Berita

Mungkinkah Pemerintah Indonesia Berani Blokir Google Cs?

Published

2 years ago

6 July, 2022

Google Logo on a Cookie. (Unsplash/Lauren Edvalson)

Jakarta, goindonesia.co – Kemenkominfo meminta PSE lingkup privat, baik PSE domestik maupun global yang beroperasi di Indonesia untuk segera melakukan pendaftaran ulang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, baik PSE domestik maupun global yang beroperasi di Indonesia untuk segera melakukan pendaftaran ulang.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan, kealpaan dalam melakukan pendaftaran baik PSE yang lokal maupun internasional akan dilakukan pemblokiran atau peringatan keras. Menurutnya, dalam hal ini Pemerintah telah memberikan waktu yang panjang bagi PSE untuk melakukan pendaftaran ulang, yakni sejak 2020.

“Kami tidak lagi mentoleransi, kami sudah beri waktu dari tahun 2020, sekarang 2022. Pak Menteri sampaikan karena yang hadir (saat rapat) bukan langsung pimpinan dari negara asalnya, pesan yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk disampaikan langsung kepada CEO dari perusahaan masing-masing,” tegasnya melansir dari Konferensi Pers melalui Youtube beberapa waktu lalu.

Ia juga mengatakan, dengan melakukan post-audit melalui Online Single Submission (OSS), Kemenkominfo menegaskan hal itu sebagai upaya melindungi masyarakat sebagai konsumen.

“Apabila PSE tidak melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir pada tanggal 20 Juli 2022, maka PSE yang tidak terdaftar tersebut merupakan PSE ilegal di wilayah yuridiksi Indonesia. Dan apabila dikategorikan ilegal bisa dilakukan pemblokiran,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda justru mempertanyakan tindakan pemerintah serta izin operasi yang dimiliki oleh seluruh PSE yang sudah beroperasi di Indonesia sejak bertahun-tahun lalu.

“Google, Netflix, dan aplikasi yang sudah setor pajak, berarti selama ini atas dasar apa dipajakin ya? Pastinya kan sudah punya izin terlebih dahulu, baru pemerintah berani minta pajak. Kemudian selama ini izinnya sebagai apa dan kemana juga harus dipertanyakan. Kemudian saat ini diminta untuk melakukan perizinan PSE melalui OSS. Jadi kita kan pertanyakan, selama ini Google, Netflix setor pajak berdasarkan izin apa?,” katanya kepada Warta Ekonomi.

Ia juga menuturkan jika para penyelenggara PSE sudah memiliki izin operasi terkait dengan lembaga pemerintah lainnya maka tidak diperlukan lagi untuk mendaftar izin PSE melalui OSS.

“Tinggal sinkronisasi data perizinan awal mereka saja,” ujarnya.

Terkait pemblokiran, Huda juga mengatakan pemerintah sepertinya tidak akan berani melakukan pemblokiran kepada PSE besar dan sudah lama beroperasi di Indonesia.

“Saya rasa selama enggak melanggar UU sih susah blokir mereka ini. Alasannya mereka masih diminati oleh masyarakat, kedua tidak menimbulkan kerugian. Jadi kalo cuman dasar belum izin PSE ya kebangetan pemerintah ini. Wong udah bertahun-tahun beroperasi, sudah ditarik pajak, eh baru sekarang bilangin izin PSE,” jelasnya.

Hingga sampai saat ini Google sebagai salah satu penyelenggara PSE terbesar di Indonesia juga belum terdaftar sebagai PSE resmi. Saat dimintai keterangan, Google hanya mengatakan, “kami mengetahui keperluan mendaftar dari peraturan terkait, dan akan mengambil tindakan yang sesuai dalam upaya untuk mematuhi.”

Sedangkan PSE besar lainnya seperti Twitter dan Netflix hingga berita ini diterbitkan saat dihubungi Warta Ekonomi belum memberi tanggapan apa pun. (***)

Berita

Peringati HKB 2024, PMI Cilegon Siap Gelar Simulasi Bencana

Published

14 mins ago

25 April, 2024

goindonesia1

Infografis Hari Kesiapsiagaan Bencana PMI (Foto : @www.pmi.or.id)

Cilegon, goindonesia.co– Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) merupakan agenda nasional tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 26 April, untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon pada peringatan HKB 2024 ini akan menggelar simulasi evakuasi mandiri bersama masyarakat dan instansi terkait di Kota Cilegon.

Kegiatan simulasi ini akan dilaksanakan di Lingkungan Gunung Batur II, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak-Kota Cilegon, akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 26-28 April 2024, tema utama HKB 2024 “siap untuk selamat menuju Indonesia tangguh, Indonesia hebat!.” dengan sub tema pada kegiatan simulasi ini “membangun ketangguhan masyarakat di Wilayah/Kelurahan pennyangga bencana”.

“Pada peringatan hari kesiapsiagaan bencana tahun 2024, sesuai dengan arahan dari PMI Pusat, PMI Kota Cilegon bersama dengan BPBD serta instansi terkait dan juga masyarakat, akan melakukan upaya kesiapsiagaan dengan menggelar simulasi bencana dengan studi kasus gempa bumi, tsunami dan kegagalan teknologi.” terang Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Cilegon, Hedi Jamhari pada hari Kamis, (25/4/2024).

PMI mengajak kepada seluruh komponen masyarakat pada tanggal 26 April nanti pukul 10.00 waktu setempat untuk membunyikan sirene/lonceng/kentongan secara serentak siapa bentuk kesiapsiagaan.

“Ada beberapa tujuan dari kegiatan simulasi pada peringatan HKB ini, salah satunya untuk menguji pedoman/panduan/prosedur tetap/SoP tanggap darurat bencana PMI, meningkatkan komunikasi & koordinasi di internal PMI maupun dengan stakeholders kebencanaan dan juga memberikan pengetahun dan pengalaman respons tanggap darurat bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah/kelurahan penyangga bencana.” pungkas hedi.

Diketahui, pada peringatan HKB tahun 2024 Kota Cilegon ini akan menggelar beberapa kegiatan diantaranya, simulasi tanggap darurat bencana, sosialisasi satuan pendidikan aman bencana kepada guru dan siswa, penyerahan bantuan program 5M (mandiri menyemai, menaman, memelihara & memanen), praktik dapur umum dilanjut dan nonton bareng film kebencanaan PMI. jelasnya. (***)

*@www.pmi.or.id

Berita

Temui Mensesneg, Menteri PANRB Bahas Progres Skenario Perpindahan ASN ke IKN

Published

2 hours ago

25 April, 2024

goindonesia1

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (kiri) saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Foto : @www.menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membahas berbagai progres dalam penyusunan skenario perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN). Beberapa topik yang didiskusikan Bersama adalah tunjangan pionir, seleksi ASN, hingga infrastruktur di IKN.

“Hari ini kami menghadap Pak Mensesneg mendiskusikan skenario terkait ASN yang ada di IKN. Kami juga mendiskusikan bagaimana percepatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga pasar jika ASN ada di sana,” Jelas Anas usai pertemuan dengan Mensesneg di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Kamis (25/04).

Pembahasan berikutnya adalah penerapan infrastruktur berbasis teknologi di IKN. “Begitu juga kita mendiskusikan bagaimana sistem atau infrastuktur teknologi terkait dalam rangka mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ada di IKN,” imbuhnya.

Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi SPBE. IKN nantinya akan didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi yang modern serta efisiensi dengan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia.

Terkait dengan seleksi ASN, mantan Bupati Banyuwangi tersebut berharap agar kedepannya seleksi ASN, terutama formasi IKN tidak lagi formalistik. Seleksi ASN tidak hanya mengandalkan kelulusan dengan mengerjakan soal, namun harus melalui seleksi ketat untuk mendapt talenta-talenta yang terpilih.

ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah. Selain itu, ASN yang direkhrut harus memiliki kompetensi tambahan literasi digital (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Fokus fase pertama, adalah menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN.

“Nanti beberapa hal akan dibahas di rapat terbatas setelah sebagian tadi kita diskusikan dengan Pak Mensesneg,” pungkasnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Berita

Hadiri WEC Ministrial Roundtable Meeting, Menteri ESDM Beber Upaya Indonesia Kurangi Emisi

Published

3 hours ago

25 April, 2024

goindonesia1

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menghadiri Ministrial Roundtable Meeting World Energy Congress (WEC) di Rotterdam, Belanda (Foto :@www.esdm.go.id)

Rotterdam, Belanda, goindonesia.co – Dalam lawatannya ke Benua Biru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghadiri Ministrial Roundtable Meeting World Energy Congress (WEC) di Rotterdam, Belanda, Rabu (24/4). Dalam forum tersebut, Arifin menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mendukung upaya global untuk mempercepat transisi energi. Hal tersebut dibuktikan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (e-NDC) yang telah disampaikan Indonesia kepada dunia internasional di tahun 2022 lalu.

“Dalam dokumen tersebut, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 32%, dari sebelumnya 29% dengan upaya sendiri, dan 43% melalui bantuan internasional, dari yang sebelumnya 41%,” ujar Arifin.

Pemerintah Indonesia, urai Arifin, saat ini tengah menyusun target yang lebih ambisius dalam mengurangi emisi GRK, yang nantinya akan disampaikan ke dunia internasional dengan dituangkan ke dalam dokumen NDC kedua. Hal ini menjadi bagian upaya Indonesia untuk terus meningkatkan komitmennya dalam mengatasi dampak perubahan iklim global.

Untuk mencapai target tersebut, Arifin menekankan bahwa diperlukan kesiapan dan ketersediaan sumber daya mineral kritis. Ia menyebut bahwa mineral kritis sangat diperlukan karena merupakan bahan dasar untuk elemen dalam teknologi bersih, seperti untuk panel surya dan lainnya.

“Hal itu sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan sumber bahan bakar fosil dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT),” imbuhnya.

Upaya lain yang dilakukan Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi, tambah Arifin, adalah dengan mendorong pergeseran pemanfaatan mobil listrik untuk menggantikan mobil berbasis energi fossil, dengan menawarkan kemudahan kepemilikan dengan insentif yang menarik.

“Di sektor industri, inovasi untuk mengganti boiler konvensional dengan boiler listrik dan teknologi pompa panas dapat meningkatkan efisiensi energi sebesar 75%-95% dan mengurangi emisi sebesar 20%-60%. Juga mengintensifkan teknologi penangkapan dan penyimpanan CO2 dalam produksi hidrogen untuk industri baja dan petrokimia,” terangnya.

Meski demikian, Arifin menyebut bahwa semua hal tersebut harus membutuhkan kolaborasi yang sangat luas, tidak hanya dengan seluruh stakeholder di dalam negeri, namun juga membutuhkan kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

“Kolaborasi tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan dan investasi, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan antar pihak, dengan peningkatan industri lokal, konten lokal, penciptaan lapangan kerja, dan interkonektivitas regional serta pendanaan,” Pungkas Arifin.

Untuk diketahui, Pertemuan the 26th World Energy Congress diselenggarakan pada 22-25 April 2024, oleh World Energy Council bersama dengan Ministry of Economic Affairs and Climate Policy Pemerintah Belanda, dengan mengambil tema ‘Redesigning Energy for People and Planet’.

Kongres ini merupakan pertemuan energi global yang akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara C-suite dan kurang lebih 70 Menteri, serta lebih dari 7000 pemangku kepentingan di energi internasional guna memungkinkan dialog antar pemerintah tingkat tertinggi dan menyatukan dunia usaha dan komunitas untuk mewujudkan transisi energi yang lebih cepat, adil, dan terjangkau luas. (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama