Connect with us

Berita

Respons Anies, RK, Ganjar, Khofifah atas Demo Buruh soal UMP

Published

on

Buruh kepung kantor Gubernur kritik soal UMP. CNN Indonesia/Andry Novelino

Jakarta, goindonesia.co — Rentetan aksi yang dilakukan oleh buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merebak di sejumlah daerah.
Tercatat setidaknya ada ribuan buruh yang mengepung kantor gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

Massa aksi buruh mendesak untuk bertemu gubernur demi membatalkan kenaikan UMP yang didasarkan pada PP 36/2021. Pasalnya, PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) itu mestinya tak lagi berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan harus direvisi dan inkonstitusional.

Respons kepala daerah pun beragam. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Jatim Khofifah Indar Prawansa, Jateng Ganjar Pranowo memilih diam dan tak menemui massa aksi. Tercatat hanya Gubernur DKI Anies Baswedan saja yang menemui massa aksi dan ikut mengkritik soal kebijakan UMP yang ditetapkan pemerintah pusat.

DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui para buruh yang melakukan aksi di depan Balai Kota DKI, Senin (29/11). Anies menyebut formula dalam PP 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen atau sekitar Rp38.000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” kata Anies saat menemui massa buruh, di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Menurutnya, formula yang digunakan dalam menghitung UMP harus memenuhi asas keadilan.

“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.

Merespons pernyataan Anies itu, buruh dari KSPI DKI Jakarta menyatakan dukungan dan berteriak kata presiden.

“Teman-teman saat ini di tengah-tengah kita telah ada…,” kata Winarso di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/11)

“Presiden, presiden,” kata salah seorang massa aksi berteriak.

Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa masih enggan menemui ribuan massa buruh yang berunjuk rasa menolak upah murah di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim beberapa hari ini.

Khofifah tak mengatakan alasan dirinya tak mau menemui massa buruh. Ia hanya menyebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang jadi salah satu tuntutan buruh selama aksi, baru akan dirapatkan Senin (29/11) malam. Eks Menteri Sosial itu menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu usulan UMK dari 38 bupati/wali kota di Jatim.

“Usulan itu dari kabupaten/kota, malam ini saya mau bahas ini, karena baru hari ini lengkap, sore ini. Kami kalau mau bahas ya nunggu usulan bupati/wali kota itu pasti,” kata Khofifah, di Grahadi Senin (29/11) malam.

Buruh kepung kantor Gubernur usai MK sebut UU Ciptaker cacat hukum. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, massa telah menggelar beberapa kali aksi di depan Kantor Gubernur Jatim. Massa mendesak Gubernur Jatim Khofifah untuk merivisi aturan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021.
Sebab aturan dasar keputusan itu yakni PP 36 tahun 2021 tidaklah lagi berlaku.

Bahkan, pada aksi sebelumnya, massa membawakan uang koin Rp500 untuk Khofifah sebagai bentuk penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 yang hanya sebesar 1,2 persen

Jawa Barat
Elemen buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten/kota menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) agar tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat.

Aksi yang digelar Senin (29/11) juga mendesak Emil segera menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sayangnya, saat massa berlangsung Ridwan Kamil sedang tidak berada di Bandung. Akibat gagal menemui Gubernur Jabar tersebut, massa aksi memutuskan akan melanjutkan aksi hingga hari ini, Selasa (30/11).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP Jabar pada 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. Angka itu naik 1,72 persen atau sebesar Rp31.135,95 dibandingkan dengan UMP Jabar 2021.

Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak bergeming ataupun merespons aksi yang dilakukan berbagai serikat buruh di Jawa Tengah sepekan terakhir.

Sejumlah buruh pun sempat berteriak bahwa Ganjar tidak pantas menjadi calon presiden di tahun 2024 jika tak berani mengubah aturan soal upah layak. Buruh mengkritik UMP di Jateng termasuk salah satu yang terendah di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Senin (29/11) siang. Massa buruh mengancam akan mogok kerja dan mematikan mesin pabrik bila kenaikan UMK sebesar 10 persen yang dituntut buruh tak dipenuhi.

Bahkan, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jateng.

Sebelumnya, Ganjar menetapkan UMP Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya Rp.1.813.011. UMP itu merupakan yang paling kecil se-Indonesia.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menparekraf Luncurkan “unBALIvable” sebagai Merek Kolektif Provinsi Bali

Published

on

Menparekraf Sandiaga Uno menutup kegiatan IP Branding Project Bali di Ballroom Pulmeria Padma Resort Legian, Bali (Foto : @www.kemenparekraf.go.id)

Bali, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan “unBALIvable” sebagai merek kolektif Provinsi Bali guna meningkatkan daya saing, kualitas, dan keberlanjutan produk serta jasa pariwisata dan ekonomi kreatif Bali.

