Connect with us

Berita

Ketum PWI Atal S Depari Ajak Insan Pers Ikut Sosialisasikan UU Keolahragaan Dan DBON

Published

on

Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari. (Foto v: Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S.Depari mengajak insan pers seluruh Indonesia turut ikut menyosialisiaksikan dan mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Sebab menurutnya, tanpa peran pers Undang Undang Keolahragaan dan DBON tidak akan diketahui masyarakat secara luas.

“Hari ini saya sengaja datang karena memang diundang mewakili teman-teman wartawan, saya kira undang-undang Keolahragaan dan DBON ini memang harus di back up oleh pers. Tanpa di-back up oleh pers tidak akan jalan,” kata Atal dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Keolahragaan di Hotel Pullman, Central Park Jakarta, Senin (13/6/2022).

Atal menjelaskan, pers dalam menjalankan tugasnya bisa membuat sesuatu yang bagus menjadi tidak bagus, begitupun sebaliknya. Sehingga DBON dan UU Keolahragaan sebagai sesuatu yang bagus untuk kemajuan olahraga di Tanah Air harus disampaikan kepada publik.

“Kehadiran kita disini akan mendorong olahraga kita, kita mencintai olahraga,  saya kira di DBON pendekatannya teknologi (sport science), kita tidak bisa melahirkan atlet apa adanya. Kalau lahir tanpa pendekatan teknologi itu hanya keberuntungan saja,” jelasnya.

Dengan demikian, dia menilai penerapan DBON dan UU Keolahragaan pada SEA Games 2021 Vietnam sudah berada di track yang benar karena melahirkan prestasi dimana dengan atlet yang sedikit tapi berhasil menduduki peringkat ketiga.

Dia pun sepakat pengiriman atlet ke ajang multi event olahraga harus berdasarkan sport science. Meskipun resikonya, Menpora kerap mendapatkan kritikan dan dimarahi pihak-pihak tertentu karena tidak banyak memberangkatkan atlet.

“Saya dengar udah banyak yang marah-marah, (Menpora) dimarahin, tapi punya tekad dan prinsip karena pendekatannya ilmiah. Jadi dia tetap kalau dia bilang 10 atlet yang berangkat hanya 10 atlet, ” katanya.

“Saya kira teman-teman pers harus mendorong DBON dan UU Keolahragaan ini dan kita akan mengkritisi jalannya, kita akan kritis, kehadiran kita supaya kita benar-benar melihat DBON ini seperti apa jalannya, kalau kita ikuti, kita tahu dimana kelemahannya dan langsung kita informasikan,” ucapnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Gencarkan Program Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas

Published

on

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Foto : @kemenkopmk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan bahwa salah satu tujuan Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN 2025-2045 adalah keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. 

Hal ini disampaikan Deputi yang akrab disapa Lisa itu dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Draft Dokumen Nota Kesepahaman tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang diadakan di Jakarta pada hari Jumat (7/6/2023). 

“Pada saat berbicara tentang keluarga berkualitas, harus dimulai dengan persiapannya. Untuk itu Nota Kesepahaman ini menjadi sesuatu yang penting supaya kita bisa menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan di dalam perencanaan di jangka panjang, jangka menengah maupun tahunannya kedalam aksi-aksi yang nyata secara terpadu,” ujar Lisa.

Deputi Lisa menekankan pentingnya upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas perkawinan dan ketahanan keluarga di Indonesia melalui program bimbingan perkawinan (Bimwin). Bimbingan perkawinan adalah proses pendampingan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah untuk membantu mereka memahami arti dan tugas perkawinan, serta menyiapkan mereka secara mental, fisik, dan sosial dalam  menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. 

Sejak tanggal 19 Februari 2020, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam rangka Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kesepakatan Bersama tersebut bertujuan untuk mewujudkan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan ketahanan keluarga Indonesia melalui program bimbingan perkawinan,” ujar Deputi Lisa.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk membahas kelanjutan kesepakatan bersama yang telah habis masa berlakunya pada bulan Februari 2024. Dalam rapat ini, dibahas draft final Nota Kesepahaman tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang direncanakan akan berlaku selama lima tahun ke depan. Pada Nota Kesepahaman yang baru ini akan terlibat 6 (enam) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BKKBN. 

Deputi Lisa mengharapkan bahwa Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan kerja sama bagi kementerian dan lembaga yang terlibat dalam rangka mewujudkan individu dan keluarga yang berkualitas melalui bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. 

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan sinergi dan kordinasi di dalam pelaksanaan bisa terjadi untuk mempersiapkan para calon pengantin dengan baik, baik dari sisi kesehatan, sisi psikologisnya, sisi ekonomi termasuk dari sisi keagamaannya,” ujarnya.

Kerjasama lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat semakin memperkuat program-program yang ada dan meningkatkan efektivitasnya.

