Connect with us

Berita

Respons Anies, RK, Ganjar, Khofifah atas Demo Buruh soal UMP

Published

on

Buruh kepung kantor Gubernur kritik soal UMP. CNN Indonesia/Andry Novelino

Jakarta, goindonesia.co — Rentetan aksi yang dilakukan oleh buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merebak di sejumlah daerah.
Tercatat setidaknya ada ribuan buruh yang mengepung kantor gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

Massa aksi buruh mendesak untuk bertemu gubernur demi membatalkan kenaikan UMP yang didasarkan pada PP 36/2021. Pasalnya, PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) itu mestinya tak lagi berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan harus direvisi dan inkonstitusional.

Respons kepala daerah pun beragam. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Jatim Khofifah Indar Prawansa, Jateng Ganjar Pranowo memilih diam dan tak menemui massa aksi. Tercatat hanya Gubernur DKI Anies Baswedan saja yang menemui massa aksi dan ikut mengkritik soal kebijakan UMP yang ditetapkan pemerintah pusat.

DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui para buruh yang melakukan aksi di depan Balai Kota DKI, Senin (29/11). Anies menyebut formula dalam PP 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen atau sekitar Rp38.000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” kata Anies saat menemui massa buruh, di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Menurutnya, formula yang digunakan dalam menghitung UMP harus memenuhi asas keadilan.

“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.

Merespons pernyataan Anies itu, buruh dari KSPI DKI Jakarta menyatakan dukungan dan berteriak kata presiden.

“Teman-teman saat ini di tengah-tengah kita telah ada…,” kata Winarso di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/11)

“Presiden, presiden,” kata salah seorang massa aksi berteriak.

Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa masih enggan menemui ribuan massa buruh yang berunjuk rasa menolak upah murah di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim beberapa hari ini.

Khofifah tak mengatakan alasan dirinya tak mau menemui massa buruh. Ia hanya menyebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang jadi salah satu tuntutan buruh selama aksi, baru akan dirapatkan Senin (29/11) malam. Eks Menteri Sosial itu menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu usulan UMK dari 38 bupati/wali kota di Jatim.

“Usulan itu dari kabupaten/kota, malam ini saya mau bahas ini, karena baru hari ini lengkap, sore ini. Kami kalau mau bahas ya nunggu usulan bupati/wali kota itu pasti,” kata Khofifah, di Grahadi Senin (29/11) malam.

Buruh kepung kantor Gubernur usai MK sebut UU Ciptaker cacat hukum. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, massa telah menggelar beberapa kali aksi di depan Kantor Gubernur Jatim. Massa mendesak Gubernur Jatim Khofifah untuk merivisi aturan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021.
Sebab aturan dasar keputusan itu yakni PP 36 tahun 2021 tidaklah lagi berlaku.

Bahkan, pada aksi sebelumnya, massa membawakan uang koin Rp500 untuk Khofifah sebagai bentuk penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 yang hanya sebesar 1,2 persen

Jawa Barat
Elemen buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten/kota menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) agar tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat.

Aksi yang digelar Senin (29/11) juga mendesak Emil segera menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sayangnya, saat massa berlangsung Ridwan Kamil sedang tidak berada di Bandung. Akibat gagal menemui Gubernur Jabar tersebut, massa aksi memutuskan akan melanjutkan aksi hingga hari ini, Selasa (30/11).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP Jabar pada 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. Angka itu naik 1,72 persen atau sebesar Rp31.135,95 dibandingkan dengan UMP Jabar 2021.

Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak bergeming ataupun merespons aksi yang dilakukan berbagai serikat buruh di Jawa Tengah sepekan terakhir.

Sejumlah buruh pun sempat berteriak bahwa Ganjar tidak pantas menjadi calon presiden di tahun 2024 jika tak berani mengubah aturan soal upah layak. Buruh mengkritik UMP di Jateng termasuk salah satu yang terendah di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Senin (29/11) siang. Massa buruh mengancam akan mogok kerja dan mematikan mesin pabrik bila kenaikan UMK sebesar 10 persen yang dituntut buruh tak dipenuhi.

Bahkan, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jateng.

Sebelumnya, Ganjar menetapkan UMP Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya Rp.1.813.011. UMP itu merupakan yang paling kecil se-Indonesia.  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

RSJPD Harapan Kita Raih Gold Winner di Ajang IHF 2024

Published

on

RSJPD Harapan Kita berhasil meraih penghargaan sebagai “Gold Winner” diberikan oleh American College of Healthcare Executive Excellent Award pada ajang International Hospital Federation (IHF) Congress and Award ke-47, yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil atas keberhasilannya dalam menjalankan Program Pembinaan Jaringan Kardiovaskular di Indonesia (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita Jakarta kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Kali ini, RSJPD Harapan Kita berhasil meraih penghargaan sebagai “Gold Winner” atas keberhasilannya dalam menjalankan Program Pembinaan Jaringan Kardiovaskular di Indonesia.

Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh American College of Healthcare Executive Excellent Award pada ajang International Hospital Federation (IHF) Congress and Award ke-47, yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, pada Rabu (11/9).

“Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Penghargaan ini akan selalu memacu kami untuk terus memberikan pelayanan dan pengampuan terbaik khususnya pada layanan kardiovaskular di Indonesia,” kata Direktur Utama RSJPD Harapan Kita Iwan Dakota.

