Connect with us

Berita

Respons Anies, RK, Ganjar, Khofifah atas Demo Buruh soal UMP

Published

on

Buruh kepung kantor Gubernur kritik soal UMP. CNN Indonesia/Andry Novelino

Jakarta, goindonesia.co — Rentetan aksi yang dilakukan oleh buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merebak di sejumlah daerah.
Tercatat setidaknya ada ribuan buruh yang mengepung kantor gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

Massa aksi buruh mendesak untuk bertemu gubernur demi membatalkan kenaikan UMP yang didasarkan pada PP 36/2021. Pasalnya, PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) itu mestinya tak lagi berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan harus direvisi dan inkonstitusional.

Respons kepala daerah pun beragam. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Jatim Khofifah Indar Prawansa, Jateng Ganjar Pranowo memilih diam dan tak menemui massa aksi. Tercatat hanya Gubernur DKI Anies Baswedan saja yang menemui massa aksi dan ikut mengkritik soal kebijakan UMP yang ditetapkan pemerintah pusat.

DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui para buruh yang melakukan aksi di depan Balai Kota DKI, Senin (29/11). Anies menyebut formula dalam PP 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen atau sekitar Rp38.000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” kata Anies saat menemui massa buruh, di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Menurutnya, formula yang digunakan dalam menghitung UMP harus memenuhi asas keadilan.

“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.

Merespons pernyataan Anies itu, buruh dari KSPI DKI Jakarta menyatakan dukungan dan berteriak kata presiden.

“Teman-teman saat ini di tengah-tengah kita telah ada…,” kata Winarso di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/11)

“Presiden, presiden,” kata salah seorang massa aksi berteriak.

Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa masih enggan menemui ribuan massa buruh yang berunjuk rasa menolak upah murah di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim beberapa hari ini.

Khofifah tak mengatakan alasan dirinya tak mau menemui massa buruh. Ia hanya menyebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang jadi salah satu tuntutan buruh selama aksi, baru akan dirapatkan Senin (29/11) malam. Eks Menteri Sosial itu menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu usulan UMK dari 38 bupati/wali kota di Jatim.

“Usulan itu dari kabupaten/kota, malam ini saya mau bahas ini, karena baru hari ini lengkap, sore ini. Kami kalau mau bahas ya nunggu usulan bupati/wali kota itu pasti,” kata Khofifah, di Grahadi Senin (29/11) malam.

Buruh kepung kantor Gubernur usai MK sebut UU Ciptaker cacat hukum. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, massa telah menggelar beberapa kali aksi di depan Kantor Gubernur Jatim. Massa mendesak Gubernur Jatim Khofifah untuk merivisi aturan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021.
Sebab aturan dasar keputusan itu yakni PP 36 tahun 2021 tidaklah lagi berlaku.

Bahkan, pada aksi sebelumnya, massa membawakan uang koin Rp500 untuk Khofifah sebagai bentuk penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 yang hanya sebesar 1,2 persen

Jawa Barat
Elemen buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten/kota menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) agar tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat.

Aksi yang digelar Senin (29/11) juga mendesak Emil segera menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sayangnya, saat massa berlangsung Ridwan Kamil sedang tidak berada di Bandung. Akibat gagal menemui Gubernur Jabar tersebut, massa aksi memutuskan akan melanjutkan aksi hingga hari ini, Selasa (30/11).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP Jabar pada 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. Angka itu naik 1,72 persen atau sebesar Rp31.135,95 dibandingkan dengan UMP Jabar 2021.

Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak bergeming ataupun merespons aksi yang dilakukan berbagai serikat buruh di Jawa Tengah sepekan terakhir.

Sejumlah buruh pun sempat berteriak bahwa Ganjar tidak pantas menjadi calon presiden di tahun 2024 jika tak berani mengubah aturan soal upah layak. Buruh mengkritik UMP di Jateng termasuk salah satu yang terendah di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Senin (29/11) siang. Massa buruh mengancam akan mogok kerja dan mematikan mesin pabrik bila kenaikan UMK sebesar 10 persen yang dituntut buruh tak dipenuhi.

Bahkan, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jateng.

Sebelumnya, Ganjar menetapkan UMP Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya Rp.1.813.011. UMP itu merupakan yang paling kecil se-Indonesia.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menkeu Sampaikan Draft Rancangan Awal KEM PPKF di Sidang Kabinet Paripurna

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (26/02/2024). Ia mengungkapkan, KEM PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024.

“Saya menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Sesuai mandat UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) tahun depan (2025),” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa di dalam KEM-PPKF dipresentasikan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global. Antara lain seperti kenaikan suku bunga global (higher for longer) yang mempengaruhi arus modal, nilai tukar, dan biaya pendanaan (cost of fund). 

“Juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta tren teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju,” tambahnya.

Selain itu ia juga menyebut Kebijakan Fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan yang meliputi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, serta transformasi ekonomi dan ekonomi hijau.

“Berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” tegasnya.

Ia pun menekankan, Kebijakan Fiskal dan APBN harus dijaga secara hati-hati atau prudent, akuntabel, serta disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable). 

“APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera. APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti Pandemi, Perubahan Iklim dan persaingan geopolitik,” pungkasnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Berita

Menkes Budi Ungkap Rahasia Sukses Negara Maju ke Peserta LPDP

Published

on

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menghadiri kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Persiapan keberangkatan ini sebagai salah satu rangkaian pembekalan yang wajib diikuti bagi peserta penerima LPDP di Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Pada kegiatan tersebut, Menkes Budi memberikan pembekalan dan berdiskusi langsung bersama peserta PK penerima LPDP. Dalam diskusi tersebut, Menkes mengungkapkan kriteria yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi negara maju.

Indonesia menjadi negara maju merupakan target yang ingin dicapai ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun atau Indonesia Emas tahun 2045.

Menkes Budi menyampaikan bahwa untuk meraih target Indonesia Emas tahun 2045, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita 13 ribu dolar AS per tahun atau rata-rata Rp 15 juta per bulan.

“Indonesia saat masih Rp 5 juta per bulan. Coba tanya (orang) di sebelahnya, gajinya berapa. Kalau masih di bawah Rp 15 juta berarti kita masih berada di negara berkembang. Jadi kalau kita mau jadi negara maju mesti Rp 15 juta per bulan,” kata Menkes Budi.

Menkes Budi melanjutkan, belajar dari sejarah bangsa dan negara di dunia, semua negara yang kini menjadi negara maju seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis berhasil memanfaatkan peluang besar melalui windows of opportunity untuk mencapai status negara maju. Windows of opportunity terjadi ketika negara tersebut mencapai puncak bonus demografi.

Puncak bonus demografi terjadi ketika persentase usia penduduknya didominasi oleh penduduk yang berada pada rentang usia produktif. Untuk itu, bonus demografi sangat penting karena ada potensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang besar.

Jika negara melewatkan puncak bonus demografi maka negara dapat terjebak dalam middle income country. Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030.

“Orang yang produktif, orang yang bisa menghasilkan pendapatan orang yang bisa mengkontribusikan GDP (Gross Domestic Product), makin lama makin sedikit porsinya sehingga harus ditanggung sama orang yang masih produktif. Itu sebabnya, penting itu puncak bonus demograf. Kalau itu terlewati kita akan terjebak di middle income country,” lanjut Menkes Budi.

Di sela diskusi, Menkes Budi juga menitipkan pesan kepada para peserta PK LPDP untuk menghilangkan budaya kebanyakan orang Indonesia yang susah bekerja sama dengan orang lain.

“Jadi, selagi masih muda, ayo teman-teman kikis habis budaya kita yang tidak baik ini,” pesan Menkes Budi.

Menkes Budi menutup diskusi dengan harapan para peserta belajar dengan baik di universitas tujuan masing-masing. Ia juga berharap tidak ada yang sakit dan tetap dalam keadaan sehat setelah selesai belajar untuk kembali berbakti kepada Indonesia.

Pada PK angkatan ke-226, terdapat 39 orang dari bidang kesehatan yang akan melanjutkan pendidikan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan universitas yang berbeda-beda tentunya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Continue Reading

Berita

Kemnaker : Talenta Muda Modalitas Wujudkan Indonesia Emas 2045

Published

on

Wamenaker, Afriansyah Noor saat menghadiri acara Al Binaa Festival di kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Foto : @kemnaker.go.id)

Bekasi, goindonesia.co -Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor pengembangan dan pembinaan talenta muda merupakan modalitas sebagai agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menilai sejak saat ini perlu disiapkan generasi muda siap berdaya saing, unggul, yang akan menjadi suksesor untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. 

Menurut Afriansyah Noor, Al Binaa Festival  ini menjadi salah satu contoh bahwa pengembangan diri harus dilakukan sepanjang hayat, dimulai di bangku sekolah atau di usia muda. Sehingga potensi anak dapat dikembangkan sedari dini, mendapatkan pengarahan dan pembinaan yang tepat pada potensi tersebut. 

“Kami harap potensi ini dapat terus dikembangkan hingga mencapai dewasa nanti, yang kemudian berkembang menjadi kompetensi yang dibutuhkan kelak di dunia kerja, ” ujar Afriansyah Noor dalam sambutannya pada acara Al Binaa Festival di kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024). 

Wamenaker berharap melalui kegiatan Al Binaa Festival ini, talenta-talenta muda mendapatkan ruang berkompetisi, untuk menunjukkan talentanya serta dapat mengembangkan diri dalam hal kebaikan supaya cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui agen perubahan para talenta muda. 

“Dengan semangat yang tinggi, mari kita mulai festival ini dan nikmati setiap momen yang telah dipersiapkan. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan saudara-saudara semua dalam membangun masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, ”  ujar Afriansyah Noor.  (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Trending