Connect with us

Berita

Masuk Sekolah Lagi, Ini Aturan PTM Berlaku Mulai Awal Tahun 2022

Published

on

ILUSTRASI. Masuk Sekolah Lagi, Ini Aturan PTM Berlaku Mulai Awal Tahun 2022

Jakarta, goindonesia.co. Libur sekolah sudah usai, hari ini kegiatan sekolah dimulai. Simak aturan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang berlaku mulai awal tahun 2022 ini.

Sesuai aturan terbaru, kegiatan belajar mengajar PTM di sekolah boleh melibatkan siswa sebanyak 100% mulai semester kedua tahun ajaran 2021/2022. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

SKB 4 menteri ini mengatur tentang PTM. Dengan SKB 4 menteri tersebut, sekolah bisa menyelenggarakan PTM kepada seluruh murid asal memenuhi aturan dan syarat tertentu.

Meski SKB 4 menteri mengizinkan PTM hingga 100%, tapi pihak orang tua tetap mendapat kelonggaran. Orang tua yang masih khawatir dengan penularan Covid-19 diperbolehkan untuk tidak mengizinkan anaknya mengikuti PTM di sekolah.

SKB 4 menteri tentang PTM ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada 21 Desember 2021.

SKB 4 menteri ini berisi penyesuaian aturan PTM Terbatas yang lebih baik dan rinci, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.

Merujuk SKB 4 menteri tentang PTM, disebutkan bahwa mulai Januari 2022 semua seluruh satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1,2 dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria. Orang tua/wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya hingga tahun ajaran 2021/2022 berakhir.

Berikut aturan SKB 4 menteri tentang PTM tahun 2022:

Aturan PTM di sekolah untuk tiap wilayah PPKM

1. Aturan PTM di sekolah untuk wilayah PPKM Level 1-2 berdasar SKB 4 menteri

  • Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: setiap hari jumlah peserta didik 100 persen lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari
  • Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 50 persen paling banyak 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 40 persen paling banyak 50 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: setiap hari secara bergantian jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari
  • Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 40 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan: setiap hari secara bergantian jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari

2. Aturan PTM di sekolah untuk wilayah PPKM Level 3 berdasar SKB 4 menteri

  • Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 10 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan: setiap hari secara bergantian jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari
  • Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 10 persen, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

3. Aturan PTM di sekolah untuk wilayah PPKM Level 4 berdasar SKB 4 menteri

Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Ekstrakulikuler dan pembukaan kantin

Dalam aturan terbaru, kantin sekolah belum diperbolehkan untuk beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas.

Syarat mengikuti PTM

Berikut syarat bagi warga satuan pendidikan yang akan melaksanakan PTM terbatas di sekolah:

  • Tidak terkonfirmasi Covid-19 maupun tidak menjadi kontak erat Covid-19.
  • Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol.
  • Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.

PTM dihentikan jika…

Penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14×24 jam apabila terjadi:

  • Klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan tersebut
  • Angka positivity rate hasil surveilans epidemioloogis sebesar 5 persen atau lebih
  • Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi
  • PeduliLindungi sebanyak 5 persen atau lebih
  • Apabila setelah dilakukan surveilans, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5 persen, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5×24 jam.

Itulah aturan PTM kegiatan berdasarkan SKB 4 menteri. Ingat, pandemi Covid-19 belum berakhir, tetap jalankan protokol kesehatan. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Gunung Marapi Erupsi, Status Level (III) Siaga

Published

on

Erupsi Gunungapi Marapi pada Kamis (30/5). (Foto : Relawan Penanggulangan Bencana, @bnpb.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Gunungapi Marapi di Sumatra Barat kembali erupsi pada Kamis (30/5) pukul 13.04 WIB. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dan durasi sementara ini sekitar 2 menit 2 detik. 

Kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Dentuman pada erupsi kali ini terdengar sampai dengan pos Pengamatan Gunungapi Marapi di Bukittinggi, Sumatra Barat. 

Saat ini status Gunungapi Marapi berada pada Status Level III (Siaga).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau warga masyarakat yang tinggal di sekitar Gunungapi Marapi untuk selalu waspada dan tidak melakukan kegiatan dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (kawah Verbeek) Gunungaapi Marapi.

Masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah aliran sungai yang berhulu ke Gunungapi Marapi dan waspada terhadap potensi risiko bahaya lahar yang dapat terjadi terutama saat terjadi hujan. Masyarakat hendaknya memakai masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari dampak jika terjadi hujan abu.

Seluruh pihak agar menjaga suasana yang kondusif di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Berita

Resmikan Green Building BSI Aceh, Wapres Sampaikan Strategi Pengembangan

Published

on

Peresmian gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin (Foto : @www.wapresri.go.id)

Banda Aceh, goindonesia.co – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meresmikan gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (30/05/2024). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan tiga arahan strategis yang diharapkan dapat memperkuat dan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Aceh.

Pertama, Wapres menegaskan pentingnya memperluas jangkauan dan memperkuat layanan perbankan syariah di Aceh.

“Dorong ekspansi dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah agar lebih kompetitif dan berdaya saing,” pintanya.

Wapres juga menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM produktif, yang pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan inklusi keuangan.

Arahan kedua yang disampaikan Wapres adalah pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah.

“Program pengembangan SDM harus menjadi prioritas mengingat tingginya kebutuhan di sektor ini,” tegasnya.

Wapres pun menekankan bahwa ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mendukung pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah. Pengembangan kompetensi juga harus mencakup penguasaan teknologi informasi di sektor ini.

