Connect with us

Berita

Lampu Hijau dari Saudi untuk Ibadah Haji 2022

Published

on

Jemaah haji Indonesia di Masjid Nabawi, usai melaksanakan sholat subuh. Foto: Darmawan/MCH

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Arab Saudi membuka keran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Hal ini menyusul pencabutan sejumlah aturan prokes, yang di antaranya tanpa karantina dan tes PCR bagi jemaah yang tiba di Arab Saudi.

Kebijakan Saudi tersebut memberikan angin segar bagi Indonesia. Meski demikian, lampu hijau ini hendaknya harus disikapi dengan bijaksana, jangan sampai lampu tersebut kembali berubah menjadi merah.

“Ini langkah baik untuk membuka keran penyelenggara ibadah haji dan umrah. Yang selama ini dikeluhkan jemaah karena waktu lama dengan biaya yang tinggi. Maka itu harus kita persiapkan, bukan berarti harus lengah dari prokes,” kata Pengamat Haji dari UIN Syarif Hidayatullah, Ade Marfuddin kepada Liputan6.com, Rabu (8/3/2022).

Kendati demikian, dia tidak dapat memastikan kuota jemaah haji yang akan diberikan kepada Indonesia. Karena urusan jumlah jemaah haji, menjadi domain dari pemerintah Arab Saudi.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah Indonesia agar melobi Arab Saudi. Diplomasi G to G harus dilakukan agar Indonesia dapat memberangkat jemaah haji pada tahun ini.

“Melobi diplomasi G to G harus masuk ke Arab karena kewenangannya ada di sana. kedua, kita pun harus tahu diri. Jangan misalnya aturan Saudi menetapkan 50 persen, kita minta 100 persen,” ujar dia.

Dalam penyelenggaran ibadah haji, kata dia, Pemerintah Saudi tentu memiliki perhitungan yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Karena yang diutamakan aspek kesehatan dan keselamatan dalam menunaikan ibadah.

“Karena kaidah fiqihnya, tetap mengutamakan nyawa manusia dibanding ibadah wajib. Kewajiban seseorang gugur kalau kondisi tidak istita’ah. Aspek kemanusiaan tetap harus dikedepankan,” ujar dia.

Karena itu, ada tiga opsi kuota yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia. Pertama 100 persen yaitu berjumlah 221 ribu orang berangkat ke Tanah Suci. Kedua separuhnya 110 ribu, dan ketiga tidak sama sekali.

Ade Marfuddin pun menilai pemerintah Indonesia bisa saja tidak mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi jika kondisi wabah masih mengganas. Pemerintah harus mengedepankan aspek keselamatan jemaah ketimbang ibadah.

“Dasarnya kalau pandemi tidak ada perubahan signifikan, bukannya melandai tapi meninggi, saya pikir harus diambil sikap. Pemerintah harus mempertimbangkan keselamatan jemaah haji,” kata dia.

Selanjutnya, Ade Marfuddin menyoroti biaya haji yang dinilainya terlalu membebani calon jemaah haji. Dia meminta agar pemerintah memaksimalkan optimaliasi dari BPKH.

“(Pemerintah) terbuka saja, transparani harus ada. Kalau pada 2019 angka kita adalah 70 juta orang, jemaah punya beban separuhnya 35 juta. Dia bayar sisanya dari optimalisasi BPKH,” kata dia.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2022 yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 45.053.368, untuk biaya haji reguler. Biaya haji ini terus naik dari tahun ke tahun, yang mana tahun sebelumnya yaitu Rp 44,3 juta. Artinya naik hampir Rp 1 juta. 

Namun biaya haji ini naik Rp 10 juta bila dibandingkan sebelum pandemi atau 2019 yang besarannya Rp 35,23 juta per orang. Sementara pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 dan 2021.

“Maka kalau tahun sekarang berangkat dalam kondisi yang masih was was, tiba tiba angkanya naik, saya pikir pemerintah juga harus bijak. Jangan bebani psikologi jemaah haji yang dua tahun tidak berangkat dengan angka yang bertambah,” dia mengimbuhkan.

Menurut pria yang juga Ketua Rabithah Haji Indonesia ini, solusi dari itu adalah dengan memaksimalkan dua tahun anggaran jemaah yang hampir Rp 15 triliun tidak terpakai. “Saya pikir lebih bijak tidak usah naik, tapi dana itu dimaksimalkan untuk prokesnya,” kata dia.

Kemenag Konsultasi DPR

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan bahwa kebijakan pelonggaran prokes di Arab Saudi ini akan berdampak pada operasional pemberangkatan jemaah umrah dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Berkenaan dengan itu, pihaknya akan segera berkonsultasi dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Komisi VIII DPR terkait kemungkinan melakukan kaji ulang persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk berkenaan dengan usulan biaya perjalanan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Kami sudah melapor ke Menteri Agama terkait perkembangan kebijakan Saudi untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Kami juga akan berkonsultasi dengan Komisi VIII DPR untuk menyikapi perkembangan situasi, utamanya terkait adanya pelonggaran protokol kesehatan baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci,” terang Hilman di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

“Jadi Kemenag akan segera konsultasi dengan Komisi VIII DPR terkait kemungkinan mengkaji ulang usulan biaya haji 1443 H,” sambungnya yang dilansir dari Kemenag.go.id

Menurut Hilman, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada 16 Februari 2022, Menag telah mengusulkan Biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih 1443 H /2022 M senilai Rp 45.053.368,00. Usulan ini naik jika dibanding Bipih 1441 H/2020 M.

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan usulan Bipih tahun ini adalah adanya perhitungan biaya protokol kesehatan (prokes) jamaah, seperti karantina dan PCR.

Komponen biaya prokes jamaah haji itu meliputi tes Swab PCR di Asrama Haji sebanyak dua kali, saat keberangkatan ke Arab Saudi dan setibanya di Tanah Air. Tes Swab PCR juga dilakukan di Arab Saudi sebanyak tiga kali, saat tiba, karantina dan akan pulang ke Tanah Air.

Komponen lainnya adalah akomodasi dan konsumsi selama lima hari karantina di Jeddah dan akomodasi dan konsumsi di Asrama Haji setiba dari Arab Saudi. Selain itu, kenaikan Bipih juga berkaitan dengan kenaikan biaya penerbangan dan biaya operasional di Arab Saudi maupun di Tanah Air.

“Nah, Saudi dalam kebijakan terbarunya telah menghapus keharusan karantina dan PCR. Saya yakin ini akan berdampak pada Bipih tahun ini. Kami akan segera melakukan kajian, termasuk dengan Panja BPIH Komisi VIII DPR,” tandas Hilman.

Buka Pintu Haji

Pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka kembali pintu kedatangan jemaah asing dari seluruh dunia untuk ibadah Haji 2022. Penerimaan jemaah haji asing ini merupakan yang pertama setelah dua tahun pembatasan akibat pandemi COVID-19.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengungkapkan bahwa revisi kuota jemaah haji 2022 akan segera dirilis ke masing-masing negara yang selama ini mengirimkan warganya, seperti dilansir The Guardian, Senin (7/3/2022).

Pada 2020, otoritas Arab Saudi membatasi ibadah Haji hanya untuk warga dan penduduk di dalam Kerajaan saja. Keputusan itu sebagai bagian dari langkah-langkah ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang mematikan.

Pencabutan pembatasan bagi jemaah haji internasional untuk haji 2022 terjadi kurang dari 24 jam setelah Kerajaan Arab Saudi membuka pintu gerbangnya untuk penerbangan langsung dari 17 negara termasuk Nigeria.

Dengan pencabutan aturan ini, jutaan umat muslim di seluruh dunia mendapatkan jaminan untuk berpartisipasi dalam rangkaian ibadah Haji yang akan diadakan antara Juni dan Juli 2022.

Kerajaan Arab Saudi mencabut beberapa kebijakan melawan COVID-19. Pemakaian masker di luar ruangan dan jaga jarak di luar ruangan sudah tidak wajib.

Dilaporkan Arab News, Minggu (6/3/2022), aturan itu berlaku secara nasional. Meski demikian, pengunjung Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih harus pakai masker.

Pengunjung yang datang ke Arab Saudi juga tak perlu lagi melakukan karantina. Tes COVID-19 juga tak diperlukan begitu tiba.

Namun, pengunjung dibutuhkan punya asuransi untuk membiayai pengobatan COVID-19.

