Berita

Sentil Pertamina dan PLN, Presiden Jokowi: Ada Subsidi Tanpa Efisiensi, Kok Enak Banget

Published

2 years ago

20 June, 2022

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal serta mengantisipasi krisis pangan dan energi. Jokowi juga menyinggung subsidi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pertamina dan PLN terkait penghematan sekaligus mencegah ternyata terjadinya kebocoran pada dua sektor tersebut.

“Ada subsidi dari Menkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN dan Pertamina, kok enak banget. Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah. Semuanya harus dilakukan di posisi-posisi seperti ini,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden pada Senin (20/6/22).

Presiden Jokowi meminta kepada kementerian, lembaga serta BUMN untuk melakukan efisiensi belanja sebanyak-banyaknya. “Meski beban fiskal negara saat ini berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat. Baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus kita jaga,” tambahnya.

Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi. “Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik,” ujarnya.

Menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi, tidak hanya bergantung dari subsidi pemerintah. “Jadi terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, ini jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi. Jadi dua-duanya berjalan,” ujarnya.

Kemudian, dalam jangka waktu pendek Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk meningkatkan produksi sehingga tidak bergantung pada impor. “Saya kira sumur-sumur minyak yang ada sekecil apapun agar didorong produksinya agar meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam menghadapi peningkatan harga komoditas secara global saat ini. “Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberikan subsidi kepada masyarakat bawah, baik yang berkaitan dengan BBM, pertalite, dan solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang terus harus kita jaga,” ujarnya.

Untuk memberikan kelonggaran fiskal, Kepala Negara kembali menginstruksikan kepada kementerian/lembaga dan BUMN untuk melakukan belanja secara efisien. “Saya minta kepada kementerian/lembaga dan BUMN, ini melakukan efisiensi belanja yang sebanyak-banyaknya agar pemerintah memiliki kelonggaran fiskal,” tutupnya. (***)

Berita

Wamenaker Immanuel Dukung Buruh Mengecam Kekerasan Seksual

Published

21 hours ago

11 December, 2024

goindonesia1

Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan ketika menerima ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), di Gedung Kemnaker, Jakarta (Foto : @kemnaker.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mendukung buruh dalam mengecam kekerasan seksual di tempat kerja. Pemerintah tidak akan pernah abai.

“Pemerintah tegas menolak kekerasan seksual. Bukan hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki,” katanya, ketika menerima ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Selasa10 Desember 2024.

Immanuel mantan aktivis 1998, menegaskan, buruh jangan gentar dalam memperjuangkan hak. Sebelum mencapai tujuan, jangan berhenti berjuang.

“Tentu saja pemerintah mendukung Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 190, yang menolak kekerasan seksual di tempat kerja. Oleh karena itu kawan-kawan jangan takut memperjuangkan hal ini,” tandasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GSBI, Emilia Yanti MD Siahaan, sebelumnya mengatakan, pemerintah harus segera meratifikasi Konvensi ILO 190. Hal ini juga menyangkut hak asasi manusia (HAM), maka buruh meminta pemerintah lebih peduli.

GSBI merupakan gabungan 13 serikat pekerja, antara lain buruh tambang, perkebunan, metal, elektronik, makanan dan minuman, pembangkit listrik, garmen, tekstil dan sepatu.

Seperti diketahui, Konvensi ILO atau KILO 190 ini disahkan 2019, menekankan penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Indonesia termasuk negara yang menyetujui konvensi ini saat sidang ILO, tetapi sampai saat ini belum melakukan ratifikasi.

Wamen Immanuel mengatakan, kekerasan seksual di tempat kerja dan di mana pun, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. “Ini bukan hanya menyangkut nasib kawan-kawan sekalian, tetapi menyangkut semua orang, termasuk anak-anak saya,” ujar Immanuel.

Ia meminta agar perjuangan buruh jangan hanya berhenti dengan unjuk rasa. Buruh jangan sangsi, pemerintah selalu memihak buruh. Pemerintah anti terhadap kekerasan seksual, dan anti terhadap perusahaan yang tidak memberi hak buruh sesuai aturan. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Berita

67 Tahun Energi Pertamina untuk Masyarakat Indonesia

Published

22 hours ago

11 December, 2024

goindonesia1

Infografis 67 tahun Pertamina (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) terus berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan dan ekonomi. Di antaranya, kebermanfaatan energi untuk pangan sehat dan berkelanjutan, UMKM, transisi energi bersih, hingga Desa Energi Berdikari melalui Program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina terus melakukan akselerasi untuk mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs).

