Connect with us

Berita

PNBP untuk Penggunaan NIK Dukcapil, Begini Alasannya

Published

on

Photo : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Penerapan PNBP dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia sudah berjalan lama. Misalnya, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dikenakan pemerintah untuk pembuatan SIM, perpanjangan STNK, plat kendaraan bermotor, pembuatan Passpor, sertifikat tanah, meminta data di BPS, pengurusan PT, penempatan notaris, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan banyak lagi lainnya. Ada ribuan jenis PNBP di Indonesia.

Khusus Dukcapil, menurut Dirjen Zudan Arif Fakrulloh, pertimbangan dasar penerapan tarif NIK atau jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan adalah, untuk menjaga sistem Dukcapil tetap hidup.

“Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran APBN terus turun,” kata Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (16/4/2022).

Dirjen Zudan menekankan, sektor usaha yang akan dibebankan tarif NIK adalah lembaga sektor swasta yang bersifat profit oriented. “Contoh lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, sekuritas. Untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemda, dan lembaga pelayanan publik seperti BPJS Kesehatan, RSUD semuanya tetap gratis. Dan tidak ada hak akses yang diberikan kepada perorangan. Hak Akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum,” kata Zudan.

Terkait perkiraan PNBP yang bakal diterima dari kebijakan itu, dan dimanfaatkan untuk apa uangnya, Dukcapil tidak memasang target.

“Karena hakikatnya tidak untuk mencari pendapatan, tetapi hanya tambahan bagi APBN agar sistem Dukcapil tetap terjaga untuk memberi pelayanan,” tegas Zudan seraya menambahkan, “PNBP akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur server dan storage Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna.”

Apakah menjual data pribadi itu tidak melanggar prinsip kerahasiaan data pribadi? Terkait ini Zudan menjelaskan, dalam hal PNBP, jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan itu sendiri tidak menjual data penduduk dan tidak memberikan data.

Lembaga pengguna sudah punya data dan diverifikasi oleh Dukcapil. Dukcapil hanya memberikan verifikasi data seseorang dengan notifikasi true or false (sesuai/tidak sesuai).

Semua lembaga pengguna data Dukcapil sudah punya data nasabah atau calon nasabah. Data itulah yang diverifikasi ke Dukcapil. “Sehingga lembaga pengguna bisa memverifikasi data seseorang dengan akurat, secure dan valid. Misalnya, pemilik data tersebut masih cocok tidak datanya dengan Dukcapil, masih hidup, masih sesuai alamatnya, dan lainnya,” papar Zudan makin jelas.

Lantas, bagaimana pemerintah menjamin keamanan NIK yang diberikan ke sektor usaha itu? Zudan kembali menjelaskan, sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan/persyaratan.

Di antaranya telah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil (MoU dan PKS), PoC sistem (Proof of Concept), menandatangani NDA (Non Disclosure Agreement), dan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) untuk mematuhi kewajiban menjaga dan melindungi data.

“Serta tidak boleh memindahtangankan data walaupun sudah tidak bekerja sama atau dikenal dengan istilah zero data sharing policy. Para lembaga pengguna juga harus siap mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku,” pungkas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mendorong Kemendagri agar menjadikan kerja sama pemanfaatan data kependudukan sebagai bagian dari tambahan PNBP.

“Kalau belum ada PNBP penting untuk dipikirkan, Pak Mendagri. Setahu saya beberapa pihak memanfaatkan data kependudukan ini adalah institusi komersial, misalnya perbankan. Mereka ada keuntungannya dari pemanfaatan data ini. Kalau belum ada PNBP sebaiknya segera diurus agar itu menambahi pendapatan negara kita,” demikian kutipan pernyataan Luqman..  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Masuki Abad Kedua, Presiden Jokowi Yakin NU Tumbuh Makin Kokoh

Published

on

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya pada resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 7 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.

Jakarta, goindonesia.co – Memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama (NU), Presiden Joko Widodo meyakini NU akan tumbuh makin kokoh dan mampu menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat. Di samping itu, Presiden juga percaya NU mampu memberikan contoh hidup adab Islam yang baik di masyarakat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa, 7 Februari 2023.

“Menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran, tata krama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik, dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman,” kata Presiden.

Menurut Presiden, sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak untuk berkontribusi bagi masyarakat internasional. “Pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia,” tambahnya.

Selain itu, Presiden juga memandang bahwa NU mampu menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dunia. Untuk itu, Kepala Negara mendorong NU untuk tetap menjadi yang terdepan dalam membaca gerak zaman yang terus mengalami perubahan.

“NU harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab,” lanjutnya.

Presiden pun berharap lembaga pendidikan NU dapat mempersiapkan para nahdiyin muda yang mampu beradaptasi dan menjawab tantangan global yang terus berkembang pesat. Di samping itu, para generasi muda juga harus dirangkul agar tradisi dan adab keislaman tetap mengakar kuat di dalam diri mereka.

“Saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab ahlussunnah wal jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” ucap Presiden. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Dampingi Presiden RI, Menhan Prabowo Hadiri Peringatan Satu Abad NU

Published

on

Nahdliyin mencium tangan Menhan Prabowo Subianto saat menghadiri puncak Peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023). FOTO/IST

Sidoarjo, goindonesia.co – Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta Wakil Presiden Ma’aruf Amin, menghadiri puncak Peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2).

Setibanya di GOR Sidoarjo, rombongan Presiden RI yang diiringi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, disambut oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan sejumlah tokoh PBNU lainnya

Bersama Menhan Prabowo Subianto, turut hadir sejumlah menteri lainnya dan kepala daerah diantaranya, Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam amanatnya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ungkapan tasyakur, terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara, mengingat selama satu abad telah memberikan warna yang luar biasa untuk ibu pertiwi Indonesia, dalam hal keislaman kebangsaaan, persatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam keberagaman.

Presiden berharap, lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdliyin-nahdliyin muda yang menguasai IPTEK terbaru, tekhnologi digital yang berkembang pesat dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Juga merangkul dan memberi perhatian serius terhadap generasi muda agar tetap mengakar kuat terhadap tradisi maupun adab Ahlussunnah wal Jamaah

“Semoga momentum abad ke-2 ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keIndonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat”, ujar Presiden Jokowi.

Peringatan Puncak Hari Lahir (Harlah) Ke-100 berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2023 yang mengusung tema “Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru”, merupakan kegiatan yang menjadi simbol kebangkitan menuju abad kedua NU dengan membawa tiga momentum dasar yakni spiritual, organisasi dan kultural.

Pada puncak resepsi Satu Abad NU itu, dilakukan pembacaan rekomendasi Muktamar Fiqih Peradaban oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf yang juga memberikan penghargaan kepada Grand Syech Al-Azhar dan Sayyid Ahmad bin Muhammad Al Maliki. (***)

(Sumber : Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Perkuat Pemahaman PPLN Persiapkan Pemutakhiran Data Pemilih

Published

on

Anggota KPU Betty Epsilon Idroos (Dok.: humas kpu dessy-dianR/foto: james/ed diR)

Jakarta, goindonesia.co – Pascapembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung memberikan pembekalan kepada para PPLN yang telah dilantik. Terbaru pada Selasa (7/2/2023), KPU memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Penyusunan Daftar Pemilih bagi PPLN.

Kegiatan yang terbagi dalam dua gelombang ini dipimpin langsung Anggota KPU Betty Epsilon Idroos. Pada kesempatan tersebut Betty menyampaikan berbagai hal yang perlu diperhatikan PPLN dari proses pemutakhiran data pemilih, yang nantinya akan dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri (pantarlih LN). beberapa di antaranya yaitu memastikan syarat seseorang bisa menjadi pemilih, memahami jenis-jenis daftar pemilih, paham jenis formulir pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih hingga tahu dan paham alur pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Betty kemudian menekankan bahwa proses pemutakhiran data pemilih di luar negeri akan sedikit berbeda dibanding pemutakhiran di dalam negeri, tantangan jarak dan kondisi alam di luar negeri pada saat pencocokan dan penelitian (coklit) menurut dia dapat diatasi dengan sejumlah metode (selain mendatangi pemilih) dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan masyarakat di kantor perwakilan RI atau tempat lain, menghubungi pemilih melalui telepon atau media sosial, mengirim surat atau email kepada pemilih hingga menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, medsos, call center atau laman resmi.

Di luar itu Betty juga mengingatkan bahwa PPLN harus siap dengan kerja penyelenggara pemilu yang tidak mengenal hari libur. Kerja berdasarkan hari kalender ini berlaku untuk semua tahapan termasuk pemutakhiran data pemilih, yang coklitnya bahkan akan dimulai pada Minggu 12 Februari 2023 hingga Selasa 14 Maret  2023. “Mohon ini disimpan dan diingat (program dan jadwal penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2024). Kita bekerja berdasarkan hari kalender,” pesan Betty.

Turut hadir Plt Deputi Bidang Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Kepala Pusdatin KPU, Nur Wakit Aliyusron. (***)

(Sumber : humas kpu dessy-dianR/foto: james/ed diR, @www.kpu.go.id)

Continue Reading

Trending