Connect with us

Berita

Presiden Jokowi Perpanjang Status Pandemi Covid-19

Published

on

Presiden Joko Widodo memperpanjang status pandemi Covid-19.(foto:ilustrasi)Foto: Antara/Hafidz Mubarak

Presiden Joko Widodo memperpanjang status pandemi Covid-19.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang status kebencanaan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Tanah Air. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang ditetapkan pada 31 Desember 2021.

“Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan global pandemic sesuai pernyataan World Health Organizalion secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” demikian disebutkan dalam keppres tersebut yang diunduh dari laman Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Ahad (2/1).

Status pandemi Covid-19 telah berlaku sejak 13 April 2020 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. 

Dengan status pandemi tersebut, maka menurut keppres, pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan tiga landasan hukum, yaitu; Pertama, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Kedua; UU yang mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan DPR RI termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR.

Ketiga; peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu dalam rangka penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi Covid-19 beserta dampaknya khususnya di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial, menurut keppres tersebut, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya.

Dalam keppres tersebut, pemerintah menyebut sudah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19. Dalam putusannya pada 28 Oktober 2021 disebutkan MK memutuskan UU Covid-19 (UU Nomor 2 Tahun 2020) hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Covid-19 diundangkan. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Hadiri Munas KAHMI, Prabowo Sanjung HMI Fraksi Terbesar di DPR

Published

on

Foto: Prabowo Subianto (dok.ist)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengisi acara seminar dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Prabowo menyebutkan bahwa HMI adalah gerakan yang sangat besar di Indonesia.
“HMI itu ada di semua partai. Gila. Gue baru sadar. Di Gerindra saja sekitar 40 persen,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Minggu (27/11/2022).

Acara ini digelar di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (26/11). Menurut Prabowo, besarnya HMI dibuktikan dengan banyaknya anggota HMI di semua partai politik.

“Fraksi HMI yang paling besar saudara-saudara,” ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa di parlemen saat ini ada sembilan partai, tapi menurutnya banyak yang lupa bahwa ada kaukus HMI yang besar. Oleh karena itu Prabowo menyebut dirinya memutuskan untuk hadir di Palu untuk menghormati HMI.

“Jadi walaupun aku capek, diundang ke Palu, gue terbang deh. Nggak ada urusan, bener nggak?” kata Prabowo seraya terkekeh.

“Mau gue dikasih setengah jam aja gue muncul di sini tidak apa-apa,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Prabowo menjadi pembicara dalam seminar yang bertajuk ‘Merawat Persatuan dan Kebangsaan’. Ia pun memaparkan bahwa para pemimpin di Indonesia saat ini bersatu dan saling merangkul untuk merawat bangsa.

“Kita tidak boleh pecah saudara-saudara. Siapa yang jadi presiden, gubernur, tidak masalah, yang penting bekerja untuk rakyat Indonesia,” ucapnya. (***)

Continue Reading

Berita

KAHMI Harus Dorong Bangsa Ini Hargai Perbedaan dan Berkolaborasi Hadapi Tantangan Ke Depan

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tengah berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah (24-28 November 2022). Munas KAHMI ini dibuka oleh Wapres Ma’ruf Amin dan dihadiri sejumlah tokoh nasional. Beberapa diantaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
 
Dari pantauan awak media, terlihat semangat keberagaman mewarnai sikap alumni HMI terhadap berbagai masalah kebangsaan. Ribuan alumni HMI yang datang dari berbagai penjuru tanah air aktif berdiskusi dengan beragam topik di setiap sudut Kota Palu. Sebagian peserta lainnya menjadikan event munas sebagai ajang silaturahmi dan nostalgia ketika masih sama-sama aktif menjadi pengurus HMI di kampus.
 
“Alumni HMI, sejak awal aktif di HMI, diajarkan untuk berbeda pendapat, dan sudah terbiasa menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara smart dan dewasa,” kata Medrial Alamsyah, alumni HMI dari Bandung yang juga konsultan manajemen publik yang ditemui redaksi di arena Munas di Sriti Convention Hall Kota Palu.

Lebih lanjut Medrial melihat KAHMI sejatinya punya potensi besar karena anggotanya adalah para sarjana, master, doktor dan profesor. Mereka saat ini banyak yang memegang posisi-posisi strategis, baik di politik maupun birokrasi pemerintah. Di samping itu banyak pula yang berkiprah sebagai pengusaha dan profesional. Namun selama ini potensi itu tidak digarap secara serius oleh Majelis Nasional KAHMI sehingga keberadaan KAHMI terkesan banyak mubazir.

“Munas kali ini menjadi momentum bagi KAHMI untuk mengkoreksi diri. Ke depan seyogyanya KAHMI tidak hanya sibuk dengan urusan internal, tetapi mulai menggarap program-program strategis dengan memanfaatkan dan memperkokoh jejaring yang dimilikinya,” ujar Uda Med, panggilan akrab Medrial.

Medrial juga berharap peserta Munas XI kali ini memilih Presidum KAHMI dengan mempertimbangkan keterwakilan/representasi dari berbagai unsur dan latar belakang.
 
“Presidium KAHMI Nasional selama ini didominasi oleh politisi sehingga sikap KAHMI lebih banyak mempertimbangkan kepentingan politik presidium. Bahkan tak jarang pertikaian politik antar dan intra partai ikut mempengaruhi kebijakan di KAHMI Nasional.
Ke depan hal semacam itu harus ditinggalkan. KAHMI Nasional harus mendorong anggotanya untuk saling mendukung sehingga lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. KAHMI harus berperan aktif mencetak manusia Indonesia yang dibutuhkan di masa depan, yakni yang memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreatif,” lanjut Medrial.
 
Sebagaimana diketahui, ada 40 orang alumni HMI yang dijagokan peserta Munas untuk menduduki anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI. Beberapa orang yang menonjol diantaranya dari unsur politisi yakni Ahmad Doli Kurnia, Herman Khaeron, Saan Mustopa dan Romo Syafii. Dari unsur akademisi diwakili oleh Prof. Fasli Djalal dan Dr. Lely Pelitasari. Dari unsur professional ada Fachmi Idris dan Yana Aditya. Sedangkan dari unsur pengusaha beredar nama Ulla Nurachwaty dan Hanifah Husein.
 
Khusus tentang situasi politik saat ini yang cenderung terbelah dan menghambat dialog, Medrial berharap KAHMI harus berani bersikap sehingga ke depan bangsa ini lebih mendorong dialog, menghargai perbedaan, rasional dan menjalin kolaborasi antar anak bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.
 
“KAHMI harus berani bersikap dan mendorong bangsa ini untuk membuka dialog, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi antar anak bangsa untuk bersama menghadapi berbagai tantangan negeri ini,” pungkas Uda Med (***)

Continue Reading

Berita

Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?

Published

on

Anies Baswedan dan Presiden Jokowi . (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, goindonesia.co – Jokowi membatalkan kedatangan pada Pembukaan Munas KAHMI XI di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya?

Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas KAHMI XI. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas KAHMI. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden menyatakan kesediaanya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pengurus MN KAHMI waktu itu.

Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirmed akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara.

Begini peristiwanya: protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh forkompimda, termasuk BINDA.

Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden.

Panitia galau. Pilihannya, menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas.

Pilihan yang sama-sama berat buat panitia: Anies adalah bagian langsung dari KAHMI, hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies, melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir, dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh Kepala Negara.

Protokol Presiden sikapnya tegas: jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan.

Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan.

Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Itulah kejadikan yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies.

Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies.

Tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa ?

Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi.

Salut utk Panitia Munas KAHMI yang berani bersikap! (***)

Continue Reading

Trending