Connect with us

Berita

PNBP untuk Penggunaan NIK Dukcapil, Begini Alasannya

Published

on

Photo : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Penerapan PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, plat kendaraan bermotor, pembuatan Passpor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, pengurusan PT, penempatan notaris, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan banyak lagi lainnya. Ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.

Khusus Dukcapil, menurut Dirjen Zudan Arif Fakrulloh, pertimbangan dasar penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan adalah, untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Dirjen Zudan menekankan, sektor usaha yang akan dibebankan tarif NIK adalah lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented. “Contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, RSUD semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang diberikan kepada perorangan. Hak Akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum,” kata Zudan.

Terkait perkiraan PNBP yang bakal diterima dari kebijakan itu, dan dimanfaatkan untuk apa uangnya, Dukcapil tidak memasang target.

“Karena hakikatnya tidak untuk mencari pendapatan, tetapi hanya tambahan bagi APBN agar sistem Dukcapil tetap terjaga untuk memberi pelayanan,” tegas Zudan seraya menambahkan, “PNBP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur server dan storage Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna.”

Apakah menjual data pribadi itu tidak melanggar prinsip kerahasiaan data pribadi? Terkait ini Zudan menjelaskan, dalam hal PNBP, jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan itu sendiri tidak menjual data penduduk dan tidak memberikan data.

Lembaga pengguna sudah punya data dan diverifikasi oleh Dukcapil. Dukcapil hanya memberikan verifikasi data seseorang dengan notifikasi true or false (sesuai/tidak sesuai).

Semua lembaga pengguna data Dukcapil sudah punya data nasabah atau calon nasabah. Data itulah yang diverifikasi ke Dukcapil. “Sehingga lembaga pengguna bisa memverifikasi data seseorang dengan akurat, secure dan valid. Misalnya, pemilik data tersebut masih cocok tidak datanya dengan Dukcapil, masih hidup, masih sesuai alamatnya, dan lainnya,” papar Zudan makin jelas.

Lantas, bagaimana pemerintah menjamin keamanan NIK yang diberikan ke sektor usaha itu? Zudan kembali menjelaskan, sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan/persyaratan.

Di antaranya telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (MoU dan PKS), PoC sistem (Proof of Concept), menandatangani NDA (Non Disclosure Agreement), dan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) untuk mematuhi kewajiban menjaga dan melindungi data.

“Serta tidak boleh memindahtangankan data walaupun sudah tidak bekerja sama atau dikenal dengan istilah zero data sharing policy. Para lembaga pengguna juga harus siap mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku,” pungkas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mendorong Kemendagri agar menjadikan kerja sama pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian dari tambahan PNBP.

“Kalau belum ada PNBP penting untuk dipikirkan, Pak Mendagri. Setahu saya beberapa pihak memanfaatkan data kependudukan ini adalah institusi komersial, misalnya perbankan. Mereka ada keuntungannya dari pemanfaatan data ini. Kalau belum ada PNBP sebaiknya segera diurus agar itu menambahi pendapatan negara kita,” demikian kutipan pernyataan Luqman..  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

KAI Tutup Posko Angkutan Lebaran, Penumpang KA Naik 18% Dibanding 2023

Published

on

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo pada penutupan Posko Angkutan Lebaran 2024 di Stasiun Pasar Senen yang berlangsung dari 5 April s.d 16 April 2024 (12 hari) (Foto : @www.kai.id)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia menutup posko Angkutan Lebaran 2024 yang berlangsung dari 5 April s.d 16 April 2024 (12 hari). Adapun masa angkutan Lebaran yang KAI tetapkan masih berlangsung sejak H-10 (31 Maret) s.d H+10 (21 April) atau selama 22 hari.

KAI mencatat jumlah penumpang pada periode 31 Maret s.d 16 April 2024 (berdasarkan data tanggal 17 April 2024 pukul 08.00) mencapai 3.360.139 penumpang, meningkat 18% dibandingkan dengan periode yang sama Angkutan Lebaran 2023.  

Sementara jumlah KA yang melayani pada Angkutan Lebaran 2024 ini yaitu 6.826 KA, meningkat 33% dibanding Angkutan Lebaran 2023 sebanyak 5.116 KA. Adapun kapasitas tempat duduk yang KAI sediakan pada Angkutan Lebaran 2024 ini yaitu 3.319.634 tempat duduk, meningkat 16% dibanding Angkutan Lebaran 2023.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, KAI berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pelanggan dengan sebaik-baiknya. Sehingga layanan KAI tetap menjadi pilihan masyarakat untuk angkutan Lebaran, Nataru, dan pada momen-momen lainnya. Dengan demikian dapat menjadikan kereta api sebagai transportasi yang berkelanjutan. 

“Di sisi keselamatan, KAI juga akan terus menjaga momentum kinerja keselamatan perjalanan kereta api yang baik selama angkutan Lebaran ini pada masa-masa yang akan datang,” kata Didiek pada penutupan Posko Angkutan Lebaran 2024 di Stasiun Pasar Senen.

Menurut data KAI, selama masa angkutan Lebaran 2024 ini keakuratan waktu perjalanan kereta api telah sesuai dengan yang diharapkan. On Time Performance atau tingkat ketepatan waktu keberangkatan kereta api mencapai 99,6%. Sedangkan tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta api mencapai 97,4%.

“Kami bersyukur kepada Tuhan YME atas kelancaran yang diberikan. Sehingga ketepatan waktu yang mendekati prima memberikan nilai tambah bagi KAI dalam menjalankan Angkutan Lebaran 2024 ini,” ujar Didiek.

Puncak arus mudik terjadi pada H-4 atau Sabtu (6/4) sebanyak 209.663 pelanggan. Adapun puncak arus balik terjadi pada H+3 atau Minggu (14/4) sebanyak 261.331 pelanggan. Rute favorit pelanggan yaitu Jakarta – Surabaya pp, Jakarta – Malang pp, Jakarta – Yogyakarta pp, Jakarta – Purwokerto pp, Jakarta – Semarang pp, Bandung – Surabaya pp, dan lainnya.

Sementara KAI mencatat transaksi pembelian tiket kereta api yang berangkat pada masa angkutan Lebaran 2024 didominasi melalui aplikasi Access by KAI sebesar 66,8 persen. Disusul melalui mitra B2B sebesar 25,1 persen, loket sebesar 5,4 persen, web KAI sebesar 2,4 persen, vending machine sebesar 0,1 persen, dan CC121 sebesar 0,1 persen.

“Kami mengucapkan apresiasi kepada internal dan eksternal seperti DJKA Kemenhub, Kementerian BUMN, TNI, Polri, KNKT, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, komunitas-komunitas seperti Railfans dan Pramuka, yang memungkinkan Angkutan Lebaran 2024 KAI dapat terlaksana dengan baik. Hal ini memberikan motivasi bagi kami untuk senantiasa memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat,” kata Didiek.

Usai angkutan Lebaran ini, KAI dan anak-anak usaha akan konsisten memberikan pelayanan terbaru serta pengalaman baru, baik untuk kereta api, Whoosh, commuterline, LRT, dan lain-lain. Sehingga growth mindset tercipta di seluruh jajaran KAI Group. Kami akan terus meningkatkan fasilitas untuk penumpang baik di kereta api ataupun di stasiun-stasiun. 

“Kami optimis KAI akan terus tumbuh membangun ekosistem transportasi dengan inovasi dan kreativitas yang tidak ada hentinya. Sehingga mampu mewujudkan motto dengan semangat bersatu, menuju KAI baru, untuk Indonesia maju,” tutup Didiek. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Berita

Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden

Published

on

Tim Hukum Ganjar-Mahfud (Foto : @www.mkri.id)

Jakarta, goindonesia.co – Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui tim hukum masing-masing, menyerahkan dokumen kesimpulan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 16 April 2024. Pada hari yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menyerahkan dokumen kesimpulan sidang.

Yakin Kabul

Dokumen kesimpulan sidang dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) diserahkan oleh Ari Yusuf Amir. “Alhamdulillah, hari ini kami sudah resmi menyerahkan kesimpulan dari semua proses persidangan selama ini,” kata Ari Yusuf Amir,

Ketua Tim Hukum Anies-Muhaimin, dalam konferensi pers di Gedung MK I, Jakarta Pusat.

Ari melanjutkan, semua fakta dan bukti telah dipaparkan dalam proses persidangan. Oleh karena itu pihaknya sangat optimistis permohonan Anies-Muhaimin akan dikabulkan MK.

“Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan, semua Majelis Hakim Yang Mulia ini diberikan keteguhan hati, keberanian, ketegasan dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya karena semua fakta, semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini,” ucap Ari.

Selain itu, terang Ari, Tim Hukum Anies-Muhaimin juga telah menghadirkan beberapa saksi fakta. Pihaknya juga sudah mendatangkan para ahli, mulai dari ahli keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli IT, dan ahli administrasi negara.

“Dan yang paling menyenangkan bagi kami, alhamdulillah, selama proses persidangan, kami melihat kesungguh-sungguhan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini,” terangnya.

Ari juga menjelaskan, semula ada yang meragukan bahwa sengketa yang tengah bergulir adalah tentang ‘hasil’ yang kuantitatif. Tapi, kata Ari, Majelis Hakim MK telah menggali substansi secara kualitatif.

Pelanggaran Etika dan Nepotisme

Di hari yang sama, Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga menyerahkan kesimpulan sidang PHPU Presiden Tahun 2024. Dokumen kesimpulan sidang diserahkan secara resmi oleh Todung Mulya Lubis.

“Kami sudah menyerahkan kesimpulan, nah ini buktinya, tanda terima penyerahan kesimpulan yang kami serahkan ke MK,” kata Todung sembari menunjukkan tanda terima serah terima dokumen dari Kepaniteraan MK.

Todung menyampaikan, dalam dokumen kesimpulan tersebut terdapat beberapa kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk disimak Majelis Hakim Konstitusi. Menurut Todung, pelanggaran-pelanggaran ini yang menjadikan Pilpres 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pelanggaran dimaksud, di antaranya, pelanggaran etika, dan nepotisme.

“Pelanggaran etika ya yang terjadi dengan kasat mata. Pelanggaran etika terlihat dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melanggengkan syarat pencalonan untuk anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Kalau membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat,” ucap Todung.

Pelanggaran berikutnya, sambung Todung, nepotisme yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan anaknya dalam Pilpres 2024. Aksi nepotisme Kepala Negara itu dinilai melanggar TAP MPR yang melarang adanya praktik nepotisme dalam pemilihan umum.

“Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya itu adalah bagian dari nepotisme,” ujar Todung.

Yakin Ditolak

Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan kesimpulan sidang. Dokumen kesimpulan siding disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra.

Melalui kesimpulannya, Yusril meyakini MK akan menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Menurutnya, terdapat alasan hukum bagi MK untuk menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

“Ya kami punya keyakinan seperti itu. Sebenarnya di MK itu kan mereka diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuktikan apa yang menjadi tuduhan. Jadi, sanggahan oleh mereka. Bukan kita yang harus menyanggah, mereka yang harus membuktikan,” ujar Yusril.

Namun demikian, menurut Yusril, kubu Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud tidak bisa membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024 dalam persidangan di MK. “Tapi, kelihatannya tidak bisa membuktikan ketika kita menghadirkan saksi dan ahli malah tidak membantah apa yang mereka (gugat),” lanjut Yusril.

Pilpres sesuai UU Pemilu

Pada kesempatan yang sama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon, juga menyerahkan kesimpulan sidang. Dokumen kesimpulan diserahkan oleh Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin. Afif menegaskan penyelenggaraan Pilpres 2024 telah sesuai dengan UU Pemilu.

“Hari ini kami menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti,” kata Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin.

Afif meyakini MK akan menolak permohonan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Menurutnya, MK dapat memberikan keputusan yang adil. “Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujarnya.

Selain itu, Afif berharap MK dapat mengesahkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Afif mengatakan pihaknya telah membantah dalil-dalil yang dimohonkan oleh pemohon dengan alat bukti yang disampaikan.

“Sepanjang persidangan yang dilakukan, KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139 alat bukti, yang pertama adalah perkara 1 sebanyak 68 alat bukti, dan juga perkara 2, 71 alat bukti,” jelasnya.

Afif juga menuturkan pihaknya membawa alat bukti tambahan. Di antaranya berupa formulir D kejadian khusus di setiap kecamatan.

“Kalau sebelumnya diminta menyerahkan formulir D hasil tingkat kecamatan, maka pada kesempatan ini kami menambahkan alat bukti berupa kejadian khusus di semua tempat, terutama di formulir D di tingkat kecamatan,” jelas dia.

Hal senada disampaikan Komisioner KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers juga memastikan KPU telah melaksanakan Pilpres 2024 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Idham meyakini dalil-dalil yang dimohonkan tidak akan mengubah hasil Pilpres.

“Kami KPU meyakini bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemilu khususnya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga apa yang menjadi permohonan para pemohon itu kami yakin tidak akan mengubah hasil keputusan KPU mengenai penetapan hasil pemilu,” imbuh Idham. (***)

*Mahkamah Konstitusi.

Continue Reading

Berita

Menparekraf Angkat Isu Transformasi Pariwisata Pascapandemi dalam Forum PBB di New York

Published

on

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan pidatonya dalam acara high level meeting “UN General Assembly Sustainability Week” di Markas PBB, New York (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Boston, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri undangan PBB untuk berbicara pada high level meeting “UN General Assembly Sustainability Week” di New York, Amerika Serikat, mengenai transformasi pariwisata Indonesia pascapandemi.

“Kehadiran kami dalam forum ini diharapkan semakin memperkuat Indonesia sebagai destinasi wisata yang sangat peduli terhadap isu-isu perubahan iklim dan isu-isu yang berkaitan kesejahteraan dan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Indonesia saat ini menjadi acuan dalam hal transformasi pariwisata pascapandemi. Dimana Indonesia menunjukkan keberpihakan terhadap pariwisata regeneratif dan pariwisata yang bisa membantu mengurangi emisi karbon.

Wujud konkretnya melalui sejumlah upaya yang telah dilakukan seperti offset emisi karbon, penanaman hutan mangrove di beberapa destinasi wisata, restorasi terumbu karang, ada juga kegiatan untuk penanganan isu sampah, food loss dan food waste. 

Selain itu juga kehadiran program desa wisata yang memberdayakan masyarakat lokal dengan kearifan adat istiadat setempat. Sehingga menampilkan pariwisata sebagai sektor yang memiliki peluang sangat luas dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.

“Dan kita perlu sandingkan dengan ekonomi kreatif baik dari segi produk dan jasa yang bisa mengangkat posisi Indonesia dalam transformasi menuju ekonomi digital,” ujar Sandiaga.

Menparekraf Sandiaga mengungkapkan keinginannya untuk menampilkan wajah destinasi Indonesia sebagai destinasi yang dekat dengan alam, budaya, namun penuh petualangan. Sehingga bukan hanya destinasi yang fokus kepada sun, sea, dan sand, tapi juga yang memiliki kemampuan untuk menarik wisatawan berdasarkan dari serenity, spirituality, dan sustainability.

“Kami meyakini Indonesia memiliki destinasi wisata yang unik, menarik, bukan hanya Bali, tapi juga lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang sedang kami bangun secara totalitas. Kami melihat ini menjadi sebuah perjalanan yang sangat menentukan bagaimana Indonesia akan menjadi negara pilihan wisatawan,” ujar Sandiaga.

Selain Bali dan lima DPSP, adapula IKN yang akan menjadi destinasi wisata baru yang sedang dalam tahap pembangunan secara masif. Pembangunan IKN mengedepankan interkonektivitas berbasis kelestarian alam. Salah satunya infrastruktur yang tidak menggunakan energi fosil yang mampu menghubungkan titik-titik pusat ekonomi di Kalimantan.

“Karena ini menjadi unggulan kita maka kita akan fokus terhadap pariwisata dan infrastruktur yang ramah lingkungan,” kata Sandi. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Trending