Connect with us

Berita

Kongres Ekonomi Umat MUI 2021, Jokowi Jawab Buya Anwar Soal Gini Ratio: ‘Saya Kepikiran!’

Published

on

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube)

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar YouTube)

Jakarta, goindonesia.co : Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih tertarik menjawab pernyataan Dr Buya Anwar Abbas daripada membaca teks pidato yang sudah disiapkan stafnya. Ini terjadi ketika Presiden didapuk memberikan sambutan pada acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021, di the Sultan Hotel and Residence, Jakarta, Jumat (10/12/2021). 

“Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya, tapi setelah saya mendengar tadi Dr Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya enggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr  Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini,” kata Presiden, yang videonya ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sekretariat Kabinet dan MUI.

Yang pertama, Presiden menyampaikan hal yang berkaitan dengan lahan/tanah, penguasaan lahan/tanah. “Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya, harus saya jawab, harus saya jawab. Dan, kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektare, dari target 12 juta yang ingin kita bagi,” ujar Presiden yang dalam kegiatan ini didampingi Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Menurut Presiden, Indonesia saat ini sudah memiliki Bank Tanah, yang dari sini dapat dilihat HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan) yang ditelantarkan semuanya. “Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai, untuk saya cabut satu-persatu yang ditelantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan, sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain,” katanya. 

Terkait masalah ini, Presiden pernah menawarkannya ke pihak-pihak tertentu saat pertemuan di Persis di Bandung. Waktu itu ada yang menanyakan juga masalah itu dan dijawab sama oleh Presiden. “Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silakan sampaikan kepada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? Sepuluh ribu hektare, bukan meter persegi, hektare. Lima puluh ribu hektare?” tantang Presiden 

“Tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang feasible, artinya ada feasibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu, lahan itu? Akan saya berikan, saya akan berusaha untuk memberikan itu, insya Allah. Karena saya juga punya bahan banyak, stok, tapi enggak saya buka ke mana-mana,” ungkap Presiden.

“Kalau Bapak-Ibu sekalian ada yang memiliki, silakan datang ke saya diantar oleh Buya Anwar Abbas. Ya, saya juga, dipikir saya enggak kepikiran? Gini ratio (tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk) waktu saya masuk 0,41 (persen) lebih. Kepikiran, Bapak-Ibu sekalian. Gap seperti itu kepikiran, jangan dipikir saya enggak kepikiran. Kepikiran. Karena saya merasakan jadi orang susah, saya merasakan betul. Dan, enak menjadi orang yang tidak susah, memang,” ujarnya.

Presiden mengatakan, “Silakan, untuk apa. Tapi jangan menunjuk, ‘Pak, saya yang di Kalimantan saja,’ jangan. Saya yang memutuskan, ‘Oh, Bapak butuh 10 ribu (hektare) ya, saya berikan ada ini di Sumatra. Oh, 50 ribu (hektare) saya ada ini di Kalimantan’, silakan. Dengan sebuah feasibility yang hitung-hitungan dan kalkulasinya jelas.”

“Jangan sampai kita berikan tahu-tahu diambil juga yang itu lagi, dibeli yang itu lagi. Untuk apa saya memberikan konsesi kalau untuk itu? Dan, itu kejadian sudah berpuluh-puluh kali seperti itu terus,” ucap Presiden pula.

Menurut Presiden, Bank Tanah Indonesia sudah ada yang mengomandani, dan nanti akan memiliki banyak sekali lahan HGU dan HGB yang dicabuti karena ditelantarkan. “Ini sudah ndak, ini ndak. Ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun, ndak. Masukkan ke sini ke Bank Tanah, baik itu HGU maupun HGB, agar semua lahan yang kita miliki itu betul-betul produktif,” ungkapnya.

Mekaar PNM

Yang kedua, Presiden Jokowi memaparkan mengenai usaha mikro, usaha ultra mikro yang terus digalakkan pemerintah namun belum banyak diketahui. Khususnya tentang keberadaan Mekkar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), sebuah program pinjaman modal usaha ultramikro yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Memang banyak yang enggak tahu, tapi nanti bulan-bulan Januari, Februari kalau boleh saya ajak nanti dari MUI dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Enggak apa-apa, entah lima orang, entah 10 orang, akan saya ajak (melihat) apa yang sudah kita bangun, yang namanya, Mekkar PNM.

Menurut Presiden, tahun 2015 Mekaar PNM hanya bisa mengumpulkan 500 ribu usaha mikro, usaha ultra mikro yang pinjamannya mulai dari Rp1 juta, Rp2 juta, Rp3 juta sampai Rp5 juta. Sekarang, nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta.

