Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si (Foto : @humas.polri.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Di tengah dinamika pasca Pemilu 2024, Muhammadiyah menjadi salah satu kunci untuk mengatasi situasi yang mulai memanas. Pasalnya, Muhammadiyah selalu mengingatkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam Silaturrahim Halal bi Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1445 Hijriah di Auditorium K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (24/04/24).

“Peran besar Muhammadiyah untuk terus menjaga satu kesatuan yang mengisi dengan berbagai macam kekuatan, kemampuan, keilmuan di Muhammadiyah selalu dibutuhkan oleh bangsa untuk menjaganya,” ujar Sigit pada sambutannya.

Perbedaan pendapat pasca pemilu menurut Sigit menjadikan suatu kecintaan bagi rakyat Indonesia dan harus sama-sama dijaga. Momentum silaturrahim yang digelar oleh PP Muhammadiyah merupakan hal yang sangat baik, karena bisa saling memaafkan, merapatkan barisan, dan menatap ke depan bersama-sama untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Kegiatan ini ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH. Zulfa Mustofa dan ramah tamah yang menghangatkan suasana halal bi halal. Turut hadir Ketum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, M.Si., Sekum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti, M.Ed., Ketua Umum PP Aisyiyah Dr. Salmah Orbaniyah., M.Kes., Wakil Ketua MPR RI Dr. Nur Hidayat Wahid., M.Si., Ahmad Syaikhu., duta besar perwakilan negara sahabat, PWM, PWA, PDA se-jabodetabek, UPP (Majelis/Lembaga/Biro), Ortom, Pimpinan Ormas Islam serta warga persyarikatan Muhammadiyah. (***)

*HUMAS POLRI

Petugas mengambil gambar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, Denpasar, Bali, Selasa (23/4/2024). Kawasan tersebut rencananya akan menjadi lokasi penyelenggaraan acara bertajuk Bali Nice berupa rangkaian ritual upacara Tumpek Uye dan Segara Kerthi yang menjadi rangkaian acara pembuka kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10 pada Sabtu (18/5) mendatang. (Foto : ANTARA FOTO/Fikri Yusuf, @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memastikan pemantauan kualitas air di Tanah Air memiliki jangkauan yang luas dengan 15.065 titik pemantauan tersebar. Sistem pemantauan menjadi salah isu pembahasan di World Water Forum ke-10 yang digelar pada 18-25 Mei 2024 di Bali.

“Jadi untuk Indeks Kualitas Air kita punya data 15.065 titik, barangkali belum ada di Indonesia yang seekstensif ini pengukuran untuk kualitas air,” kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro dalam rapat teknis Festival Pengendalian Lingkungan 2024 di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Titik pemantauan itu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan data pemantauan kualitas lingkungan yang berasal dari pemerintah daerah meningkat pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk provinsi meningkat 2,12 persen dari 2022 dan kabupaten/kota naik 5,37 persen dari periode tahun sebelumnya.

Hasil pemantauan memperlihatkan gambaran kondisi kualitas di beragam sungai di Indonesia, yang memperlihatkan kenaikan kondisi dari 53,88 poin rata-rata nasional pada 2022 menjadi 54,59 poin pada 2023.

Sigit mengatakan pada 2023, pemantauan secara konsisten di 812 titik ditambah dengan data pantauan pemerintah daerah di 5.157 titik memperlihatkan 18 persen titik mengalami perbaikan kualitas air. Sebanyak 67 persen tidak mengalami perubahan kualitas dan 15 persen mengalami penurunan.

“Kami berterima kasih kepada Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara, dan Banten yang menunjukkan peningkatan tren perbaikan kualitas sungai,” ujarnya.

Isu kunci yang diusung pada World Water Forum ke-10 di Bali termasuk Water Quality Assessment dan Ecosystem Health di mana Indonesia akan memaparkan sistem pemantauan kualitas air, salah satunya Onlimo yang digunakan untuk penghitungan Indeks Kualitas Air.



Peningkatan kualitas air juga akan menjadi salah satu topik yang dibahas untuk menjadi pembelajaran bersama negara-negara yang mengikuti World Water Forum ke-10, mengingat Indonesia sudah melakukan berbagai upaya peningkatan seperti pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal dan unit usaha kecil serta ekoriparian.


World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).



Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands, pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.



Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan World Water Forum ke-10. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II dan III Tahun 2024, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo, Jawa Timur (Foto : @kemnaker.go.id)

Sidoarjo, goindonesia.co -Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menuturkan, salah satu program terpenting dalam memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan secara keseluruhan adalah dengan melakukan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK).

Transformasi ini lanjut Menaker Ida bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi, termasuk diantaranya program pelatihan, fasilitas pelatihan, serta jalinan kemitraan dengan stakeholder ketenagakerjaan termasuk dunia usaha dan dunia industri.

“Saya mengapresiasi Balai Besar Pelatihan Vokasi Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas (BPVP) Kemnaker yang telah bekerja keras menyukseskan program transformasi BLK,” ucapnya ketika membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II dan III Tahun 2024, di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (24/4/2024). Pada PBK Tahap II ini dibuka sebanyak 5 kelas, dan untuk Tahap III dibuka 4 kelas.

Menaker Ida mengatakan, pemerintah telah menargetkan untuk segera meningkatkan kompetensi angkatan kerja khususnya generasi muda melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi, hal tersebut dimaksudkan agar negara dapat memanfaatkan potensi bonus demografi bagi kemajuan perekonomian bangsa. 

Ia juga mengajak para stakeholder ketenagakerjaan supaya berinisiatif, dan berinovasi dalam mengantisipasi tantangan-tantangan ketenagakerjaan, khususnya penyiapan tenaga kerja terampil melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berkualitas.

“Penyiapan tenaga kerja terampil sebagai jalan untuk mewujudkan SDM unggul sebagai modalitas menuju Indonesia Emas 2045,”ungkap Ida Fauziyah.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Dirjen Binalavotas yang juga Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan, pelatihan vokasi yang berkualitas adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mengutamakan link and match ketenagakerjaan.

Link and match tersebut, kata Anwar, menjadi bagian dari strategi Kemnaker dalam melakukan transformasi BLK di mana balai-balai yang ada dan dikelola Kemnaker harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri, agar terjadi kesesuaian pelatihan vokasi.

“Kita ingin mendorong urusan ketenagakerjaan adalah urusan yang jadi tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Sebagai informasi, pada kesempatan ini juga dikukuhkan keanggotaan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI), yang merupakan forum kolaborasi BPVP Sidoarjo bersama sejumlah perusahaan dan Pemerintah Daerah, serta peresmian Auditorium Kiai Haji Bisri Syansuri, Masjid Kiai Haji Hasyim Asy’ari, Gedung Terpadu, Talent Corner, Kantor, dan Gedung Delta. (***)

*Biro Humas Kemnaker