Connect with us

Berita

Lampu Hijau dari Saudi untuk Ibadah Haji 2022

Published

on

Jemaah haji Indonesia di Masjid Nabawi, usai melaksanakan sholat subuh. Foto: Darmawan/MCH

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Arab Saudi membuka keran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Hal ini menyusul pencabutan sejumlah aturan prokes, yang di antaranya tanpa karantina dan tes PCR bagi jemaah yang tiba di Arab Saudi.

Kebijakan Saudi tersebut memberikan angin segar bagi Indonesia. Meski demikian, lampu hijau ini hendaknya harus disikapi dengan bijaksana, jangan sampai lampu tersebut kembali berubah menjadi merah.

“Ini langkah baik untuk membuka keran penyelenggara ibadah haji dan umrah. Yang selama ini dikeluhkan jemaah karena waktu lama dengan biaya yang tinggi. Maka itu harus kita persiapkan, bukan berarti harus lengah dari prokes,” kata Pengamat Haji dari UIN Syarif Hidayatullah, Ade Marfuddin kepada Liputan6.com, Rabu (8/3/2022).

Kendati demikian, dia tidak dapat memastikan kuota jemaah haji yang akan diberikan kepada Indonesia. Karena urusan jumlah jemaah haji, menjadi domain dari pemerintah Arab Saudi.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah Indonesia agar melobi Arab Saudi. Diplomasi G to G harus dilakukan agar Indonesia dapat memberangkat jemaah haji pada tahun ini.

“Melobi diplomasi G to G harus masuk ke Arab karena kewenangannya ada di sana. kedua, kita pun harus tahu diri. Jangan misalnya aturan Saudi menetapkan 50 persen, kita minta 100 persen,” ujar dia.

Dalam penyelenggaran ibadah haji, kata dia, Pemerintah Saudi tentu memiliki perhitungan yang berbeda dari kondisi sebelumnya. Karena yang diutamakan aspek kesehatan dan keselamatan dalam menunaikan ibadah.

“Karena kaidah fiqihnya, tetap mengutamakan nyawa manusia dibanding ibadah wajib. Kewajiban seseorang gugur kalau kondisi tidak istita’ah. Aspek kemanusiaan tetap harus dikedepankan,” ujar dia.

Karena itu, ada tiga opsi kuota yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia. Pertama 100 persen yaitu berjumlah 221 ribu orang berangkat ke Tanah Suci. Kedua separuhnya 110 ribu, dan ketiga tidak sama sekali.

Ade Marfuddin pun menilai pemerintah Indonesia bisa saja tidak mengirimkan jemaah haji ke Arab Saudi jika kondisi wabah masih mengganas. Pemerintah harus mengedepankan aspek keselamatan jemaah ketimbang ibadah.

“Dasarnya kalau pandemi tidak ada perubahan signifikan, bukannya melandai tapi meninggi, saya pikir harus diambil sikap. Pemerintah harus mempertimbangkan keselamatan jemaah haji,” kata dia.

Selanjutnya, Ade Marfuddin menyoroti biaya haji yang dinilainya terlalu membebani calon jemaah haji. Dia meminta agar pemerintah memaksimalkan optimaliasi dari BPKH.

“(Pemerintah) terbuka saja, transparani harus ada. Kalau pada 2019 angka kita adalah 70 juta orang, jemaah punya beban separuhnya 35 juta. Dia bayar sisanya dari optimalisasi BPKH,” kata dia.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2022 yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 45.053.368, untuk biaya haji reguler. Biaya haji ini terus naik dari tahun ke tahun, yang mana tahun sebelumnya yaitu Rp 44,3 juta. Artinya naik hampir Rp 1 juta. 

Namun biaya haji ini naik Rp 10 juta bila dibandingkan sebelum pandemi atau 2019 yang besarannya Rp 35,23 juta per orang. Sementara pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 dan 2021.

“Maka kalau tahun sekarang berangkat dalam kondisi yang masih was was, tiba tiba angkanya naik, saya pikir pemerintah juga harus bijak. Jangan bebani psikologi jemaah haji yang dua tahun tidak berangkat dengan angka yang bertambah,” dia mengimbuhkan.

Menurut pria yang juga Ketua Rabithah Haji Indonesia ini, solusi dari itu adalah dengan memaksimalkan dua tahun anggaran jemaah yang hampir Rp 15 triliun tidak terpakai. “Saya pikir lebih bijak tidak usah naik, tapi dana itu dimaksimalkan untuk prokesnya,” kata dia.

