Berita

Pemerintah Dukung Pertamina Lakukan Transformasi Subsidi LPG 3 Kg

Published

9 months ago

4 August, 2023

Konferensi pers Pertamina di Gedung Ibnu Sutowo Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – Pertamina berkomitmen untuk melaksanakan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran sesuai penugasan Pemerintah. Komitmen ini didukung penuh Pemerintah dengan terbitnya Kepmen ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran dan Kepdirjen Migas No. 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Diperjelas dengan konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Ibnu Sutowo Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pada Kamis, 3 Agustus 2023.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan transformasi subsidi LPG tabung 3 Kg diawali dengan tahap pendataan atau pencocokan data pengguna LPG Tabung 3 Kg di 411kab/kota. Hal ini terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023, Pemerintah melalui Pertamina telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG Tabung 3 Kg di Sub Penyalur atau Pangkalan ke dalam sistem berbasis website (merchant apps) sebagai tahap awal dari program pendistribusian LPG tabung 3 Kg tepat sasaran. Dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, serta terintegrasi dengan program perlindungan sosial.

“Dalam tahap pendataan ini tidak ada pembatasan pembelian LPG Tabung 3 Kg. Pembeli di pangkalan hanya perlu menunjukkan KTP dan/atau Kartu Keluarga, dan apabila sudah terdata dalam sistem hanya cukup menunjukkan KTP untuk pembelian selanjutnya. Khusus untuk pengguna usaha mikro diperlukan tambahan foto diri di tempat usaha,” ujarnya.

Tutuka menjelaskan sebagai bagian dari upaya mewujudkan subsidi LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran, Pemerintah bersama Kepolisian dan Pertamina terus meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap Agen, Pangkalan atau oknum yang melakukan pelanggaran seperti pengoplosan LPG Tabung 3 Kg ke LPG nonsubsidi. Selain merugikan negara dan masyarakat yang berhak, pengoplosan juga berbahaya bagi keselamatan masyarakat. . Bentuk-bentuk lain penyalahgunaan LPG Tabung 3 Kg adalah penimbunan, penjualan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Daerah, penjualan/pengangkutan ke wilayah yang bukan wilayah distribusi (lintas Kabupaten/Kota atau wilayah belum terkonversi minyak tanah ke LPG Tabung 3 Kg), serta kegiatan pengangkutan LPG Tabung 3 Kg menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar di Agen.

“Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang saat ini berlaku. Pencatatan transaksi secara manual dalam logbook pangkalan rawan manipulasi sehingga tidak mampu menunjukkan profil pengguna LPG tabung 3 Kg yang sesungguhnya. Proses pendataan dan pencocokan data pengguna yang sedang berlangsung diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut. Pemerintah mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 Kg yang tepat sasaran. Proses transformasi ini tentu tidak mudah karena pasti banyak hambatan dan tantangan di lapangan. Bila dilakukan bersama kita pasti bisa. Untuk itu, dukungan dari Agen dan Pangkalan, serta masyarakat umumnya menjadi faktor kunci keberhasilan pendataan atau registrasi ini,” jelasnya.

Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Persero Alfian Nasution mengungkap untuk mendukung hal tersebut, Pertamina telah menyiapkan infrastruktur yang prima dan lebih dari cukup untuk menjaga pasokan energi di seluruh Indonesia.

“Baik infrastruktur maupun ke andalan pasokan kita sangat-sangat baik sekali, itu juga kita akan pertahankan dan buat kita prognosa sampai dengan Desember 2023 kita akan coba bermain di level optimal artinya tidak terlalu berlebih dan tidak kurang 14 sampai 15 hari,” katanya.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan Pertamina berupaya untuk mendekatkan suplai LPG 3 kilo ke masyarakat. Ini merupakan salah satu upaya Pertamina untuk menambah pangkalan dan menjangkau sampai level pengecer.

