Berita

Negara Anggota ASEAN Berkomitmen Menjaga Stabilitas Ekonomi

Published

6 months ago

1 April, 2023

Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (Dokumentasi : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keuangan dan memajukan integrasi keuangan terhadap prospek ekonomi yang tidak menentu (uncertain) yang dapat berdampak pada momentum pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

Hal itu menjadi pesan utama yang disampaikan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia pada 31 Maret 2023 di Nusa Dua, Bali.

Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari sembilan negara ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam), serta perwakilan dari enam organisasi internasional, yaitu Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), Financial Supervisory Board (FSB), Bank for International Settlement (BIS) dan World Bank.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan peran penting dan strategis ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. “Kami percaya bahwa ASEAN memiliki tujuan untuk menjadi suatu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Stabilitas pertumbuhan ekonomi ASEAN telah menjadi dan akan selalu menjadi bagian dari kisah ASEAN. Untuk memastikan bahwa keberhasilan ini akan berkelanjutan, kita harus memperkuat kapasitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan yang pernah dialami di masa lalu, termasuk yang tidak kalah penting adalah menghadapi tantangan baru yang muncul saat ini, hingga tantangan dua puluh tahun ke depan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Berbagai upaya bersama dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut telah terefleksikan dalam tema Keketuaan Indonesia, yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. Dengan tema ini, Indonesia berharap bahwa ASEAN akan tetap relevan, strategis, dan penting bagi dunia, atau dengan kata lain ASEAN Matters. “Epicentrum of Growth” mencerminkan bahwa Indonesia ingin menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dan dunia.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa, “ASEAN selalu menjadi suatu titik terang dalam perekonomian dunia, di mana kawasan ini menawarkan prospek ekonomi yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan prospek ekonomi dunia. Hal ini menjadi suatu landasan bahwa kolaborasi dan kerja sama ASEAN yang kuat perlu dilakukan agar ASEAN mampu bertahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengancam perekonomian kawasan”.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa untuk menjawab tantangan ASEAN, anggota harus bekerja sama secara kolaboratif dan kooperatif. “Sebagai Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan, kita harus memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif kita untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan ketahanan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusi.

Tindakan tersebut dapat mencakup tiga agenda berikut. Pertama, kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika stabilitas makroekonomi dan keuangan global dan regional serta mampu merumuskan bauran kebijakan yang optimal. Kedua, memanfaatkan agenda global di bidang pembayaran lintas batas. Ketiga, dengan dinamika pasar keuangan global saat ini yang sangat dipengaruhi oleh siklus kenaikan suku bunga yang cepat oleh bank sentral utama, lebih penting bagi pasar negara berkembang untuk melindungi sektor eksternal dari konsekuensi yang tidak diinginkan.”

Pada AFMGM tahun ini, para anggota menyambut tema Keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023, yaitu ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth“, dengan tiga dorongan strategis: (i) pemulihan dan pembangunan kembali, (ii) ekonomi digital, dan (iii) keberlanjutan. Sejak 28 Maret 2023, total 13 pertemuan tingkat tinggi (HLM) telah diadakan dengan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan serta Deputi.

Sejalan dengan tema, Epicentrum of Growth, ASEAN secara kolektif memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas makroekonomi. Misalnya, ekonomi ASEAN-5 tumbuh sebesar 5,3% tahun lalu, dan secara kolektif diperkirakan menjadi 4,6% tahun ini dan meningkat menjadi 5,6% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini antara lain akan terus berlanjut didukung oleh konsumsi, perdagangan, dan investasi yang kuat, serta perdagangan terbuka dan investasi ke negara lain. Meskipun demikian, ASEAN dan global masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dampak rambatan (spillover) dari perkonomian global, suku bunga tinggi, inflasi tinggi, serta ketidakpastian keuangan global.

ASEAN perlu menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat, yang tergambar dalam Prioritas Ekonomi Indonesia (Priority Economic Deliverables/PED), untuk mengatasi risiko-risiko yang mengancam ekonomi kawasan.

Beberapa agenda turunan PED yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan adalah kesiapsiagaan kesehatan (health preparedness); pendanaan infrastruktur, perpajakan internasional, kerja sama kepabeanan dan cukai, inklusi keuangan digital untuk UMKM dan keuangan berkelanjutan.

Keenam agenda ini akan menguatkan kerja sama dan integrasi kerja sama sektor keuangan di ASEAN di bawah cetak biru 2025 dan akan membantu kawasan merespon tantangan global yang sedang dihadapi bersama untuk memastikan pemulihan ekonomi ASEAN.

Untuk menghadapi berbagai tantangan di ASEAN, ada 3 prioritas terkait agenda bank sentral. Pertama, memperkuat bauran kebijakan makroekonomi untuk menghadapi limpahan global dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan keuangan serta mendukung pemulihan dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Mempertimbangkan sifat tantangan yang multidimensi dan kompleks yang saat ini dihadapi kawasan ini, pertemuan tersebut menyoroti perlunya memperkuat bauran kebijakan yang mencakup reformasi fiskal, moneter, makroprudensial, dan juga struktural.

