Connect with us

Berita

Melihat Kemesraan Hubungan Indonesia-PEA Lewat Jalan dan Masjid Presiden Joko Widodo

Published

on

Goindonesia.co – Dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Rabu, 3 November 2021, Presiden Joko Widodo meninjau langsung sebuah jalan yang dinamai Jalan Presiden Joko Widodo. Pemberian nama jalan tersebut merupakan sebuah pengakuan dan penghargaan tinggi kepada Indonesia.

“Kita harus bangga dan berterima kasih kepada Mohammed Bin Zayed karena itu pengakuan, penghargaan yang tinggi kepada Indonesia, sebab tidak banyak nama-nama jalan di sini nama orang asing. Seperti ada Raja Saudi, ada Prancis. Dua-tiga saja, yang lain tidak ada. Jadi kita harus bangga hal itu,” ujar Duta Besar RI untuk PEA, Husin Bagis.

Pemberian nama jalan tersebut merupakan inisiatif langsung dari Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sebelumnya, nama jalan ini adalah Al Ma’arid Street yang menghubungkan Jalan Rabdan dengan Jalan Tunb Al Kubra.

Jalan Presiden Joko Widodo telah diresmikan pada 19 Oktober 2020 oleh Chairman Abu Dhabi Executive Office, Sheikh Khalid Bin Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Jalan sepanjang lebih kurang 2,5 kilometer terletak itu di salah satu ruas jalan utama, yang membelah Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) dengan area kedutaan. Kawasan itu merupakan area strategis yang ditempati sejumlah kantor perwakilan diplomatik, seperti Kedutaan Besar Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, dan sebagainya.

Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengganti nama Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek atau Tol Jakarta-Cikampek II Elevated menjadi Jalan Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ). Penggantian nama tersebut diresmikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, pada Senin, 12 April 2021 lalu.

Saling memberi nama jalan kedua pemimpin tersebut juga merefleksikan hubungan antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab yang sangat harmonis dalam beberapa tahun terakhir. Hubungan kedua negara sendiri telah terjalin selama lebih dari 45 tahun, tepatnya sejak tahun 1976.

“Hubungan itu kalau saya pikir insyaallah dengan UAE sekarang, hubungan Jakarta itu yang paling enak, paling mesra di dunia dengan UAE,” imbuh Dubes Husin.

Tidak hanya itu, kemesraan Presiden Jokowi dan Pangeran MBZ juga ditunjukkan dengan seringnya mereka berkomunikasi melalui telepon. Keduanya juga kerap saling berbalas kunjungan. Mohammed Bin Zayed tercatat pernah datang ke Istana Bogor, Jawa Barat, pada 24 Juli 2019. Presiden Jokowi pun pernah berkunjung ke Abu Dhabi dan bertemu Mohammed Bin Zayed pada 12 Januari 2020.

“Kedekatan itu bisa ditunjukkan tidak saja dengan hasil-hasil yang ada tetapi sering telepon, sebulan-dua bulan. Apakah Pak Jokowi yang telepon atau His Highness. Sering sekali komunikasi. Bahkan nanti saya rencana kalau bisa tiap tahun Pak Jokowi datang ke mari sebab orang Arab itu kan punya kebiasaan sering dikunjungi,” jelasnya.

Tak hanya memberi nama jalan, Pangeran MBZ juga membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Presiden Joko Widodo. Letak masjid tersebut di Jalan Presiden Joko Widodo yang juga dilintasi Presiden Joko Widodo pada sore itu.

Menurut Dubes Husin, tadinya masjid tersebut merupakan sebuah masjid kecil yang kemudian dibongkar lalu dibuat bangunan Masjid Presiden Joko Widodo. Dalam rencana awalnya, masjid tersebut akan dibangun dengan kapasitas 1.000-1.200 orang jemaah.

“Tapi diubah lagi oleh Sheikh Mohammed Bin Zayed menjadi sekitar 2.500-3.000 orang. Jadi lebih besar lagi masjidnya dan mewah,” ungkap Dubes Husin.

Masjid tersebut akan berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 3.766 meter persegi dan akan dibangun dengan pendanaan dari pihak PEA. Pembangunan masjid tersebut akan dimulai November 2021 dan ditargetkan selesai pada Februari 2023.

Di Jalan Presiden Joko Widodo juga tengah dibangun gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang baru. Menurut Dubes Husin, saat ini pembangunannya sudah mencapai hampir 35 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus tahun 2022.

