Berita

PNBP untuk Penggunaan NIK Dukcapil, Begini Alasannya

Published

2 years ago

17 April, 2022

Photo : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Penerapan PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, plat kendaraan bermotor, pembuatan Passpor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, pengurusan PT, penempatan notaris, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan banyak lagi lainnya. Ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.

Khusus Dukcapil, menurut Dirjen Zudan Arif Fakrulloh, pertimbangan dasar penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan adalah, untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Dirjen Zudan menekankan, sektor usaha yang akan dibebankan tarif NIK adalah lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented. “Contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, RSUD semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang diberikan kepada perorangan. Hak Akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum,” kata Zudan.

Terkait perkiraan PNBP yang bakal diterima dari kebijakan itu, dan dimanfaatkan untuk apa uangnya, Dukcapil tidak memasang target.

“Karena hakikatnya tidak untuk mencari pendapatan, tetapi hanya tambahan bagi APBN agar sistem Dukcapil tetap terjaga untuk memberi pelayanan,” tegas Zudan seraya menambahkan, “PNBP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur server dan storage Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna.”

Apakah menjual data pribadi itu tidak melanggar prinsip kerahasiaan data pribadi? Terkait ini Zudan menjelaskan, dalam hal PNBP, jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan itu sendiri tidak menjual data penduduk dan tidak memberikan data.

Lembaga pengguna sudah punya data dan diverifikasi oleh Dukcapil. Dukcapil hanya memberikan verifikasi data seseorang dengan notifikasi true or false (sesuai/tidak sesuai).

Semua lembaga pengguna data Dukcapil sudah punya data nasabah atau calon nasabah. Data itulah yang diverifikasi ke Dukcapil. “Sehingga lembaga pengguna bisa memverifikasi data seseorang dengan akurat, secure dan valid. Misalnya, pemilik data tersebut masih cocok tidak datanya dengan Dukcapil, masih hidup, masih sesuai alamatnya, dan lainnya,” papar Zudan makin jelas.

Lantas, bagaimana pemerintah menjamin keamanan NIK yang diberikan ke sektor usaha itu? Zudan kembali menjelaskan, sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan/persyaratan.

Di antaranya telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (MoU dan PKS), PoC sistem (Proof of Concept), menandatangani NDA (Non Disclosure Agreement), dan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) untuk mematuhi kewajiban menjaga dan melindungi data.

“Serta tidak boleh memindahtangankan data walaupun sudah tidak bekerja sama atau dikenal dengan istilah zero data sharing policy. Para lembaga pengguna juga harus siap mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku,” pungkas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mendorong Kemendagri agar menjadikan kerja sama pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian dari tambahan PNBP.

“Kalau belum ada PNBP penting untuk dipikirkan, Pak Mendagri. Setahu saya beberapa pihak memanfaatkan data kependudukan ini adalah institusi komersial, misalnya perbankan. Mereka ada keuntungannya dari pemanfaatan data ini. Kalau belum ada PNBP sebaiknya segera diurus agar itu menambahi pendapatan negara kita,” demikian kutipan pernyataan Luqman.. (***)

Berita

Menparekraf Luncurkan “unBALIvable” sebagai Merek Kolektif Provinsi Bali

Published

3 hours ago

20 April, 2024

goindonesia1

Menparekraf Sandiaga Uno menutup kegiatan IP Branding Project Bali di Ballroom Pulmeria Padma Resort Legian, Bali (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Bali, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan “unBALIvable” sebagai merek kolektif Provinsi Bali guna meningkatkan daya saing, kualitas, dan keberlanjutan produk serta jasa pariwisata dan ekonomi kreatif Bali.

Merek kolektif “unBALIvable” adalah hasil dari Project Penguatan Kekayaan Intelektual atau IP Branding Project yang diinisiasi oleh Kemenparekraf/Baparekraf bersama Kemenkumham, Pemerintah Provinsi Bali, dan World Intellectual Property Organization (WIPO).

“Karena Bali ini merupakan destinasi nomor satu dari pariwisata Indonesia, maka kita harus lengkapi dengan produk-produk spa dan juga kerajinan di Bali yang unBALIvable,” kata Menparekraf Sandiaga dalam sambutannya pada kegiatan closing ceremony IP Branding Project Bali di Ballroom Pulmeria Padma Legian, Bali, Jumat (19/4/2024).

Adapun sejumlah merek kolektif yang tergabung meliputi UMKM lokal Bali di bidang spa dan kerajinan tangan di antaranya Organic Spa, Calm Spa, Roepa Jewellry, The Bless Shop, Bali Spa & Wellness, Maheswari Bali, Sekar Bali Jewelry, Wenten Art, Fresh Spa, MK Ceramic, Krisna Silver, EthneeQ, Woodsantara, LookASwarna, dan Machastore.

Pelaku UMKM tersebut telah memperoleh serangkaian training dan mentoring dari para ahli mengenai legalitas, manajemen kekayaan intelektual, branding, dan desain melalui pilot project penguatan kekayaan intelektual (IP) yang telah berlangsung selama 11 bulan.

Yang kemudian sukses mengantarkan 13 peserta mendaftarkan merek usaha dan 2 bisnis yang mendombrak akses ke pasar internasional. Ada pula 3 perusahaan yang rencananya mendaftarkan desain industri karena memiliki keunikan dan 3 pelaku usaha yang mendaftarkan merek dagangnya melalui sistem Madrid.

“Hasil project ini kita serahkan kepada Pemprov Bali. Kita harapkan langsung berdampak terhadap nilai ekspor dan juga kualitas dari produk-produk para pelaku UMKM. Tentunya seiring dengan pulihnya ekonomi Bali maka hal ini akan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang luas,” kata Sandiaga.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan komitmennya untuk terus berupaya menguatkan kelembagaan mengenai kekayaan intelektual sebagai tindak lanjut agar program ini dapat berkelanjutan. Karena sangat bermanfaat bagi pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Bali.

“Karena kita tahu dengan pendaftaran kekayaan intelektual kita bisa mendapatkan added value dari produk-produk kita. Karena ini bermanfaat, mari kita lanjutkan,” kata Dewa.

Hadir mendampingi Menparekraf, Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Neil El Himam; Direktur Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio Kemenparekraf/Baparekraf, Iman Santosa; Direktur Pengembangan SDM Ekraf Kemenparekraf /Baparekraf, Fahmy Akmal; Plh. Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Saulina Marbun.

Turut hadir Director of Program Performance & Budget Division, WIPO, Maya Catharina Bancher; Direktur Kerja Sama dan Edukasi Kemenkumham, Yasmon; dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Berita

Menhub Apresiasi Kolaborasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024

Published

3 hours ago

20 April, 2024

goindonesia1

Menhub saat menutup Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 / 1445 Hijriah di Kantor Kementerian Perhubungan (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan koordinasi sehingga Angkutan Lebaran 2024 dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Menhub saat menutup Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 / 1445 Hijriah di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (19/4).

“Saya bangga dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan unsur terkait atas koordinasi dan kerja nyata bersama sehingga mudik kali ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Kementerian dan Lembaga terkait, Kemenko PMK, Pemerintah Daerah, Polri, TNI, operator transportasi, media yang mendukung secara intens, serta seluruh masyarakat, kami sampaikan terima kasih,” ujar Menhub.

Menhub menyampaikan, apresiasi juga disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden menilai Angkutan Lebaran Tahun ini telah berjalan baik. Dalam hal ini, Presiden selalu memantau dan memberi arahan selama masa Angleb.

“Pak Presiden mengatakan Angkutan Lebaran sudah berjalan bagus, tidak ada hal signifikan yang membuat kita khawatir, namun demikian evaluasi dan peningkatan akan terus kita lakukan. Selama ini, Presiden terus memantau secara intens dan memberi semangat. Terima kasih kepada Pak Presiden sehingga kita semua bisa mengawal dan berkolaborasi dalam menjalankan tanggung jawab ini,” kata Menhub.

Menhub tidak memungkiri terdapat sejumlah catatan dan evaluasi dari Angleb tahun ini. Hal ini terutama dilandasi oleh lonjakan pergerakan yang sangat signifikan.

Berdasarkan hasil survei mobile positioning data (MPD) yang dilakukan oleh operator telekomunikasi Telkomsel, jumlah pergerakan masyarakat secara nasional selama periode 3-18 April 2024 adalah sebesar 242,6 juta pergerakan. Sementara, di wilayah Jabodetabek terdapat sebesar 41,5 juta pergerakan. Kemudian penggunaan angkutan umum juga meningkat dibandingkan tahun 2023, serta lalu lintas jalan yang relatif lancar dengan kecepatan rata-rata kendaraan sekitar 70-75 Km/Jam.

“Pergerakan masyarakat terjadi lonjakan yang cukup signifikan, perjalanan angkutan umum juga meningkat, masih terjadi beberapa hal yang tidak kita inginkan. Meski begitu, angka kecelakaan menurun serta kecepatan kendaraan dapat meningkat, ini adalah hal yang positif,” jelas Menhub.

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Irjen Pol. Aan Suhanan menyampaikan terjadi penurunan jumlah kecelakaan sebanyak 8% selama Angleb. Tahun ini terjadi 3.286 kecelakaan lalu lintas, turun dari tahun lalu sebanyak 3.561 kecelakaan. Tingkat vatalitas pun menurun 12% dari tahun lalu 534 korban meninggal dunia menjadi 469 meninggal di tahun ini.

“Sepanjang masa Angkutan Lebaran, kami juga telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan 27 kali pelaksanaan contra flow di Jakarta-Cikampek-Cipali, 20 kali one way di tol, dan 197 kali kali one way di luar tol di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, kita juga melakukan pengaturan di jalan-jalan arteri,” papar Kakorlantas.

Selain itu, telah dilakukan juga 40 kali delaying system di kawasan penyeberangan sejak km 13 hingga km 68 saat arus mudik. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya antrian dan kenaikan volume kendaraan. Meski begitu, kecepatan kendaraan meningkat 0,8 km/jam dibanding tahun lalu. Artinya, waktu tempuh perjalanan arus mudik menjadi lebih cepat 11 menit dari tahun lalu.

“Kami mengucapkan syukur, hajat besar yang sudah kita lalui ini berjalan dengan baik, berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan media. Keberhasilan pengelolaan ini adalah keberhasilan kita bersama,” kata Kakorlantas.

Turut hadir dalam acara ini seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1) Kementerian Perhubungan, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, dan seluruh Dirut BUMN operator transportasi. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Berita

Menkeu Bahas Peran Penting IsDB saat Bertemu Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi

Published

4 hours ago

20 April, 2024

goindonesia1

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Di sela-sela kunjungan kerjanya di Washington, D.C., Amerika Serikat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali mengadakan pertemuan dengan sejumlah kolega, diantaranya dengan Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan. Pertemuan bilateral ini mendiskusikan peningkatan peran Islamic Development Bank (IsDB) dan juga penguatan hubungan ekonomi kedua negara serta beberapa isu-isu keuangan lainnya.

“Peran multilateral development bank seperti IsDB saat ini semakin penting dan diharapkan bisa menjembatani kesenjangan dan kebutuhan pembiayaan untuk negara-negara yang membutuhkan,” terang Menkeu pada Kamis (18/4) waktu setempat.

Menjelang gelaran IsDB Annual Meeting 2024 di Riyadh sepekan mendatang yang juga merupakan peringatan 50 tahun berdirinya institusi ini, Menkeu menyampaikan bahwa IsDB perlu untuk melakukan reformasi sehingga menguatkan perannya dalam mendukung negara-negara anggota menghadapi tantangan global saat ini.

“IsDB juga perlu menjadikan operasinya lebih efektif dengan menyederhanakan beberapa prosedur pembiayaan dan semakin meningkatkan keterlibatan negara-negara anggota dalam mengarahkan kebijakan IsDB,” lanjut Menkeu.

Sebagai negara anggota terbesar ke-3, Menkeu mengatakan bahwa Indonesia berharap agar IsDB dapat semakin baik dalam membenahi tata kelola, prosedur, kapasitas, dan instrumen pembiayaannya sesuai dengan tema pertemuan mendatang yaitu Cherishing our Past Charting our Future: Originality, Solidarity and Prosperity. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia