Connect with us

Berita

Pengamat Apresiasi TNI AD-KSAD Dudung Ciptakan Lahan Tidur Jadi Produktif Antisipasi Krisis Pangan

Published

on

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman hadir ke Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya, Karawang. Jawa Barat untuk melaksanakan panen bersama di lahan pertanian milik Kostrad yang sebelumnya merupakan lahan tidur (Ist)

Jakarta, goindonesia.co : Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman terus berupaya keras mewujudkan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Misalnya saja, dengan menjadikan sektor pertanian sebagai program strategis nasional untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk dukungan KSAD Dudung tersebut berupa kebijakan yang disampaikan kepada satuan jajaran TNI AD agar menciptakan lahan kosong menjadi lahan produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, sekaligus mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi krisis pangan.

Kebijakan KSAD Dudung tersebut telah diimplementasikan Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak melalui pengolahan lahan kosong milik Kostrad seluas 37 hektar yang berlokasi di Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang melalui kerja sama penggarapan lahan pertanian padi dengan warga masyarakat setempat.

KSAD Dudung hadir ke Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya, disamping untuk melaksanakan panen bersama di lahan pertanian milik Kostrad yang sebelumnya merupakan lahan tidur, sekaligus untuk melihat sejauh mana respons satuan jajaran TNI AD yang sudah mendapat perintah untuk mengimplementasikan Tujuh Perintah Harian KSAD khususnya pada butir kelima, di mana TNI AD harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, apaun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi.

“Saya ingin melihat bagaimana satuan-satuan mengimplementasikan perintah saya untuk membantu masyarakat yang terdampak masalah ekonominya setelah Covid-19,” ujar Jenderal Dudung, Sabtu (2/7/2022).

Kegiatan panen padi bersama KSAD Dudung tersebut menggambarkan adanya peran serta TNI AD dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya padi melalui pengawalan dan pendampingan kepada para petani dalam penggarapan lahan.

“Kegiatan panen padi bersama ini telah menunjukkan adanya kebersamaan rakyat dengan TNI AD dalam upaya menyukseskan salah satu program Pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Karenanya TNI AD akan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun kesulitan itu dan bisa memberikan solusi,” ujar KSAD Jenderal Dudung.

Sementara itu, langkah KSAD Dudung mendapatkan apresiasi tinggi dari pengamat ekonomi, Apep Agustiawan. Sebab menurutnya, krisis global membuat Indonesia harus mempersiapkan langkah antisipatif terhadap setiap dampak yang mungkin terjadi terkait keamanan dan stabilitas pangan dalam negeri. Bahkan, harga komoditas dunia juga kerap naik dan itu sangat mempengaruhi kondisi pasokan pangan di Indonesia.

“Persoalan pangan ini harus diakui jadi bagian dari masalah global yang juga dihadapi oleh negara-negara lain di dunia. Tentu kita harus berjuang keras supaya memiliki ketahanan pangan yang lebih baik, salah satunya dengan bantuan TNI atau dalam hal ini yang sedang dikerjakan KSAD Jenderal Dudung,” terangnya, Senin (4/7/2022).

Para pemangku kepentingan, dilanjutkannya, harus bersinergis dan berupaya memperkuat sumber daya yang dimiliki agar mampu memberi jaminan ketahanan pangan. Setidaknya, menurutnya lagi, selama pemulihan untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Sebab ketahanan pangan merupakan keadaan ketika semua orang memiliki akses sosial dan ekonomi terhadap kecukupan pangan yang bergizi untuk hidup produktif dan sehat. Sayangnya, krisis yang terjadi di dunia sering kali mengganggu stabilitas komoditas pangan dunia, akibat terjadinya lonjakan intervensi perdagangan dan pembatasan ekspor pangan.

“Kalau kita kuat, tentu tidak bergantung dengan orang lain. Kita mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, kebutuhan dalam negeri, yang di antaranya seperti Pak KSAD yang cerdas dan berkomitmen, bergerak cepat dengan memerintahkan seluruh Pangdam untuk memetakan lahan tidur dan memanfaatkannya, untuk kepentingan pertahanan pangan dan rakyat,” tambahnya.

Berbagai langkah KSAD Dudung juga dinilai brilian, strategis yang terukur, lewat kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan dan masyarakat, agar mampu mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik.

Diharapkannya, KSAD Dudung mampu menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Selain itu, menciptakan terobosan anak bangsa, dalam menghasilkan bibit unggul tanaman pangan, produksi pupuk dan sejumlah inovasi lainnya harus mendapatkan dukungan yang memadai demi kemandirian pasokan pangan nasional.

Kemudian, bisa membantu pendampingan dan pemberdayaan petani, digitalisasi pertanian, hingga rantai pasokan yang mampu meningkatkan nilai pangan dan untuk jangka panjang dengan memperkenalkan teknologi pangan yang lebih adaptif terhadap perubahan.

Dalam pandangnya lagi, permasalahan pangan itu mencakup aspek produksi, distribusi dan konsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, masalah pangan sangat dipengaruhi alih fungsi lahan dan degradasi lahan di sisi produksi, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya status ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi dan pada akhirnya berpengaruh pada ketersediaan pangan.

Pasalnya, pemberdayaan petani dari sisi kemampuan dan kreativitas juga harus menjadi kepedulian bersama agar, dalam hal ini termasuk KSAD Dudung, mampu mendorong produktivitas pangan nasional. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Gencarkan Program Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas

Published

on

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Foto : @kemenkopmk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan bahwa salah satu tujuan Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN 2025-2045 adalah keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. 

Hal ini disampaikan Deputi yang akrab disapa Lisa itu dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Draft Dokumen Nota Kesepahaman tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang diadakan di Jakarta pada hari Jumat (7/6/2023). 

“Pada saat berbicara tentang keluarga berkualitas, harus dimulai dengan persiapannya. Untuk itu Nota Kesepahaman ini menjadi sesuatu yang penting supaya kita bisa menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan di dalam perencanaan di jangka panjang, jangka menengah maupun tahunannya kedalam aksi-aksi yang nyata secara terpadu,” ujar Lisa.

Deputi Lisa menekankan pentingnya upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas perkawinan dan ketahanan keluarga di Indonesia melalui program bimbingan perkawinan (Bimwin). Bimbingan perkawinan adalah proses pendampingan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah untuk membantu mereka memahami arti dan tugas perkawinan, serta menyiapkan mereka secara mental, fisik, dan sosial dalam  menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. 

Sejak tanggal 19 Februari 2020, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam rangka Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Kesepakatan Bersama tersebut bertujuan untuk mewujudkan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan ketahanan keluarga Indonesia melalui program bimbingan perkawinan,” ujar Deputi Lisa.

Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk membahas kelanjutan kesepakatan bersama yang telah habis masa berlakunya pada bulan Februari 2024. Dalam rapat ini, dibahas draft final Nota Kesepahaman tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan bagi Calon Pengantin dalam rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang direncanakan akan berlaku selama lima tahun ke depan. Pada Nota Kesepahaman yang baru ini akan terlibat 6 (enam) Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BKKBN. 

Deputi Lisa mengharapkan bahwa Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan kerja sama bagi kementerian dan lembaga yang terlibat dalam rangka mewujudkan individu dan keluarga yang berkualitas melalui bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. 

“Dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan sinergi dan kordinasi di dalam pelaksanaan bisa terjadi untuk mempersiapkan para calon pengantin dengan baik, baik dari sisi kesehatan, sisi psikologisnya, sisi ekonomi termasuk dari sisi keagamaannya,” ujarnya.

Kerjasama lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat semakin memperkuat program-program yang ada dan meningkatkan efektivitasnya.

Hadir dalam rapat tersebut Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi. Maria mengungkapkan, Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas dan prinsip itikad baik, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, kesetaraan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan program yang lebih terpadu dan berdampak positif dalam mengurangi angka perceraian serta meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga di Indonesia.

Turut hadir juga dalam rapat tersebut perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Nota Kesepahaman, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan BKKBN. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Continue Reading

Berita

Bawa Zamzam di Koper Bagasi Berisiko Kena Denda

Published

on

Air zamzam tersedia di Masjid Nabawi (Foto : Adha Anggraini, @kemenag.go.id)

Makkah, goindonesia.co – Jemaah haji Indonesia dilarang membawa air Zamzam dalam koper bagasi saat kepulangan ke Tanah Air. Larangan jemaah membawa air zamzam ke koper bagasi menyesuaikan aturan penerbangan maskapai Garuda.

Kepala Daker Bandara Abdillah mengimbau agar jemaah mematuhi aturan terkait barang bawaan dalam penerbangan. Abdillah berharap jemaah haji Indonesia tidak membawa barang bawaan yang melebihi ketentuan berat yang diperbolehkan.

Infografis perihal air zam-zam (Foto : @kemenag.go.id)

“Terkait barang bawaan nanti, kami mengimbau jemaah untuk mematuhi aturan penerbangan terkait barang bawaan,”kata Abdillah di Makkah, Kamis (20/6/2024).

Abdillah menjelaskan bahwa koper bagasi akan diangkut terlebih dahulu oleh maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Dia memyebut jemaah hanya boleh membawa dua tas.

“Barang yang boleh dibawa jemaah saat melakukan perjalanan pulang hanya satu tas kabin dengan berat 7 kilogram beserta tas selempang kecil berisi paspor dan dokumen penting. Tas bagasi berat 32 kg dan akan diangkut dengan kargo pesawat. Jadi tidak dibenarkan jemaah membawa barang bawaan lebih dari dua tas tersebut,” paparnya.

Infografis perihal air zam-zam (Foto : @kemenag.go.id)

Abdillah menambahkan, jemaah tidak diperbolehkan membawa air Zamzam dalam bentuk apa pun di dalam bagasi.

“Kami juga mengimbau kepada jemaah agar tidak membawa air zamzam. Ya, tentunya nanti akan diperiksa oleh maskapai dan pihak bandara. Jangan sampai ada pembongkaran-pembongkaran tas jemaah pada saat melakukan check in naik pesawat,” jelasnya.

Hal senada juga pernah disampaikan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid. Ia menyebut, pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang jemaah haji membawa air Zamzam ke dalam koper. Jika terbukti membawa, selain dibongkar, jemaah haji juga akan didenda 6 ribu riyal atau setara Rp25 juta jika kedapatan membawa air Zamzam ke dalam koper.

Infografis perihal air zam-zam (Foto : @kemenag.go.id)

Mengacu pada GACA Authority KSA, air Zamzam ukuran apa pun dan kemasan apa pun dilarang dimasukkan ke dalam tas bawaan penumpang, tas jinjing atau koper bagasi. Sedangkan jadwal kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama akan dimulai 21 Juni. Kepulangan jemaah haji Indonesia akan dilakukan di dua bandara, Madinah dan Jeddah. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Bus Shalawat Berhenti Operasi Dini Hari, PPIH Imbau Jemaah Salat Jumat di Hotel

Published

on

Info update layanan bus shalawat (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Makkah, goindonesia.co – Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah mengimbau jemaah haji Indonesia untuk salat Jumat di pemondokan atau hotel esok hari.

Pasalnya, berdasarkan info terkini dari Otoritas Saudi, layanan bus dari hotel ke Masjidil Haram untuk semua negara (termasuk bus Shalawat) berhenti sementara pada Jumat, 21 Juni 2024, mulai pukul 01.00 WAS.

Hal ini disampaikan Kasi Transportasi Daker Makkah Syarif Rahman di Jakarta. “Kami mengimbau jemaah agar besok salat Jumat cukup berjemaah di pemondokan atau hotel saja,” kata Syarif di Makkah, Kamis (20/6/2024).

“Mulai jam 01.00 WAS dini hari nanti, bus hanya beroperasi untuk mengantar jemaah dari Masjidil Haram ke hotel. Kemudian berhenti sementara,” tutur Syarif.

Layanan Bus Shalawat akan kembali beroperasi usai Salat Jumat di Masjidil Haram, jam 14.00 WAS.

Jadwal ini lanjut Syarif juga perlu diperhatikan bagi jemaah yang ingin melakukan tawaf ifadhah. “Perhatikan jadwalnya. Bila yang ingin tawaf tengah malam ini, bisa dipikirkan kembali. Karena baru bisa kembali ke pemondokan dengan menggunakan bus shalawat pada jam dua siang,” pesan Syarif. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending