Connect with us

Berita

Sengkarut Problematika PTPN V Dengan Masyarakat Riau

Published

on

Photo : Istimewa

Pekanbaru, goindonesia.co – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau – Kepulauan Riau mengadakan Diskusi Berbagi Cerita dengan tajuk Sengkarut Problematika PTPN V dengan Masyarakat Riau di Cafe Jeber Platinum, Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru pada Rabu (22/9/2021).

Diskusi ini membahas sejumlah persoalan antara masyarakat Riau dengan PT Perkebunan Nusantara V. Persoalannnya terkait konflik agraria dan carut marutnya pengelolaan kemitraan kebun kelapa sawit.

Ketua PKC PMII Riau Kepri, Abdul Rouf mengatakan kegiatan tersebut mengundang beberapa kelompok masyasarakat di Riau. Di antaranya, Masyarakat adat Desa Pantai Raja, petani dari Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) dan petani dari Koperasi Iyo Besamo. Para perwakilan masyarakat ini menyampaikan masing – masing persoalannya dengan PTPN V pada diskusi itu.

“Ketiga kelompok ini telah menyampaikan ragam persoalannya kepada kami, intinya mereka bermasalah dengan PTPN V,” kata Ketua PKC PMII Riau Kepri, Abdul Rouf.

Rouf memaparkan sederet persoalan yang telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat tersebut. “Masyarakat adat Desa Pantai Raja ini berkonflik dengan PTPN V hingga saat ini terkait ganti rugi lahan,” ujarnya.

Kata Rouf, konflik masyarakat Pantai Raja dengan PTPN V ini sudah berlangsung sangat lama, dimulai sejak tahun 1984. “Pada tahun itu (1984), masyarakat mengaku kebun karet mereka telah diserobot oleh PTPN V seluas 1.013 hektar, namun hingga saat ini lahan tersebut belum diganti rugi, meskipun sudah ada beberapa kali pertemuan antara masyarakat dengan PTPN V untuk membuat berita acara kesepakatan terkait ganti rugi lahan,” jelasnya.

Sedangkan terkait carut marutnya kemitraan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN V, Rouf menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi petani Kopsa M dan petani Iyo Besamo cukup menyedihkan. Dari gagalnya kebun, hilangnya pendapatan petani dan pembengkakan hutang.

“Ini harusnya perlu menjadi sorotan, kenapa kebun milik Kopsa M bisa gagal ?, padahal PTPN V kan mengelola kebun tersebut sampai tahun 2017. Bukankah PTPN V adalah perusahaan yang berpengalaman di bidang perkebunan ?,” tanya Rouf dengan nada kesal.

Menurut Rouf, gagalnya kebun milik Kopsa M di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, memang disengaja oleh PTPN V atau sudah di skenario secara terstruktur, sistematik dan masif.

“Pernyataan kebun gagal ini bukan keluar dari mulut kami, akan tetapi berdasarkan hasil audit penilaian fisik kebun dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar pada tahun 2017,” ujarnya

“Kalau kebun sudah gagal, otomatis pasti akan membuat aktivitas produksi buah berkurang, selanjutnya akan membuat pendapatan petani berkurang, dan tidak sanggup membayar cicilan kredit, pastinya akan membuat hutang semakin membengkak,“ imbuhnya.

Selain itu petani Kopsa M juga mengadukan persoalan lain melalui diskusi yang diadakan oleh PMII tersebut. Rouf mengatakan kalau sampai saat ini hasil penjualan buah milik Kopsa M pada bulan Agustus – September 2021 senilai Rp3,4 miliar belum dibayarkan oleh PTPN V.

Kemudian Rouf menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh petani dari Koperasi Iyo Besamo di Desa Terantang, Kecamatan Tambang, Kampar. Ia menyebut kalau masalah mereka hampir sama dengan Kopsa M.

“Sebenarnya masalah petani dari Koperasi Iyo Besamo ini hampir sama dengan Kopsa M, tapi agak sedikit lebih ekstrem, karena sudah banyak anggota petaninya yang dipenjara akibat memperjuangkan hak – hak yang tidak diperoleh. Misalnya tidak menerima gaji, lahan diduduki oleh oknum preman, serta kepengurusan yang tidak legal,” ujarnya.

Selain mengadukan persoalannya ke PKC PMII Riau Kepri, Rouf mengatakan bahwa masing – masing perwakilan masyarakat juga menyampaikan aspirasinya. Misalnya dari masyarakat Desa Pantai Raja, Rouf menyebut mereka meminta PTPN V segera merealisasikan janjinya untuk mengganti rugi lahan berdasarkan berita acara kesepakatan.

“Lalu dari petani Kopsa M meminta PTPN V agar mengembalikan lahan sesuai dengan pengakuan hutang di Bank Agro seluas 2.050 hektar, meminta PTPN V jangan ikut campur dalam kelembagaan koperasi dan mencairkan hasil penjulan buah senilai Rp3,4 miliar,” jelasnya.

“Sedangkan petani Iyo Besamo, meminta kepada PTPN V agar lahan seluas 425 hektar di kebun milik koperasi Iyo Besamo agar diserahkan kepada pengurus yang sah atau legal, yakni pengurus yang memiliki surat keputusan dari Kemenkumham tertanggal 27 September 2021,” pungkasnya.

Kemudian petani Iyo Besamo juga meminta PTPN V agar memberhentikan hasil penjualan buah kepada pengurus lama dan membuat rekening bersama atas nama pengurus yang baru dan legal. Sebab sejak awal, setiap penjualan buah milik koperasi Iyo Besamo selalu menggunakan jasa pihak ketiga untuk menghantarkan buah ke PTPN V atau tidak memiliki PB sendiri. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Presiden Beli Sepatu Baru, Model Kets dengan Khas Tenun Bali

Published

on

Presiden Joko Widodo melihat sepasang sepatu kets tenun berwarna dominan cokelat di Sentra Tenun Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Kamis sore, 2 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta, goindonesia.co – Ketika berada di Sentra Tenun Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Kamis sore, 2 Februari 2023, Presiden Joko Widodo diajak oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba untuk melihat sepatu tenun di salah satu sudut ruangan. Presiden pun memilih untuk mencoba sepasang sepatu berwarna nuansa cokelat.

Begitu melihat ke rak yang berada di salah satu sudut sentra tersebut, mata Presiden melihat puluhan pasang sepatu yang tersusun rapi di rak. Presiden sempat memilih beberapa sepatu sambil melihat detail bentuk dan motifnya. Namun, pencarian tersebut terhenti dengan sepasang sepatu kets tenun berwarna dominan cokelat.

Presiden lantas mencoba sepatu tersebut sambil duduk bersebelahan dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. “Wah kayak anak 17 tahun,” ucap Presiden. Ibu Iriana pun tersenyum. “Pas,” kata Presiden saat memakai sepatu tersebut.

Presiden akhirnya memutuskan untuk membeli sepatu tersebut. Alas kaki yang dipilih Presiden merupakan jenis sepatu kets yang biasa dipakai baik untuk olahraga maupun untuk kegiatan sehari-hari. Sepatu tersebut berbahan sol karet yang bagian atasnya dipadupadankan dengan kain tenun dengan corak tenun khas Bali.

Melihat hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono tak mau kalah dengan Presiden. Dia turut menjajal sepasang sepatu.

“Saya ambil ini,” ucap Basuki kepada pramuniaga di sentra tersebut. Tak lama setelah membayarnya, Basuki menenteng kantong berisi sepatu barunya. “Ini saya juga beli,” ucap Basuki kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang tengah tersenyum melihat Menteri PUPR menjinjing sebuah kantong.

Sebelum meninggalkan sentra tenun, Kepala Negara menyampaikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mengembangkan industri kreatif di Bali, khususnya Kabupaten Jembrana.

“Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Bupati dan didukung oleh Pak Gubernur Bali dalam mengembangkan tenun, songket, untuk pengembangan industri-industri kecil kain tenun dan songket yang ada,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan ini yakni, Gubernur Bali I Wayan Koster dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Kementerian PUPR Apresiasi Peluncuran Pengolahan Sampah Organik Biokonversi Pertama di Rest Area Jalan Tol

Published

on

Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah saat Peluncuran Fasilitas Biokonversi Pengolahan Sampah Organik hasil kerja sama Yayasan Korindo dan Yayasan Forest For Life Indonesia (FFLI) di Rest Area Cibubur, Rabu (1/2/2023)(Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, @pu.go.id)

Cibubur, goindonesia.co – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi peluncuran fasilitas pengolahan sampah/limbah organik dengan teknologi Biokonversi yang memanfaatkan Lalat Tentara Hitam/Black Soldier Fly (BSF) di Rest Area/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Tol Cibubur. TIP yang terletak di Jalan Tol Jagorawi KM 10 ini adalah TIP pertama di Indonesia yang menerapkan fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam sambutannya mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Peluncuran Fasilitas Biokonversi Pengolahan Sampah Organik hasil kerja sama Yayasan Korindo dan Yayasan Forest For Life Indonesia (FFLI) di Rest Area Cibubur, Rabu (1/2/2023). 

“Saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Forest for Life Indonesia dan Korindo yang telah mempelopori pembangunan fasilitas yang sangat bermanfaat ini untuk menciptakan lingkungan hidup kita yang lebih baik. Kami berharap akan semakin banyak fasilitas-fasiitas seperti ini dibangun baik di rest area maupun lokasi lain,” kata Sekjen Zainal Fatah. 