Ketiga, Wapres menekankan pentingnya meningkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah.

“Tingkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak dalam peningkatan literasi masyarakat,” pesannya.

Lebih jauh, Wapres menggarisbawahi perlunya edukasi keuangan syariah yang luas, mulai dari tingkat sekolah hingga komunitas masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan syariah harus diakselerasi agar mampu menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Wapres pun berharap bahwa gedung baru BSI ini akan menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Menutup sambutannya, Wapres mengapresiasi upaya BSI dalam memperluas jaringan dan pelayanannya di Aceh serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Sejalan dengan itu, Desa Binaan BSI diharapkan membantu meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah perdesaan guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Aceh,” harap Wapres.

“Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Green Building BSI Aceh ini, saya resmikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan apresiasi atas dukungan BSI dalam pembangunan Aceh.

“Dengan dibangunnya gedung BSI Landmark Aceh, kita menyaksikan tonggak baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Aceh,” ungkap Bustami.

“Gedung BSI Landmark Aceh bukan hanya menjadi tempat untuk bertransaksi keuangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan kolaborasi yang akan memperkuat ikatan antara semua pemangku kepentingan di Aceh,” tambahnya.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan bahwa Gedung Green Building BSI Aceh, yang berlokasi di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15 Banda Aceh, dibangun dengan prinsip Environmental Social and Governance (ESG) bekerja sama dengan PT PP (Persero). Gedung ini berdiri di atas tanah seluas 4.187 m2 dengan total luas bangunan 17.322 m2, terdiri dari 8 lantai dan 2 basement, menjadikannya gedung tertinggi pertama di Aceh. Desain eksterior dan interior gedung mengadopsi kearifan lokal Aceh.

“Pembangunan dengan konsep green building dapat menghemat penggunaan energi sebesar 30% atau 560.000 Kwh per tahun, setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 386 ton CO2 per tahun,” jelas Hery.

Konsep ini, sambungnya, juga meningkatkan produktivitas karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman, serta layanan yang optimal kepada masyarakat Aceh dengan tersedianya fasilitas Digital Branch dan berbagai fasilitas lainnya.

Selain membangun Green Building, ungkap Hery, BSI juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, khususnya pada sektor UMKM. Tahun ini BSI menghadirkan dua klaster desa binaan BSI yaitu klaster perkebunan kopi di Desa Gegerung, Bener Meriah dan klaster perkebunan nilam di Desa Blang Mee, Aceh Besar.

“Melihat potensi sektor perkebunan Kopi Arabika Gayo dan Minyak Nilam yang berkualitas dan dapat dipromosikan ke pasar global,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Desa Binaan BSI merupakan program kolaborasi dengan BSI Maslahat untuk memfasilitasi pendampingan intensif, baik dalam aspek budidaya, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani, maupun pemasaran serta memfasilitasi bantuan modal usaha untuk pengembangan Kopi dan Nilam. BSI dan BSI Maslahat juga bekerjasama dengan stakeholders lainnya, baik itu pemerintah daerah, perguruan tinggi serta perusahaan lain dalam pelaksanaan program di Aceh.

Hadir dalam acara ini, Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, tokoh masyarakat/Diaspora Aceh, perwakilan Kementerian BUMN, dan Pengurus Asosiasi Bank Syariah Indonesia, serta para stakeholder BSI lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma, serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad. (***)

*BPMI – Sekretariat Wakil Presiden

Continue Reading

Berita

Tinjau Pasar Lawang Agung, Presiden Jokowi Pastikan Stabilitas Harga di Musi Rawas Utara

Published

on

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari agenda kunjungannya ke Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Kab. Musi Rawas Utara, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari agenda kunjungannya ke Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Tujuan utama peninjauan ini adalah untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok di pasar lokal.

Dalam keterangan pers usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa situasi harga di pasar tersebut stabil. “Harga-harga baik. Saya lihat kayak cabai rawit di angka Rp55 ribu, cabai hijau, cabai merah Rp50 ribu, bawang juga sama, bawang putih Rp40 ribu, bawang merahnya Rp45 ribu. Harganya baik,” ujar Presiden Jokowi.

Selain mengecek harga, kunjungan ini juga menyoroti infrastruktur lokal. Presiden menyinggung kunjungan sebelumnya ke RSUD Rupit, mengindikasikan bahwa pemeriksaan infrastruktur merupakan bagian dari agenda.

“Tadi yang rumah sakit sudah, rumah sakit. Nanti saya ke sini itu pasti ada maksudnya. Nanti akan dicek dari Kementerian PU,” tambahnya merespons pertanyaan terkait atensi pemerintah pusat terhadap kondisi pasar setempat.

Dalam peninjauan, Presiden Jokowi sempat membeli keripik ubi yang merupakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oka Evrita, penjual keripik tersebut, menyebut bahwa Presiden Jokowi mengapresiasi pengemasan produk yang dinilai sudah baik.

“Tadi beliau men-support untuk packaging-nya. Packaging-nya sudah bagus,” ujarnya.

“(Presiden) beli empat, tadi dikasih Rp500 ribu. Harganya cuma ini Rp35 (ribu), rendangnya Rp100 (ribu), kalau pedonya cuma Rp40 ribu. Terima kasih Pak Jokowi,” lanjutnya.

Peninjauan ini menegaskan komitmen Presiden untuk memantau langsung kondisi ekonomi dan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia, terutama di pasar tradisional yang menjadi barometer ekonomi kerakyatan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Pj. Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni, dan Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending