Connect with us

Berita

PBNU Dukung KPK Gandeng KSAD Buru Oknum TNI Bantu Pelarian Bupati Mamberamo Tengah

Published

on

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Jakarta, goindonesia.com – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrur Rozi menyambut positif koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman terkait kasus yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

KPK meminta bantuan KSAD untuk memburu oknum anggota TNI yang diduga ikut membantu Ricky Ham Pagawak melarikan diri. Ricky Ham sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Mamberamo Tengah.

Menurut Gus Fahrur, Jenderal Dudung bisa memeritahkan anak buahnya mencari keberadaan oknum anggota TNI tersebut sampai ketemu.

“Itu bagus. Saya kira Pak Dudung akan menfasilitasi itu karena ranahnya sebagai atasan,” ujar Gus Fahrur kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).

Gus Fahrur yakin Jenderal Dudung akan membantu KPK untuk mencari oknum anggotanya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Menurutnya, penegakan hukum tak boleh diskriminatif.

Siapapun yang membantu Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak melarikan diri harus ditindak tegas, tak terkecuali oknum aparat.

“Kita berharap itu bisa diusut, diselidiki, jangan sampai ada kesan (ditutupi). Hukum jangan sampai tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” kata Gus Fahrur.

Nantinya Jenderal Dudung bisa membawa anak buahnya langsung ke KPK untuk menjalani pemeriksaan.

“Iya bisa, harus segera diproses. Tentu kalau memang itu bisa setelah diselidiki dan terbukti harus diproses sesuai hukum. Kesetaraan orang di depan hukum penting. Hukum harus terus ditegakkan,” kata Gus Fahrur.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian semua pihak. Sebab, korupsi sangat berbahaya dan akan membuat banyak masyarakat sengsara akibat kejahatan luar biasa ini.

“Karena kasus korupsi telah menjadi suatu berbahaya. Terlalu banyak kasus korupsi di eksekutif dan legislatif. Jadi jangan main-main,” ucap Gus Fahrur.

Ketua PBNU ini berharap Jenderal Dudung terus bisa menjadi pemimpin yang baik. “Dan kita berharap beliau sebagai salah satu pendorong penegakan keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucap Gus Fahrus memungkasi.

KPK Minta Bantuan KSAD hingga Gubernur Papua

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman (ANTARA/HO-Dispenad)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memburu Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak. Ricky Ham merupakan buronan KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah.

Dalam memburu Ricky Ham Pagawak, tim penyidik meminta bantuan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Tim penyidik meminta Dudung memerintahkan anak buahnya untuk bersedia memberikan keterangan kepada tim penyidik.

“Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (1/8/2022).

Ali berharap dukungan dari Dudung dalam memburu Ricky Ham Pagawak yang diduga kabur ke Papua Nugini.

“Kami berharap dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum guna percepatan penyelesaian perkara ini sehingga kepastian hukum segera terwujud,” kata Ali.

Selain kepada Dudung, KPK juga meminta bantuan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam mencari Ricky Ham Pagawak. Menurut Ali, tim penyidik sudah berkirim surat kepada Lukas Enembe agar jajarannya terlibat dalam pencarian Ricky Ham Pagawak.

“KPK juga telah berkirim surat ke pihak Gubernur Provinsi Papua sebagai bentuk informasi dan koordinasi sehingga pihak Pemprov Papua dapat turut membantu mencari keberadaan Tersangka dimaksud,” kata Ali. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Moment 3 Kepala Staf Angkatan TNI Santap Rendang dan Sop Kikil Bersama

Published

on

3 Kepala Staf Angkatan TNI nikmati makan siang bersama Sumber : Dispenad

Jakarta, goindonesia.co – Tiga Kepala Staf Angkatan, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo terlihat duduk bersama di satu meja panjang. Para Jenderal Bintang Empat TNI dari tiga matra yaitu, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) itu terlihat sangat akrab dan penuh kebersamaan ketika menikmati santap makan siang di Rumah Dinas Jabatan Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Selasa, 16 Agustus 2022.

Dilansir awak media dari keterangan resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), pertemuan para Kepala Staf Angkatan itu terjadi pada hari Selasa siang di sela-sela jeda acara Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2022.

Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, dalam kesempatan itu, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman secara khusus mengundang Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk makan siang di rumah dinas jabatan Kasad.

3 Kepala Staf Angkatan TNI sholat Dzuhur berjamaah Sumber : Dispenad

Jenderal Dudung pun menyajikan menu makan siang sederhana berupa sop kikil dan nasi rendang yang benar-benar dinikmati oleh kedua Kepala Staf yakni Laksamana Yudo Margono dan Marsekal Fadjar Prasetyo.

Usai makan siang bersama, tiga Kepala Staf Angkatan itu kemudian melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah yang dipimpin langsung oleh Jenderal TNI Dudung.

Kadispenad menegaskan, kebersamaan ketiga pimpinan tiga matra TNI itu menunjukkan soliditas dan sinergitas para pucuk pimpinan di ketiga matra (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) untuk mengawal program pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi menuju kebangkitan Indonesia sesuai dengan tema HUT Kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.” (***)

Continue Reading

Berita

Pimpinan 3 Matra TNI Kumpul di Rumah KSAD usai Pidato Kenegaraan Presiden, Bahas Apa?

Published

on

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo berkumpul usai menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Selasa (16/8/2022). (Foto: Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Tiga pimpinan matra TNI berkumpul di kediaman Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman usai mengikuti pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (16/8/2022).