Hadir dalam rapat tersebut Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi. Maria mengungkapkan, Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas dan prinsip itikad baik, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, kesetaraan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan program yang lebih terpadu dan berdampak positif dalam mengurangi angka perceraian serta meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga di Indonesia.

Turut hadir juga dalam rapat tersebut perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Nota Kesepahaman, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan BKKBN. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Continue Reading

Berita

Bawa Zamzam di Koper Bagasi Berisiko Kena Denda

Published

on

Air zamzam tersedia di Masjid Nabawi (Foto : Adha Anggraini, @kemenag.go.id)

Makkah, goindonesia.co – Jemaah haji Indonesia dilarang membawa air Zamzam dalam koper bagasi saat kepulangan ke Tanah Air. Larangan jemaah membawa air zamzam ke koper bagasi menyesuaikan aturan penerbangan maskapai Garuda.

Kepala Daker Bandara Abdillah mengimbau agar jemaah mematuhi aturan terkait barang bawaan dalam penerbangan. Abdillah berharap jemaah haji Indonesia tidak membawa barang bawaan yang melebihi ketentuan berat yang diperbolehkan.

Infografis perihal air zam-zam (Foto : @kemenag.go.id)

“Terkait barang bawaan nanti, kami mengimbau jemaah untuk mematuhi aturan penerbangan terkait barang bawaan,”kata Abdillah di Makkah, Kamis (20/6/2024).

Abdillah menjelaskan bahwa koper bagasi akan diangkut terlebih dahulu oleh maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Dia memyebut jemaah hanya boleh membawa dua tas.

“Barang yang boleh dibawa jemaah saat melakukan perjalanan pulang hanya satu tas kabin dengan berat 7 kilogram beserta tas selempang kecil berisi paspor dan dokumen penting. Tas bagasi berat 32 kg dan akan diangkut dengan kargo pesawat. Jadi tidak dibenarkan jemaah membawa barang bawaan lebih dari dua tas tersebut,” paparnya.

Infografis perihal air zam-zam (Foto : @kemenag.go.id)

Abdillah menambahkan, jemaah tidak diperbolehkan membawa air Zamzam dalam bentuk apa pun di dalam bagasi.

“Kami juga mengimbau kepada jemaah agar tidak membawa air zamzam. Ya, tentunya nanti akan diperiksa oleh maskapai dan pihak bandara. Jangan sampai ada pembongkaran-pembongkaran tas jemaah pada saat melakukan check in naik pesawat,” jelasnya.

Hal senada juga pernah disampaikan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid. Ia menyebut, pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang jemaah haji membawa air Zamzam ke dalam koper. Jika terbukti membawa, selain dibongkar, jemaah haji juga akan didenda 6 ribu riyal atau setara Rp25 juta jika kedapatan membawa air Zamzam ke dalam koper.

Infografis perihal air zam-zam (Foto : @kemenag.go.id)

Mengacu pada GACA Authority KSA, air Zamzam ukuran apa pun dan kemasan apa pun dilarang dimasukkan ke dalam tas bawaan penumpang, tas jinjing atau koper bagasi. Sedangkan jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan dimulai 21 Juni. Kepulangan jemaah haji Indonesia akan dilakukan di dua bandara, Madinah dan Jeddah. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Bus Shalawat Berhenti Operasi Dini Hari, PPIH Imbau Jemaah Salat Jumat di Hotel

Published

on

Info update layanan bus shalawat (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Makkah, goindonesia.co – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah mengimbau jemaah haji Indonesia untuk salat Jumat di pemondokan atau hotel esok hari.

Pasalnya, berdasarkan info terkini dari Otoritas Saudi, layanan bus dari hotel ke Masjidil Haram untuk semua negara (termasuk bus Shalawat) berhenti sementara pada Jumat, 21 Juni 2024, mulai pukul 01.00 WAS.

Hal ini disampaikan Kasi Transportasi Daker Makkah Syarif Rahman di Jakarta. “Kami mengimbau jemaah agar besok salat Jumat cukup berjemaah di pemondokan atau hotel saja,” kata Syarif di Makkah, Kamis (20/6/2024).

“Mulai jam 01.00 WAS dini hari nanti, bus hanya beroperasi untuk mengantar jemaah dari Masjidil Haram ke hotel. Kemudian berhenti sementara,” tutur Syarif.

Layanan Bus Shalawat akan kembali beroperasi usai Salat Jumat di Masjidil Haram, jam 14.00 WAS.

Jadwal ini lanjut Syarif juga perlu diperhatikan bagi jemaah yang ingin melakukan tawaf ifadhah. “Perhatikan jadwalnya. Bila yang ingin tawaf tengah malam ini, bisa dipikirkan kembali. Karena baru bisa kembali ke pemondokan dengan menggunakan bus shalawat pada jam dua siang,” pesan Syarif. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending