Connect with us

Berita

Resmikan Green Building BSI Aceh, Wapres Sampaikan Strategi Pengembangan

Published

on

Peresmian gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin (Foto : @www.wapresri.go.id)

Banda Aceh, goindonesia.co – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meresmikan gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (30/05/2024). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan tiga arahan strategis yang diharapkan dapat memperkuat dan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Aceh.

Pertama, Wapres menegaskan pentingnya memperluas jangkauan dan memperkuat layanan perbankan syariah di Aceh.

“Dorong ekspansi dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah agar lebih kompetitif dan berdaya saing,” pintanya.

Wapres juga menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM produktif, yang pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan inklusi keuangan.

Arahan kedua yang disampaikan Wapres adalah pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah.

“Program pengembangan SDM harus menjadi prioritas mengingat tingginya kebutuhan di sektor ini,” tegasnya.

Wapres pun menekankan bahwa ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mendukung pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah. Pengembangan kompetensi juga harus mencakup penguasaan teknologi informasi di sektor ini.

Ketiga, Wapres menekankan pentingnya meningkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah.

“Tingkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak dalam peningkatan literasi masyarakat,” pesannya.

Lebih jauh, Wapres menggarisbawahi perlunya edukasi keuangan syariah yang luas, mulai dari tingkat sekolah hingga komunitas masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan syariah harus diakselerasi agar mampu menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Wapres pun berharap bahwa gedung baru BSI ini akan menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Menutup sambutannya, Wapres mengapresiasi upaya BSI dalam memperluas jaringan dan pelayanannya di Aceh serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Sejalan dengan itu, Desa Binaan BSI diharapkan membantu meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah perdesaan guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Aceh,” harap Wapres.

“Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Green Building BSI Aceh ini, saya resmikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan apresiasi atas dukungan BSI dalam pembangunan Aceh.

“Dengan dibangunnya gedung BSI Landmark Aceh, kita menyaksikan tonggak baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Aceh,” ungkap Bustami.

“Gedung BSI Landmark Aceh bukan hanya menjadi tempat untuk bertransaksi keuangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan kolaborasi yang akan memperkuat ikatan antara semua pemangku kepentingan di Aceh,” tambahnya.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan bahwa Gedung Green Building BSI Aceh, yang berlokasi di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15 Banda Aceh, dibangun dengan prinsip Environmental Social and Governance (ESG) bekerja sama dengan PT PP (Persero). Gedung ini berdiri di atas tanah seluas 4.187 m2 dengan total luas bangunan 17.322 m2, terdiri dari 8 lantai dan 2 basement, menjadikannya gedung tertinggi pertama di Aceh. Desain eksterior dan interior gedung mengadopsi kearifan lokal Aceh.

“Pembangunan dengan konsep green building dapat menghemat penggunaan energi sebesar 30% atau 560.000 Kwh per tahun, setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 386 ton CO2 per tahun,” jelas Hery.

Konsep ini, sambungnya, juga meningkatkan produktivitas karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman, serta layanan yang optimal kepada masyarakat Aceh dengan tersedianya fasilitas Digital Branch dan berbagai fasilitas lainnya.

Selain membangun Green Building, ungkap Hery, BSI juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, khususnya pada sektor UMKM. Tahun ini BSI menghadirkan dua klaster desa binaan BSI yaitu klaster perkebunan kopi di Desa Gegerung, Bener Meriah dan klaster perkebunan nilam di Desa Blang Mee, Aceh Besar.

“Melihat potensi sektor perkebunan Kopi Arabika Gayo dan Minyak Nilam yang berkualitas dan dapat dipromosikan ke pasar global,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Desa Binaan BSI merupakan program kolaborasi dengan BSI Maslahat untuk memfasilitasi pendampingan intensif, baik dalam aspek budidaya, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani, maupun pemasaran serta memfasilitasi bantuan modal usaha untuk pengembangan Kopi dan Nilam. BSI dan BSI Maslahat juga bekerjasama dengan stakeholders lainnya, baik itu pemerintah daerah, perguruan tinggi serta perusahaan lain dalam pelaksanaan program di Aceh.