Masyarakat pun diminta untuk mengambil dosis vaksin booster dan tetap check-in dengan aplikasi Tawakkalna saat masuk ke sebuah fasilitas atau acara. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Tanam Pohon Serentak, Presiden Jokowi Tegaskan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

Published

on

Presiden Joko Widodo melaksanakan penanaman pohon bertajuk Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota JIEP Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023. Foto: BPMI Setpres/Vico

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo melaksanakan penanaman pohon sebagai langkah bersama untuk mengatasi perubahan iklim, pemanasan global, serta polusi yang sudah dirasakan secara nyata. Kegiatan bertajuk Gerakan Tanam Pohon Bersama tersebut dilaksanakan di Hutan Kota JIEP Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023.

“Ini adalah dalam rangka antisipasi perubahan iklim, mengantisipasi pemanasan global yang sudah kita rasakan bersama-sama dan nyata, juga dalam rangka mengatasi polusi yang ada di Jabodetabek,” ucap Presiden dalam sambutannya setelah menanam pohon Pulai dalam kegiatan tersebut.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan serentak di wilayah Jabodetabek tersebut dan diikuti oleh berbagai macam pihak dimulai dari pemerintah hingga perusahaan. “Saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan pada pagi hari ini—penanaman pohon, dan saya lihat juga pohonnya besar-besar, ada pohon pulai, trembesi, sawo kecik, bungur, saya kira semua jenis tanaman ditanam bersama-sama,” tuturnya.

Dalam keterangannya di hadapan awak media usai kegiatan, Kepala Negara menyebut bahwa kegiatan penanaman pohon tersebut akan terus dilakukan secara bersama-sama di seluruh Tanah Air. Presiden menuturkan bahwa pelaksanaan kegiatan penanaman pohon serentak tersebut juga didukung oleh musim hujan yang dinilai waktu yang tepat untuk penanaman pohon.

“Gerakan ini karena memang pas mulai musim hujan, kalau kemarin enggak kita lakukan karena memang masih musim kemarau—ini musim hujan pas, Desember ke sana nanti kita akan lakukan terus menerus di seluruh provinsi tidak hanya di Jabodetabek,” imbuhnya.

“Di Jakarta ada 900 titik lebih yang kita lakukan,” sambungnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengimbau seluruh pihak dari tingkat daerah hingga pemerintah pusat agar tetap waspada untuk mengatasi potensi bencana pada musim hujan. Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta melakukan penanam pohon di lingkungan sekitarnya masing-masing.

“Selain itu sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat untuk menanam pohon apapun di lingkungan masing-masing—pohon apapun,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Songsong Indonesia Emas, Rektor IAKN Kupang Bangun Kemitraan Luar Negeri

Published

on

Penandatanganan MoU IAKN Kupang dan Seoul Jangsin University, Rabu (22/11/2023) di Korsel. (Foto : @www.kemenag.go.id)

Kupang, goindonesia.co – Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang bersiap menyongsong Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kemitraan dengan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Pesan ini disampaikan Rektor IAKN Kupang, Harun Y Natonis, usai melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan tiga perguruan tinggi di Korea Selatan. Ketiga kampus tersebut adalah Presbyterian University and Theological Seminary Korea Selatan, Hoseo University Korea Selatan, dan Seoul Jangsin University.

Penandatanganan MoU ini dilakukan saat kunjungan kerja sejumlah rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri se-Indonesia ke Korea Selatan. Hadir juga, Kasubdit Pendidikan Tinggi Direktorat Pendidikan Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Salmon Pamantung. Kunjungan kerja yang berlangsung dari 21- 25 November 2023 ini bertujuan memperluas kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian.

IAKN Kupang merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampus ini mempunyai visi “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Beradab dan Mumpuni”.

Rektor IAKN Kupang, Harun Y Natonis, mengatakan, agenda pokok kunjungan kerja ke Korsel adalah melakukan evaluasi kerjasama Memorandum of Understanding (MOU) yang telah ada antara Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang dan Methodist Theological University. Dalam proses itu, dilakukan juga evaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam kerja sama bilateral antara kedua lembaga.

“Namun saya juga menjajaki kemungkinan untuk membangun kerja sama yang lebih luas dengan perguruan tinggi lainnya, maka di samping melakukan evaluasi dengan President Methodist Theological University, Hoo Jung Lee, saya juga melakukan loby dengan President University and Theological Seminary, Unyong Kim, dengan Presiden Hoseo University, Dae Hyun Kim dan President Seoul Jangsin University, Hwang Hae Kook. Hasilnya sungguh luar biasa ketiga perguruan tinggi ini bersepakat membangun kerjasama dengan IAKN Kupang. Jadi kami langsung melakukan penandatanganan MoU,” papar Harun Y Natonis, Selasa (28/11/2023) di Kupang.

MoU ini tidak hanya menggarisbawahi kerja sama pertukaran dosen dan mahasiswa antar kedua institusi, tetapi juga melibatkan kolaborasi dalam penelitian, penyelenggaraan seminar, dan aspek lainnya yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Harun Y Natonis menjelaskan usahanya membangun kemitraan dengan perguruan tinggi global ini juga sejalan dengan harapan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang meminta PTKN untuk bersiap menyongsong Indonesia Emas 2045 yang menjadi tema Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Agenda besar Indonesia Emas 2045 juga menjadi pekerjaan rumah IAKN Kupang. Di berbagai belahan dunia, perguruan tinggi adalah tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. IAKN Kupang jelas menjadi tumpuan bukan hanya menyiapkan SDM yang profesional dan siap kerja, namun juga memiliki wawasan kebangsaaan yang moderat.

“Dalam MoU ada kerja sama timbal balik, mahasiswa dan dosen kita dapat ke Korsel dan dari Korsel datang ke IAKN Kupang. Dalam momentum ini kita wartakan tunjukkan betapa bersahajanya moderasi beragama,” ujar Rektor Harun Y Natonis. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Menpora Dito Apresiasi Diluncurkan Platform Perqara Untuk Sarana Pendampingan Hukum Generasi Muda

Published

on

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menyambut baik peluncuran Platform Konsultasi Hukum Perqara di Soehanna Hall, The Energy Building SCBD, Sudirman, Jakarta, Selasa (28/11). (Foto: egan/kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menyambut baik peluncuran Platform Konsultasi Hukum Perqara di Soehanna Hall, The Energy Building SCBD, Sudirman, Jakarta, Selasa (28/11).

Prosesi peluncuran tersebut ditandai dengan hand scanning yang dilakukan oleh Menpora Dito bersama dengan Founder Perqara Yakup Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan dan Kepala Biro Teknologi Informasi (Karotekinfo) Div TIK Polri Nugroho Slamet Wibowo.

Perqara merupakan platform online yang menjembatani praktisi hukum dengan khalayak dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan hukum. Pengguna dapat melakukan konsultasi via chat, voice call maupun video call dalam satu aplikasi.

Melalui Perqara, siapa pun dapat melakukan konsultasi hukum gratis dengan ratusan advokat yang telah terverifikasi dan tersebar pada lebih dari 100 kabupaten dan kota di Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi dan bangga kepada Mas Yakup mau mengabdi dijalur hukum dengan menyediakan platform konsultasi hukum gratis. Dengan adanya keterlibatan generasi muda, Perqara hadir untuk memperkaya pemanfaatan ruang digital  menjadi sarana pendampingan hukum yang inklusif bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” katanya.

Dikatakan Menpora Dito bahwa Platform konsultasi hukum ini harus disosialisasikan secara merata. “Ini harus disosialisasikan agar masyarakat tahu ada tempat untuk konsultasi hukum secara gratis. Karena selama ini orang masih bingung mau konsultasi kemana kalau ada masalah hukum,” ucapnya.

Menpora Dito berharap bahwa platform konsultasi hukum ini bisa semakin besar dan makin masif  digunakan masyarakat. “Saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya Perqara, semoga membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Founder Perqara Yakup Hasibuan menyampaikan bahwa konsultasi hukum gratis merupakan langkah awal dari banyaknya layanan-layanan hukum lainnya yang akan di digitalisasikan.

“Perqara tidak hanya ingin beradaptasi pada perubahan perilaku masyarakat yang secara perlahan mulai mengandalkan teknologi digital, namun juga secara aktif mendorong perubahan tersebut,” jelas Yakup.

Menurutnya, untuk mendapatkan perubahan dan transformasi yang menyeluruh, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi antara seluruh pemegang kepentingan khususnya pemerintah, dan penegak hukum lainnya.

“Tanggungjawab moral kami untuk memberikan konsultasi hukum cuma-cuma untuk pencari jeadilan. Ke depan kami berharap akan terjadi transformasi hukum secara holistik di Indonesia. Menegakkan keadilan di Indonesia,” sambungnya. (***)

*Kementerian Pemuda dan Olahraga

Continue Reading

Trending