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Pertamina menjaga keseimbangan kebermanfaatan masyarakat dan lingkungan. “Dukungan terhadap pangan sehat, Pertamina akselerasi program ketahanan pangan. Pertamina juga melakukan penanaman lebih dari 8 juta mangrove dan pohon produktif, dan mampu memproduksi 15.762,6 ton produksi pangan per tahun,” terang Fadjar.

Dukungan lainnya, Fadjar mengatakan, Pertamina juga berikan edukasi hingga menjangkau 35 ribu peserta melalui Program Sehat Anak Tercinta dan Ibu (Sehati), serta penanganan gizi kepada 18 ribu bayi.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, Pertamina juga melakukan pemberdayaan untuk memajukan UMKM, yakni dengan membuka jalan bagi 73 ribu UMKM untuk mengakses permodalan yang berdampak terbukanya 36 ribu lapangan kerja baru. “Pendapatan UMKM pun meningkat dengan nilai mencapai Rp24 miliar per tahun,” jelas Fadjar.

Selain itu, Pertamina juga telah memberdayakan 22 ribu UMKM Perempuan di mana sebanyak 2.500 UMKM telah berhasil naik kelas melalui UMK Academy dan Rumah BUMN Pertamina.

“Usaha Sahabat Difabel juga menjadi perhatian Pertamina. Sebanyak 2.900 Sahabat Difabel usahanya telah meningkat dengan nilai ekonomi mencapai Rp1,9 miliar,” terang Fadjar.

Di sisi lain, Pertamina terus memperluas pemanfaatan energi bersih berbasis desa yang saat ini telah menjangkau 125 desa. Setiap tahun telah berhasil memproduksi energi bersih sebanyak 537.716 kWh dari solar PV, mikro hidro dan hybrid power. Sedangkan dari biogas setiap tahunnya menghasilkan energi bersih sebanyak 846.180 m3.

“Setiap tahun Pertamina telah berhasil mengurangi lebih dari 950 ribu ton C02 emisi karbon sehingga mendukung target pemerintah mencapai NZE pada tahun 2060,” imbuh Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Berita

PT SMI Berkomitmen Biayai Proyek Hijau Berkelanjutan

Published

22 hours ago

11 December, 2024

goindonesia1

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menggelar Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai salah satu special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan berkomitmen untuk pembiayaan hijau berkelanjutan dengan menerapkan aspek environmental social gevernance (ESG).

“Hal yang ingin saya highlight adalah kemampuan ataupun peran kami dalam membantu. Pembangunan infrastruktur yang sangat memperhatikan aspek ESG ya,” jelas Reynaldi Hermansjah, Direktur Utama PT SMI di Sanur, Bali (10/12). Reynaldi menambahkan bahwa PT SMI telah banyak membantu pembangunan proyek di bidang energi terbarukan dengan memberikan pembiayaan untuk membangun 32 pembangkit listrik tenaga mikro (PLTM), 5 pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan 2 pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

“Secara total, PT SMI telah membiayai 78 proyek proyek yang lain yang climate related dengan komitmen kumulatif besar hampir sebesar Rp28 triliun dari nilai proyek Rp145,2 triliun,” ungkapnya. Langkah ini turut membantu mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 6,8 juta ton CO2e dan menambah 1.440 MW potensi energi terbarukan sehingga total potensi energi yang dihasilkan mencapai 7.405.287 MWh.

Tak hanya menyasar energi terbarukan, PT SMI juga membidik sektor transportasi dengan membiayai proyek light rail transit (LRT). Proyek ini digadang mampu menghindarkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 72.841 ton CO2e dan menghemat sebanyak 2.775 TJ energi.

Ini merupakan suatu usaha transformasi transportasi yang ramah lingkungan. Intinya, proyek-proyek infrastruktur yang dibangun oleh PT SMi sangat mendukung dalam konteks untuk mengurangi efek gas rumah kaca,” tutupnya. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia