Connect with us

Berita

Menkes: Perayaan Lebaran Tahun Ini Bisa Normal, Asalkan…

Published

on

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, perayaan lebaran pada tahun ini bisa dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19. (Dokumentasi) Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto

 JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, perayaan lebaran pada tahun ini bisa dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19. Perayaan lebaran bisa berjalan normal jika dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua.

“Mudah-mudahan kali ini kalau hasilnya baik, Pak Menko mengizinkan, ya lebaran kali ini kita bisa hadapi dengan berbeda dibandingkan dengan lebaran-lebaran sebelumnya, dengan kondisi bahwa harus dilakukan percepatan vaksinasi dosis kedua,” kata Menkes saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM bersama Presiden, dikutip pada Senin (28/2/2022).

Menkes menekankan pentingnya percepatan vaksinasi dosis kedua. Hingga saat ini, terdapat 344 juta dosis yang telah disuntikan. Untuk dosis pertama, lebih dari 70 persen atau 190 juta rakyat Indonesia telah disuntik.

“Diharapkan suntik keduanya juga bisa cepat ngejar 70 persen tersebut. Kalau bisa Bapak Ibu sebelum lebaran yaitu akhir April kita sudah selesaikan suntik 2 dosis 70 persen dari populasi,” tambah dia.

Pada ratas ini, presiden juga menyarankan agar Kemenkes melakukan sero survey pada Maret. Hasilnya diharapkan dapat keluar pada April dan bisa menjadi dasar dalam mengambil kebijakan terkait masa sebelum lebaran.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi baik dosis kedua maupun booster. Menkes juga mengingatkan agar masyarakat tak pilih-pilih jenis vaksin.

Sementara itu, pemerintah akan memberlakukan syarat vaksinasi dosis kedua untuk menentukan level asesmen pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) setiap daerah mulai pekan depan. Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan itu akan menyebabkan peningkatan kabupaten/kota yang masuk ke level 3 dan 4.

“Namun tren peningkatan ini kami perkirakan akan berbalik menurun mulai minggu depan,” ujarnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Banjir Rob Terjang Permukiman di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Published

on

Banjir rob menggenangi di Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas, tak jauh dari kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang, Senin (23/5/2022). (Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng)

Semarang, goindonesia.co – Banjir rob menggenangi kawasan Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang. Akibatnya, warga terjebak dan tak bisa keluar dari rumah.
“Nggak bisa keluar, di situ, terus dibantu, sudah mengirim kurang lebih 750 bungkus untuk makan,” kata Ketua RW 1 Bandarharjo, Semarang Utara, Ali Komet, saat di temui di lokasi, tepatnya di Jembatan Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas, Senin (23/5/2022).

Ali menyebut banjir terjadi karena ada tanggul yang jebol. Akibatnya air masuk ke dalam rumah hingga 50 cm dan di jalan diperkirakan sekitar 1 meter.

Pihaknya, kini tengah menyiapkan posko banjir untuk menampung warga. Bila air tak kunjung surut pada malam hari, warga akan direlokasi ke posko banjir.

“Antisipasi kita akan boyong ke rumah dinas yang ada, di sana sudah siap (posko banjir),” ujarnya.

Banjir rob menggenangi di Kelurahan Bandarharjo dan Tanjung Mas, tak jauh dari kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Utara, Kota Semarang, Senin (23/5/2022). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng

Saat ini, warga membutuhkan makanan matang dan juga perlengkapan bayi. Sebab, bayi dan lansia ikut terjebak banjir rob.

“Untuk bayi, pampers sama bedak khususnya gatal-gatal, tidak hanya bayi, orang lanjut usia pun tidak bisa keluar,” katanya.

Terpantau di lokasi, tepatnya di depan Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas, banjir juga menggenangi RW 1 Kelurahan Tanjung Mas. Selain itu, pekerja yang ada di lokasi juga terjebak dan tak bisa keluar ke jalan raya.

Pihak BPBD dan SAR Kantor Semarang juga sudah nampak di lokasi. Mereka membawa kapal-kapal untuk mengevakuasi pekerja yang terjebak.

Jalan Pantura di yang tepat berada di depan Jembatan Pos 1 Tanjung Emas juga nampak macat. Jembatan itu juga dipenuhi warga yang ingin menyaksikan proses evakuasi pekerja. (***)

Continue Reading

Berita

Aturan Baru KTP: Nama Minimal 2 Kata, Maksimal 60 Huruf, dan Tanpa Gelar

Published

on

Ilustrasi kartu tanda penduduk. (Foto: Antara)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam aturan baru KTP, pencatatan nama identitas warga baik di Kartu Keluarga (KK) hingga KTP elektronik (e-KTP) wajib ditulis minimal dua kata, tidak boleh disingkat, maksimal 60 huruf dan tanpa gelar.

Aturan baru KTP ini tertuang dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Permendagri ini telah ditetapkan pada 11 April dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Benny Riyanto.

Dokumen kependudukan yang diatur dalam Permendagri tersebut meliputi biodata penduduk, KK, kartu identitas anak, e-KTP, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut diatur kaidah pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Di antaranya, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi; dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

Sedangkan nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama.

Selain harus dua kata, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Untuk pengubahan atau perbaikan nama, Permendagri Nomor 73/2022 menetapkan harus melalui proses penetapan pengadilan negeri.

“Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” isi bunyi Pasal 4 ayat (4) Permendagri tersebut.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) point a Permendagari 73/2022, diatur mengenai tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang disingkat, kecuali tidak diartikan lain. (***)

Continue Reading

Berita

Profil Lin Che Wei, dari Relawan Jokowi hingga Revitalisasi Kota Tua di Bawah Ahok

Published

on

Penasihat Kebijakan/Analisa Independent Research & Advisory Indonesia, Lin Che Wei, jadi tersangka baru kasus mafia minyak goreng yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Jakarta, goindonesia.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Lin Che Wei selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Penelusuran rekam jejak di media, Lin Che Wei punya banyak andil dalam urusan pengambilan kebijakan negara di sejumlah kementerian, hingga meraih beragam penghargaan.

Pada 2014 lalu, Lin Che Wei pernah menggelar acara terkait dukungan warga untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla. Kegiatan itu diberi tajuk ‘Manifesto Rakyat yang Tak Berpartai’ yang dilaksanakan di daerah Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin 26 Mei 2014.

Lin Che Wei menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang baik dan peduli rakyat. Seperti dalam penanganan pedagang kaki lima misalnya, Jokowi disebutnya lebih memilih untuk menata ketimbang menertibkan, juga cenderung memimpin bukan memerintah.

Lin Che Wei juga menjadi CEO PT Pembangunan Kota Tua Jakarta yang bertugas merevitalisasi bangunan di Kota Tua, yang kala itu dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Lin Che Wei diketahui memulai karir sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing. Dalam perjalanannya, dia pernah mengadukan kasus skandal Bank Lippo ke kepolisian pada 2003, hingga akhirnya berurusan dengan pengadilan dan dituntut Rp 103 miliar oleh Lippo Group.

Polemik kasus itu pun membuat Lin Che Wei mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Tahun 2008, dia mendirikan perusahan riset Analisis Kebijakan dan Analisis Industri Independent Research Advisory Indonesia di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia.

Terima Penghargaan

Berdasarkan laman wikipedia.org yang dikutip liputan6.com, Selasa (17/5/2022), Lin Che Wei menerima penghargaan Indonesian Best Analyst dari AsiaMoney Magazine dan The Most Popular Analyst Award” untuk tahun 2002 dan tahun 2004.

Dia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari Danareksa yang merupakan perusahaan investment banking terbesar milik pemerintah Indonesia dari 2005 sampai pertengahan 2007.

Keterlibatannya dalam pemerintahan bermula usai menjadi salah seorang panelis dalam debat Calon Presiden tahun 2003, yakni pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Dia pernah menjabat sebagai staf khusus mantan Menteri BUMN Sugiharto dan Staf Khusus mantan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.

Sejak 2014, Lin Che Wei menjadi anggota Tim Asistens mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN, dan mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Di Kementrian ATR/BPN periode 2016-2019, Lin Che Wei terlibat dalam berbagai formulasi kebijakan, seperti Program Sertifikasi Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) hingga diskusi pembentukan Undang-Undang Pertanahan.

Pada Kemenko Perekenomian periode 2014-2019, dia ikut terlibat dalam banyak formulasi kebijakan. Antara lain pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit, beberapa kebijakan menyangkut sektor pangan yakni infrastruktur irigasi, beras, jagung, hingga verifikasi luas lahan kelapa sawit di Provinsi Riau bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan dan PTPN V.

Jadi Tersangka Kasus Mafia Minyak Goreng

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru kasus mafia minyak goreng, dalam hal ini perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, atas nama Lin Che Wei (LCW).

Penyidik langsung melakukan penahanan terhadapnya di Rutan Salemba.

“Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka LCW alias WH dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,” tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam keterangannya, Selasa (17/5/2022).

Menurut Burhanuddin, Lin Che Wei telah secara bersama-sama dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkondisikan pemberian izin Persetujuan Ekspor (PE) di beberapa perusahaan.

“(Ditahan) selama 20 hari terhitung sejak 17 Mei 2022 sampai dengan 5 Juni 2022,” jelas Burhanuddin.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka kasus mafia minyak goreng, yakni dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Tersangka Lain

Salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana. Sejauh ini, Indrasari menjadi satu-satunya tersangka mafia minyak goreng dari unsur pemerintah.

“Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama pejabat eselon I pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direkrut Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan,” tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Secara rinci, keempat tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia dan, Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Ma 

Menurut Burhanuddin, ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intens berusaha mendekati Indrasari agar mengantongi izin ekspor CPO. “Padahal perusahaan-perusahaan itu bukanlah perusahaan yang berhak melakukan impor,” jelas dia.

Keempat tersangka pun langsung dilakukan penahanan di dua tempat berbeda. Indrasari Wisnu Wardhana dan Master Parulian Tumanggor ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara Stanley Ma dan Pierre Togar Sitanggang di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Selama 20 hari ke depan terhitung hari ini,” kata Burhanuddin. (***)

Continue Reading

Trending