“Setelah selesai di proyeknya, diisi dalamnya, nanti target kita Oktober lah sudah bisa pindah ke sana,” imbuhnya.

Gedung KBRI baru tersebut nantinya akan terbagi menjadi tiga tempat, di sebelah kiri untuk pelayanan (pengurusan visa, paspor, dan sebagainya), di tengah kantor KBRI, dan di sebelah kanannya rumah Duta Besar.

Dubes Husin berharap hubungan mesra Indonesia dengan PEA yang terjalin saat ini dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha Tanah Air. Ia juga berharap kerja sama antara kedua negara tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang lain seperti pendidikan dengan pemberian beasiswa, pengiriman imam, dan sebagainya.

“Misalnya nanti kita kirim imam, kita akan kirim nanti beasiswa, tidak di bidang ekonomi saja. Nah, ini kalau bisa lebih banyak lagi, bagus,” tandasnya.

Berita

Aturan Baru, Polisi dan KPK Tak Boleh Sembarangan Panggil Prajurit TNI

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa didampingi KSAL Laksamana Yudo Margono saat kunjungan di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jaktim, Senin (22/11/21). Penegak hukum tidak boleh sembarangan memanggil prajurit TNI. FOTO/MPI/ALDI CHANDRA

Jakarta – goindonesia.co – Penegak hukum, baik itu Polri , Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), dan lainnya, tidak bisa lagi sembarangan memanggil prajurit TNI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan terhadap prajurit TNI terkait peristiwa hukum harus melalui komandan atau kepala satuan.

Hal ini tercantum dalam ST Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum.

Dikutip dari siaran resmi Pasmar 2 Marinir TNI, dasar penerbitan ST Panglima ini menyusul adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh Pihak Kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan ini untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Terdapat empat poin aturan dalam ST Panglima Nomor ST/1221/2021 tersebut. Berikut ini aturan lengkapnya:

1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.

2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.

3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.

4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum. (***)

Continue Reading

Berita

Jokowi: Infrastruktur Fondasi Membangun Peradaban Bangsa

Published

on

Presiden Jokowi. (Tangkapan layar You Tube)

Jakarta , goindonesia.co : Presiden Joko Widodo (Jokowi)  kembali menegaskan bahwa infrastruktur adalah fondasi bagi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain. Menurutnya, tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain jika indeks daya saingnya rendah.

Penegasan itu disampaiksn Presiden Jokowi dalam sambutannya ketika meresmikan Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi I Ruas Serang-Rangkasbitung di Gerbang Tol Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (16/11/2021). 

“Karena, apa pun tanpa infrastruktur, barang-barang yang ada ini akan menjadi harganya lebih tinggi. Artinya, barang-barang kita juga akan menjadi terdistribusi lebih baik dan bisa menjadi lebih murah. Artinya, infrastruktur ini akan memperbaiki jaringan logistik,” katanya dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Kepala Negara, infrastruktur juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memudahkan distribusi komoditas, dan memberikan fasilitas pada produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, dibangunnya sebuah jalan akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan akan membangun peradaban bangsa.

“Kalau negara lain punya jalan tol, kita punyanya hanya jalan kampung, artinya peradaban kita tertinggal. Kalau negara lain punya jalan tol, kita (juga) punya. Kita punya airport, negara lain juga punya. Itulah sekali lagi bahwa infrastruktur akan menjadi fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Presiden menjelaskan, adanya kemudahan konektivitas berupa jalan tol akan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Saya yakin ini akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten khususnya, terutama di sekitar jalan tol ini, yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang,” ucapnya.

Lebih jauh Presiden mengungkapkan pembangunan jalan tol tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan seksi II dan III dan tersambung hingga Panimbang. Jika jalan tol telah selesai sampai ke Panimbang, maka akan mendekatkan Jakarta dengan Serang, Pandeglang, hingga akhirnya nanti Tanjung Lesung akan hidup sebagai sebuah kawasan wisata. Diharapkan, keseluruhan jalan tol tersebut akan selesai pada akhir 2023.

“Sekarang ini kita harapkan kemacetan-kemacetan yang ada di Lebak, di Pandeglang, dan Serang bisa sedikit terurai,” ujarnya.

Kepala Negara juga meyakini bahwa ketika jalan tol tersebut telah terkoneksi sepenuhnya, maka akan muncul optimisme investasi untuk segera menyelesaikan Tanjung Lesung. Tol tersebut juga akan memangkas waktu temput antara Jakarta ke Tanjung Lesung yang tadinya empat hingga lima jam menjadi 1,5-2 jam.

“Itu nanti kalau tembus mungkin bisa satu setengah jam, maksimal dua jam. Sehingga orang akan menjadi alternatif (bagi yang ingin berwisata) tidak hanya ke Puncak, tetapi juga bisa ke Tanjung Lesung,” ungkapnya.

“Alhamdulillah pada pagi hari ini jalan tol Serang-Panimbang seksi I ruas Serang-Rangkasbitung telah selesai dibangun dan siap untuk dioperasikan. Kemudian akan dilanjutkan nanti dengan seksi II, yaitu Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24 kilometer dan juga Cileles-Panimbang sepanjang 33 kilometer yang insya Allah akan dituntaskan di akhir nanti 2023 akan selesai,” ungkap Presiden dalam sambutannya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. (***)

Continue Reading

Berita

Irjen Ferdy Sambo: Jangan Viralkan Polisi Nakal, Lapor Propam Saja

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sempat menjadi sorotan publik karena ulah oknum anggota melakukan perbuatan melawan hukum hingga viral di media sosial. Harusnya, warga tidak perlu memviralkan video oknum polisi yang menyimpang di media sosial, tapi langsung laporkan saja melalui aplikasi Propam Presisi.

“Sebenarnya tidak perlu upload di sosial media, tapi bisa laporkan langsung kepada kita melalui aplikasi Propam Presisi,” kata Kepala Divisi Propam Polri, Sebagaimana di kutip dari VIVA.co.id.

Tentunya, kata Sambo, Divisi Propam bakal memproses dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap oknum polisi yang menyimpang dengan cepat meskipun melaporkannya melalui aplikasi tersebut.

“Kami sudah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat proses laporan itu melalui aplikasi. Kita akan tindaklanjuti secara maksimal,” ujarnya.

Menurut dia, maraknya oknum polisi menyimpang menjadi tantangan dan masukan bagi institusi Polri. Propam, kata dia, akan mengimplementasikan program Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yakni transformasi menuju Polri Presisi dengan transformasi bidang pengawasan.

“Terhadap kejadian-kejadian viral atau ramai di sosmed, kami komitmen bahwa ini harus kita lakukan penegakan hukum internal. Kalau pun melakukan pidana, kita akan pidanakan sampai pemberhentian kepada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran dan mencoreng nama institusi,” tegas dia.

Propam terdepan jaga citra Polri meski tak populer

Sambo yang juga mantan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ini sudah hampir satu tahun menjabat sebagai Kepala Divisi Propam yang ditunjuk Jenderal Sigit pada November 2020. Memang, karir dia selama 26 di kepolisian itu bidang reserse.

Begitu diberi tugas memimpin divisi ini, Sambo langsung mempelajari dan melihat wewenang serta tanggungjawab Divisi Propam. Setelah dianalisa, justru Divisi Propam ini menjadi brand ambasador Polri. Karena, divisi ini motonya garda terdepan menjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan.

“Artinya, Divisi Propam ini paling depan di seluruh satuan kerja untuk menjaga citra Polri. Dan, Divisi Propam juga menjadi benteng terakhir mencari keadilan. Divisi ini sama dengan satuan kerja lain, justru harus melebihi mereka,” kata Sambo.

Maka dari itu, Sambo mengambil kebijakan di antaranya menarik orang-orang yang bertugas di Divisi Propam harus memiliki integritas, kompetensi dan komitmen serta loyalitas kepada institusi. Memang, divisi ini di luar belum populer karena menangani pelanggaran-pelanggaran internal.

“Tapi justru, divisi inilah paling terdepan untuk menjaga citra Polri dan benteng terakhir orang-orang mencari keadilan. Maka, kita mulai dari diri sendiri, ucapan, pikiran dan perbuatan harus melebihi polisi-polisi yang lain, harus bisa memberi contoh,” ucapnya.

Jadi, Sambo mengingatkan kepada seluruh jajaran Propam jangan sampai ada satu orang anggotanya yang melakukan pelanggaran sebagaimana oknum polisi yang sempat viral di media sosial. Sebab, anggota Propam harus menjadi teladan bagi personel Korps Bhayangkara lainnya.

“Bagaimana kita menindak menegakkan disiplin kedalam kalau anggota Propam ini tidak berdisiplin lebih dahulu, kita harus jadi contoh. Jadi kalau Divisi Propam ini tidak terkenal, mungkin karena kami melakukan penegakan hukum internal dan tidak terekspose,” tandasnya.

Continue Reading

Trending