Connect with us

Berita

Pendidikan Collegium Based akan Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis

Published

on

Menkes Budi Gunadi Sadikin menghadiri Rakerkesda Provinsi Jawa Tengah di Solo pada Jumat (31/3). Dalam diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yuniar Dyah Suminar (Dokumentasi : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri rapat kerja kesehatan daerah (Rakerkesda) Provinsi Jawa Tengah di Solo pada Jumat (31/3). Dalam diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yuniar Dyah Suminar, Menkes Budi mendengar beragam masukan dari para Kadinkes Kabupaten/Kota, serta Direktur dan perwakilan Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di daerah menjadi fokus utama diskusi. Saat ini, jumlah RSUD yang memiliki formasi dokter spesialis lengkap hanya sebanyak 50 persen.

Menkes Budi menyebutkan, produksi dokter spesialis di Indonesia perlu didorong melalui peningkatan jumlah ketersediaan serta distribusi yang merata.

“Berkaca dari negara maju, pendidikan dokter spesialis tidak dilakukan di Fakultas Kedokteran melainkan di Rumah Sakit. Selain itu, tidak ada dokter spesialis yang membayar secara mandiri biaya pendidikannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya menambah jumlah dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan di RSUD Kabupaten/Kota di Indonesia,” tutur Menkes Budi.

Pendidikan dokter spesialis juga akan lebih didesentralisasi yakni melalui rumah sakit yang ada di daerah setingkat Kapubaten/Kota.

Rencana ini nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan dokter spesialis di daerah tersebut. Contohnya untuk daerah yang penduduknya didominasi oleh lansia, maka pemenuhan kebutuhan dokter-dokter spesialis akan diprioritaskan oleh spesialis geriatri, spesialis penyakit dalam, kanker, jantung, dan lain sebagainya.

“Pola ini juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan dokter spesialis dari masing-masing rumah sakit di daerah. Contohnya, untuk daerah yang jumlah lansianya mendominasi maka akan kita penuhi dokter spesialis geriatri, penyakit dalam, dan kanker,” kata Menkes Budi.

Pemetaan terhadap kebutuhan dokter spesialis di level Kabupaten/Kota tidak hanya berkaca pada kebutuhan saat ini saja melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan di masa yang akan datang.

“Kita akan melakukan peta kebutuhan dokter spesialis di level Kabupaten/Kota. Bukan hanya rencana kebutuhan saat ini melainkan juga rencana kebutuhan di beberapa tahun ke depan karena pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu yang cukup lama,” ujar Menkes Budi.

Selain itu, pola desentralisasi nantinya bukan lagi calon dokter spesialis di daerah yang dikirim ke pusat untuk belajar, melainkan akan dikirimkan dokter konsulen ke daerah yang membutuhkan, sesuai dengan bidang keilmuannya untuk memberikan ilmu dan pendampingan kepada para calon dokter spesialis.

“Perubahan juga dilakukan dari pola rekrutmennya. Kita akan dorong dokter umum yang ingin punya spesialisasi untuk belajar langsung di rumah sakit asalnya, sehingga tetap bisa melakukan aktivitas pekerjaannya sekaligus belajar dan mempersiapkan diri menjadi dokter spesialis tanpa harus kehilangan pendapatannya,” ungkap Menkes Budi.

Pola desentralisasi akan diaplikasikan ke seluruh rumah sakit di daerah. Sehingga pertumbuhan sentra-sentra pendidikan dokter spesialis akan berdampak positif pada peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia.

“Pola desentralisasi akan membantu percepatan peningkatan jumlah dokter spesialis dalam satu siklus pendidikan yakni selama 4 tahun. Sehingga nantinya akses masyarakat untuk mendapatkan layanan dokter spesialis akan jauh lebih mudah dan murah karena distribusinya sudah merata,” tutup Menkes Budi. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, @sehatnegeriku.kemkes.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kembali Gelar Digital Government Cooperation Forum, Indonesia-Korea Mantapkan Kerjasama SPBE

Published

on

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara DGCC Forum di Jakarta, Jumat (22/09). (Dokumentasi : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Indonesia dan Korea terus perkuat kerjasama pada bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Digital Government Cooperation Forum. Kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA) ini membahas pelaksanaan kerjasama pada tahun 2023 dan rencana proyek kerjasama pada tahun 2024.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pada tahun 2023 hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea menginjak usia ke-50 tahun. Kedua negara tersebut terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

“Eratnya hubungan dan kerja sama ini tentu didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang  sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat membuka DGCC Forum di Jakarta, Jumat (22/09).

Pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia dan Korea melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan untuk perpanjangan proyek kerjasama DGCC di tahun 2024, terdapat beberapa usulan proyek kerjasama dari Komite DGCC, termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Kota Nusantara nanti menjadi smart city pada aspek smart government.

“Usulan kerjasama tersebut meliputi penggunaan Big Data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelas Anas.

Menurutnya, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia untuk pembangunan masa depan bersama, khususnya di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekedar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan. Transformasi digital Indonesia saat ini juga sudah on the track, dimana transformasi digital merupakan akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.

“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun demikian, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korea untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.

Presiden NIA Jong Sung Hwang mengatakan kedepan pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital. Seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada tahun 1987 untuk membantu digitalisasi Pemerintah Korea Selatan. “Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” jelas Jong Sung Hwang.

Jong Sung Hwang menambahkan bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan. “Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, namun dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” tambahnya.  (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

Berita

Kemitraan Pendidikan Badan Bahasa dan Al-Azhar dalam Pengembangan BIPA

Published

on

Kepala Badan Bahasa, Aminudin Aziz (Sumber Foto: dok. InfoPublik)

Jakarta, goindonesia.co — Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Mesir, melaksanakan pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) melalui evaluasi penugasan dan peningkatan kompetensi pengajar BIPA lokal, serta pengembangan kerja sama ke-BIPA-an dengan lembaga penyelenggara program BIPA di Mesir.

Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Badan Bahasa, Aminudin Aziz, menyampaikan apresiasi kepada KBRI Kairo atas upaya pengembangan Program BIPA di Mesir. “Saya harap semakin banyak diaspora Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Saat ini, sebanyak 16 orang pengajar BIPA lokal di Mesir yang merupakan diaspora Indonesia ditugasi oleh Badan Bahasa di tiga lembaga, yaitu Pusat Kebudayaan Indonesia (Puskin) KBRI Kairo, Pusat Studi Indonesia (PSI) Universitas Suez Canal, dan Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar.

Sementara itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kairo, Bambang Suryadi, juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Badan Bahasa dalam penyelenggaraan program BIPA di Mesir.

Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi penugasan dan peningkatan kompetensi pengajar BIPA lokal Mesir yang dilakukan oleh narasumber dari Badan Bahasa dan Inspektorat Jenderal Kemebdikbudristek. Selain itu, dilaksanakan pula seremoni pembukaan kelas BIPA baru di Puskin yang dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Bahasa.

Dalam upaya pengembangan kerja sama ke-BIPA-an, Kepala Badan Bahasa juga bertemu dengan Rektor Universitas Al-Azhar, Salamah Daud, pada Minggu, (17/9) di Universitas Al-Azhar. Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya-upaya pengembangan program BIPA di Fakultas Bahasa dan Terjemah, Universitas Al-Azhar pada Program Studi Islam yang telah dimulai pada 2019.

Rektor Al-Azhar menyambut baik pertemuan tersebut dan menilai pengembangan program BIPA sangat penting. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memerlukan juru dakwah yang memahami bahasa Indonesia guna memudahkan penyebaran ajaran Islam moderat. Al-Azhar juga menekankan perlunya dibuat lembaga pengujian kompetensi berbahasa Arab untuk calon mahasiswa Al-Azhar.

Sementara itu, Kepala Badan Bahasa menyampaikan apresiasi atas sambutan dan respons positif Al-Azhar terhadap pengembangan program BIPA. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendikbudristek akan mengirim pengajar bahasa Indonesia yang berasal dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Terjemah pada tahun akademik 2023/2024. Hal itu merupakan komitmen Kemendikbudristek dalam upaya menginternasionalkan bahasa Indonesia, khususnya di Al-Azhar, Mesir.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, delegasi Badan Bahasa juga disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Mesir. Selain itu, delegasi juga melaksanakan penjajakan kerja sama dengan Universitas Heliopolis dalam pengembangan program BIPA di Mesir. (***)

*Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek

Continue Reading

Berita

KAI Group Raih 3 Penghargaan dalam Indonesia PR of The Year 2023

Published

on

EVP of Corporate Secretary KAI – Raden Agus Dwinanto Budiadji mewakili KAI menerima penghargaan pada ajang Indonesia PR of The Year 2023 dari Pemimpin Redaksi Majalah SWA – E. Gani (Dokumentasi : Public Relations KAI, @www.kai.id)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) meraih 3 penghargaan dalam ajang Indonesia PR of The Year 2023 yang digelar oleh MIX Marcomm Magazine (bagian dari SWA Media Group) di Auditorium & Performance Hall LSPR Institute of Communication & Business, Jakarta pada pertengahan September 2023 ini. 

Ketiga penghargaan tersebut yaitu PR Practitioner of The Year 2023 (Journalist Choice) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) kategori Communication Team in Infrastructure, Utility, Telecommunication, & Transportation Industry dan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo kategori Spokesperson, serta PR Program of The Year 2023 (Editor Choice) untuk KAI Wisata kategori Marketing PR Program.

Piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Kemal E. Gani selaku Pemimpin Redaksi Sekaligus Pemimpin Umum Majalah SWA dan Lis Hendriani selaku Pemimpin Redaksi Mix Marcomm Magazine kepada EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dan VP Public Relations KAI Joni Martinus. 

Penghargaan tersebut diraih dari hasil penilaian yang telah melalui proses call for entries, riset and pooling kepada para jurnalis, serta pengecekan kinerja dengan digital listening tools and social media monitoring yang dilakukan oleh Mix marcomm Magazine. Selain itu, proses penilaian penghargaan ini juga melibatkan dewan juri yang merupakan pakar di bidang Public Relations dan Komunikasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada MIX Marcomm Magazine atas 3 penghargaan yang diberikan kepada KAI Group. Penghargaan ini akan semakin memotivasi jajaran Public Relations KAI Group untuk terus berkarya, meningkatkan kinerja, serta memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat khususnya pelanggan kereta api,” kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji. 

Agus menambahkan, penghargaan ini juga merupakan pengakuan atas kinerja seluruh insan PR KAI Group yang telah gigih bersungguh-sungguh mengelola bidang kehumasan dengan baik. PR yang baik harus tanggap terhadap isu strategis yang berkembang serta mampu menyampaikan aksi dan isu korporasi aktual dengan akurat.

“Di samping itu, insan PR harus dapat membangun konsistensi yang berkelanjutan untuk terus menjaga serta meningkatkan image positif perusahaan melalui pengelolaan komunikasi dan informasi yang terukur, pemberitaan yang positif, piawai dalam mengelola aksi dan isu korporasi, serta senantiasa membangun kolaborasi pada lintas sektoral. Hal ini sudah menjadi keharusan bagi setiap insan PR untuk adaptif mengikuti perubahan di era digital,” tutup Agus. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Trending