Connect with us

Berita

Kongres Ekonomi Umat MUI 2021, Jokowi Jawab Buya Anwar Soal Gini Ratio: ‘Saya Kepikiran!’

Published

on

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube)

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube)

Jakarta, goindonesia.co : Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tertarik menjawab pernyataan Dr Buya Anwar Abbas daripada membaca teks pidato yang sudah disiapkan stafnya. Ini terjadi ketika Presiden didapuk memberikan sambutan pada acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021, di the Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat (10/12/2021). 

“Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya, tapi setelah saya mendengar tadi Dr Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya enggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr  Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini,” kata Presiden, yang videonya ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sekretariat Kabinet dan MUI.

Yang pertama, Presiden menyampaikan hal yang berkaitan dengan lahan/tanah, penguasaan lahan/tanah. “Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya, harus saya jawab, harus saya jawab. Dan, kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare, dari target 12 juta yang ingin kita bagi,” ujar Presiden yang dalam kegiatan ini didampingi Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Menurut Presiden, Indonesia saat ini sudah memiliki Bank Tanah, yang dari sini dapat dilihat HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan) yang ditelantarkan semuanya. “Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai, untuk saya cabut satu-persatu yang ditelantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan, sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain,” katanya. 

Terkait masalah ini, Presiden pernah menawarkannya ke pihak-pihak tertentu saat pertemuan di Persis di Bandung. Waktu itu ada yang menanyakan juga masalah itu dan dijawab sama oleh Presiden. “Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silakan sampaikan kepada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? Sepuluh ribu hektare, bukan meter persegi, hektare. Lima puluh ribu hektare?” tantang Presiden 

“Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible, artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu? Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Karena saya juga punya bahan banyak, stok, tapi enggak saya buka ke mana-mana,” ungkap Presiden.

“Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memiliki, silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Ya, saya juga, dipikir saya enggak kepikiran? Gini ratio (tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk) waktu saya masuk 0,41 (persen) lebih. Kepikiran, Bapak-Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran, jangan dipikir saya enggak kepikiran. Kepikiran. Karena saya merasakan jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan, enak menjadi orang yang tidak susah, memang,” ujarnya.

Presiden mengatakan, “Silakan, untuk apa. Tapi jangan menunjuk, ‘Pak, saya yang di Kalimantan saja,’ jangan. Saya yang memutuskan, ‘Oh, Bapak butuh 10 ribu (hektare) ya, saya berikan ada ini di Sumatra. Oh, 50 ribu (hektare) saya ada ini di Kalimantan’, silakan. Dengan sebuah feasibility yang hitung-hitungan dan kalkulasinya jelas.”

“Jangan sampai kita berikan tahu-tahu diambil juga yang itu lagi, dibeli yang itu lagi. Untuk apa saya memberikan konsesi kalau untuk itu? Dan, itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali seperti itu terus,” ucap Presiden pula.

Menurut Presiden, Bank Tanah Indonesia sudah ada yang mengomandani, dan nanti akan memiliki banyak sekali lahan HGU dan HGB yang dicabuti karena ditelantarkan. “Ini sudah ndak, ini ndak. Ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, ndak. Masukkan ke sini ke Bank Tanah, baik itu HGU maupun HGB, agar semua lahan yang kita miliki itu betul-betul produktif,” ungkapnya.

Mekaar PNM

Yang kedua, Presiden Jokowi memaparkan mengenai usaha mikro, usaha ultra mikro yang terus digalakkan pemerintah namun belum banyak diketahui. Khususnya tentang keberadaan Mekkar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), sebuah program pinjaman modal usaha ultramikro yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Memang banyak yang enggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari kalau boleh saya ajak nanti dari MUI dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Enggak apa-apa, entah lima orang, entah 10 orang, akan saya ajak (melihat) apa yang sudah kita bangun, yang namanya, Mekkar PNM.

Menurut Presiden, tahun 2015 Mekaar PNM hanya bisa mengumpulkan 500 ribu usaha mikro, usaha ultra mikro yang pinjamannya mulai dari Rp1 juta, Rp2 juta, Rp3 juta sampai Rp5 juta. Sekarang, nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta.

