Infografis Hari Kesiapsiagaan Bencana PMI (Foto : @www.pmi.or.id)

Cilegon, goindonesia.co– Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) merupakan agenda nasional tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 26 April, untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon pada peringatan HKB 2024 ini akan menggelar simulasi evakuasi mandiri bersama masyarakat dan instansi terkait di Kota Cilegon.

Kegiatan simulasi ini akan dilaksanakan di Lingkungan Gunung Batur II, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak-Kota Cilegon, akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 26-28 April 2024, tema utama HKB 2024 “siap untuk selamat menuju Indonesia tangguh, Indonesia hebat!.” dengan sub tema pada kegiatan simulasi ini “membangun ketangguhan masyarakat di Wilayah/Kelurahan pennyangga bencana”.

“Pada peringatan hari kesiapsiagaan bencana tahun 2024, sesuai dengan arahan dari PMI Pusat, PMI Kota Cilegon bersama dengan BPBD serta instansi terkait dan juga masyarakat, akan melakukan upaya kesiapsiagaan dengan menggelar simulasi bencana dengan studi kasus gempa bumi, tsunami dan kegagalan teknologi.” terang Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Cilegon, Hedi Jamhari pada hari Kamis, (25/4/2024).

PMI mengajak kepada seluruh komponen masyarakat  pada tanggal 26 April nanti pukul 10.00 waktu setempat untuk membunyikan sirene/lonceng/kentongan secara serentak siapa bentuk kesiapsiagaan.

“Ada beberapa tujuan dari kegiatan simulasi pada peringatan HKB ini, salah satunya untuk  menguji pedoman/panduan/prosedur tetap/SoP tanggap darurat bencana PMI, meningkatkan komunikasi & koordinasi di internal PMI maupun dengan stakeholders kebencanaan dan juga memberikan pengetahun dan pengalaman respons tanggap darurat bencana kepada masyarakat, khususnya di wilayah/kelurahan penyangga bencana.” pungkas hedi.

Diketahui, pada peringatan HKB tahun 2024 Kota Cilegon ini akan menggelar beberapa kegiatan diantaranya, simulasi tanggap darurat bencana, sosialisasi satuan pendidikan aman bencana kepada guru dan siswa, penyerahan bantuan program 5M (mandiri menyemai, menaman, memelihara & memanen), praktik dapur umum dilanjut dan nonton bareng film kebencanaan PMI. jelasnya. (***)

*@www.pmi.or.id

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas (kiri) saat bertemu dengan  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Foto : @www.menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membahas berbagai progres dalam penyusunan skenario perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN). Beberapa topik yang didiskusikan Bersama adalah tunjangan pionir, seleksi ASN, hingga infrastruktur di IKN.

“Hari ini kami menghadap Pak Mensesneg mendiskusikan skenario terkait ASN yang ada di IKN. Kami juga mendiskusikan bagaimana percepatan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga pasar jika ASN ada di sana,” Jelas Anas usai pertemuan dengan Mensesneg di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Kamis (25/04).

Pembahasan berikutnya adalah penerapan infrastruktur berbasis teknologi di IKN. “Begitu juga kita mendiskusikan bagaimana sistem atau infrastuktur teknologi terkait dalam rangka mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang ada di IKN,” imbuhnya.

Penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi SPBE. IKN nantinya akan didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi yang modern serta efisiensi dengan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia.

Terkait dengan seleksi ASN, mantan Bupati Banyuwangi tersebut berharap agar kedepannya seleksi ASN, terutama formasi IKN tidak lagi formalistik. Seleksi ASN tidak hanya mengandalkan kelulusan dengan mengerjakan soal, namun harus melalui seleksi ketat untuk mendapt talenta-talenta yang terpilih.

ASN yang akan dipindahkan ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan kompetensi teknis sesuai dengan jabatan masing-masing ASN yang akan berpindah. Selain itu, ASN yang direkhrut harus memiliki kompetensi tambahan literasi digital (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.

Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Fokus fase pertama, adalah menyiapkan miniatur pemerintahan. Fase kedua, Penerapan Shared Office dan Shared Services System. Fase ketiga, implementasi smart government. Fase-fase ini akan menyesuaikan dengan ketersediaan gedung dan infrastruktur IKN.

“Nanti beberapa hal akan dibahas di rapat terbatas setelah sebagian tadi kita diskusikan dengan Pak Mensesneg,” pungkasnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menghadiri Ministrial Roundtable Meeting World Energy Congress (WEC) di Rotterdam, Belanda (Foto :@www.esdm.go.id)

Rotterdam, Belanda, goindonesia.co – Dalam lawatannya ke Benua Biru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghadiri Ministrial Roundtable Meeting World Energy Congress (WEC) di Rotterdam, Belanda, Rabu (24/4). Dalam forum tersebut, Arifin menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mendukung upaya global untuk mempercepat transisi energi. Hal tersebut dibuktikan dengan target Enhanced Nationally Determined Contribution (e-NDC) yang telah disampaikan Indonesia kepada dunia internasional di tahun 2022 lalu.

“Dalam dokumen tersebut, Indonesia meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca menjadi 32%, dari sebelumnya 29% dengan upaya sendiri, dan 43% melalui bantuan internasional, dari yang sebelumnya 41%,” ujar Arifin.

Pemerintah Indonesia, urai Arifin, saat ini tengah menyusun target yang lebih ambisius dalam mengurangi emisi GRK, yang nantinya akan disampaikan ke dunia internasional dengan dituangkan ke dalam dokumen NDC kedua. Hal ini menjadi bagian upaya Indonesia untuk terus meningkatkan komitmennya dalam mengatasi dampak perubahan iklim global.

Untuk mencapai target tersebut, Arifin menekankan bahwa diperlukan kesiapan dan ketersediaan sumber daya mineral kritis. Ia menyebut bahwa mineral kritis sangat diperlukan karena merupakan bahan dasar untuk elemen dalam teknologi bersih, seperti untuk panel surya dan lainnya.

“Hal itu sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan sumber bahan bakar fosil dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT),” imbuhnya.

Upaya lain yang dilakukan Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi, tambah Arifin, adalah dengan mendorong pergeseran pemanfaatan mobil listrik untuk menggantikan mobil berbasis energi fossil, dengan menawarkan kemudahan kepemilikan dengan insentif yang menarik.

“Di sektor industri, inovasi untuk mengganti boiler konvensional dengan boiler listrik dan teknologi pompa panas dapat meningkatkan efisiensi energi sebesar 75%-95% dan mengurangi emisi sebesar 20%-60%. Juga mengintensifkan teknologi penangkapan dan penyimpanan CO2 dalam produksi hidrogen untuk industri baja dan petrokimia,” terangnya.

Meski demikian, Arifin menyebut bahwa semua hal tersebut harus membutuhkan kolaborasi yang sangat luas, tidak hanya dengan seluruh stakeholder di dalam negeri, namun juga membutuhkan kolaborasi antar negara untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

“Kolaborasi tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip perdagangan dan investasi, tetapi juga mempertimbangkan keuntungan antar pihak, dengan peningkatan industri lokal, konten lokal, penciptaan lapangan kerja, dan interkonektivitas regional serta pendanaan,” Pungkas Arifin.

Untuk diketahui, Pertemuan the 26th World Energy Congress diselenggarakan pada 22-25 April 2024, oleh World Energy Council bersama dengan Ministry of Economic Affairs and Climate Policy Pemerintah Belanda, dengan mengambil tema ‘Redesigning Energy for People and Planet’.

Kongres ini merupakan pertemuan energi global yang akan menghadirkan lebih dari 200 pembicara C-suite dan kurang lebih 70 Menteri, serta lebih dari 7000 pemangku kepentingan di energi internasional guna memungkinkan dialog antar pemerintah tingkat tertinggi dan menyatukan dunia usaha dan komunitas untuk mewujudkan transisi energi yang lebih cepat, adil, dan terjangkau luas.  (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama