Connect with us

Berita

Lampu Hijau dari Saudi untuk Ibadah Haji 2022

Published

on

Jemaah haji Indonesia di Masjid Nabawi, usai melaksanakan sholat subuh. Foto: Darmawan/MCH

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Arab Saudi membuka keran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Hal ini menyusul pencabutan sejumlah aturan prokes, yang di antaranya tanpa karantina dan tes PCR bagi jemaah yang tiba di Arab Saudi.

Kebijakan Saudi tersebut memberikan angin segar bagi Indonesia. Meski demikian, lampu hijau ini hendaknya harus disikapi dengan bijaksana, jangan sampai lampu tersebut kembali berubah menjadi merah.

“Ini langkah baik untuk membuka keran penyelenggara ibadah haji dan umrah. Yang selama ini dikeluhkan jemaah karena waktu lama dengan biaya yang tinggi. Maka itu harus kita persiapkan, bukan berarti harus lengah dari prokes,” kata Pengamat Haji dari UIN Syarif Hidayatullah, Ade Marfuddin kepada Liputan6.com, Rabu (8/3/2022).

Kendati demikian, dia tidak dapat memastikan kuota jemaah haji yang akan diberikan kepada Indonesia. Karena urusan jumlah jemaah haji, menjadi domain dari pemerintah Arab Saudi.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah Indonesia agar melobi Arab Saudi. Diplomasi G to G harus dilakukan agar Indonesia dapat memberangkat jemaah haji pada tahun ini.

“Melobi diplomasi G to G harus masuk ke Arab karena kewenangannya ada di sana. kedua, kita pun harus tahu diri. Jangan misalnya aturan Saudi menetapkan 50 persen, kita minta 100 persen,” ujar dia.

Dalam penyelenggaran ibadah haji, kata dia, Pemerintah Saudi tentu memiliki perhitungan yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Karena yang diutamakan aspek kesehatan dan keselamatan dalam menunaikan ibadah.

“Karena kaidah fiqihnya, tetap mengutamakan nyawa manusia dibanding ibadah wajib. Kewajiban seseorang gugur kalau kondisi tidak istita’ah. Aspek kemanusiaan tetap harus dikedepankan,” ujar dia.

Karena itu, ada tiga opsi kuota yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia. Pertama 100 persen yaitu berjumlah 221 ribu orang berangkat ke Tanah Suci. Kedua separuhnya 110 ribu, dan ketiga tidak sama sekali.

Ade Marfuddin pun menilai pemerintah Indonesia bisa saja tidak mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi jika kondisi wabah masih mengganas. Pemerintah harus mengedepankan aspek keselamatan jemaah ketimbang ibadah.

“Dasarnya kalau pandemi tidak ada perubahan signifikan, bukannya melandai tapi meninggi, saya pikir harus diambil sikap. Pemerintah harus mempertimbangkan keselamatan jemaah haji,” kata dia.

Selanjutnya, Ade Marfuddin menyoroti biaya haji yang dinilainya terlalu membebani calon jemaah haji. Dia meminta agar pemerintah memaksimalkan optimaliasi dari BPKH.

“(Pemerintah) terbuka saja, transparani harus ada. Kalau pada 2019 angka kita adalah 70 juta orang, jemaah punya beban separuhnya 35 juta. Dia bayar sisanya dari optimalisasi BPKH,” kata dia.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2022 yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 45.053.368, untuk biaya haji reguler. Biaya haji ini terus naik dari tahun ke tahun, yang mana tahun sebelumnya yaitu Rp 44,3 juta. Artinya naik hampir Rp 1 juta. 

Namun biaya haji ini naik Rp 10 juta bila dibandingkan sebelum pandemi atau 2019 yang besarannya Rp 35,23 juta per orang. Sementara pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 dan 2021.

“Maka kalau tahun sekarang berangkat dalam kondisi yang masih was was, tiba tiba angkanya naik, saya pikir pemerintah juga harus bijak. Jangan bebani psikologi jemaah haji yang dua tahun tidak berangkat dengan angka yang bertambah,” dia mengimbuhkan.

Menurut pria yang juga Ketua Rabithah Haji Indonesia ini, solusi dari itu adalah dengan memaksimalkan dua tahun anggaran jemaah yang hampir Rp 15 triliun tidak terpakai. “Saya pikir lebih bijak tidak usah naik, tapi dana itu dimaksimalkan untuk prokesnya,” kata dia.

Kemenag Konsultasi DPR

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan bahwa kebijakan pelonggaran prokes di Arab Saudi ini akan berdampak pada operasional pemberangkatan jemaah umrah dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Berkenaan dengan itu, pihaknya akan segera berkonsultasi dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Komisi VIII DPR terkait kemungkinan melakukan kaji ulang persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk berkenaan dengan usulan biaya perjalanan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Kami sudah melapor ke Menteri Agama terkait perkembangan kebijakan Saudi untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Kami juga akan berkonsultasi dengan Komisi VIII DPR untuk menyikapi perkembangan situasi, utamanya terkait adanya pelonggaran protokol kesehatan baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci,” terang Hilman di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

“Jadi Kemenag akan segera konsultasi dengan Komisi VIII DPR terkait kemungkinan mengkaji ulang usulan biaya haji 1443 H,” sambungnya yang dilansir dari Kemenag.go.id

Menurut Hilman, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada 16 Februari 2022, Menag telah mengusulkan Biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih 1443 H /2022 M senilai Rp 45.053.368,00. Usulan ini naik jika dibanding Bipih 1441 H/2020 M.

