Connect with us

Berita

Respons Anies, RK, Ganjar, Khofifah atas Demo Buruh soal UMP

Published

on

Buruh kepung kantor Gubernur kritik soal UMP. CNN Indonesia/Andry Novelino

Jakarta, goindonesia.co — Rentetan aksi yang dilakukan oleh buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merebak di sejumlah daerah.
Tercatat setidaknya ada ribuan buruh yang mengepung kantor gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

Massa aksi buruh mendesak untuk bertemu gubernur demi membatalkan kenaikan UMP yang didasarkan pada PP 36/2021. Pasalnya, PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) itu mestinya tak lagi berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan harus direvisi dan inkonstitusional.

Respons kepala daerah pun beragam. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Jatim Khofifah Indar Prawansa, Jateng Ganjar Pranowo memilih diam dan tak menemui massa aksi. Tercatat hanya Gubernur DKI Anies Baswedan saja yang menemui massa aksi dan ikut mengkritik soal kebijakan UMP yang ditetapkan pemerintah pusat.

DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui para buruh yang melakukan aksi di depan Balai Kota DKI, Senin (29/11). Anies menyebut formula dalam PP 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen atau sekitar Rp38.000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” kata Anies saat menemui massa buruh, di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Menurutnya, formula yang digunakan dalam menghitung UMP harus memenuhi asas keadilan.

“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.

Merespons pernyataan Anies itu, buruh dari KSPI DKI Jakarta menyatakan dukungan dan berteriak kata presiden.

“Teman-teman saat ini di tengah-tengah kita telah ada…,” kata Winarso di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/11)

“Presiden, presiden,” kata salah seorang massa aksi berteriak.

Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa masih enggan menemui ribuan massa buruh yang berunjuk rasa menolak upah murah di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim beberapa hari ini.

Khofifah tak mengatakan alasan dirinya tak mau menemui massa buruh. Ia hanya menyebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang jadi salah satu tuntutan buruh selama aksi, baru akan dirapatkan Senin (29/11) malam. Eks Menteri Sosial itu menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu usulan UMK dari 38 bupati/wali kota di Jatim.

“Usulan itu dari kabupaten/kota, malam ini saya mau bahas ini, karena baru hari ini lengkap, sore ini. Kami kalau mau bahas ya nunggu usulan bupati/wali kota itu pasti,” kata Khofifah, di Grahadi Senin (29/11) malam.

Buruh kepung kantor Gubernur usai MK sebut UU Ciptaker cacat hukum. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, massa telah menggelar beberapa kali aksi di depan Kantor Gubernur Jatim. Massa mendesak Gubernur Jatim Khofifah untuk merivisi aturan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021.
Sebab aturan dasar keputusan itu yakni PP 36 tahun 2021 tidaklah lagi berlaku.

Bahkan, pada aksi sebelumnya, massa membawakan uang koin Rp500 untuk Khofifah sebagai bentuk penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 yang hanya sebesar 1,2 persen

Jawa Barat
Elemen buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten/kota menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) agar tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat.

Aksi yang digelar Senin (29/11) juga mendesak Emil segera menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sayangnya, saat massa berlangsung Ridwan Kamil sedang tidak berada di Bandung. Akibat gagal menemui Gubernur Jabar tersebut, massa aksi memutuskan akan melanjutkan aksi hingga hari ini, Selasa (30/11).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP Jabar pada 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. Angka itu naik 1,72 persen atau sebesar Rp31.135,95 dibandingkan dengan UMP Jabar 2021.

Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak bergeming ataupun merespons aksi yang dilakukan berbagai serikat buruh di Jawa Tengah sepekan terakhir.

Sejumlah buruh pun sempat berteriak bahwa Ganjar tidak pantas menjadi calon presiden di tahun 2024 jika tak berani mengubah aturan soal upah layak. Buruh mengkritik UMP di Jateng termasuk salah satu yang terendah di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Senin (29/11) siang. Massa buruh mengancam akan mogok kerja dan mematikan mesin pabrik bila kenaikan UMK sebesar 10 persen yang dituntut buruh tak dipenuhi.

Bahkan, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jateng.

Sebelumnya, Ganjar menetapkan UMP Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya Rp.1.813.011. UMP itu merupakan yang paling kecil se-Indonesia.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Hadiri Munas KAHMI, Prabowo Sanjung HMI Fraksi Terbesar di DPR

Published

on

Foto: Prabowo Subianto (dok.ist)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengisi acara seminar dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Prabowo menyebutkan bahwa HMI adalah gerakan yang sangat besar di Indonesia.
“HMI itu ada di semua partai. Gila. Gue baru sadar. Di Gerindra saja sekitar 40 persen,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Minggu (27/11/2022).

Acara ini digelar di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (26/11). Menurut Prabowo, besarnya HMI dibuktikan dengan banyaknya anggota HMI di semua partai politik.

“Fraksi HMI yang paling besar saudara-saudara,” ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa di parlemen saat ini ada sembilan partai, tapi menurutnya banyak yang lupa bahwa ada kaukus HMI yang besar. Oleh karena itu Prabowo menyebut dirinya memutuskan untuk hadir di Palu untuk menghormati HMI.

“Jadi walaupun aku capek, diundang ke Palu, gue terbang deh. Nggak ada urusan, bener nggak?” kata Prabowo seraya terkekeh.

