Bendungan Lau Simeme di Deli Serdang, Sumatera Utara. Berpotensi memeberikan suplai air bersih pada masyarakat di Sumatera Utara. (Foto : Dok-KEMENPUPR, @www.kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Indonesia mengusulkan pendirian Centre of Excellence on Water and Climate Resilience pada World Water Forum ke-10 di Bali yang digelar pada 18—25 Mei 2024. Tujuannya untuk menghadapi masalah tata kelola air akibat perubahan iklim.

“Centre of Excellence (COE) ini adalah jawaban dari tantangan iklim yang kita hadapi sekarang di dunia,” ujar Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Selasa (23/4/2024).

Endra mengatakan bahwa dalam pendirian COE itu, Indonesia akan menyasar penguatan kerja sama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation (SSC).

Melalui COE, Endra mengatakan bahwa negara-negara Selatan yang memiliki masalah terkait banjir, sedimen akibat erupsi yang merusak sungai, dan masalah pengelolaan air lainnya akan saling mengedukasi, bertukar pikiran, serta berbagi pengalaman untuk mencari solusi terbaik yang dapat diimplementasikan.

Endra menyoroti keberadaan Sabo Training Center yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat menjadi bagian dari COE ke depan.

Dengan mengembangkan Sabo lebih jauh, Endra meyakini Yogyakarta dapat menjadi tempat belajar bagi negara-negara Selatan terkait tata kelola air dan ketahanan iklim.

“Kami harapkan, tidak terlalu lama sesudah WWF, mungkin setahun setelah WWF, Centre of Excellence ini sudah terwujud,” kata Endra.

World Water Forum ke-10 fokus membahas empat hal, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (clean water and sanitation), ketahanan pangan dan energi (food and energy security), serta mitigasi bencana alam (mitigation of natural disasters).

Sebanyak 244 sesi dalam forum tersebut diharapkan dapat memberikan hasil konkret mengenai pengarusutamaan pengelolaan air terpadu untuk pulau-pulau kecil atau Integrated Water Resources Management (IWRM) on Small Islands, pembentukan pusat keunggulan atau praktik terbaik untuk ketahanan air dan iklim atau Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), serta penetapan Hari Danau Sedunia.

Pemerintah Indonesia mengundang 43 duta besar dan 4 organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dan menyukseskan World Water Forum ke-10 yang akan digelar di Bali pada 18–25 Mei 2024. (***)

*Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo – Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI 

Direktur Industri Kimia Hulu (Direktur IKHU), Wiwik Pudjiastuti (Foto : @kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah telah mengambil langkah responsif untuk menanggapi isu-isu yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, salah satunya melalui pemberlakuan peraturan terbaru mengenai kebijakan dan pengaturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga telah menuntaskan sejumlah regulasi teknis untuk dapat segera mendukung kebijakan pengaturan impor tersebut. Namun, Kemenperin menyayangkan hal ini masih mendapat banyak sentimen negatif dari beberapa pihak karena tidak sejalan dengan keinginan para pihak tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Industri Kimia Hulu (Direktur IKHU), Wiwik Pudjiastuti menyampaikan bahwa dalam perumusan kebijakan, Pemerintah melakukan analisis masalah serta mencari solusi secara teknokratis agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang positif pada masyarakat luas.

“Kami memahami bahwa implementasi suatu kebijakan belum tentu dapat memuaskan semua pihak, namun Pemerintah terus berupaya dan tidak tinggal diam dalam menanggapi isu permasalahan pengaturan tata niaga impor ini, termasuk isu tata niaga impor bahan baku plastik,” ujar Wiwik di Jakarta, Kamis (25/4).

Sebelumnya, pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023, komoditas bahan baku plastik seperti Polietilena (PE) dan Polipropilena (PP) diatur sejumlah 12 pos tarif dan memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 yang berlaku saat ini, pengaturan impor komoditas bahan baku plastik kembali ke pengaturan awal yang hanya mengatur satu pos tarif saja, tanpa pertimbangan teknis dari Kemenperin dan pengawasannya bersifat post border. 

Namun, mengingat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis dan Rekomendasi Impor Komoditas Industri Kimia Hulu Tertentu yang mencantumkan pengaturan komoditas bahan baku plastik telah diterbitkan sebelum penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024, maka ada yang beranggapan bahwa impor PE dan PP masih memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin. Padahal, realitanya pengaturan impor PE dan PP saat ini tidak memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin karena mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023.

“Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kesiapan beberapa pos tarif yang pasokannya masih belum sepenuhnya dapat disediakan oleh produsen di dalam negeri. Kemenperin berharap, hal ini untuk meluruskan isu-isu yang memperkeruh kepercayaan publik, salah satunya yang menyatakan komoditas bahan baku plastik diatur lartas impornya,” jelas Direktur IKHU.  (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si (Foto : @humas.polri.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Di tengah dinamika pasca Pemilu 2024, Muhammadiyah menjadi salah satu kunci untuk mengatasi situasi yang mulai memanas. Pasalnya, Muhammadiyah selalu mengingatkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam Silaturrahim Halal bi Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1445 Hijriah di Auditorium K. H. Ahmad Azhar Basyir, MA., Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (24/04/24).

“Peran besar Muhammadiyah untuk terus menjaga satu kesatuan yang mengisi dengan berbagai macam kekuatan, kemampuan, keilmuan di Muhammadiyah selalu dibutuhkan oleh bangsa untuk menjaganya,” ujar Sigit pada sambutannya.

Perbedaan pendapat pasca pemilu menurut Sigit menjadikan suatu kecintaan bagi rakyat Indonesia dan harus sama-sama dijaga. Momentum silaturrahim yang digelar oleh PP Muhammadiyah merupakan hal yang sangat baik, karena bisa saling memaafkan, merapatkan barisan, dan menatap ke depan bersama-sama untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Kegiatan ini ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH. Zulfa Mustofa dan ramah tamah yang menghangatkan suasana halal bi halal. Turut hadir Ketum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, M.Si., Sekum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti, M.Ed., Ketua Umum PP Aisyiyah Dr. Salmah Orbaniyah., M.Kes., Wakil Ketua MPR RI Dr. Nur Hidayat Wahid., M.Si., Ahmad Syaikhu., duta besar perwakilan negara sahabat, PWM, PWA, PDA se-jabodetabek, UPP (Majelis/Lembaga/Biro), Ortom, Pimpinan Ormas Islam serta warga persyarikatan Muhammadiyah. (***)

*HUMAS POLRI