Hadir dalam acara ini, Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, tokoh masyarakat/Diaspora Aceh, perwakilan Kementerian BUMN, dan Pengurus Asosiasi Bank Syariah Indonesia, serta para stakeholder BSI lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma, serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad. (***)

*BPMI – Sekretariat Wakil Presiden

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Pidato di Milad ke-49, Ketum MUI Nyatakan Perang Lawan Narkoba dan Judi Online

Published

on

Ketua Umum MUI, Kiai Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perang melawan narkoba dan judi online (judol). Demikian disampaikannya saat pidato Milad ke-49 MUI. 

Kiai Anwar menyampaikan, MUI tidak memiliki otoritas untuk menindak aksi keji tersebut. Menurutnya, MUI hanya akan memberikan nasihat kepada umat dan pihak yang memiliki otoritas untuk menindak kemungkaran tersebut. 

“Kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya wilayah di sini. Wilayahnya adalah Kapolri dan Panglima TNI. Kita tidak boleh melebihi itu, kekerasan atau melampaui batas otoritas yang ada nanti jadi mungkar baru,” kata Kiai Anwar Iskandar saat memberikan pidato Puncak Milad ke-49 MUI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) malam. 

Kiai Anwar Iskandar meminta kepada seluruh jajaran MUI untuk mewaspadai munculnya gaya baru terkait bahaya narkoba dan judi online. 

Kiai Anwar mencotohkan praktik kemungkaran seperti judi. Dahulu, praktik judi dilakukan seperti di bawah pohon bambu. Namun, seiring perkembangan zaman semakin modern, praktik judi pindah ke dunia digital. 

Menurutnya, yang salah bukan medianya, tetapi menusianya. Kiai Anwar menyampaikan, para pelaku judi online awalnya hanya coba-coba. Namun, akhirnya menjadi terbiasa. 

“Kerusakan yang ditimbulkan dari judi online memiskinkan umat, keluarga, dan memiskinkan bangsa. Ini bahaya. Perlu menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

 Kiai Anwar menyampaikan, MUI siap melakukan berbagai kerja dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi persoalan judi online dan narkoba. 

“Kita tidak boleh membiarkan generasi bangsa yang jadi harapan bangsa, otak dan pikirannya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan judi online,” tuturnya. 

Oleh karena itu, di hadapan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri RI Listyo Sigit Prabowo mengajak semua elemen bangsa ini untuk menyatakan perang terhadap narkoba, korupsi, dan judi online.

Dalam acara Puncak Milad ke-49 ini, MUI menandatangani MoU bersama dengan BNN RI untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia yang sangat berbahaya. 

“Bisa merusak otak manusia dan masa depan bangsa. Kalau anak muda sudah rusak otaknya, di sini pentingnya strategisnya Kapolri dan BNN demi menyelamatkan bangsa ini,” kata dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kiai Anwar menegaskan, ulama tidak mungkin sendirian. Oleh karena itu, MUI mengajak kerja sama kepada Kapolri, Kominfo, dan lain-lain untuk bekerja sama antara ulama dan umaro untuk menyelamatkan bangsa ini.

Sebagai informasi, acara Tasyakur Milad MUI kali ini mengusung tema “MUI Berkhidmat Untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa”. Perhelatan ini dimulai sejak pukul 19.30 WIB yang dimeriahkan dengan serangkaian agenda, mulai dari Penyerahan Hasil Ijtima Ulama VIII Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2024, Penyerahan Penghargaan kepada sejumlah Perwakilan Pimpinan MUI yang telah wafat, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MUI dengan Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Launching Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan SDM Bidang Ekonomi Syariah.

Dalam perhelatan ini, selain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, hadir pula sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, jajaran Kepala Lembaga Non Pemerintah, jajaran Pengurus MUI, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad, dan sejumlah Ketua Umum Ormas Indonesia.

Sementara Wapres, selain bersama Ibu Hj. Wury, juga didampingi oleh Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Asisten Stafsus Wapres Sholahudin Al Aiyubi. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Menteri ESDM Resmikan Pengaliran Gas Perdana ke Kawasan Industri Terpadu Batang

Published

on

Ilustrasi Lapangan Gas (Foto : @www.esdm.go.id)

Batang, goindonesia.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan pengaliran gas bumi pertama kali ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang ditandai dengan pembukaan valve untuk mengalirkan gas bumi ke PT. KCC Glass asal Korea Selatan di Batang, Jawa Tengah, pada Jumat (26/7).

Pengaliran gas bumi perdana tersebut, merupakan bagian tugas dari Kementerian ESDM yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan KITB di Provinsi Jawa Tengah. Dimana dalam klausul pasal 11 huruf a dan b disebutkan bahwa Menteri ESDM memfasilitasi dan memastikan percepatan terbangunnya infrastruktur gas, listrik, dan/atau sumber daya energi lain untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang; dan memastikan percepatan pemenuhan kebutuhan gas, listrik, dan/atau sumber daya energi lainnya di Kawasan Industri Terpadu Batang dengan harga/tarif kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menunjang terciptanya Kawasan industri yang ramah investasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Adapun gas yang mengalir tersebut bersumber dari Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru, Wilayah Kerja Blora dan Long Term Plan Wilayah Kerja Cepu (Lapangan Cendana – Alas Tua) dan Wilayah Kerja Tuban (Lapangan Sumber-2) yang melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Pipa Gas Cirebon-Semarang (CISEM) Tahap 1 Ruas Semarang-Batang.

Dengan memanfaatkan infrastruktur Pipa Gas Cisem, benefit yang akan didapatkan industri adalah Harga gas akan lebih terjangkau dengan toll fee pengangkutan gas yang lebih rendah. Selain itu akan memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk industri, pembangkit listrik, komersil dan rumah tangga. Kemudian akan mengurangi konsumsi LPG 3 KG melalui jaringan gas (jargas) rumah tangga (SR) sehingga akan mengurangi subsidi LPG Rp0,21 triliun per tahun dan menghemat devisa dari impor LPG sebesar Rp0,33 trilliun per tahun. Selain itu akan terjadi penghematan biaya masak LPG ke Jargas sebesar Rp0,05 triliun per tahun untuk 300 ribu SR, pendapatan hulu migas Rp0,44 triliun per tahun, dan PNBP iuran BPH Migas sebesar Rp0,006 triliun per tahun.

Sebagai informasi, pada hari yang sama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan operasional KITB yang memiliki luas lahan dalam perencanaan sekitar 4.300 hektar yang akan terbagi dalam beberapa fase. Sebelum peresmian, Presiden juga akan meninjau sejumlah pabrik yang ada di KITB. Pemerintah menargetkan KITB bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 250.000 pekerja. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Continue Reading

Berita

KPI Ajak Pembuat Konten Marakkan Kembali Lagu-Lagu Anak dan Konten Ramah Anak

Published

on

Ubaidillah, Ketua KPI Pusat (Foto : @kpi.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengajak para pembuat konten (content creator) memproduksi konten siaran yang layak dan aman dikonsumsi oleh anak-anak. Termasuk juga menghadirkan kembali lagu-lagu anak seperti yang pernah tren di dekade lalu. Kehadiran lagu-lagu yang liriknya bersahabat dengan anak-anak sangat penting untuk membantu tumbuh kembang mereka ke arah yang positif. Hal tersebut disampaikan Ubaidillah, Ketua KPI Pusat usai konferensi pers penyelenggaraan Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2024 yang juga disiarkan langsung oleh TVRI Nasional, (25/7). 

Dalam pandangannya, lagu-lagu anak saat ini cukup minim dan mengakibatkan anak-anak menghafal lagu-lagu dengan lirik dewasa yang tidak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Kita tahu, ada banyak juga lagu-lagu dengan lirik yang menarasikan permasalahan orang dewasa, seperti jatuh cinta, putus cinta, atau bahkan perselingkuhan. “Kita tentu akan risih jika mendengar anak-anak membawakan lagu dengan lirik seperti itu,” tambahnya. 

Ubaidillah berharap, jika lagu-lagu anak kembali marak, tentu para pengelola program televisi dan radio akan menggunakannya sebagai back song program-program anaknya. Demikian juga untuk para pengiklan, ketika hendak promosi produk harap disesuaikan dengan segmentasi anak. Sehingga dukungan kita terhadap program siaran anak yang berkualitas dapat diberikan secara all out, tambahnya. 

Secara khusus Ubaidillah juga berharap, untuk konten siaran seperti animasi yang punya biaya tinggi negara bisa hadir, misalnya melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kementerian Investasi. “Produksi dari anak muda yang punya talenta kreatif dapat disiarkan di lembaga penyiaran dengan pembiayaan yang bersubsidi, anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhannya akan tayangan yang ramah, kemudian negara juga hadir, dan content creator juga tersupport karena karyanya dapat dinikmati masyarakat lebih luas lewat televisi dan radio,” pungkasnya. (***)

*Komisi Penyiaran Indonesia

Continue Reading

Trending