Selain KSAD ada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo dalam pertemuan itu.

Mereka diketahui mendiskusikan upaya merealisasikan harapan Presiden Jokowi yang meminta agar terciptanya stabilitas nasional.

“Beliau-beliau berdiskusi untuk bagaimana dapat merealisasikan harapan Presiden yang meminta agar terciptanya stabilitas nasional, apalagi sebentar lagi sudah memasuki tahun Pemilu,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna di Jakarta. Selasa (16/8/2022).

Dalam diskusi tersebut, kata Tatang, ketiga perwira tinggi bintang empat itu memastikan akan terus berkolaborasi dengan apik untuk memastikan terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden Jokowi juga berpesan agar jangan sampai terjadi lagi polarisasi di berbagai sektor kehidupan.

“Tiga matra TNI siap membantu untuk memperkuat konsolidasi nasional seperti yang diamanatkan Presiden. TNI akan terus berjuang demi persatuan dan kesatuan bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Tatang.

Ketiga pimpinan matra TNI, menurut dia tampak kompak pada momen Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia.

Di sela-sela kegiatan di gedung parlemen, KSAD, KSAL, dan KSAU bercengkerama menghabiskan waktu bersama di kediaman Jenderal Dudung di kompleks Pati, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menurut Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna, pertemuan ketiganya berlangsung dengan hangat. Sambil berbincang santai, mereka juga turut berdiskusi mengenai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR. (***)

Continue Reading

Berita

TNI Solid, Tak Ada Persaingan antara Jenderal Andika dan KSAD Dudung

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman berfoto usai pelantikan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021). FOTO/DOK.Setpres/Agus Suparto

Jakarta, goindonesia.co– Ketua Cendekia Muda Nusantara, Adi Baiquni meyakini tidak ada persaingan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman .

Internal di tubuh TNI solid. “Saya yakin bahwa tidak ada konflik di tubuh TNI, karena TNI tidak berpolitik,” kata Adi, Selasa (16/8/2022).

Menurut Adi, kesan persaingan antara Panglima dan KSAD yang muncul ke permukaan bisa jadi adalah settingan agar TNI mendapat perhatian publik. Sebab, Jenderal Andika selama ini digadang-gadang sebagai bakal capres.

“Kalau tentang Jenderal TNI Andika jadi capres, itu memang harapannya, siapa pun punya peluang menjadi yang terbaik untuk Bangsa Indonesia. Termasuk beliau (Jenderal TNI Andika Perkasa).

Dan di banyak survei politik memang beliau namanya muncul,” mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini. Jika nanti Jenderal Andhika menjadi Capres 2024, menurut Adi, maka seleksi calon orang nomor satu di tubuh TNI harus sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan berintegritas.

“Di banyak kesempatan saya sering utarakan bahwa, seleksi kepemimpinan di tubuh TNI merupakan bagian dari seleksi kepemimpinan nasional. Artinya jika sudah jadi pemimpin di TNI pasti jadi pemimpin atau tokoh secara nasional,” ujar Wakil Ketua Umum DPP KNPI Periode 2018-2022 ini.

Namun demikian, Adi menyampaikan bahwa yang punya kans menjadi pengganti Jenderal TNI Andika sebagai Panglima TNI adalah yang saat ini menjabat KSAL atau KSAD.

“Namun keputusannya tetap kembali kepada Presiden sebagai penentu karena hak prerogatif beliau,” kata Adi.

Sementara itu, inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Andrianto SIP menilai sulit untuk membuktikan apakah seseorang didukung oleh Amerika Serikat untuk menjadi presiden di negara tertentu. Seperti apa bentuk dukungannya?

“Kalau dukungan secara sembunyi atau terbuka dari sebuah negara bisa saja, tapi untuk membuktikan kita sulit, dalam bentuk apa dukungannya. Dan tidak ada jaminan seorang mantan panglima mendapatkan dukungan luas. Dulu juga Pak Wiranto mantan Panglima nyapres gagal, SBY yang tidak pernah jadi Panglima malah berhasil,” katanya.

Andrianto menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan kebijakan luar negeri Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun.

“Tidak perlu ada pangkalan-pangkalan militer dari negara manapun di Indonesia supaya netralitas kita terjaga. Kebijakan Indonesia bebas aktif, tidak ke Barat dan tidak ke Timur, tidak ke Amerika dan tidak ke China,” kata Andrianto.

Terkait siapa sosok calon Panglima TNI sebagai pengganti Andika Perkasa, Andrianto mengingatkan untuk kembali pada urutan 3 matra di TNI.

Hal ini merespons seringnya KSAL Laksamana Yudo Margono mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Seperti dalam acara penamaan Kapal Selam dan diskusi tentang Ratu Kalinyamat.

“Kalau dalam UU TNI Ttahun 2002 itu jelas, di antara tiga matra, harusnya kalau sekarang dari Angkatan Darat, ya harus dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara. Jadi semangat UU TNI bisa jalan,” katanya.

Namun ia mengingatkan bahwa pemilihan Panglima TNI merupakan Hak preogratif Presiden. Presiden dianggap telah memiliki berbagai pertimbangan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi Pilpres 2024.

Dengan begitu, Presiden akan mencari sosok yang sangat kompeten dan memiliki kemampuan dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024. (***)

Continue Reading

Trending