Presiden membandingkan Mekaar PNM dengan Grameen Bank India yang mengelola 6,5 juta pelaku usaha dan  mendapat penghargaan Nobel. Sementara Mekaar PNM (Indonesia) sudah memiliki nasabah hingga 9,8 juta tetapi tidak nendapat Nobel. 

“Akan saya tunjukkan bagaimana Mekaar, PNM Mekaar ini bekerja, yang kecil-kecil dikelompokkan kemudian gandeng renteng, kalau satu enggak bisa mengangsur, siapa yang membantu. Sistem ini sudah berkembang. Insya Allah nanti sampai 2024 akan mencapai target kita 20 juta. Tapi memang masih banyak, karena usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro kita ada 64 juta,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengatakan, “Topangan ekonomi informal kita ini memang sangat, sangat besar sekali. Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank kita juga. Usaha UMKM hanya diberi 20 persen, sisanya yang tengah, yang gede. Kita memaksa pun enggak bisa, karena ‘Pak, kami bekerja itu berdasarkan kalkulasi dan feasibility study yang semuanya terkalkulasi. Enggak bisa Bapak mendorong-dorong kami.'”

“Enggak, enggak, enggak saya kan enggak minta banyak-banyak, saya minta minimal 30 persen saja, tapi naik dari 20 (persen). Ini pun masih tarik ulur, tapi dipaksa enggak bisa, bank kita itu enggak bisa. ‘Pak, kita ini bekerja dengan kehati-hatian yang tinggi (prudent). Enggak bisa Bapak memaksa kami dengan target-target seperti itu. BRI mungkin bisa lebih dari 80 persen, kalau usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro, tapi kami enggak bisa yang lain, karena kami memang basis kami adalah di usaha-usaha besar dan usaha-usaha menengah.’ Inilah kesulitan-kesulitan yang kita miliki,” ungkap Presiden.

Tetapi, dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), menurut Presiden, usaha dari yang kecil hingga menjadi tengah, dari yang tengah menjadi besar, ke depan nanti akan bisa dilayani BSI. Karena, BSI sekarang sudah masuk ke bank delapan besar dengan kekuatan kapital yang lebih kuat. 

Terkait industri halal, pariwisata halal, dan produk-produk halal lainnya, yang memiliki pangsa sangat besar sekali, bisa dilayani oleh sebuah bank yang besar pula. “Kalau dulu kan hanya melayani yang kecil-kecil. Ini yang kecil dilayani seberapa banyak pun, yang gede juga bisa dilayani oleh Bank Syariah Indonesia (BSI),” kata Presiden 

Presiden menjelaskan, Indonesia ingin memberikan posisi ekonomi syariah nasional yang berkembang cukup signifikan. Kalau tahun 2014 posisinya berada di ranking ke-9, tahun 2020-2021 sudah naik menjadi peringkat ke-4 dunia. Presiden memperkirakan, dalam 3-4 tahun ini akan masuk ke-2 atau ke-1 kalau growth (pertumbuhan)-nya seperti sekarang ini, maka akan cepat sekali pasarnya masuk ke semua negara. “Inilah saya kira perkembangan ekonomi syariah kita dalam 6-7 tahun ini,” ujarnya.

Presiden berharap dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sebesar 87 persen atau 207 juta jiwa, Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024. Indonesia juga akan berusaha keras mendorong pengembangan industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, dan kewirausahaan syariah mengingat statusnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 

“Ini saya ulang-ulang terus di mana-mana mengenai ini, agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” ujarnya.

Apalagi sejak 1 Desember 2021, Indonesia telah menjadi Presidensi G20, Keketuaan G20.  Artinya, Indonesia menjadi ketua dari negara-negara besar, negara-negara maju dengan PDB, dengan GDP (Gross Domestic Product) yang masuk dalam 20 besar. Indonesia sendiri sekarang berada di nomor 16 besar. Namun, seperti disampaikan oleh Buya Anwar Abbas, Indonesia di tahun 2040-2045 sesuai hitung-hitungan Lembaga Konsultan McKinsey Co, Bank Dunia (World Bank), dan  IMF, Indonesia benar-benar bisa masuk ke empat besar. 