Dengan diraihnya penghargaan bergengsi ini, lanjut Iwan, semakin memperkuat komitmen RSJPD Harapan Kita sebagai rumah sakit pengampu layanan kardiovaskular di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan standar terbaik dalam pengampuan.

Dengan demikian, RSJPD Harapan Kita dapat terus mendukung agenda transformasi layanan rujukan, yang bertujuan menghadirkan layanan kardiovaskuler di seluruh pelosok tanah air.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya turut mengucapkan selamat dan menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian luar biasa yang telah ditorehkan oleh RSJPD Harapan Kita pada ajang bergengsi tingkat internasional ini.

Ia berharap prestasi gemilang ini dapat menjadi inspirasi, pembelajaran, serta mendorong rumah sakit lain untuk konsisten melakukan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

“Selamat untuk capaian gemilang yang telah diraih oleh RSJPD Harapan Kita. Saya berharap agar raihan ini dapat membangkitkan semangat untuk terus memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat,” tuturnya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI

Continue Reading

Berita

Menhan Prabowo Temui Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm Bahas Hubungan Bilateral

Published

on

Pertemuan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm, di Vietnam, (Foto : @www.kemhan.go.id)

Vietnam, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm, di Vietnam, pada Jumat (13/9).

Vietnam telah lama menjadi mitra dekat Indonesia di mana telah terjalin hubungan bilateral yang erat, khususnya di bidang pertahanan. Indonesia pun menaruh perhatian terhadap bencana yang dialami Vietnam belum lama ini.

Diawal pertemuan Menhan Prabowo menyampaikan rasa keprihatinan terhadap bencana alam Topan Yagi yang menimpa Vietnam belum lama ini.

“Atas nama Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa dan kerusakan akibat musibah bencana Topan Yagi di Vietnam pada tanggal 7 September 2024.” kata Menhan Prabowo.

“Indonesia juga siap membantu dalam kapasitas apa pun yang mungkin dibutuhkan. Saya berharap mereka yang tertimpa musibah diberi kekuatan agar bisa segera memulai proses pemulihan,” tambah Menhan.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat hubungan di bidang penting lainnya seperti pertahanan dan keamanan, berbagi informasi dan berkoordinasi dalam mencegah kejahatan transnasional, dan terus bekerja sama secara erat untuk mencegah penangkapan ikan ilegal serta penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing).

Selain itu, Presiden Vietnam, juga menyampaikan ketertarikan dan meminta Indonesia untuk dapat berbagi pengalaman dalam bidang operasi penjaga perdamaian PBB. “Saya berharap Indonesia dapat berbagi pengalaman dan membantu melatih perwira Vietnam untuk berpartisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian PBB”, kata Presiden Tô Lâm.

Di sisi lain, saat ini, para peserta diklat dari Indonesia di Vietnam tengah mengikuti program Praktik Bahasa Vietnam-1. Sementara itu, pada tahun 2024 ini para peserta diklat Vietnam di Indonesia tengah mengikuti program pendidikan bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mengikuti pendidikan lanjutan perwira termasuk Sesko Matra dan Lemhannas.

Pertemuan ini diharapkan menjadi batu loncatan yang berharga untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sektor pertahanan serta berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas dan keamanan regional.

Dalam pertemuan tersebut Menhan Prabowo didampingi Duta Besar RI untuk Republik Sosialis Vietnam H.E. Denny Abdi, anggota DPR RI Sugiono, Athan RI di Vietnam Kolonel Laut (P) Dian Tri Hutanto, dan ADC Menhan Mayor Inf Teddy Indra Wijaya.

Sedangkan Presiden Vietnam didampingi oleh Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri Bùi Thanh Sơn, Menteri Kantor Kepresidenan Lê Khánh Hải, ⁠Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyễn Hồng Diên, Wakil Menteri Pertahanan Lê Huy Vịnh, ⁠Wakil Menteri Keamanan Publik Lê Quốc Hùng, ⁠dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Tạ Văn Thông. (***)

*(Biro Humas Setjen Kemhan)

Continue Reading

Berita

Presiden Sampaikan Arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna Terakhir

Published

on

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna terakhir dari Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Foto : @www.kominfo.go.id)

Kalimantan Timur, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna terakhir dari Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). Dalam sidang tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi sekaligus instruksi terakhir menjelang berakhirnya masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras dan dedikasi seluruh anggota kabinet. 

“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak-Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wakil presiden, dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada,” ujar Presiden.

Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden Terpilih, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, memerlukan dukungan penuh dari kabinet yang ada saat ini untuk memastikan kelancaran transisi. Presiden Joko Widodo menegaskan arti penting penyelesaian program kerja yang sedang berjalan serta memastikan administrasi dan pertanggungjawaban dituntaskan sebelum akhir masa jabatan.

“Saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi, pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan,” katanya.

Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap program-program Presiden Terpilih, serta memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif, termasuk penyusunan regulasi dan kebijakan baru yang diperlukan agar pemerintahan baru dapat segera bekerja secara optimal setelah dilantik.

“Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden juga mengimbau agar stabilitas ekonomi dan sosial tetap dijaga dalam masa transisi ini. 

“Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh anggota kabinet atas segala kekurangan selama sepuluh tahun kepemimpinannya. 

“Jika dalam sepuluh tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujarnya dengan tulus.

Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momen refleksi dan penutup bagi perjalanan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sekaligus persiapan menjelang estafet kepemimpinan kepada pemerintah yang baru. (***)

* Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Continue Reading

Trending