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab para pengelola rest area, dikatakan Zainal Fatah, sudah sepantasnya rest area/TIP untuk memiliki fasilitas seperti ini. “Jangan lagi memindahkan masalah sampah organik ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) jika dapat diselesaikan di tempat masing-masing sumber sampah,” ujarnya.

Dikatakan Zainal Fatah, Kementerian PUPR sangat mendukung upaya-upaya pengembangan teknologi berkelanjutan salah satunya untuk pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan upaya Indonesia melaksanakan komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% hingga 41% pada Tahun 2030 sesuai dengan Perjanjian Paris 2016.

“Kementerian PUPR juga telah mengembangkan Teknologi Waste to Energy (WtoE), konversi sampah menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, contohnya di TPA Manggar, (Kaltim), TPA Suwung (Bali) dan TPA Banjarbakula (Kalsel). Selain itu juga dikembangkan Refuse-Derived Fuel (RDF), sebagai substitusi bahan bakar industri semen di TPA Desa Tritih Lor Cilacap (Jateng),” kata Zainal Fatah. 

Sekjen Zainal Fatah mengungkapkan, capaian penanganan sampah oleh Kementerian PUPR pada tahun 2022 dengan penerima manfaat 549 ribu Kepala Keluarga (KK) antara lain pembangunan TPA Regional Piyungan, TPA Regional Mamitarang, dan TPA Kebon Kongok NTB. “Selanjutnya untuk tahun 2023, kami akan melanjutkan pengelolaan persampahan antara lain Solid Waste Treatment Metro Bandung, TPST RDF TPA Regional Kebon Kongok, dan Perluasan TPA Ijo Balit Lombok Timur,” ujarnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, metode biokonversi serupa juga telah diterapkan pada Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) yang dibangun Kementerian PUPR. “Ada 12 tempat antaranya di Borobudur dan di Parung Bogor,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Yayasan Korindo Seo Jeongsik mengatakan, selain bermanfaat bagi lingkungan, fasilitas ini diharapkan bisa menciptakan peluang ekonomi baru. “Hal ini dikarenakan, Yayasan Korindo akan mengembalikan keuntungan yang muncul dari proyek ini untuk program-program pengembangan masyarakat dan lingkungan,”ujarnya. 

Ketua FFLI Hadi Pasaribu mengatakan, metode Biokonversi dengan menggunakan Lalat Tentara Hitam relatif aman bagi lingkungan. Pada metode ini, larva Lalat Tentara Hitam akan mengurai sampah organik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. “Setelah optimal mengurai sampah organik, larva-larva tersebut bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, seperti ayam atau ikan karena kaya akan asam amino dan protein. Proses inilah yang pada akhirnya membentuk ekonomi sirkuler, di mana prospek ekonomi baru terjadi,” terangnya. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, @pu.go.id)

Continue Reading

Berita

2023, Infrastruktur EBTKE untuk Rakyat Terus Dibangun

Published

on

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana (Foto : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , @www.esdm.go.id

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahwa pada tahun 2023, infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat terus didorong pembangunannya, antara lain pembangunan Penerangan Jalan Umum – Tenaga Surya (PJU-TS) sebanyak 31.075 unit, Pembangunan 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), juga Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) sebesar 7.500 unit.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pembangunan infrastuktur tersebut diperuntukkan kepada masyarakat yang sulit terjangkau jaringan listrik. “Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu 12 unit, jadi ini PLTS terpusat yang off grid, jadi ada PLTS, ada jaringan ke masyarakat langsung,” ungkap Dadan di Jakarta, Selasa (31/1).

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan target lainnya pada tahun ini adalah peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 368,5 MW, sehingga akan memakan investasi yang cukup besar.

“Jadi basisnya kita sudah tahu projeknya ada dimana dan kapan selesainya, dan itu menelan investasi sebanyak USD 1,799 miliar,” imbuhnya.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sub sektor EBTKE di tahun ini, target yang dipatok senilai Rp1,811 triliun, dimana pada tahun 2022 lalu capaian dari PNBP EBTKE melesat hingga mencapai Rp2,326 triliun.

Sementara itu, implementasi dari program campuran bahan bakar biodiesel dari 30% menjadi 35% atau B35 ditargetkan sebanyak 12,99 juta kiloliter (KL), Penerapan B35 sendiri ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar dimulai pada bulan Februari ini.

Terkait penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Dadan mengatakan bahwa rencana penurunan pada tahun ini sebesar 116 juta ton CO2. Sedangkan penurunan intensitas energi final sebanyak 0,8 SBM per miliar rupiah.

Pada bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), Dadan menyebut bahwa target pada tahun 2023 sebanyak 17,9%. Hal tersebut didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Bappenas RI. “Untuk tahun 2023 targetnya 17,9%, jadi ya harus seperti itu,” pungkasnya. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, @ebtke.esdm.go.id)

Continue Reading

Trending