Presiden membandingkan Mekaar PNM dengan Grameen Bank India yang mengelola 6,5 juta pelaku usaha dan  mendapat penghargaan Nobel. Sementara Mekaar PNM (Indonesia) sudah memiliki nasabah hingga 9,8 juta tetapi tidak nendapat Nobel. 

“Akan saya tunjukkan bagaimana Mekaar, PNM Mekaar ini bekerja, yang kecil-kecil dikelompokkan kemudian gandeng renteng, kalau satu enggak bisa mengangsur, siapa yang membantu. Sistem ini sudah berkembang. Insya Allah nanti sampai 2024 akan mencapai target kita 20 juta. Tapi memang masih banyak, karena usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro kita ada 64 juta,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengatakan, “Topangan ekonomi informal kita ini memang sangat, sangat besar sekali. Saya juga sedih melihat porsi pinjaman bank kita juga. Usaha UMKM hanya diberi 20 persen, sisanya yang tengah, yang gede. Kita memaksa pun enggak bisa, karena ‘Pak, kami bekerja itu berdasarkan kalkulasi dan feasibility study yang semuanya terkalkulasi. Enggak bisa Bapak mendorong-dorong kami.'”

“Enggak, enggak, enggak saya kan enggak minta banyak-banyak, saya minta minimal 30 persen saja, tapi naik dari 20 (persen). Ini pun masih tarik ulur, tapi dipaksa enggak bisa, bank kita itu enggak bisa. ‘Pak, kita ini bekerja dengan kehati-hatian yang tinggi (prudent). Enggak bisa Bapak memaksa kami dengan target-target seperti itu. BRI mungkin bisa lebih dari 80 persen, kalau usaha kecil, usaha mikro, ultra mikro, tapi kami enggak bisa yang lain, karena kami memang basis kami adalah di usaha-usaha besar dan usaha-usaha menengah.’ Inilah kesulitan-kesulitan yang kita miliki,” ungkap Presiden.

Tetapi, dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), menurut Presiden, usaha dari yang kecil hingga menjadi tengah, dari yang tengah menjadi besar, ke depan nanti akan bisa dilayani BSI. Karena, BSI sekarang sudah masuk ke bank delapan besar dengan kekuatan kapital yang lebih kuat. 

Terkait industri halal, pariwisata halal, dan produk-produk halal lainnya, yang memiliki pangsa sangat besar sekali, bisa dilayani oleh sebuah bank yang besar pula. “Kalau dulu kan hanya melayani yang kecil-kecil. Ini yang kecil dilayani seberapa banyak pun, yang gede juga bisa dilayani oleh Bank Syariah Indonesia (BSI),” kata Presiden 

Presiden menjelaskan, Indonesia ingin memberikan posisi ekonomi syariah nasional yang berkembang cukup signifikan. Kalau tahun 2014 posisinya berada di ranking ke-9, tahun 2020-2021 sudah naik menjadi peringkat ke-4 dunia. Presiden memperkirakan, dalam 3-4 tahun ini akan masuk ke-2 atau ke-1 kalau growth (pertumbuhan)-nya seperti sekarang ini, maka akan cepat sekali pasarnya masuk ke semua negara. “Inilah saya kira perkembangan ekonomi syariah kita dalam 6-7 tahun ini,” ujarnya.

Presiden berharap dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sebesar 87 persen atau 207 juta jiwa, Indonesia telah berkomitmen untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024. Indonesia juga akan berusaha keras mendorong pengembangan industri halal, sektor keuangan syariah, sektor keuangan sosial syariah, dan kewirausahaan syariah mengingat statusnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 

“Ini saya ulang-ulang terus di mana-mana mengenai ini, agar negara lain tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” ujarnya.

Apalagi sejak 1 Desember 2021, Indonesia telah menjadi Presidensi G20, Keketuaan G20.  Artinya, Indonesia menjadi ketua dari negara-negara besar, negara-negara maju dengan PDB, dengan GDP (Gross Domestic Product) yang masuk dalam 20 besar. Indonesia sendiri sekarang berada di nomor 16 besar. Namun, seperti disampaikan oleh Buya Anwar Abbas, Indonesia di tahun 2040-2045 sesuai hitung-hitungan Lembaga Konsultan McKinsey Co, Bank Dunia (World Bank), dan  IMF, Indonesia benar-benar bisa masuk ke empat besar. 

Terapi, untuk menggapai itu, kata Presiden, halangannya tidak kecil, dan juga bukan tantangan yang mudah. Ada syarat-syarat bagi Indonesia yang harus dipenuhi untuk mencapai ke sana, perkiraan PDB nasional di tahun 2040-2045 dengan income per kapita, masyarakat kurang lebih 23.000-27.000 dolar AS. Menurut Jokowi, sungguh sebuah angka yang sangat besar sekali, yang membutuhkan kerja keras semua pihak untuk bisa menggapainya.   

“Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia sore hari ini saya nyatakan dibuka,” ucap Presiden Jokowi. 

Ekonomi Pancasila

Sementara itu Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangannya selepas acara, menyambut baik dan mendukung prediksi McKinsey tersebut. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama dan bersatu untuk mendukung dan mengakselerasi Indonesia Emas agar bisa tercapai lebih cepat, tidak di tahun 2040-205, tetapi di tahun 2030-2035.

“Kita harus percaya bahwa dengan sistem ekonomi Pancasila, kita akan bisa memajukan ekonomi rakyat, ekonomi bangsa, dan akan bisa membuat bangsa kita menjadi bangsa yang kompetitif dengan negara-negara lain di dunia,” tutur Anwar Abbas, seperti dilaporkan BPMI Setpres.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kontrak Layanan Haji di Saudi Mulai Ditandatangani, Target Selesai Sebelum 14 Februari

Published

on

Penandatanganan kontrak layanan akomodasi jemaah haji Indonesia di KUH Jeddah (Foto : @kemenag.go.id)

Jeddah, goindonesia.co – Proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. Kantor Urusan Haji (KUH) pada KJRI Jeddah secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi.

Pada tahap awal, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah. Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/0125).

Ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori. Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

“Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” terang Nasrullah Jasam.

Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah Jasam, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan. Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

“Kegiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah,” jelas Nasrullah yang sekaligus bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggara (KPA).

“Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” jelas Nasrullah Jasam.

Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani. Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang.

Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini. Ia minta para penyedia untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia.

“Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,” jelas Yusron. (***)

*Kementerian Agama RI. Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Gapeka 2025 Berlaku Mulai 1 Februari 2025, KAI Imbau Pelanggan Mengecek Kembali Jadwal Perjalanan

Published

on

Iliustrasi (Foto : @www.antaranews.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan resmi menetapkan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025. Grafik perjalanan ini akan mulai diberlakukan pada 1 Februari 2025, mencakup jaringan jalur kereta api nasional di Jawa dan Sumatera, dengan berbagai penyesuaian dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

“Dalam Gapeka 2025, waktu perjalanan kereta api akan semakin singkat karena peningkatan kecepatan pada 1.076 perjalanan kereta, dengan peningkatan kecepatan mencapai 5-30 km/jam. Selain itu, rute baru juga dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah melalui KAI dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih efisien dan kompetitif,” ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba. 

Anne menambahkan, salah satu perubahan signifikan adalah perluasan layanan kereta api perintis di lintas Rantauprapat Baru–Pondok S5 dan Kreunggeukeuh–Kutablang–Muara Satu. Optimalisasi layanan kereta api perkotaan, seperti KRL Jabodetabek, juga menjadi fokus utama. Selain itu, pola operasi beberapa kereta api, seperti KRL Yogyakarta, KA Bandara YIA, KA Bandara Adi Soemarmo, dan KA Bandara Kualanamu, telah disesuaikan untuk memenuhi permintaan pasar. Jadwal kereta feeder pun telah diatur ulang untuk meningkatkan integrasi dengan layanan Whoosh di Stasiun Padalarang.

“DJKA dan KAI juga telah melakukan berbagai peningkatan prasarana perkeretaapian sebagai bentuk pengembangan kualitas layanan diantaranya meliputi perubahan jalur tunggal menjadi jalur ganda pada segmen Sepanjang-Mojokerto dan Kiaracondong – Cicalengka serta pembangunan jalur baru pada lintas Kutablang-Muara Satu dan Rantauprapat Baru-Pondok S5. Selain itu, terdapat penambahan stasiun pemberhentian baru, yakni Stasiun Pondok Rajeg (Revitalisasi BPTJ), Stasiun Kedinding dan Stasiun Boharan sebagai stasiun naik turun penumpang. Optimalisasi lainnya dalam Gapeka 2025 ini dilakukan seperti penambahan intermediate Blok pada jalur KA Prabumulih – Simpang yang diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api, khususnya pada kereta api angkutan barang,” tukas Anne. 

Inovasi ini memungkinkan peningkatan kecepatan maksimum hingga 120 km/jam di beberapa segmen jalur, seperti:

• Cikarang – Cikampek

• Cikampek – Haurgeulis

• Cirebon – Cirebon Prujakan

• Cirebon Prujakan – Tegal

• Cirebon Prujakan – Prupuk

• Tegal – Comal

• Kalibodri – Semarang Poncol

• Semarang Tawang – Ngrombo

• Ngrombo – Kradenan

• Kebasen – Kutoarjo

• Banjar – Kawunganten

• Jeruklegi – Kroya

• Kutoarjo – Yogyakarta

• Lempuyangan – Solobalapan

• Solojebres – Walikukun

• Gundih – Solobalapan

• Walikukun – Mojokerto

• Kertosono – Blitar

• Cepu – Lamongan

• Mojokerto – Wonokromo

• Wonokromo – Surabaya Gubeng

• Leces – Probolinggo

• Probolinggo – Pasuruan

Perubahan ini berdampak pada waktu perjalanan yang lebih singkat. Berikut beberapa layanan kereta api dengan waktu tempuh yang dipangkas:

1. KA Majapahit, lintas pelayanan Pasarsenen – Malang dengan pemangkasan waktu tempuh 119 menit;

2. KA Pandalungan, lintas pelayanan Gambir – Jember dengan pemangkasan waktu tempuh 95 menit;

3. KA Progo, lintas pelayanan Lempuyangan – Pasarsenen dengan pemangkasan waktu tempuh 85 menit; 

4. KA Tawang Jaya, lintas pelayanan Pasarsenen – Semarang Poncol dengan pemangkasan waktu tempuh 76 menit;

5. KA Ciremai, lintas pelayanan Bandung – Semarang Tawang dengan pemangkasan waktu tempuh 74 menit;

6. Serta KA-KA lainnya. 

“Perubahan dalam Gapeka 2025 ini kami harapkan dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat secara optimal. Inovasi ini juga diharapkan dapat memperkuat peran kereta api sebagai moda transportasi yang aman, cepat, dan efisien,” tutup Anne. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Berita

100 Hari Pemerintahan, Presiden Prabowo Resmikan PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis

Published

on

PLTGU Terintegrasi Milik Pertamina & Mitra Strategis (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co  – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap atau PLTGU Jawa-1 yang terintegrasi FSRU milik Pertamina dan mitra strategis bersama puluhan proyek strategis kelistrikan lain di Jawa Barat. [20/1/2025]

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menargetkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan dan optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, PLTGU Jawa 1 yang dikelola oleh PT Jawa Satu Power perusahaan konsorsium subholding Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama Marubeni dan Sojitz merupakan wujud hilirisasi dan transformasi energi sesuai Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam program 100 hari kerja dan arahan Kementerian BUMN.

“PLTGU Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW dan terbesar di Asia Tenggara, dilengkapi teknologi canggih yang memiliki nilai tambah pada aspek operasional, finansial, dan lingkungan untuk mendukung ketahanan energi khususnya di area Jawa-Bali,” jelas Fadjar.

Fadjar memerinci, PLTGU ini dilengkapi fasilitas penyimpanan sekaligus regasifikasi LNG yang berada di atas sebuah kapal terapung atau disebut juga Floating Storage Regasification Unit (FSRU). 

PLTGU Jawa-1 juga menggunakan teknologi single-shaft combined cycle gas turbine (CCGT), generasi terbaru yang membantunya beroperasi lebih efisien dan menghemat biaya produksi listrik. 

“Teknologi yang digunakan memiliki fitur peningkatan daya yang lebih cepat, berperan penting dalam mendukung jaringan listrik yang berlokasi di Cilamaya, Karawang sebagai penstabil frekuensi yang andal, memastikan pasokan listrik yang stabil saat adanya fluktuasi daya pada jaringan.,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini juga berdampak langsung terhadap kebermanfaatan masyarakat, khususnya dalam mengurangi potensi rugi hilang listrik pada saluran transmisi dalam proses pengiriman listrik untuk wilayah industri dan masyarakat. Terlebih, pembangkit ini berlokasi strategis, yaitu di pusat beban listrik area Jawa-bali.

Selain itu, pembangkit ini juga memiliki teknologi black start capability yang memungkinkan untuk melakukan self start up, sehingga masa tunggu untuk proses sinkronisasi pada saat pemulihan apabila terjadi pemadaman listrik  akan lebih cepat. 

Sejalan dengan upaya penurunan emisi karbon dari sektor ketenagalistrikan, PLTGU Jawa-1 diproyeksikan akan menekan emisi karbon sebesar 3,3 juta ton setara CO2 per tahun. 

Beroperasinya PLTGU Jawa-1 menjadi titik pencapaian penting  sekaligus menambah portofolio pemanfaatan energi bersih dalam bisnis Pertamina. Gas alam berperan sangat strategis dalam periode transisi energi dan mendukung ketahanan energi nasional.

PLTGU Jawa-1 juga menjadi salah satu milestone penting yang tercipta atas sinergi BUMN maupun dengan mitra internasional, yang memiliki komitmen tinggi untuk bersama-sama mewujudkan transisi menuju energi bersih di Indonesia.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero) 

Continue Reading

Trending