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan usulan Bipih tahun ini adalah adanya perhitungan biaya protokol kesehatan (prokes) jamaah, seperti karantina dan PCR.

Komponen biaya prokes jamaah haji itu meliputi tes Swab PCR di Asrama Haji sebanyak dua kali, saat keberangkatan ke Arab Saudi dan setibanya di Tanah Air. Tes Swab PCR juga dilakukan di Arab Saudi sebanyak tiga kali, saat tiba, karantina dan akan pulang ke Tanah Air.

Komponen lainnya adalah akomodasi dan konsumsi selama lima hari karantina di Jeddah dan akomodasi dan konsumsi di Asrama Haji setiba dari Arab Saudi. Selain itu, kenaikan Bipih juga berkaitan dengan kenaikan biaya penerbangan dan biaya operasional di Arab Saudi maupun di Tanah Air.

“Nah, Saudi dalam kebijakan terbarunya telah menghapus keharusan karantina dan PCR. Saya yakin ini akan berdampak pada Bipih tahun ini. Kami akan segera melakukan kajian, termasuk dengan Panja BPIH Komisi VIII DPR,” tandas Hilman.

Buka Pintu Haji

Pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka kembali pintu kedatangan jemaah asing dari seluruh dunia untuk ibadah Haji 2022. Penerimaan jemaah haji asing ini merupakan yang pertama setelah dua tahun pembatasan akibat pandemi COVID-19.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengungkapkan bahwa revisi kuota jemaah haji 2022 akan segera dirilis ke masing-masing negara yang selama ini mengirimkan warganya, seperti dilansir The Guardian, Senin (7/3/2022).

Pada 2020, otoritas Arab Saudi membatasi ibadah Haji hanya untuk warga dan penduduk di dalam Kerajaan saja. Keputusan itu sebagai bagian dari langkah-langkah ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang mematikan.

Pencabutan pembatasan bagi jemaah haji internasional untuk haji 2022 terjadi kurang dari 24 jam setelah Kerajaan Arab Saudi membuka pintu gerbangnya untuk penerbangan langsung dari 17 negara termasuk Nigeria.

Dengan pencabutan aturan ini, jutaan umat muslim di seluruh dunia mendapatkan jaminan untuk berpartisipasi dalam rangkaian ibadah Haji yang akan diadakan antara Juni dan Juli 2022.

Kerajaan Arab Saudi mencabut beberapa kebijakan melawan COVID-19. Pemakaian masker di luar ruangan dan jaga jarak di luar ruangan sudah tidak wajib.

Dilaporkan Arab News, Minggu (6/3/2022), aturan itu berlaku secara nasional. Meski demikian, pengunjung Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih harus pakai masker.

Pengunjung yang datang ke Arab Saudi juga tak perlu lagi melakukan karantina. Tes COVID-19 juga tak diperlukan begitu tiba.

Namun, pengunjung dibutuhkan punya asuransi untuk membiayai pengobatan COVID-19.

Masyarakat pun diminta untuk mengambil dosis vaksin booster dan tetap check-in dengan aplikasi Tawakkalna saat masuk ke sebuah fasilitas atau acara. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Sesi Pertama UCLG ASPAC dan Likupang Tourism Festival Jadi Magnet Wisatawan ke Sulut

Published

on

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam “The Weekly Brief with Sandi Uno”, Jakarta, Senin (27/5/2024). (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis pelaksanaan “The First Session of the 2024 UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia Pacific) Executive Bureau” dan Likupang Tourism Festival pada 5-7 Juni 2024 akan mampu mendatangkan banyak wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara ke Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam The Weekly Brief With Sandi Uno”, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024), Menparekraf Sandiaga meyakini banyak pengunjung dari berbagai negara yang akan ikut serta dalam event yang digelar di Paradise Fold and Resort Hotel, Likupang, Sulawesi Utara ini.

“Ini bersamaan dengan Likupang Tourism Festival 2024 yang pada tahun 2023 lalu dikunjungi lebih dari 60.000 orang. Kita harapkan tahun ini akan meningkat lebih banyak agar bisa mengoptimalkan potensi Likupang sebagai destinasi super prioritas terutama supaya lebih dikenal di kawasan Asia Pasifik,” kata Menparekraf Sandiaga.

UCLG ASPAC adalah asosiasi pemerintah lokal di tingkat global yang terhubung dengan lebih dari 7.000 pemerintah daerah di seluruh dunia.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Martini M. Paham, menambahkan event ini diyakini mampu membuktikan komitmen Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di mata dunia. Mengingat event ini mengusung tema “Enhancing Sustainable Tourism and Creative Economy through Asia-Pacific Collaboration” dan rangkaian event ini juga diisi dengan penanaman bibit bakau dan pelepasan tukik.

“Ini selaras dengan tujuan Kemenparekraf dan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), kita memang fokus dalam pengembangan sustainable tourism dan juga bagaimana ekonomi bisa menumbuhkan perekonomian nasional,” kata Diah, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengatakan kedua event ini seharusnya digelar pada 23-25 April 2024. Namun keduanya terpaksa ditunda karena terjadinya erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro.

Sehingga, kedua event ini menjadi momentum yang tepat untuk memulihkan sektor parekraf Sulawesi Utara yang sempat terdampak oleh erupsi Gunung Ruang. “Jadi pelaksanaan kegiatan ini tentu kita harapkan bisa didukung sepenuhnya oleh Kemenparekraf dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional,” kata Joune.

Kegiatan ini juga dihadiri Program officer UCLG ASPAC, Muhammad Ridwan dan Ketua Umum TEPANAS (Teman Parekraf Nasional) sekaligus Staf Khusus Bupati Minahasa Utara Bidang Promosi DPSP Likupang, Panca. R. Sarungu. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi: Kenaikan UKT Dibatalkan untuk Tahun Ini

Published

on

Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang semula direncanakan untuk tahun ini dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menyampaikan pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang semula direncanakan untuk tahun ini. Dalam keterangan pers di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024, Presiden Jokowi menyebut bahwa ia telah menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim hingga akhirnya keputusan tersebut dilakukan.

“Ya saya memberikan pertimbangan-pertimbangan tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diingatkan tapi nanti teknisnya tanyakan ke Mendikbud tapi intinya sudah dibatalkan oleh Mendikbud,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi memastikan bahwa kenaikan UKT akan dievaluasi dan dikaji terlebih dahulu dan kemungkinan baru akan berlaku pada tahun depan.

“Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya di tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima Mendikbudristek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi (27/05), untuk berdiskusi terkait isu kenaikan UKT. Mendikbudristek menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk para rektor, serta mendengarkan aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat.

“Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan keningkatan UKT dari PTN,” ujar Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Nadiem menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus selaras dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan, memastikan pendidikan tinggi tetap terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Mendikbudristek berterima kasih kepada semua unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor yang telah memberikan masukan.

“Untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan nanti dari Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu secepatnya. Sekali lagi terima kasih,” tutup Nadiem. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi Dorong GP Ansor Jaga Semangat Persatuan dan Pantang Menyerah

Published

on

Presiden Joko Widodo menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara mendorong para anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor menjaga semangat persatuan dan pantang menyerah.

“Tadi saya mendengar Mars GP Ansor betul-betul saya merinding. Ansor maju satu barisan, seribu rintangan patah semuanya. Semangat ini yang terus harus dipegang oleh GP Ansor. Semangat persatuan dan semangat pantang menyerah dalam menjaga simpul kebangsaan dan dalam menjaga hubbul wathon minal iman,” ujar Presiden disambut tepuk tangan meriah ribuan anggota GP Ansor yang hadir.

Presiden juga menyoroti berbagai tantangan global yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara di dunia, mulai dari kurs mata uang, harga minyak, hingga bunga pinjaman. Presiden pun menekankan pentingnya stabilitas politik untuk menjaga dan meningkatkan pembangunan ekonomi negara.

“Yang paling penting menurut saya, bagaimana kita bisa menjaga agar tidak terjadi turbulensi politik, kita menjaga semuanya agar ada stabilitas politik karena itu menjadi kunci pembangunan di negara manapun,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menjelaskan pencapaian Indonesia dalam mengambil alih aset-aset strategis. Salah satunya Freeport yang saat ini saham mayoritasnya sudah menjadi milik Indonesia.

“Begitu juga dengan Rokan, minggu ini akan saya cek lagi setelah kita ambil alih dari Chevron, Amerika, sudah kita ambil 100 persen, saya mau cek apakah kita kelola sendiri itu lebih baik daripada dikelola oleh asing? Karena ada dua kemungkinan, bisa lebih baik, bisa tidak lebih baik,” tutur Presiden.

“Saya harapkan nanti minggu depan saya ke Rokan moga-moga hasilnya lebih baik dari sebelumnya,” lanjutnya.

Mengakiri sambutannya, Presiden Jokowi tidak lupa memberikan dorongan dan semangat kepada seluruh anggota dan pengurus GP Ansor yang baru dilantik. Presiden berharap para anggota GP Ansor terus bekerja keras demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Saya mengucapkan selamat bertugas, selamat bekerja kepada seluruh kepengurusan GP Ansor yang baru. Saya percaya kepemimpinan baru di GP Ansor akan terus menjadi simpul perekat bangsa menuju Indonesia Emas yang kita cita-citakan,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Miftakhul Achyar, dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending