Connect with us

Berita

Respons Anies, RK, Ganjar, Khofifah atas Demo Buruh soal UMP

Published

on

Buruh kepung kantor Gubernur kritik soal UMP. CNN Indonesia/Andry Novelino

Jakarta, goindonesia.co — Rentetan aksi yang dilakukan oleh buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merebak di sejumlah daerah.
Tercatat setidaknya ada ribuan buruh yang mengepung kantor gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

Massa aksi buruh mendesak untuk bertemu gubernur demi membatalkan kenaikan UMP yang didasarkan pada PP 36/2021. Pasalnya, PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) itu mestinya tak lagi berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan harus direvisi dan inkonstitusional.

Respons kepala daerah pun beragam. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Jatim Khofifah Indar Prawansa, Jateng Ganjar Pranowo memilih diam dan tak menemui massa aksi. Tercatat hanya Gubernur DKI Anies Baswedan saja yang menemui massa aksi dan ikut mengkritik soal kebijakan UMP yang ditetapkan pemerintah pusat.

DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui para buruh yang melakukan aksi di depan Balai Kota DKI, Senin (29/11). Anies menyebut formula dalam PP 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen atau sekitar Rp38.000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” kata Anies saat menemui massa buruh, di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Menurutnya, formula yang digunakan dalam menghitung UMP harus memenuhi asas keadilan.

“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.

Merespons pernyataan Anies itu, buruh dari KSPI DKI Jakarta menyatakan dukungan dan berteriak kata presiden.

“Teman-teman saat ini di tengah-tengah kita telah ada…,” kata Winarso di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/11)

“Presiden, presiden,” kata salah seorang massa aksi berteriak.

Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa masih enggan menemui ribuan massa buruh yang berunjuk rasa menolak upah murah di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim beberapa hari ini.

Khofifah tak mengatakan alasan dirinya tak mau menemui massa buruh. Ia hanya menyebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang jadi salah satu tuntutan buruh selama aksi, baru akan dirapatkan Senin (29/11) malam. Eks Menteri Sosial itu menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu usulan UMK dari 38 bupati/wali kota di Jatim.

“Usulan itu dari kabupaten/kota, malam ini saya mau bahas ini, karena baru hari ini lengkap, sore ini. Kami kalau mau bahas ya nunggu usulan bupati/wali kota itu pasti,” kata Khofifah, di Grahadi Senin (29/11) malam.

Buruh kepung kantor Gubernur usai MK sebut UU Ciptaker cacat hukum. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, massa telah menggelar beberapa kali aksi di depan Kantor Gubernur Jatim. Massa mendesak Gubernur Jatim Khofifah untuk merivisi aturan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021.
Sebab aturan dasar keputusan itu yakni PP 36 tahun 2021 tidaklah lagi berlaku.

Bahkan, pada aksi sebelumnya, massa membawakan uang koin Rp500 untuk Khofifah sebagai bentuk penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 yang hanya sebesar 1,2 persen

Jawa Barat
Elemen buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten/kota menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) agar tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat.

Aksi yang digelar Senin (29/11) juga mendesak Emil segera menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sayangnya, saat massa berlangsung Ridwan Kamil sedang tidak berada di Bandung. Akibat gagal menemui Gubernur Jabar tersebut, massa aksi memutuskan akan melanjutkan aksi hingga hari ini, Selasa (30/11).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP Jabar pada 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. Angka itu naik 1,72 persen atau sebesar Rp31.135,95 dibandingkan dengan UMP Jabar 2021.

Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak bergeming ataupun merespons aksi yang dilakukan berbagai serikat buruh di Jawa Tengah sepekan terakhir.

Sejumlah buruh pun sempat berteriak bahwa Ganjar tidak pantas menjadi calon presiden di tahun 2024 jika tak berani mengubah aturan soal upah layak. Buruh mengkritik UMP di Jateng termasuk salah satu yang terendah di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Senin (29/11) siang. Massa buruh mengancam akan mogok kerja dan mematikan mesin pabrik bila kenaikan UMK sebesar 10 persen yang dituntut buruh tak dipenuhi.

Bahkan, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jateng.

Sebelumnya, Ganjar menetapkan UMP Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya Rp.1.813.011. UMP itu merupakan yang paling kecil se-Indonesia.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Jokowi Resmi Bertemu Putin, Beri Pesan Ini ke Rusia

Published

on

Foto: Getty Images/Contributor

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) resmi bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis (30/6/2022) waktu setempat. Jokowi tiba di Istana Kremlin sekitar pukul 15.30 dan langsung melakukan pertemuan tete-a-tete dengan Putin di Ruang Upacara Kenegaraan Istana Kremlin.

Jokowi mengatakan ia menyampaikan pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada Putin. “Saya menyampaikan pesan Presiden Zelensky kepada Presiden Putin,” kata Jokowi dikutip AFP Jumat.

Ia menegaskan kesiapannya untuk membantu memulai komunikasi antara kedua pemimpin. “Meskipun situasi eksternal masih sulit, namun tetap penting untuk bergerak menuju penyelesaian dan dialog terbuka,” kata Jokowi lagi.

Dikutip dalam Sekretariat Presiden, Jokowi dan Putin membahas masalah terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk yang bisa berdampak kepada ratusan juta masyarakat dunia. Terutama di negara berkembang.

“Saya mendukung upaya PBB reintegrasi komoditas pangan dan pupuk Rusia dan komoditas pangan Ukraina dalam rantai pasok dunia,” katanya.

“Khusus untuk jalur ekspor produk pangan Ukraina, terutama melalui jalur laut, saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina maupun Rusia, ini sebuah berita yang baik” jelas Jokowi.

“Saya ajak seluruh pemimpin dunia untuk bersama kembali menghidupkan semangat multilateralisme, semangat damai dan semangat kerja sama. Karena hanya dengan spirit ini perdamaian dapat dicapai,” tambahnya. (***)

Continue Reading

Berita

Penuhi Berbagai Kriteria, KSAD Dudung Abdurachman Pantas Gantikan Jenderal Andika Perkasa

Published

on

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman/Net

Jakarta, goindonesia.co – Masa pensiun Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akan berakhir tahun ini. Karenanya, dibutuhkan sosok Panglima TNI baru yang setidaknya memiliki kriteria serupa.

Presidium Forum Milenial Nusantara (FMN), Fauzan Fadly mengungkapkan, ada sejumlah kriteria yang harus dimiliki calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

“Kriterianya harus memiliki pemahaman utuh tentang pemulihan ekonomi rakyat, pemberani, loyal kepada Panglima Tertinggi, yaitu Presiden Jokowi, dan cepat mengambil keputusan,” ujar Fauzan, Jumat (1/7).

Menurutnya, kriteria-kriteria tersebut dibutuhkan pengganti Jenderal Andika Perkasa karena Panglima TNI selanjutnya perlu lebih terlibat secara aktif dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Ditambah semakin dekatnya momentum politik 2024.

“Bayangkan, rakyat habis terpuruk ekonominya akibat Covid-19, sedang berusaha bangkit, ternyata sudah dihadapkan pada momentum 2024, perut masih lapar, tapi sudah harus berpikir cerdas dalam memilih pilihan politik, ini pekerjaan rumah besar,” ujarnya.

Fauzan beranggapan, kriteria tersebut hanya dimiliki prajurit TNI Angkatan Darat (AD). Sebab, TNI AD dikenal dengan kemampuan teritorial yang mumpuni serta dekat dengan rakyat karena hidup di daratan.

Sehingga Fauzan menilai, Panglima TNI selanjutnya pasca Jenderal Andika Perkasa pensiun pantas dijabat KSAD hari ini, yaitu Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Sementara soal pergiliran satuan, di mana sudah dua kali TNI AD menjabat Panglima TNI, menurutnya, hal tersebut bukan suatu kewajiban. Sebab, keputusan itu bagaimana Panglima Tertinggi, yaitu Presiden Joko Widodo. 

“Saya pikir, Covid-19 ini extra ordinary condition, ditambah menghadapi tahun Pemilu, maka perlu juga ada extra ordinary decision dari Panglima Tertinggi, yaitu Presiden Jokowi, dalam memilih Panglima TNI,” kata dia.

“Kita harus jujur, yang bisa mengakselerasi pemulihan ekonomi rakyat pasca Covid-19 digabungkan dengan rakyat menghadapi tahun politik itu TNI AD. Jenderal Dudung pantas menjadi Panglima TNI selanjutnya,” ujar Fauzan. (***)

Continue Reading

Berita

Jenderal Dudung Ternyata Keturunan Wali Songo, Nama Abdurachman Diambil dari Sosok Ulama ini

Published

on

KASAD Jenderal TNI AD Dudung Abdurachman. LAMPUNGPRO.CO/SUARA.COM

Jakarta, goindonesia.co : Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman pernah berseteru dengan sejumlah kelompok Islam seperti Front Pembela Islam (FPI). Ketika menjadi Pangdam Jaya, Jenderal Dudung memerintahkan prajuritnya mencopot baliho-baliho bergambar Habib Rizieq Shihab.

Sejak itu Jenderal Dudung diserang dengan tuduhan sebagai jenderal anti-Islam karena dianggap tidak pro terhadap kelompok Islam. Di tengah tudingan anti-Islam, Jenderal Dudung membuat kebijakan yang justru menunjukkan keberpihakannya terhadap umat Islam. 

Sebagai KSAD, Jenderal Dudung membuka jalur khusus santri untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat.  Nilai Islam ternyata lekat dalam kehidupan seorang Dudung Abdurachman dimana ini bisa dilihat dari garis keturunannya. 

Jenderal Dudung mengaku dia adalah keturunan salah satu walisongo yang menyebar agama Islam di Pulau Jawa. “Kebetulan saya keturunan ke-15 dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati,” ujar Dudung dikutip Suara.com (jaringan media Lampungpro.co) dari YouTube Dialog Indonesia.

Menurut Dudung, ayahnya adalah orang asli Cirebon. “Nenek Bapak itu Nyai Hindun keturunan 15 Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati),” ujarnya. 

Sebagai bentuk bukti kecintaannya terhadap Islam, Dudung membangun Masjid di Cirebon yang diberi nama Masjid Syarif Abdurachman. Dudung mengaku sejak masih berpangkat kapten bercita-cita membangun masjid di Cirebon karena tidak ada masjid besar di sana. 

“Jadi waktu saya kecil sering dibawa orang tua saya nyekar di sini setiap malam Jumat kok tidak ada masjid. Berangan-angan pengen membangun masjid jadi zaman pangkat kapten, mayor, bintang dua perasaan kok sulit karena tanahnya terbatas,” kata dia.

Setelah menjadi KSAD, Dudung mengetahui adanya tanah Korem kurang lebih 3 hektare di Cirebon. “Kebetulan saya jadi KSAD kenapa tanah itu tidak dimanfaatkan untuk membangun masjid makanya angan-angan saya tercapai,” kata Dudung. (***)

Continue Reading

Trending