“Mau gue dikasih setengah jam aja gue muncul di sini tidak apa-apa,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Prabowo menjadi pembicara dalam seminar yang bertajuk ‘Merawat Persatuan dan Kebangsaan’. Ia pun memaparkan bahwa para pemimpin di Indonesia saat ini bersatu dan saling merangkul untuk merawat bangsa.

“Kita tidak boleh pecah saudara-saudara. Siapa yang jadi presiden, gubernur, tidak masalah, yang penting bekerja untuk rakyat Indonesia,” ucapnya. (***)

Continue Reading

Berita

KAHMI Harus Dorong Bangsa Ini Hargai Perbedaan dan Berkolaborasi Hadapi Tantangan Ke Depan

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tengah berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah (24-28 November 2022). Munas KAHMI ini dibuka oleh Wapres Ma’ruf Amin dan dihadiri sejumlah tokoh nasional. Beberapa diantaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
 
Dari pantauan awak media, terlihat semangat keberagaman mewarnai sikap alumni HMI terhadap berbagai masalah kebangsaan. Ribuan alumni HMI yang datang dari berbagai penjuru tanah air aktif berdiskusi dengan beragam topik di setiap sudut Kota Palu. Sebagian peserta lainnya menjadikan event munas sebagai ajang silaturahmi dan nostalgia ketika masih sama-sama aktif menjadi pengurus HMI di kampus.
 
“Alumni HMI, sejak awal aktif di HMI, diajarkan untuk berbeda pendapat, dan sudah terbiasa menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara smart dan dewasa,” kata Medrial Alamsyah, alumni HMI dari Bandung yang juga konsultan manajemen publik yang ditemui redaksi di arena Munas di Sriti Convention Hall Kota Palu.

Lebih lanjut Medrial melihat KAHMI sejatinya punya potensi besar karena anggotanya adalah para sarjana, master, doktor dan profesor. Mereka saat ini banyak yang memegang posisi-posisi strategis, baik di politik maupun birokrasi pemerintah. Di samping itu banyak pula yang berkiprah sebagai pengusaha dan profesional. Namun selama ini potensi itu tidak digarap secara serius oleh Majelis Nasional KAHMI sehingga keberadaan KAHMI terkesan banyak mubazir.

“Munas kali ini menjadi momentum bagi KAHMI untuk mengkoreksi diri. Ke depan seyogyanya KAHMI tidak hanya sibuk dengan urusan internal, tetapi mulai menggarap program-program strategis dengan memanfaatkan dan memperkokoh jejaring yang dimilikinya,” ujar Uda Med, panggilan akrab Medrial.

Medrial juga berharap peserta Munas XI kali ini memilih Presidum KAHMI dengan mempertimbangkan keterwakilan/representasi dari berbagai unsur dan latar belakang.
 
“Presidium KAHMI Nasional selama ini didominasi oleh politisi sehingga sikap KAHMI lebih banyak mempertimbangkan kepentingan politik presidium. Bahkan tak jarang pertikaian politik antar dan intra partai ikut mempengaruhi kebijakan di KAHMI Nasional.
Ke depan hal semacam itu harus ditinggalkan. KAHMI Nasional harus mendorong anggotanya untuk saling mendukung sehingga lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. KAHMI harus berperan aktif mencetak manusia Indonesia yang dibutuhkan di masa depan, yakni yang memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreatif,” lanjut Medrial.
 
Sebagaimana diketahui, ada 40 orang alumni HMI yang dijagokan peserta Munas untuk menduduki anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI. Beberapa orang yang menonjol diantaranya dari unsur politisi yakni Ahmad Doli Kurnia, Herman Khaeron, Saan Mustopa dan Romo Syafii. Dari unsur akademisi diwakili oleh Prof. Fasli Djalal dan Dr. Lely Pelitasari. Dari unsur professional ada Fachmi Idris dan Yana Aditya. Sedangkan dari unsur pengusaha beredar nama Ulla Nurachwaty dan Hanifah Husein.
 
Khusus tentang situasi politik saat ini yang cenderung terbelah dan menghambat dialog, Medrial berharap KAHMI harus berani bersikap sehingga ke depan bangsa ini lebih mendorong dialog, menghargai perbedaan, rasional dan menjalin kolaborasi antar anak bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.
 
“KAHMI harus berani bersikap dan mendorong bangsa ini untuk membuka dialog, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi antar anak bangsa untuk bersama menghadapi berbagai tantangan negeri ini,” pungkas Uda Med (***)

Continue Reading

Berita

Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?

Published

on

Anies Baswedan dan Presiden Jokowi . (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, goindonesia.co – Jokowi membatalkan kedatangan pada Pembukaan Munas KAHMI XI di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya?

Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas KAHMI XI. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas KAHMI. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden menyatakan kesediaanya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pengurus MN KAHMI waktu itu.

Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirmed akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara.

Begini peristiwanya: protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh forkompimda, termasuk BINDA.

Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden.

Panitia galau. Pilihannya, menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas.

Pilihan yang sama-sama berat buat panitia: Anies adalah bagian langsung dari KAHMI, hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies, melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir, dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh Kepala Negara.

Protokol Presiden sikapnya tegas: jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan.

Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan.

Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Itulah kejadikan yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies.

Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies.

Tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa ?

Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi.

Salut utk Panitia Munas KAHMI yang berani bersikap! (***)

Continue Reading

Trending