“Jadi nanti di level pengecer pun akan kita himbau untuk melakukan pendataan di level konsumen dan itu merupakan upaya untuk meningkatkan upaya ketepatan sasaran pendistribusian LPG 3 Kg ini,” pungkas Riva.

Pertamina dalam melaksanakan pendistribusian LPG khususnya LPG 3Kg juga berkoordinasi dan bahu membahu dengan Pemerintah Daerah dan juga Kepolisian.

Terpisah VP Communication, Fadjar Djoko Santoso menyampaikan dalam mewujudkan pendistribusian yang tepat sasaran, Pertamina juga mengajak masyarakat turut mengawasi dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyimpangan maupun pendistribusian yang tidak tepat sasaran dengan menghubungi Contact Center Pertamina 135. (***)

*@https://www.pertamina.com

Berita

Presiden Jokowi Tinjau Pasar Rakyat Kambara, Pastikan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok

Published

14 hours ago

13 May, 2024

goindonesia1

Presiden Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Kabupaten Muna Barat, goindonesia.co -Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Pasar Rakyat Kambara di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kestabilan harga serta stok kebutuhan pokok di daerah tersebut.

“Saya sudah mampir di Pasar Kambara di Kabupaten Muna Barat. Saya ingin mengecek harga-harga bahan-bahan pokok, utamanya beras,” kata Presiden dalam keterangannya kepada awak media.

Berdasarkan pantauannya, Presiden menyebut bahwa secara umum harga di Pasar Kambara stabil dan baik. Untuk beras, Presiden menyebut bahwa beras medium berada pada harga Rp12.600, sedangkan beras premium Rp13.000.

“Kemudian cabai rawit merah di harga Rp55 ribu, bawang merah Rp50 ribu, dan yang lain-lainnya saya kira harga di sini baik,” sambungnya.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung tentang rencana pembangunan pasar untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Menurutnya, pembangunan pasar disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah setempat.

“Pasar di sini tahun ini didesain dulu. Tahun ini nanti dilaksanakan di pemerintahan baru,” ucapnya.

Di pasar, Presiden tidak hanya mengecek harga, tetapi juga berinteraksi langsung dengan pedagang seperti Dariah, seorang penjual cabai yang dagangannya dibeli Presiden. Presiden membeli cabai rawit sebanyak satu kilogram.

“Beli lombok 1 kilo harga Rp55 ribu, tapi dibayar Rp150 ribu. Alhamdulillah, deg-degan lah jantung berdebar, tangan sampai dingin. Sampai tidak bisa berbicara. Alhamdulillah senang sekali,” ujar Dariah menceritakan pengalamannya bertransaksi dengan Kepala Negara.

Siti, penjual kue di pasar tersebut, juga menyampaikan kebahagiaannya bisa bertemu langsung dengan Presiden. “Ini seperti mimpi, saya sangat senang bisa bertemu dan berbicara dengan beliau,” kata Siti.

Selain mengecek harga, Presiden Jokowi juga memberikan bantuan modal kerja bagi para pedagang. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan modal bagi para pedagang untuk mendongkrak ekonomi lokal.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, dan Plt. Bupati Muna Barat La Ode Butolo. (***)

*(BPMI Setpres)

Berita

Mentan Amran: Sulawesi Barat akan Produksi dan Mensuplai Pangan Penduduk IKN

Published

16 hours ago

13 May, 2024

goindonesia1

Kunjungan Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat kepada Mentan Amran di Kantor Pusat Kementan (Foto : @pertanian.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan bantuan benih kepada Pemerintah Sulawesi Barat (Sulbar) demi meningkatkan produksi padi, jagung, kopi dan kakao di wilayah Indonesia Timur. Mentan mengapresiasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh atas pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi di Sulbar .

“Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat yang luar biasa visioner. Betul-betul mampu menekan inflasi di Sulawesi Barat dan mampu menggerakan ekonomi di sana,” kata Mentan Amran saat ditemui di Kantor Pusat Kementan, Senin 14 Mei 2024.

“Hari ini Kementan memberikan bantuan benih 10 miliar, ada 5.000 hektare untuk benih padi dan 5.000 hektare untuk benih jagung gratis dari pusat. Ada traktor, ada bibit kopi dan kakao yang kita siapkan untuk Pak Gubernur dan Rakyat Sulawesi Barat,” ucap Mentan Amran.

Selain memberikan bantuan benih padi dan jagung, Kementan juga memberikan bantuan benih kopi sebanyak 600 hektare, benih kakao sebanyak 500 hektare serta alsintan seperti traktor untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan perkebunan di Sulawesi Barat.

Menurut Mentan Amran, kedaulatan pangan di Sulawesi Barat adalah hal yang penting sebentar lagi kebutuhan pangan akan segera meningkat ketika Ibu Kota Nusantara (IKN) didatangi oleh penduduk baru.

“Harapan kita nanti Sulawesi Barat mandiri pangan, berdaulat, bila perlu ekspor. Sulbar ini adalah wilayah strategis, bisa mensuplai Makasar yang menjadi pintu gerbang Indonesia Timur juga nanti mensuplai IKN yang penduduknya nanti akan bertambah 1-2 juta orang. Yang menyiapkan makannya adalah Sulbar,” ungkap Mentan Amran.

Pj. Gubernur Sulbar Zudan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Kementan untuk perkembangan pertanian di Sulbar. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan penghasilan petani Sulbar.

“Ini adalah bantuan yang luar biasa untuk Sulawesi Barat dan akan kami manfaatkan secara sangat optimal karena ini konkrit untuk masyarakat, betul-betul diharapkan masyarakat Sulbar. Terima kasih Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian,” kata Pj. Gubernur Sulbar Zudan.

Zudan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi akan segera melakukan rapat dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota Sulbar untuk membahas teknis pembagian bantuan benih padi dan jagung. Selain itu, ia juga akan segera melaksanakan permintaan Kementan untuk membantu membuka sekitar 3 juta hektare lahan pangan yang baru.

“Kami ingin merubah keadaan, Sulbar yang selama ini disuplai Sulsel, mudah-mudahan kedepan Sulbar bisa ikut mensuplai Sulsel dan IKN. Saya optimis 100% produksi kita akan meningkat. Dengan kemampuan penuh SDM di Sulbar yang sedang sangat bersemangat akan dengan cepat terwujud,” tutup Zudan yakin. (***)

*Kementerian Pertanian RI

Berita

Presiden Jokowi Tinjau Stok Beras dan Bagikan Bantuan Pangan di Muna

Published

17 hours ago

13 May, 2024

goindonesia1

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico

Kabupaten Muna, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Kunjungan ini adalah bagian dari pengecekan rutin untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sekaligus penyaluran bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memastikan bahwa distribusi beras 10 kilogram per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni, dengan harapan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita berdoa bersama ya supaya bisa terus sampai Desember,” ujar Presiden Jokowi, mengungkapkan optimisme terhadap kemungkinan melanjutkan bantuan ini berdasarkan ketersediaan anggaran.

Presiden juga menjelaskan bahwa inisiatif pemberian beras ini merupakan respons terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global. “Karena harga pangan internasional itu semuanya juga naik dan kita ini termasuk masih rendah, ada yang naik tinggi sekali. Ini patut kita syukuri bahwa kita naiknya tidak drastis,” jelasnya.

Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah, mengingat harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan bagi konsumen. “Kalau tinggi, masyarakat pasti gini (mengeluh), tetapi petani pasti senang karena harganya naik tinggi,” ucapnya.

Kepala Negara menambahkan bahwa pemerintah terkadang harus berada di posisi sulit untuk menjaga keseimbangan antara kepuasan masyarakat dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga.

Kunjungan Presiden ini juga menjadi simbol komitmen pemerintah untuk terus mendukung masyarakat di tengah tantangan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah fluktuasi harga pangan global.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, Plt. Bupati Muna Bahrun, dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi. (***)

*(BPMI Setpres)