Connect with us

Berita

Mungkinkah Pemerintah Indonesia Berani Blokir Google Cs?

Published

on

Google Logo on a Cookie. (Unsplash/Lauren Edvalson)

Jakarta, goindonesia.co – Kemenkominfo meminta PSE lingkup privat, baik PSE domestik maupun global yang beroperasi di Indonesia untuk segera melakukan pendaftaran ulang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat, baik PSE domestik maupun global yang beroperasi di Indonesia untuk segera melakukan pendaftaran ulang.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menegaskan, kealpaan dalam melakukan pendaftaran baik PSE yang lokal maupun internasional akan dilakukan pemblokiran atau peringatan keras. Menurutnya, dalam hal ini Pemerintah telah memberikan waktu yang panjang bagi PSE untuk melakukan pendaftaran ulang, yakni sejak 2020.

“Kami tidak lagi mentoleransi, kami sudah beri waktu dari tahun 2020, sekarang 2022. Pak Menteri sampaikan karena yang hadir (saat rapat) bukan langsung pimpinan dari negara asalnya, pesan yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk disampaikan langsung kepada CEO dari perusahaan masing-masing,” tegasnya melansir dari Konferensi Pers melalui Youtube beberapa waktu lalu.

Ia juga mengatakan, dengan melakukan post-audit melalui Online Single Submission (OSS), Kemenkominfo menegaskan hal itu sebagai upaya melindungi masyarakat sebagai konsumen. 

“Apabila PSE tidak melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir pada tanggal 20 Juli 2022, maka PSE yang tidak terdaftar tersebut merupakan PSE ilegal di wilayah yuridiksi Indonesia. Dan apabila dikategorikan ilegal bisa dilakukan pemblokiran,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda justru mempertanyakan tindakan pemerintah serta izin operasi yang dimiliki oleh seluruh PSE yang sudah beroperasi di Indonesia sejak bertahun-tahun lalu.

“Google, Netflix, dan aplikasi yang sudah setor pajak, berarti selama ini atas dasar apa dipajakin ya? Pastinya kan sudah punya izin terlebih dahulu, baru pemerintah berani minta pajak. Kemudian selama ini izinnya sebagai apa dan kemana juga harus dipertanyakan. Kemudian saat ini diminta untuk melakukan perizinan PSE melalui OSS. Jadi kita kan pertanyakan, selama ini Google, Netflix setor pajak berdasarkan izin apa?,” katanya kepada Warta Ekonomi.

Ia juga menuturkan jika para penyelenggara PSE sudah memiliki izin operasi terkait dengan lembaga pemerintah lainnya maka tidak diperlukan lagi untuk mendaftar izin PSE melalui OSS.

“Tinggal sinkronisasi data perizinan awal mereka saja,” ujarnya.

Terkait pemblokiran, Huda juga mengatakan pemerintah sepertinya tidak akan berani melakukan pemblokiran kepada PSE besar dan sudah lama beroperasi di Indonesia.

“Saya rasa selama enggak melanggar UU sih susah blokir mereka ini. Alasannya mereka masih diminati oleh masyarakat, kedua tidak menimbulkan kerugian. Jadi kalo cuman dasar belum izin PSE ya kebangetan pemerintah ini. Wong udah bertahun-tahun beroperasi, sudah ditarik pajak, eh baru sekarang bilangin izin PSE,” jelasnya.

Hingga sampai saat ini Google sebagai salah satu penyelenggara PSE terbesar di Indonesia juga belum terdaftar sebagai PSE resmi. Saat dimintai keterangan, Google hanya mengatakan, “kami mengetahui keperluan mendaftar dari peraturan terkait, dan akan mengambil tindakan yang sesuai dalam upaya untuk mematuhi.”

Sedangkan PSE besar lainnya seperti Twitter dan Netflix hingga berita ini diterbitkan saat dihubungi Warta Ekonomi belum memberi tanggapan apa pun. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Gunung Marapi Erupsi, Status Level (III) Siaga

Published

on

Erupsi Gunungapi Marapi pada Kamis (30/5). (Foto : Relawan Penanggulangan Bencana, @bnpb.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Gunungapi Marapi di Sumatra Barat kembali erupsi pada Kamis (30/5) pukul 13.04 WIB. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dan durasi sementara ini sekitar 2 menit 2 detik. 

Kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Dentuman pada erupsi kali ini terdengar sampai dengan pos Pengamatan Gunungapi Marapi di Bukittinggi, Sumatra Barat. 

Saat ini status Gunungapi Marapi berada pada Status Level III (Siaga).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau warga masyarakat yang tinggal di sekitar Gunungapi Marapi untuk selalu waspada dan tidak melakukan kegiatan dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (kawah Verbeek) Gunungaapi Marapi.

Masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah aliran sungai yang berhulu ke Gunungapi Marapi dan waspada terhadap potensi risiko bahaya lahar yang dapat terjadi terutama saat terjadi hujan. Masyarakat hendaknya memakai masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari dampak jika terjadi hujan abu.

Seluruh pihak agar menjaga suasana yang kondusif di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Berita

Resmikan Green Building BSI Aceh, Wapres Sampaikan Strategi Pengembangan

Published

on

Peresmian gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin (Foto : @www.wapresri.go.id)

Banda Aceh, goindonesia.co – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meresmikan gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (30/05/2024). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan tiga arahan strategis yang diharapkan dapat memperkuat dan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Aceh.

Pertama, Wapres menegaskan pentingnya memperluas jangkauan dan memperkuat layanan perbankan syariah di Aceh.

“Dorong ekspansi dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah agar lebih kompetitif dan berdaya saing,” pintanya.

Wapres juga menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM produktif, yang pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan inklusi keuangan.

Arahan kedua yang disampaikan Wapres adalah pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah.

“Program pengembangan SDM harus menjadi prioritas mengingat tingginya kebutuhan di sektor ini,” tegasnya.

Wapres pun menekankan bahwa ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mendukung pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah. Pengembangan kompetensi juga harus mencakup penguasaan teknologi informasi di sektor ini.

Ketiga, Wapres menekankan pentingnya meningkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah.

“Tingkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak dalam peningkatan literasi masyarakat,” pesannya.

Lebih jauh, Wapres menggarisbawahi perlunya edukasi keuangan syariah yang luas, mulai dari tingkat sekolah hingga komunitas masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan syariah harus diakselerasi agar mampu menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Wapres pun berharap bahwa gedung baru BSI ini akan menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Menutup sambutannya, Wapres mengapresiasi upaya BSI dalam memperluas jaringan dan pelayanannya di Aceh serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Sejalan dengan itu, Desa Binaan BSI diharapkan membantu meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah perdesaan guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Aceh,” harap Wapres.

“Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Green Building BSI Aceh ini, saya resmikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan apresiasi atas dukungan BSI dalam pembangunan Aceh.

“Dengan dibangunnya gedung BSI Landmark Aceh, kita menyaksikan tonggak baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Aceh,” ungkap Bustami.

“Gedung BSI Landmark Aceh bukan hanya menjadi tempat untuk bertransaksi keuangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan kolaborasi yang akan memperkuat ikatan antara semua pemangku kepentingan di Aceh,” tambahnya.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan bahwa Gedung Green Building BSI Aceh, yang berlokasi di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15 Banda Aceh, dibangun dengan prinsip Environmental Social and Governance (ESG) bekerja sama dengan PT PP (Persero). Gedung ini berdiri di atas tanah seluas 4.187 m2 dengan total luas bangunan 17.322 m2, terdiri dari 8 lantai dan 2 basement, menjadikannya gedung tertinggi pertama di Aceh. Desain eksterior dan interior gedung mengadopsi kearifan lokal Aceh.

“Pembangunan dengan konsep green building dapat menghemat penggunaan energi sebesar 30% atau 560.000 Kwh per tahun, setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 386 ton CO2 per tahun,” jelas Hery.

Konsep ini, sambungnya, juga meningkatkan produktivitas karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman, serta layanan yang optimal kepada masyarakat Aceh dengan tersedianya fasilitas Digital Branch dan berbagai fasilitas lainnya.

Selain membangun Green Building, ungkap Hery, BSI juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, khususnya pada sektor UMKM. Tahun ini BSI menghadirkan dua klaster desa binaan BSI yaitu klaster perkebunan kopi di Desa Gegerung, Bener Meriah dan klaster perkebunan nilam di Desa Blang Mee, Aceh Besar.

“Melihat potensi sektor perkebunan Kopi Arabika Gayo dan Minyak Nilam yang berkualitas dan dapat dipromosikan ke pasar global,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Desa Binaan BSI merupakan program kolaborasi dengan BSI Maslahat untuk memfasilitasi pendampingan intensif, baik dalam aspek budidaya, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani, maupun pemasaran serta memfasilitasi bantuan modal usaha untuk pengembangan Kopi dan Nilam. BSI dan BSI Maslahat juga bekerjasama dengan stakeholders lainnya, baik itu pemerintah daerah, perguruan tinggi serta perusahaan lain dalam pelaksanaan program di Aceh.

Hadir dalam acara ini, Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, tokoh masyarakat/Diaspora Aceh, perwakilan Kementerian BUMN, dan Pengurus Asosiasi Bank Syariah Indonesia, serta para stakeholder BSI lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma, serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad. (***)

*BPMI – Sekretariat Wakil Presiden

Continue Reading

Berita

Tinjau Pasar Lawang Agung, Presiden Jokowi Pastikan Stabilitas Harga di Musi Rawas Utara

Published

on

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari agenda kunjungannya ke Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Kab. Musi Rawas Utara, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari agenda kunjungannya ke Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Tujuan utama peninjauan ini adalah untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok di pasar lokal.

Dalam keterangan pers usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa situasi harga di pasar tersebut stabil. “Harga-harga baik. Saya lihat kayak cabai rawit di angka Rp55 ribu, cabai hijau, cabai merah Rp50 ribu, bawang juga sama, bawang putih Rp40 ribu, bawang merahnya Rp45 ribu. Harganya baik,” ujar Presiden Jokowi.

Selain mengecek harga, kunjungan ini juga menyoroti infrastruktur lokal. Presiden menyinggung kunjungan sebelumnya ke RSUD Rupit, mengindikasikan bahwa pemeriksaan infrastruktur merupakan bagian dari agenda.

“Tadi yang rumah sakit sudah, rumah sakit. Nanti saya ke sini itu pasti ada maksudnya. Nanti akan dicek dari Kementerian PU,” tambahnya merespons pertanyaan terkait atensi pemerintah pusat terhadap kondisi pasar setempat.

Dalam peninjauan, Presiden Jokowi sempat membeli keripik ubi yang merupakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oka Evrita, penjual keripik tersebut, menyebut bahwa Presiden Jokowi mengapresiasi pengemasan produk yang dinilai sudah baik.

“Tadi beliau men-support untuk packaging-nya. Packaging-nya sudah bagus,” ujarnya.

“(Presiden) beli empat, tadi dikasih Rp500 ribu. Harganya cuma ini Rp35 (ribu), rendangnya Rp100 (ribu), kalau pedonya cuma Rp40 ribu. Terima kasih Pak Jokowi,” lanjutnya.

Peninjauan ini menegaskan komitmen Presiden untuk memantau langsung kondisi ekonomi dan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia, terutama di pasar tradisional yang menjadi barometer ekonomi kerakyatan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Pj. Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni, dan Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending