Connect with us

Berita

Sengkarut Minyak Goreng, Golkar Desak Mendag Lutfi Bekerja Maksimal

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (Demer) menegaskan sikap Golkar mengkritisi keras sengkarut minyak goreng dengan mendsak Mendag Lutfi bekerja maksimal dan tidak lelet (AG Sofyan)

Jakarta, goindonesia : Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ Fraksi Partai Golkar Gede Sumarjaya Linggih mengkritisi kinerja Menteri Perdagangan RI, M. Lutfi yang tidak maksimal dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah. 

Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer ini mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan seluruh jajarannya, untuk mengawasi dan melakukan operasi pasar agar program harga minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik tanpa membuat kesusahan rakyat yang sudah sulit karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir. 

Demer juga meminta agar Kemendag melakukan upaya-upaya untuk mencegah penimbunan komoditas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab serta mengawasi rantai pasokan minyak goreng di sejumlah daerah.  

“Mendag harus bisa memastikan dan menjamin ketersediaan minyak goreng di pasaran,” tegas Demer kepada suarakarya.id di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2022). 

Politisi senior Beringin asal Pulau Dewata ini juga mengingatkan bahwa Mendag Lutfi harus mampu mengawal dan melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan ketentuan harga minyak goreng curah Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter. 

“Ini yang harus benar-benar dikerjakan oleh Mendag Lutfi secara maksimal. Pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat,” ucap Demer. Selain mengawal pelaksanaan HET, Kemendag juga harus bisa pelaksanakan program-program Domestic Market Oblig3ation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng dapat terlaksana dengan baik .  

Kenaikan harga minyak goreng sendiri sudah terjadi sejak akhir November 2021. Bahkan kini selain mahal, juga ketersedaiannya semakin minim, bahkan langka di sejumlah daerah yang mengakibatkan keresahan sejumlah masyarakat di beberapa wilayah.

Kondisi itu akhirnya membuat minyak goreng kembali menjadi langka, karena di tengah masyarakat mulai muncul panic buying.  

“Wajar mereka gelisah dan ketakutan lantaran minyak goreng semakin mahal dan semakin susah didapatkan, karena ini salah satu kebutuhan pokok masyarakat setiap hari dalam mengkonsumsi makanan setiap hari. Terlebih bagi pelaku UMKM yang sangat bergantung dengan minyak goreng.  Tentunya sangat dirugikan karena mahal dan langkanya minyak goreng ini,” ungkapnya. 

Legislator Senayan tiga periode ini sangat menyayangkan masalah harga minyak goreng yang selalu terjadi di masyarakat dan semakin sulit dikendalikan, karena lambatnya Mendag menangani masalah ini.   

“Seandainya, Mendag bisa lebih cepat tanggap dalam mengatasi permasalahan ini sejak awal, saya kira masalah ini bisa lebih cepat selesai dan tak perlu menyengsarakan rakyat lebih lama,” tutur Ketua Bidang Pemenangan Pemilu 
Wilayah Bali, NTB dan NTT DPP Partai Golkar ini. 

Anggota parlemen Senayan yang intens diposisikan di Komisi VI oleh DPP Golkar ini juga tak menampik jika muncul adanya dugaan penghilangan barang saat pemerintah mulai melakukan operasi pasar besar-besaran. Ia menduga hal itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang bermain di air keruh dalam persoalan minyak goreng ini.

Oleh karena itu, Demer juga meminta Mendag untuk memberantas kartel-kartel minyak goreng yang menyesengsarakan rakyat. 

“Sudah saatnya kartel minyak goreng ini diberantas abis sampai ke akarnya,” tandas Legislator Senayan di Komisi yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standardisasi Nasional ini. 

Jika masalah ini berlarut-larut, Demer memperkirakan kondisi ini akan dapat memengaruhi upaya pemulihan ekonomi yang sudah sangat baik dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi. (**)*

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Konferensi Ulama se-Asia Tenggara di Milad ke-49 MUI, Targetkan Terbentuknya Asosiasi Dai

Published

on

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menginisiasi pembentukan dai se-Asia Tenggara untuk mengikat persaudaraan. Pembentukan asosiasi tersebut ditargetkan terbentuk melalui forum Konferensi Ulama se-Asia Tenggara yang akan dihelat pada 26-28 Juli 2024 di Jakarta sebagai rangkaian agenda Milad ke-49 MUI.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyampaikan, pembentukan asosiasi dai se-Asia Tenggara itu juga sebagai upaya penguatan dakwah dan keulamaan di Asia Tenggara.