Merek kolektif “unBALIvable” adalah hasil dari Project Penguatan Kekayaan Intelektual atau IP Branding Project yang diinisiasi oleh Kemenparekraf/Baparekraf bersama Kemenkumham, Pemerintah Provinsi Bali, dan World Intellectual Property Organization (WIPO).

“Karena Bali ini merupakan destinasi nomor satu dari pariwisata Indonesia, maka kita harus lengkapi dengan produk-produk spa dan juga kerajinan di Bali yang unBALIvable,” kata Menparekraf Sandiaga dalam sambutannya pada kegiatan closing ceremony IP Branding Project Bali di Ballroom Pulmeria Padma Legian, Bali, Jumat (19/4/2024).

Adapun sejumlah merek kolektif yang tergabung meliputi UMKM lokal Bali di bidang spa dan kerajinan tangan di antaranya Organic Spa, Calm Spa, Roepa Jewellry, The Bless Shop, Bali Spa & Wellness, Maheswari Bali, Sekar Bali Jewelry, Wenten Art, Fresh Spa, MK Ceramic, Krisna Silver, EthneeQ, Woodsantara, LookASwarna, dan Machastore.

Pelaku UMKM tersebut telah memperoleh serangkaian training dan mentoring dari para ahli mengenai legalitas, manajemen kekayaan intelektual, branding, dan desain melalui pilot project penguatan kekayaan intelektual (IP) yang telah berlangsung selama 11 bulan. 

Yang kemudian sukses mengantarkan 13 peserta mendaftarkan merek usaha dan 2 bisnis yang mendombrak akses ke pasar internasional. Ada pula 3 perusahaan yang rencananya mendaftarkan desain industri karena memiliki keunikan dan 3 pelaku usaha yang mendaftarkan merek dagangnya melalui sistem Madrid.

“Hasil project ini kita serahkan kepada Pemprov Bali. Kita harapkan langsung berdampak terhadap nilai ekspor dan juga kualitas dari produk-produk para pelaku UMKM. Tentunya seiring dengan pulihnya ekonomi Bali maka hal ini akan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang luas,” kata Sandiaga.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan komitmennya untuk terus berupaya menguatkan kelembagaan mengenai kekayaan intelektual sebagai tindak lanjut agar program ini dapat berkelanjutan. Karena sangat bermanfaat bagi pengembangan produk pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Bali.

“Karena kita tahu dengan pendaftaran kekayaan intelektual kita bisa mendapatkan added value dari produk-produk kita. Karena ini bermanfaat, mari kita lanjutkan,” kata Dewa.

Hadir mendampingi Menparekraf, Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Neil El Himam; Direktur Aplikasi, Permainan, Televisi, dan Radio Kemenparekraf/Baparekraf, Iman Santosa; Direktur Pengembangan SDM Ekraf Kemenparekraf /Baparekraf, Fahmy Akmal; Plh. Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital Dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Saulina Marbun.

Turut hadir Director of Program Performance & Budget Division, WIPO, Maya Catharina Bancher; Direktur Kerja Sama dan Edukasi Kemenkumham, Yasmon; dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Menhub Apresiasi Kolaborasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2024

Published

on

Menhub saat menutup Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 / 1445 Hijriah di Kantor Kementerian Perhubungan (Foto : @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan koordinasi sehingga Angkutan Lebaran 2024 dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Menhub saat menutup Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2024 / 1445 Hijriah di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (19/4).

“Saya bangga dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan unsur terkait atas koordinasi dan kerja nyata bersama sehingga mudik kali ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Kementerian dan Lembaga terkait, Kemenko PMK, Pemerintah Daerah, Polri, TNI, operator transportasi, media yang mendukung secara intens, serta seluruh masyarakat, kami sampaikan terima kasih,” ujar Menhub.

Menhub menyampaikan, apresiasi juga disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Presiden menilai Angkutan Lebaran Tahun ini telah berjalan baik. Dalam hal ini, Presiden selalu memantau dan memberi arahan selama masa Angleb.

“Pak Presiden mengatakan Angkutan Lebaran sudah berjalan bagus, tidak ada hal signifikan yang membuat kita khawatir, namun demikian evaluasi dan peningkatan akan terus kita lakukan. Selama ini, Presiden terus memantau secara intens dan memberi semangat. Terima kasih kepada Pak Presiden sehingga kita semua bisa mengawal dan berkolaborasi dalam menjalankan tanggung jawab ini,” kata Menhub.

Menhub tidak memungkiri terdapat sejumlah catatan dan evaluasi dari Angleb tahun ini. Hal ini terutama dilandasi oleh lonjakan pergerakan yang sangat signifikan.

Berdasarkan hasil survei mobile positioning data (MPD) yang dilakukan oleh operator telekomunikasi Telkomsel, jumlah pergerakan masyarakat secara nasional selama periode 3-18 April 2024 adalah sebesar 242,6 juta pergerakan. Sementara, di wilayah Jabodetabek terdapat sebesar 41,5 juta pergerakan. Kemudian penggunaan angkutan umum juga meningkat dibandingkan tahun 2023, serta lalu lintas jalan yang relatif lancar dengan kecepatan rata-rata kendaraan sekitar 70-75 Km/Jam.

“Pergerakan masyarakat terjadi lonjakan yang cukup signifikan, perjalanan angkutan umum juga meningkat, masih terjadi beberapa hal yang tidak kita inginkan. Meski begitu, angka kecelakaan menurun serta kecepatan kendaraan dapat meningkat, ini adalah hal yang positif,” jelas Menhub.

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Irjen Pol. Aan Suhanan menyampaikan terjadi penurunan jumlah kecelakaan sebanyak 8% selama Angleb. Tahun ini terjadi 3.286 kecelakaan lalu lintas, turun dari tahun lalu sebanyak 3.561 kecelakaan. Tingkat vatalitas pun menurun 12% dari tahun lalu 534 korban meninggal dunia menjadi 469 meninggal di tahun ini.

“Sepanjang masa Angkutan Lebaran, kami juga telah melakukan rekayasa lalu lintas dengan 27 kali pelaksanaan contra flow di Jakarta-Cikampek-Cipali, 20 kali one way di tol, dan 197 kali kali one way di luar tol di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, kita juga melakukan pengaturan di jalan-jalan arteri,” papar Kakorlantas.

Selain itu, telah dilakukan juga 40 kali delaying system di kawasan penyeberangan sejak km 13 hingga km 68 saat arus mudik. Hal ini dilakukan dikarenakan adanya antrian dan kenaikan volume kendaraan. Meski begitu, kecepatan kendaraan meningkat 0,8 km/jam dibanding tahun lalu. Artinya, waktu tempuh perjalanan arus mudik menjadi lebih cepat 11 menit dari tahun lalu.

“Kami mengucapkan syukur, hajat besar yang sudah kita lalui ini berjalan dengan baik, berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan media. Keberhasilan pengelolaan ini adalah keberhasilan kita bersama,” kata Kakorlantas.

Turut hadir dalam acara ini seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1) Kementerian Perhubungan, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono, dan seluruh Dirut BUMN operator transportasi. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Continue Reading

Berita

Menkeu Bahas Peran Penting IsDB saat Bertemu Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Di sela-sela kunjungan kerjanya di Washington, D.C., Amerika Serikat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali mengadakan pertemuan dengan sejumlah kolega, diantaranya dengan Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan. Pertemuan bilateral ini mendiskusikan peningkatan peran Islamic Development Bank (IsDB) dan juga penguatan hubungan ekonomi kedua negara serta beberapa isu-isu keuangan lainnya.

“Peran multilateral development bank seperti IsDB saat ini semakin penting dan diharapkan bisa menjembatani kesenjangan dan kebutuhan pembiayaan untuk negara-negara yang membutuhkan,” terang Menkeu pada Kamis (18/4) waktu setempat.

Menjelang gelaran IsDB Annual Meeting 2024 di Riyadh sepekan mendatang yang juga merupakan peringatan 50 tahun berdirinya institusi ini, Menkeu menyampaikan bahwa IsDB perlu untuk melakukan reformasi sehingga menguatkan perannya dalam mendukung negara-negara anggota menghadapi tantangan global saat ini.

“IsDB juga perlu menjadikan operasinya lebih efektif dengan menyederhanakan beberapa prosedur pembiayaan dan semakin meningkatkan keterlibatan negara-negara anggota dalam mengarahkan kebijakan IsDB,” lanjut Menkeu.

Sebagai negara anggota terbesar ke-3, Menkeu mengatakan bahwa Indonesia berharap agar IsDB dapat semakin baik dalam membenahi tata kelola, prosedur, kapasitas, dan instrumen pembiayaannya sesuai dengan tema pertemuan mendatang yaitu Cherishing our Past Charting our Future: Originality, Solidarity and Prosperity. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Continue Reading

Trending