Area Cibubur, Rabu (1/2/2023)(Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, @pu.go.id)

Cibubur, goindonesia.co – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi peluncuran fasilitas pengolahan sampah/limbah organik dengan teknologi Biokonversi yang memanfaatkan Lalat Tentara Hitam/Black Soldier Fly (BSF) di Rest Area/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Tol Cibubur. TIP yang terletak di Jalan Tol Jagorawi KM 10 ini adalah TIP pertama di Indonesia yang menerapkan fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam sambutannya mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Peluncuran Fasilitas Biokonversi Pengolahan Sampah Organik hasil kerja sama Yayasan Korindo dan Yayasan Forest For Life Indonesia (FFLI) di Rest Area Cibubur, Rabu (1/2/2023). 

“Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Forest for Life Indonesia dan Korindo yang telah mempelopori pembangunan fasilitas yang sangat bermanfaat ini untuk menciptakan lingkungan hidup kita yang lebih baik. Kami berharap akan semakin banyak fasilitas-fasiitas seperti ini dibangun baik di rest area maupun lokasi lain,” kata Sekjen Zainal Fatah. 

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab para pengelola rest area, dikatakan Zainal Fatah, sudah sepantasnya rest area/TIP untuk memiliki fasilitas seperti ini. “Jangan lagi memindahkan masalah sampah organik ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) jika dapat diselesaikan di tempat masing-masing sumber sampah,” ujarnya.

Dikatakan Zainal Fatah, Kementerian PUPR sangat mendukung upaya-upaya pengembangan teknologi berkelanjutan salah satunya untuk pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia melaksanakan komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% hingga 41% pada Tahun 2030 sesuai dengan Perjanjian Paris 2016.

“Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Teknologi Waste to Energy (WtoE), konversi sampah menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, contohnya di TPA Manggar, (Kaltim), TPA Suwung (Bali) dan TPA Banjarbakula (Kalsel). Selain itu juga dikembangkan Refuse-Derived Fuel (RDF), sebagai substitusi bahan bakar industri semen di TPA Desa Tritih Lor Cilacap (Jateng),” kata Zainal Fatah. 

Sekjen Zainal Fatah mengungkapkan, capaian penanganan sampah oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 dengan penerima manfaat 549 ribu Kepala Keluarga (KK) antara lain pembangunan TPA Regional Piyungan, TPA Regional Mamitarang, dan TPA Kebon Kongok NTB. “Selanjutnya untuk tahun 2023, kami akan melanjutkan pengelolaan persampahan antara lain Solid Waste Treatment Metro Bandung, TPST RDF TPA Regional Kebon Kongok, dan Perluasan TPA Ijo Balit Lombok Timur,” ujarnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, metode biokonversi serupa juga telah diterapkan pada Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) yang dibangun Kementerian PUPR. “Ada 12 tempat antaranya di Borobudur dan di Parung Bogor,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Yayasan Korindo Seo Jeongsik mengatakan, selain bermanfaat bagi lingkungan, fasilitas ini diharapkan bisa menciptakan peluang ekonomi baru. “Hal ini dikarenakan, Yayasan Korindo akan mengembalikan keuntungan yang muncul dari proyek ini untuk program-program pengembangan masyarakat dan lingkungan,”ujarnya. 

Ketua FFLI Hadi Pasaribu mengatakan, metode Biokonversi dengan menggunakan Lalat Tentara Hitam relatif aman bagi lingkungan. Pada metode ini, larva Lalat Tentara Hitam akan mengurai sampah organik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. “Setelah optimal mengurai sampah organik, larva-larva tersebut bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, seperti ayam atau ikan karena kaya akan asam amino dan protein. Proses inilah yang pada akhirnya membentuk ekonomi sirkuler, di mana prospek ekonomi baru terjadi,” terangnya. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, @pu.go.id)

Continue Reading

Berita

2023, Infrastruktur EBTKE untuk Rakyat Terus Dibangun

Published

on

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana (Foto : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , @www.esdm.go.id

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahwa pada tahun 2023, infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat terus didorong pembangunannya, antara lain pembangunan Penerangan Jalan Umum – Tenaga Surya (PJU-TS) sebanyak 31.075 unit, Pembangunan 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), juga Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) sebesar 7.500 unit.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pembangunan infrastuktur tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang sulit terjangkau jaringan listrik. “Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu 12 unit, jadi ini PLTS terpusat yang off grid, jadi ada PLTS, ada jaringan ke masyarakat langsung,” ungkap Dadan di Jakarta, Selasa (31/1).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan target lainnya pada tahun ini adalah peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 368,5 MW, sehingga akan memakan investasi yang cukup besar.

“Jadi basisnya kita sudah tahu projeknya ada dimana dan kapan selesainya, dan itu menelan investasi sebanyak USD 1,799 miliar,” imbuhnya.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub sektor EBTKE di tahun ini, target yang dipatok senilai Rp1,811 triliun, dimana pada tahun 2022 lalu capaian dari PNBP EBTKE melesat hingga mencapai Rp2,326 triliun.

Sementara itu, implementasi dari program campuran bahan bakar biodiesel dari 30% menjadi 35% atau B35 ditargetkan sebanyak 12,99 juta kiloliter (KL), Penerapan B35 sendiri ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar dimulai pada bulan Februari ini.

Terkait penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Dadan mengatakan bahwa rencana penurunan pada tahun ini sebesar 116 juta ton CO2. Sedangkan penurunan intensitas energi final sebanyak 0,8 SBM per miliar rupiah.

Pada bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), Dadan menyebut bahwa target pada tahun 2023 sebanyak 17,9%. Hal tersebut didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Bappenas RI. “Untuk tahun 2023 targetnya 17,9%, jadi ya harus seperti itu,” pungkasnya. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, @ebtke.esdm.go.id)

Continue Reading

Trending