Kedua, memperluas Regional Payment Connectivity (RPC) di antara anggota ASEAN dengan cepat. Tahun lalu, di bawah Presidensi G20 Indonesia, 5 bank sentral ASEAN (Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina) telah menandatangani MOU mengenai interkonektivitas dan interoperabilitas lintas batas, penggunaan QR, pembayaran cepat dan LCT.

Melalui RPC, anggota ASEAN berupaya menyediakan sistem pembayaran yang mulus, cepat, dan efisien untuk seluruh kawasan ASEAN.

Terakhir, pentingnya memitigasi risiko yang dapat muncul dari digitalisasi sistem pembayaran melalui penguatan regulasi, pengawasan, adopsi standar internasional, serta perlindungan konsumen.

Ketiga, memperkuat ketahanan keuangan, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN. Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral kemudian menyetujui Pernyataan Bersama (Joint Ministrial Statement/JMS) yang berisi perkembangan, pencapaian, dan kesepakatan bersama atas agenda-agenda tersebut.

Selain diskusi terkait kebijakan, pertemuan AFMGM juga merupakan suatu kesempatan untuk mempromosikan keragaman budaya Indonesia. Dengan tema hospitality “Discover Indonesia”, rangkaian pertemuan ini secara khusus menunjukkan seni dan budaya Indonesia Bagian Tengah dan Timur.

Selain itu, delegasi dapat mengunjungi pameran UMKM produk berkualitas dari Indonesia Tengah dan Timur, serta menikmati kopi khas Indonesia. Perkenalan keragaman budaya Indonesia selama pertemuan tersebut menunjukkan bagaimana solidaritas dapat dicapai di tengah perbedaan, dan bagaimana kolaborasi dalam komunitas ASEAN yang beragam dapat mendukung kemajuan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.

Hasil pertemuan AFMGM pertama akan dilaporkan ke KTT ASEAN ke-42 yang akan diselenggarakan pada Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang kemudian akan dilanjutkan dengan AFMGM kedua pada Agustus 2023 di Jakarta. Berbagai agenda diskusi di Jalur Keuangan Pilar Ekonomi diharapkan dapat menghasilkan hasil konkret yang bermanfaat signifikan dan berdampak positif bagi negara-negara di kawasan ASEAN. (***)

*Departemen Komunikasi Bank Indonesia, @www.kemenkeu.go.id

Berita

Kembali Gelar Digital Government Cooperation Forum, Indonesia-Korea Mantapkan Kerjasama SPBE

Published

2 hours ago

22 September, 2023

goindonesia1

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara DGCC Forum di Jakarta, Jumat (22/09). (Dokumentasi : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Indonesia dan Korea terus perkuat kerjasama pada bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Digital Government Cooperation Forum. Kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA) ini membahas pelaksanaan kerjasama pada tahun 2023 dan rencana proyek kerjasama pada tahun 2024.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pada tahun 2023 hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea menginjak usia ke-50 tahun. Kedua negara tersebut terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

“Eratnya hubungan dan kerja sama ini tentu didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat membuka DGCC Forum di Jakarta, Jumat (22/09).

Pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia dan Korea melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan untuk perpanjangan proyek kerjasama DGCC di tahun 2024, terdapat beberapa usulan proyek kerjasama dari Komite DGCC, termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Kota Nusantara nanti menjadi smart city pada aspek smart government.

“Usulan kerjasama tersebut meliputi penggunaan Big Data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelas Anas.

Menurutnya, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia untuk pembangunan masa depan bersama, khususnya di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekedar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan. Transformasi digital Indonesia saat ini juga sudah on the track, dimana transformasi digital merupakan akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.

“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun demikian, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korea untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.

Presiden NIA Jong Sung Hwang mengatakan kedepan pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital. Seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada tahun 1987 untuk membantu digitalisasi Pemerintah Korea Selatan. “Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” jelas Jong Sung Hwang.

Jong Sung Hwang menambahkan bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan. “Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, namun dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” tambahnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Berita

Kemitraan Pendidikan Badan Bahasa dan Al-Azhar dalam Pengembangan BIPA

Published

2 hours ago

22 September, 2023

goindonesia1

Kepala Badan Bahasa, Aminudin Aziz (Sumber Foto: dok. InfoPublik)

Jakarta, goindonesia.co — Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Mesir, melaksanakan pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) melalui evaluasi penugasan dan peningkatan kompetensi pengajar BIPA lokal, serta pengembangan kerja sama ke-BIPA-an dengan lembaga penyelenggara program BIPA di Mesir.

Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Badan Bahasa, Aminudin Aziz, menyampaikan apresiasi kepada KBRI Kairo atas upaya pengembangan Program BIPA di Mesir. “Saya harap semakin banyak diaspora Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Saat ini, sebanyak 16 orang pengajar BIPA lokal di Mesir yang merupakan diaspora Indonesia ditugasi oleh Badan Bahasa di tiga lembaga, yaitu Pusat Kebudayaan Indonesia (Puskin) KBRI Kairo, Pusat Studi Indonesia (PSI) Universitas Suez Canal, dan Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar.

Sementara itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kairo, Bambang Suryadi, juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Badan Bahasa dalam penyelenggaraan program BIPA di Mesir.

Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi penugasan dan peningkatan kompetensi pengajar BIPA lokal Mesir yang dilakukan oleh narasumber dari Badan Bahasa dan Inspektorat Jenderal Kemebdikbudristek. Selain itu, dilaksanakan pula seremoni pembukaan kelas BIPA baru di Puskin yang dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Bahasa.

Dalam upaya pengembangan kerja sama ke-BIPA-an, Kepala Badan Bahasa juga bertemu dengan Rektor Universitas Al-Azhar, Salamah Daud, pada Minggu, (17/9) di Universitas Al-Azhar. Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya-upaya pengembangan program BIPA di Fakultas Bahasa dan Terjemah, Universitas Al-Azhar pada Program Studi Islam yang telah dimulai pada 2019.

Rektor Al-Azhar menyambut baik pertemuan tersebut dan menilai pengembangan program BIPA sangat penting. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memerlukan juru dakwah yang memahami bahasa Indonesia guna memudahkan penyebaran ajaran Islam moderat. Al-Azhar juga menekankan perlunya dibuat lembaga pengujian kompetensi berbahasa Arab untuk calon mahasiswa Al-Azhar.

Sementara itu, Kepala Badan Bahasa menyampaikan apresiasi atas sambutan dan respons positif Al-Azhar terhadap pengembangan program BIPA. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendikbudristek akan mengirim pengajar bahasa Indonesia yang berasal dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Terjemah pada tahun akademik 2023/2024. Hal itu merupakan komitmen Kemendikbudristek dalam upaya menginternasionalkan bahasa Indonesia, khususnya di Al-Azhar, Mesir.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, delegasi Badan Bahasa juga disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Mesir. Selain itu, delegasi juga melaksanakan penjajakan kerja sama dengan Universitas Heliopolis dalam pengembangan program BIPA di Mesir. (***)

*Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek

Berita

KAI Group Raih 3 Penghargaan dalam Indonesia PR of The Year 2023

Published

2 hours ago

22 September, 2023

goindonesia1

EVP of Corporate Secretary KAI – Raden Agus Dwinanto Budiadji mewakili KAI menerima penghargaan pada ajang Indonesia PR of The Year 2023 dari Pemimpin Redaksi Majalah SWA – E. Gani (Dokumentasi : Public Relations KAI, @www.kai.id)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) meraih 3 penghargaan dalam ajang Indonesia PR of The Year 2023 yang digelar oleh MIX Marcomm Magazine (bagian dari SWA Media Group) di Auditorium & Performance Hall LSPR Institute of Communication & Business, Jakarta pada pertengahan September 2023 ini.

Ketiga penghargaan tersebut yaitu PR Practitioner of The Year 2023 (Journalist Choice) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) kategori Communication Team in Infrastructure, Utility, Telecommunication, & Transportation Industry dan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo kategori Spokesperson, serta PR Program of The Year 2023 (Editor Choice) untuk KAI Wisata kategori Marketing PR Program.

Piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Kemal E. Gani selaku Pemimpin Redaksi Sekaligus Pemimpin Umum Majalah SWA dan Lis Hendriani selaku Pemimpin Redaksi Mix Marcomm Magazine kepada EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dan VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Penghargaan tersebut diraih dari hasil penilaian yang telah melalui proses call for entries, riset and pooling kepada para jurnalis, serta pengecekan kinerja dengan digital listening tools and social media monitoring yang dilakukan oleh Mix marcomm Magazine. Selain itu, proses penilaian penghargaan ini juga melibatkan dewan juri yang merupakan pakar di bidang Public Relations dan Komunikasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada MIX Marcomm Magazine atas 3 penghargaan yang diberikan kepada KAI Group. Penghargaan ini akan semakin memotivasi jajaran Public Relations KAI Group untuk terus berkarya, meningkatkan kinerja, serta memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat khususnya pelanggan kereta api,” kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji.

Agus menambahkan, penghargaan ini juga merupakan pengakuan atas kinerja seluruh insan PR KAI Group yang telah gigih bersungguh-sungguh mengelola bidang kehumasan dengan baik. PR yang baik harus tanggap terhadap isu strategis yang berkembang serta mampu menyampaikan aksi dan isu korporasi aktual dengan akurat.

“Di samping itu, insan PR harus dapat membangun konsistensi yang berkelanjutan untuk terus menjaga serta meningkatkan image positif perusahaan melalui pengelolaan komunikasi dan informasi yang terukur, pemberitaan yang positif, piawai dalam mengelola aksi dan isu korporasi, serta senantiasa membangun kolaborasi pada lintas sektoral. Hal ini sudah menjadi keharusan bagi setiap insan PR untuk adaptif mengikuti perubahan di era digital,” tutup Agus. (***)

*(Public Relations KAI)