Kemenag Konsultasi DPR

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan bahwa kebijakan pelonggaran prokes di Arab Saudi ini akan berdampak pada operasional pemberangkatan jemaah umrah dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Berkenaan dengan itu, pihaknya akan segera berkonsultasi dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan Komisi VIII DPR terkait kemungkinan melakukan kaji ulang persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk berkenaan dengan usulan biaya perjalanan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Kami sudah melapor ke Menteri Agama terkait perkembangan kebijakan Saudi untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Kami juga akan berkonsultasi dengan Komisi VIII DPR untuk menyikapi perkembangan situasi, utamanya terkait adanya pelonggaran protokol kesehatan baik di Tanah Air maupun di Tanah Suci,” terang Hilman di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

“Jadi Kemenag akan segera konsultasi dengan Komisi VIII DPR terkait kemungkinan mengkaji ulang usulan biaya haji 1443 H,” sambungnya yang dilansir dari Kemenag.go.id

Menurut Hilman, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada 16 Februari 2022, Menag telah mengusulkan Biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih 1443 H /2022 M senilai Rp 45.053.368,00. Usulan ini naik jika dibanding Bipih 1441 H/2020 M.

Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan usulan Bipih tahun ini adalah adanya perhitungan biaya protokol kesehatan (prokes) jamaah, seperti karantina dan PCR.

Komponen biaya prokes jamaah haji itu meliputi tes Swab PCR di Asrama Haji sebanyak dua kali, saat keberangkatan ke Arab Saudi dan setibanya di Tanah Air. Tes Swab PCR juga dilakukan di Arab Saudi sebanyak tiga kali, saat tiba, karantina dan akan pulang ke Tanah Air.

Komponen lainnya adalah akomodasi dan konsumsi selama lima hari karantina di Jeddah dan akomodasi dan konsumsi di Asrama Haji setiba dari Arab Saudi. Selain itu, kenaikan Bipih juga berkaitan dengan kenaikan biaya penerbangan dan biaya operasional di Arab Saudi maupun di Tanah Air.

“Nah, Saudi dalam kebijakan terbarunya telah menghapus keharusan karantina dan PCR. Saya yakin ini akan berdampak pada Bipih tahun ini. Kami akan segera melakukan kajian, termasuk dengan Panja BPIH Komisi VIII DPR,” tandas Hilman.

Buka Pintu Haji

Pemerintah Arab Saudi akhirnya membuka kembali pintu kedatangan jemaah asing dari seluruh dunia untuk ibadah Haji 2022. Penerimaan jemaah haji asing ini merupakan yang pertama setelah dua tahun pembatasan akibat pandemi COVID-19.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengungkapkan bahwa revisi kuota jemaah haji 2022 akan segera dirilis ke masing-masing negara yang selama ini mengirimkan warganya, seperti dilansir The Guardian, Senin (7/3/2022).

Pada 2020, otoritas Arab Saudi membatasi ibadah Haji hanya untuk warga dan penduduk di dalam Kerajaan saja. Keputusan itu sebagai bagian dari langkah-langkah ketat untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang mematikan.

Pencabutan pembatasan bagi jemaah haji internasional untuk haji 2022 terjadi kurang dari 24 jam setelah Kerajaan Arab Saudi membuka pintu gerbangnya untuk penerbangan langsung dari 17 negara termasuk Nigeria.

Dengan pencabutan aturan ini, jutaan umat muslim di seluruh dunia mendapatkan jaminan untuk berpartisipasi dalam rangkaian ibadah Haji yang akan diadakan antara Juni dan Juli 2022.

Kerajaan Arab Saudi mencabut beberapa kebijakan melawan COVID-19. Pemakaian masker di luar ruangan dan jaga jarak di luar ruangan sudah tidak wajib.

Dilaporkan Arab News, Minggu (6/3/2022), aturan itu berlaku secara nasional. Meski demikian, pengunjung Masjidil Haram dan Masjid Nabawi masih harus pakai masker.

Pengunjung yang datang ke Arab Saudi juga tak perlu lagi melakukan karantina. Tes COVID-19 juga tak diperlukan begitu tiba.

Namun, pengunjung dibutuhkan punya asuransi untuk membiayai pengobatan COVID-19.

Masyarakat pun diminta untuk mengambil dosis vaksin booster dan tetap check-in dengan aplikasi Tawakkalna saat masuk ke sebuah fasilitas atau acara. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Pemerintah Tetapkan Ramadan Jatuh 23 Maret 2023

Published

on

Konferensi Pers Sidang Isbat Awal Ramadan 1444 H / 2023 M (Foto : @www.kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1444 H jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023. Ketetapan ini disampaikan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai hasil Sidang Isbat Awal Ramadan 1444 H. 

Sidang isbat yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, diikuti perwakilan ormas Islam, Duta Besar Negara Sahabat, dan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. 

Sebelum ditetapkan, Menag terlebih dahulu mendengar laporan dari Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib. Dilaporkan bahwa secara hisab, semua sistem sepakat bahwa ijtimak menjelang Ramadan jatuh pada Rabu, 22 Maret 2023 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1444 H sekitar pukul 00.23 WIB. 

Secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1444 H, sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). 

Pada hari ini yang bertepatan dengan 29 Syakban 1444 H, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, berkisar antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit, dengan sudut elongasi antara 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat.

Hal ini kemudian diperkuat dengan laporan rukyat. Sejumlah perukyah melaporkan telah melihat hilal. Untuk mengamati hilal awal Ramadan, Tim Kemenag melakukan rukyatul hilal pada 124 titik pada 33 provinsi di seluruh Indonesia. 

“Dari 124 titik ada 12 perukyah yang melaporkan telah melihat hilal. Dengan demikian tadi kita bersepakat secara mufakat 1 Ramadan 1444 H jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023,” tegas Menag, Rabu (22/3/2023). 

Menag berharap dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan bersama-sama. “Ini bisa menjadi simbol kebersamaan umat Islam Indonesia. Kebersamaan ini semoga juga menjadi wujud kita semua sebagai anak bangsa menatap masa depan yang lebib baik,” kata Menag.

“Kita gunakan Ramadan ini, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah,” imbuhnya. 

Adapun nama perukyah yang telah melihat hilal adalah:

1 . H Inwanuddin, Umur 55  tahun, Pekerjaan Swasta, Provinsi Jawa Timur

2 . Sholahuddin, Umur 55 tahun, Pekerjaan Swasta, Provinsi Jawa Timur

3 .Syamsul Fuad, Umur 55, Pekerjaan Swasta, Provinsi Jawa Timur menyatakan menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Dr. H. M. Arufin, S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;

4 . Shofiyul Muhibbin, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Guru, Provinsi Jawa Timur menyatakan menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Muhammad Anwar Umar Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan; 

5 . H. Suudil Azka, Umur 56  Tahun, Pekerjaan Guru Agama, Provinsi Jawa Timur;

6. M. Muzani, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Provinsi Jawa Timur;

7 . H. Banjir Sidomulyo, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Kasi Pendma, Provinsi Jawa Timur menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Muhammad Fadli, S.H, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;

8 . Mahmud, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Provinsi Jawa Timur;

9 . Ilyas, Umur 36 tahun, Pekerjaan Guru, Provinsi Jawa Timur menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Drs. Khoiruddin, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan;

10 . Taufik Abdul Aziz, Umur 51 Tahun, Pekerjaan ASN, Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Donggala;

11. Dr. Arino Bemi Sado, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Tim Hisab Rukyat Kanwil Kemenag NTB , Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Dr. Drs. H. Izzuddin, HM, SH., MH. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

12 . Syamsul Bahri, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Pegawa Negeri Sipil menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Dr. H. M. Tamrin, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Jakarta Timur. (***)

*Humas, @www.kemenag.go.id

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi Tinjau Food Estate di Keerom Papua

Published

on

Presiden Joko Widodo meninjau lumbung pangan atau food estate dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Selasa, 21 Maret 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meninjau lumbung pangan atau food estate dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Selasa, 21 Maret 2023. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar 10 ribu hektare untuk penanaman jagung di tempat tersebut.

“Kita di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, di sini akan disiapkan kurang lebih 10 ribu hektare untuk penanaman jagung. Tapi sekarang yang sudah disiapkan land clearing, kemudian pengolahan tanah baru 500 hektare, tahun depan 2.500 hektare. Tetapi yang ditanam hari ini baru 100 hektare,” ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dari hasil penanaman hari ini diharapkan pada bulan Juni sudah panen yang pertama. Presiden sendiri melihat lahan di Papua tersebut sangat layak untuk ditanami jagung antara lain karena kontur tanahnya yang rata.

“Saya lihat ini feasible karena tanahnya rata, datar, hanya memang tidak mungkin sekali tanam bisa menghasilkan kayak di Jawa 10 atau 11 ton. Mungkin pertama enggak apa-apa 4 ton atau 5 ton, saya kira baik. Nanti penanaman kedua naik lagi menjadi 6 ton, yang ketiga baru–biasanya setelah ketiga itu baru berada pada posisi yang baik,” jelasnya.

Kepala Negara kemudian berpesan kepada Menteri Pertanian dan Bupati Keerom agar menentukan secara jelas terkait pembeli atau offtaker jagung tersebut. Demikian juga dengan pengeringnya, pascapanennya, hingga penentuan harganya, agar petani tidak ada yang dirugikan setelah panen.

“Pascapanennya seperti apa harus jelas, harganya berapa harus jelas semuanya sehingga petani jangan sampai nanti dirugikan setelah panen. Harus dipastikan, sehingga kita akan coba dulu 100 (hektare), 100 (hektare) itu kalau per hektare dapat 5 ton berarti sudah 500 ton, itu gede banget kalau jagung,” imbuhnya.

Presiden sendiri menilai bahwa kebutuhan jagung untuk suplai pakan ternak di Papua sendiri masih kurang, baik untuk ayam petelur, ayam pedaging, maupun untuk babi dan sapi. Oleh karena itu, Presiden mendorong agar hasil dari penanaman jagung di food estate tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di Papua.

“Kalau dibawa ke Jawa juga ongkosnya cukup mahal sehingga memang harus dipakai untuk tanah Papua, Papua dan Papua Barat,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Plh. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, dan Bupati Keerom Piter Gusbager. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Jelang Perayaan Nyepi, PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman

Published

on

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, I Wayan Udayana mengatakan pihaknya menyiagakan 1.000 personel siaga yang tersebar di 52 posko di Bali untuk memastikan perayaan Nyepi dapat berjalan dengan lancar. (Foto : PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Denpasar, goindonesia.co – PT PLN (Persero) memprediksi penurunan beban puncak saat perayaan Nyepi di Bali. Hal ini dikarenakan penurunan penggunaan listrik oleh masyarakat.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, I Wayan Udayana mengatakan estimasi beban puncak ini didasarkan pada pemakaian listrik pada tahun 2022 dan rata-rata pemakaian selama bulan Maret 2023.

“Beban pemakaian listrik saat ini yang tertinggi telah mencapai 980 MW, namun saat Nyepi prediksi kami akan turun hingga 578 MW, hal ini karena ketika Nyepi, masyarakat mengurangi penggunaan listrik,” terangnya.

Udayana menambahkan, pihaknya juga menyiagakan 1.000 personel siaga yang tersebar di 52 posko di Bali untuk memastikan perayaan Nyepi dapat berjalan dengan lancar.

Khusus untuk wilayah Nusa Penida, PLN melakukan mitigasi sistem dengan menghentikan sementara operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan umat Hindu saat melaksanakan kegiatan Tapa Brata Penyepian.

“Di Nusa Penida saat Nyepi tanggal 22 Maret 2023 akan padam dari pukul 8 pagi dan sampai 23 Maret 2023 pukul 4 pagi sudah menyala kembali,” ucap Udayana.

Ia melanjutkan, hal ini sejalan dengan kesepakatan yang diputuskan bersama oleh aparatur desa setempat yakni Camat, Kapolsek, Danramil, Majelis Desa Adat serta diketahui oleh Bupati.

Selain itu, Udayana mengimbau masyarakat jika melihat potensi gangguan listrik dapat segera melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile, Contact Center 123 ataupun langsung ke kantor terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti sebelum kegiatan Nyepi berlangsung.

“Jika ada potensi gangguan di lingkungan sekitar masyarakat, bisa dilaporkan ke PLN, sehingga bisa ditindaklanjuti sebelum Nyepi, karena pelayanan gangguan saat Nyepi akan terhambat dan akan diselesaikan saat Nyepi berakhir,” imbuh Udayana.

Terakhir, ia menghimbau pada masyarakat, agar saat pengarakan ogoh-ogoh, mohon dapat memperhatikan kabel-kabel yang akan dilintasi, demi menghindari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat. (***)

*PT PLN (Persero), @web.pln.co.id

Continue Reading

Trending