“Tentu kita akan mempertemukan para ulama dan dai, mengikat persaudaraan dengan kuat. Kita membincangkan penguatan dakwah dan keulamaan di ASEAN sekaligus kita membuat wadah atau asosiasi dakwah se-ASEAN,” kata dia kepada MUIDigital, Sabtu (13/7/2024).

Kiai Cholil menekankan, pembentukan Asosiasi Dai se-Asia Tenggara itu juga untuk memperkuat ikatan keulamaan dan gerakan keumatan menjadi satu. Hal itu juga dalam rangka memperkuat regional, ekonomi, ketahanan dan pemikiran.

Kiai Cholil menuturkan, para peserta yang telah mengkonfirmasi telah ada dari 10 negara. Sementara, satu lagi negara ASEAN yang hingga kini belum memberikan konfirmasi hanya Timor Leste.

Kiai Cholil menyampaikan, MUI ingin menyatukan para dai se-Asia Tenggara bisa bersatu di tengah keberagaman. Sebab, umat Muslim di Asia Tenggara ada yang menjadi mayoritas dan minoritas.

“Umat Muslim di Asia Tenggara sangat beragam karena ada yang mayoritas, bahkan ada negara Islam seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Tapi ada Muslim yang minoritas seperti di Thailand, Kamboja, dan Vietnam,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok Jawa Barat ini, Asosiasi Dai se-Asia Tenggara itu bisa menyatukan persaudaraan sesama Muslim.

“Insya Allah dalam kegiatan pertemuan ulama tersebut mengundang se-ASEAN dan ulama Indonesia tingkat pusat sebanyak 100 orang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kiai Cholil menuturkan, dalam forum pertemuan tersebut juga akan membincangkan mengenai Wasathiyatul Islam, penyebaran Islam Wasathiyah, penyamaan persepsi, dan mengharmoniskan gerakan dakwah yang konstruktif dan perdamaian di ASEAN.

Kiai Cholil menerangkan, pihaknya telah mempersiapkan acara tersebut dengan baik. Sekaligus, para peserta dalam forum tersebut juga akan menghadiri acara puncak Milad ke-49 MUI di Jakarta.

“Sudah berkordinasi dengan Kemenlu RI dan berkordinasi dengan Duta Besar RI yang ada di negara ASEAN. Insya Allah akan berjalan dengan baik karena persiapannya sudah berjalan dengan baik,” tutupnya.

Kiai Cholil berharap, Islam bisa menjadi solusi penyelesaian masalah di setiap negara ASEAN, baik itu di negara mayoritas maupun minoritas. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Matahari Melintas Tepat di Atas Ka’bah pada 15 dan 16 Juli, Waktunya Cek Arah Kiblat

Published

on

Ilustrasi cek arah kiblat (Foto : Istimewa, @kemenag.co.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau umat Muslim Indonesia untuk mengecek arah kiblat pada 15 dan 16 Juli 2024. Imbauan disampaikan seiringan terjadinya fenomena Istiwa A’zam atau matahari melintas di atas Ka’bah.

Pada momen tersebut, bayang-bayang benda yang berdiri tegak lurus akan mengarah membelakangi arah kiblat.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kemenag, Adib mengatakan, berdasarkan tinjauan astronomi ilmu falak, terdapat sejumlah teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi arah kiblat. Teknik tersebut di antaranya menggunakan kompas, theodolite, serta fenomena posisi matahari melintasi tepat di atas Ka’bah atau Istiwa A’zam.

“Peristiwa Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat akan terjadi pada Senin dan Selasa, 15 dan 16 Juli 2024 bertepatan dengan 9 dan 10 Muharam 1446 H pada pukul 16:18 WIB atau 17:18 WITA. Saat itu, matahari akan melintas tepat di atas Ka’bah,” kata Adib di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Adib mengungkapkan, fenomena tersebut menjadi momentum bagi umat Muslim dapat melakukan pengukuran atau kalibrasi arah kiblat tanpa menggunakan alat atau keterampilan khusus. “Di saat Istiwa’ A‘zam, siapa saja, tanpa perlu memiliki keahlian atau perangkat teknologi khusus, bisa ‘meluruskan’ arah kiblatnya sendiri,” ucap Adib.

Pada 27 dan 28 Mei 2024, Kemenag menggelar Hari Sejuta Kiblat yang melibatkan umat Muslim di Indonesia melakukan kalibrasi arah kiblat secara serentak, dan mencetak rekor MURI. Momen pengukuran dan verifikasi arah kiblat tersebut terjadi kembali pada 15 dan 16 Juli 2024.

“Momen Istiwa’ A‘zam ini bersifat konfirmatif, sehingga jika sudah benar, momen ini akan menegaskan kebenaran arah kiblat. Jika ada keraguan, ini menjadi kesempatan terbaik untuk memverifikasi arah kiblat,” jelas Adib.

Adib menjelaskan, terdapat hal yang perlu diperhatikan saat masyarakat melakukan pengecekan arah kiblat pada momen Istiwa A’zam atau Rashdul Kiblat:

1. Pastikan benda yang menjadi patokan harus benar-benar berdiri tegak lurus atau menggunakan Lot/Bandul.
2. Permukaan dasar harus datar dan rata.
3. Jam pengukuran harus disesuaikan dengan BMKG, RRI atau Telkom. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Kemenag Koordinasikan Ziarah Umat di Wilayah Perbatasan, Jelang Kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste

Published

on

Rakor persiapan kunjungan Paus Fransiskus di perbatasan Indonesia – Timor Leste (Foto : Istimewa, @kemenag.go.id)

Malaka, goindonesia.co – Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada awal 3 September 2024. Dari Indonesia, Paus Fransiskus akan menuju Timor Leste pada 9 – 11 September 2024.

Hal itu menggugah animo masyarakat Katolik di perbatasan Indonesia – Timor Leste untuk bergerak melintasi negara demi menjumpai pimpinan tertinggi umat Katolik dunia. Uskup Keuskupan Atambua Mgr. Dominikus Saku mengatakan, Keuskupan Atambua telah melakukan sosialisasi pendaftaran umat Keuskupan Atambua untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Jakarta, namun belum ada yang mendaftar.

“Kami telah melakukan sosialisasi pendaftaran umat Keuskupan Atambua untuk keikutsertaan saat kunjungan Paus di Jakarta sesuai kuota 80 orang. Namun sampai penutupan pada Juni 2024, ternyata tidak ada umat yang mendaftar,” ungkap Uskup Dominikus di Istana Keuskupan Atambua, Rabu (09/07).

“Kami menduga kebanyakan umat akan lebih memilih pergi ke Timor Leste. Kami berkomunikasi dengan para uskup di Timor Leste sebagai keuskupan tetangga. Dari hasil komunikasi tersebut, kita diperkenankan untuk mengikutsertakan jumlah umat 10 ribu untuk ziarah iman saat kunjungan Paus ke Timor Leste,” sambungnya.

Hal ini menjadi perhatian Ditjen Bimas Katolik, Kementerian Agama. Dirjen Bimas Katolik Suparman menegaskan, animo umat yang akan bergerak atau yang akan melakukan ziarah ke Timor Leste saat kunjungan Bapa Suci Paus Fransiskus ke Timor Leste harus dilayani dengan baik.

Suparman menginginkan umat Katolik WNI di perbatasan yang akan melintas menuju Timor Leste menghadiri dan mengikuti misa agung yang akan berlangsung di Lapangan Tasi Toli 10 September 2024, terjamin keamanan, tertib administrasi, dan terlayani dengan baik.

Suparman memerintahkan tim terjun ke perbatasan dan melakukan koordinasi, mendatangi pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Atambua, para Kepala Daerah dari Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten TTU, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Imigrasi, Bea Cukai, petugas karantina, pihak kepolisian, dan TNI.

Suparman menegaskan semua ini dilakukan dalam rangka memastikan berapa umat Katolik yang akan melintas menuju Timor Leste, sekaligus check point perlintasan umat, identifikasi masalah yang berpotensi muncul pada saat ziarah umat ke Timor Leste, dan peluang alternatif solusi yang dapat ditawarkan.

Langkah koordinatif yang dilakukan Ditjen Bimas Katolik ini diapresiasi berbagai instansi terkait di perbatasan. Bupati Belu Agustinus Taolin misalnya, dia berterima kasih atas langkah koordinatif yang dilakukan Kementerian Agama dan mendorong Pemerintah Kabupaten Malaka untuk melanjutkan langkah koordinatif dengan instansi terkait dan juga Uskup Keuskupan Atambua.

Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Malaka Ferdinand Un Muti. Dia juga sampaikan terima kasih atas gerak cepat Kementerian Agama merespons animo umat. Ia berjanji akan segera melakukan koordinasi bersama dengan pihak gereja dalam hal pendataan umat Katolik yang akan melintas batas pada kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Trending