Terapi, untuk menggapai itu, kata Presiden, halangannya tidak kecil, dan juga bukan tantangan yang mudah. Ada syarat-syarat bagi Indonesia yang harus dipenuhi untuk mencapai ke sana, perkiraan PDB nasional di tahun 2040-2045 dengan income per kapita, masyarakat kurang lebih 23.000-27.000 dolar AS. Menurut Jokowi, sungguh sebuah angka yang sangat besar sekali, yang membutuhkan kerja keras semua pihak untuk bisa menggapainya.   

“Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia sore hari ini saya nyatakan dibuka,” ucap Presiden Jokowi. 

Ekonomi Pancasila

Sementara itu Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya selepas acara, menyambut baik dan mendukung prediksi McKinsey tersebut. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dan bersatu untuk mendukung dan mengakselerasi Indonesia Emas agar bisa tercapai lebih cepat, tidak di tahun 2040-205, tetapi di tahun 2030-2035.

“Kita harus percaya bahwa dengan sistem ekonomi Pancasila, kita akan bisa memajukan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, dan akan bisa membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kompetitif dengan negara-negara lain di dunia,” tutur Anwar Abbas, seperti dilaporkan BPMI Setpres.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Banjir Rob Terjang Permukiman di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Published

on

Banjir rob menggenangi di Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas, tak jauh dari kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang, Senin (23/5/2022). (Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng)

Semarang, goindonesia.co – Banjir rob menggenangi kawasan Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang. Akibatnya, warga terjebak dan tak bisa keluar dari rumah.
“Nggak bisa keluar, di situ, terus dibantu, sudah mengirim kurang lebih 750 bungkus untuk makan,” kata Ketua RW 1 Bandarharjo, Semarang Utara, Ali Komet, saat di temui di lokasi, tepatnya di Jembatan Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas, Senin (23/5/2022).

Ali menyebut banjir terjadi karena ada tanggul yang jebol. Akibatnya air masuk ke dalam rumah hingga 50 cm dan di jalan diperkirakan sekitar 1 meter.

Pihaknya, kini tengah menyiapkan posko banjir untuk menampung warga. Bila air tak kunjung surut pada malam hari, warga akan direlokasi ke posko banjir.

“Antisipasi kita akan boyong ke rumah dinas yang ada, di sana sudah siap (posko banjir),” ujarnya.

Banjir rob menggenangi di Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas, tak jauh dari kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang, Senin (23/5/2022). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng

Saat ini, warga membutuhkan makanan matang dan juga perlengkapan bayi. Sebab, bayi dan lansia ikut terjebak banjir rob.

“Untuk bayi, pampers sama bedak khususnya gatal-gatal, tidak hanya bayi, orang lanjut usia pun tidak bisa keluar,” katanya.

Terpantau di lokasi, tepatnya di depan Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas, banjir juga menggenangi RW 1 Kelurahan Tanjung Mas. Selain itu, pekerja yang ada di lokasi juga terjebak dan tak bisa keluar ke jalan raya.

Pihak BPBD dan SAR Kantor Semarang juga sudah nampak di lokasi. Mereka membawa kapal-kapal untuk mengevakuasi pekerja yang terjebak.

Jalan Pantura di yang tepat berada di depan Jembatan Pos 1 Tanjung Emas juga nampak macat. Jembatan itu juga dipenuhi warga yang ingin menyaksikan proses evakuasi pekerja. (***)

Continue Reading

Berita

Aturan Baru KTP: Nama Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf, dan Tanpa Gelar

Published

on

Ilustrasi kartu tanda penduduk. (Foto: Antara)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam aturan baru KTP, pencatatan nama identitas warga baik di Kartu Keluarga (KK) hingga KTP elektronik (e-KTP) wajib ditulis minimal dua kata, tidak boleh disingkat, maksimal 60 huruf dan tanpa gelar.

Aturan baru KTP ini tertuang dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Permendagri ini telah ditetapkan pada 11 April dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Dokumen kependudukan yang diatur dalam Permendagri tersebut meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut diatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Di antaranya, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

Sedangkan nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.

Selain harus dua kata, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Untuk pengubahan atau perbaikan nama, Permendagri Nomor 73/2022 menetapkan harus melalui proses penetapan pengadilan negeri.

“Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” isi bunyi Pasal 4 ayat (4) Permendagri tersebut.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) point a Permendagari 73/2022, diatur mengenai tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain. (***)

Continue Reading

Berita

Profil Lin Che Wei, dari Relawan Jokowi hingga Revitalisasi Kota Tua di Bawah Ahok

Published

on

Penasihat Kebijakan/Analisa Independent Research & Advisory Indonesia, Lin Che Wei, jadi tersangka baru kasus mafia minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Jakarta, goindonesia.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Lin Che Wei selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Penelusuran rekam jejak di media, Lin Che Wei punya banyak andil dalam urusan pengambilan kebijakan negara di sejumlah kementerian, hingga meraih beragam penghargaan.

Pada 2014 lalu, Lin Che Wei pernah menggelar acara terkait dukungan warga untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla. Kegiatan itu diberi tajuk ‘Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai’ yang dilaksanakan di daerah Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin 26 Mei 2014.

Lin Che Wei menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang baik dan peduli rakyat. Seperti dalam penanganan pedagang kaki lima misalnya, Jokowi disebutnya lebih memilih untuk menata ketimbang menertibkan, juga cenderung memimpin bukan memerintah.

Lin Che Wei juga menjadi CEO PT Pembangunan Kota Tua Jakarta yang bertugas merevitalisasi bangunan di Kota Tua, yang kala itu dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Lin Che Wei diketahui memulai karir sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing. Dalam perjalanannya, dia pernah mengadukan kasus skandal Bank Lippo ke kepolisian pada 2003, hingga akhirnya berurusan dengan pengadilan dan dituntut Rp 103 miliar oleh Lippo Group.

Polemik kasus itu pun membuat Lin Che Wei mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Tahun 2008, dia mendirikan perusahan riset Analisis Kebijakan dan Analisis Industri Independent Research Advisory Indonesia di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia.

Terima Penghargaan

Berdasarkan laman wikipedia.org yang dikutip liputan6.com, Selasa (17/5/2022), Lin Che Wei menerima penghargaan Indonesian Best Analyst dari AsiaMoney Magazine dan The Most Popular Analyst Award” untuk tahun 2002 dan tahun 2004.

Dia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari Danareksa yang merupakan perusahaan investment banking terbesar milik pemerintah Indonesia dari 2005 sampai pertengahan 2007.

Keterlibatannya dalam pemerintahan bermula usai menjadi salah seorang panelis dalam debat Calon Presiden tahun 2003, yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Dia pernah menjabat sebagai staf khusus mantan Menteri BUMN Sugiharto dan Staf Khusus mantan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.

Sejak 2014, Lin Che Wei menjadi anggota Tim Asistens mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN, dan mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Di Kementrian ATR/BPN periode 2016-2019, Lin Che Wei terlibat dalam berbagai formulasi kebijakan, seperti Program Sertifikasi Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) hingga diskusi pembentukan Undang-Undang Pertanahan.

Pada Kemenko Perekenomian periode 2014-2019, dia ikut terlibat dalam banyak formulasi kebijakan. Antara lain pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit, beberapa kebijakan menyangkut sektor pangan yakni infrastruktur irigasi, beras, jagung, hingga verifikasi luas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan dan PTPN V.

Jadi Tersangka Kasus Mafia Minyak Goreng

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, atas nama Lin Che Wei (LCW).

Penyidik langsung melakukan penahanan terhadapnya di Rutan Salemba.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka LCW alias WH dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangannya, Selasa (17/5/2022).

Menurut Burhanuddin, Lin Che Wei telah secara bersama-sama dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan.

“(Ditahan) selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2022 sampai dengan 5 Juni 2022,” jelas Burhanuddin.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Tersangka Lain

Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana. Sejauh ini, Indrasari menjadi satu-satunya tersangka mafia minyak goreng dari unsur pemerintah.

“Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Ma 

Menurut Burhanuddin, ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrasari agar mengantongi izin ekspor CPO. “Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor,” jelas dia.

Keempat tersangka pun langsung dilakukan penahanan di dua tempat berbeda. Indrasari Wisnu Wardhana dan Master Parulian Tumanggor ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara Stanley Ma dan Pierre Togar Sitanggang di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Selama 20 hari ke depan terhitung hari ini,” kata Burhanuddin. (***)

Continue Reading

Trending