Connect with us

Berita

Sri Mulyani: Jaga, Pelihara dan Ambil Manfaat Maksimal Hasil Pembangunan Proyek SBSN

Published

on

Foto: Kemenkeu.

Balikpapan, goindonesia.co : Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  berpesan kepada jajaran Kementerian/ Lembaga pelaksana proyek SBSN tahun 2022 untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaat sebaik-baiknya berbagai hasil pembangunan yang dibiayai melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

“Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh SBSN untuk menjaga dan terus melaksanakan pembangunan secara amanah dengan dana dan anggaran dari rakyat Indonesia,” kata Menkeu Sri Mulyani pada acara penandatanganan prasasti penanda aset SBSN di Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Rabu (05/01/2021).

Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani bersama jajaran pimpinan Kemenkeu sempat melakukan inspeksi pembangunan proyek di ITK yang dibiayai melalui SBSN.

Menkeu menjelaskan pihaknya  menandai aset SBSN karena masuk ke dalam neraca. Dan, aset ini tentu harus terus dipelihara karena merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara yang tujuannya untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia merdeka. 

“Merdeka dengan semangat dan dengan cita-cita yang mulia, ingin menjadi negara yang terus berdaulat, bersatu, adil, makmur, bermartabat bahkan dalam cita-cita menjadi negara yang ikut menjaga ketertiban dunia,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, dengan membangun, menjaga, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan suatu proyek secara maksimal, merupakan wujud untuk mengembalikan uang rakyat. “Dan, ini tentu diharapkan merupakan investasi berharga bagi generasi muda yang akan datang” ucap Menkeu.

Dilansir di laman resmi Kemenkeu, dalam acara tersebut, Menteri Keuangan menandatangani prasasti penanda aset SBSN beberapa proyek SBSN di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

– Pembangunan prasarana pendidikan tinggi di Institut Teknologi Kalimantan dengan alokasi anggaran sebesar Rp86,6 miliar pada tahun 2019 untuk gedung pembelajaran, dan senilai Rp99,9 miliar pada tahun 2020 untuk laboratorium terpadu.

– Pembangunan prasarana bandara APT Pranoto di Samarinda untuk dukungan konektivitas IKN. Pengembangan APT Pranoto melalui SBSN ini dilaksanakan mulai tahun 2020-2023 dengan alokasi total Rp326,37 miliar.

– Pembangunan prasarana dan sarana di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp65 miliar pada tahun 2021.

– Pembangunan Rumah Negara Prajurit TNI AD di Kodam VI Mulawarman dengan nilai alokasi sebesar Rp13,43 miliar pada tahun 2021. Pembiayaan SBSN untuk sektor perumahan prajurit TNI AD ini, merupakan bagian dari total pembiayaan SBSN tahun 2021 untuk sektor perumahan TNI-Polri yang jumlahnya mencapai Rp1,163 triliun yang tersebar di berbagai matra.

– Pembangunan MAN Insan Cendekia Paser dengan alokasi SBSN yang telah dilakukan sejak tahun 2018-2021 dengan anggaran mencapai total Rp53,9 miliar.

– Alokasi Sukuk Proyek untuk provinsi Kalimantan Timur dimulai pada tahun 2014. Total alokasi alokasi Sukuk Proyek untuk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2014-2022 mencapai Rp6,48 triliun. Sebagian besar alokasi Sukuk proyek di Provinsi Kalimantan Timur adalah proyek-proyek prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu 83,43% di sektor  jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR dan 1,44% di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR.

– Sisanya 15,13% di sektor transportasi, pendidikan tinggi, keagamaan dan pendidikan islam dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.

Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan di antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/ Lembaga untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen Surat Berharga Negara yang berbasis syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2008.

Dalam perkembangannya, pembiayaan proyek SBSN tersebut menunjukkan trend yang cukup menggembirakan dengan semakin meningkatnya pembiayaan Proyek SBSN, baik dari sisi jumlah K/L yang menjadi pemrakarsa proyek, nilai pembiayaan yang dialokasikan, jumlah proyek yang dibangun, maupun berdasarkan sebaran satker pelaksana proyek SBSN dan lokasi proyek SBSN yang dikerjakan.

3447 Proyek

Berbagai proyek strategis telah dihasilkan dari SBSN Proyek dan memberikan manfaat secara nyata oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2021, total proyek yang dibiayai dari SBSN sudah mencapai 3.447 proyek yang tersebar di berbagai wilayah tanah air Indonesia, antara lain:

– Infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare- Makassar), Trans Sumatera, dan Double Track KA selatan Jawa.

– Pembangunan jalan dan jembatan di berbagai provinsi, antara lain pembangunan jembatan Youtefa di Jayapura- Papua, dan jembatan Pulau Balang untuk dukungan konektivitas trans Kalimantan.

-:Pembangunan beberapa bandara di berbagai provinsi dalam rangka penyiapan jembatan udara dan dukungan konektivitas.

– Pembangunan infrastruktur sumber daya air (bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah).

– Pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan di berbagai perguruan tinggi.

– Pembangunan infrastruktur riset dan teknologi di berbagai lembaga riset nasional. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kembali Gelar Digital Government Cooperation Forum, Indonesia-Korea Mantapkan Kerjasama SPBE

Published

on

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara DGCC Forum di Jakarta, Jumat (22/09). (Dokumentasi : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Indonesia dan Korea terus perkuat kerjasama pada bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Digital Government Cooperation Forum. Kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA) ini membahas pelaksanaan kerjasama pada tahun 2023 dan rencana proyek kerjasama pada tahun 2024.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan pada tahun 2023 hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea menginjak usia ke-50 tahun. Kedua negara tersebut terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

“Eratnya hubungan dan kerja sama ini tentu didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang  sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat membuka DGCC Forum di Jakarta, Jumat (22/09).

Pada tahun 2023 Pemerintah Indonesia dan Korea melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan. Sedangkan untuk perpanjangan proyek kerjasama DGCC di tahun 2024, terdapat beberapa usulan proyek kerjasama dari Komite DGCC, termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Kota Nusantara nanti menjadi smart city pada aspek smart government.

“Usulan kerjasama tersebut meliputi penggunaan Big Data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelas Anas.

Menurutnya, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia untuk pembangunan masa depan bersama, khususnya di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekedar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan. Transformasi digital Indonesia saat ini juga sudah on the track, dimana transformasi digital merupakan akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.

“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun demikian, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korea untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujarnya.

Presiden NIA Jong Sung Hwang mengatakan kedepan pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital. Seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada tahun 1987 untuk membantu digitalisasi Pemerintah Korea Selatan. “Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” jelas Jong Sung Hwang.

Jong Sung Hwang menambahkan bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan. “Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, namun dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” tambahnya.  (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

Berita

Kemitraan Pendidikan Badan Bahasa dan Al-Azhar dalam Pengembangan BIPA

Published

on

Kepala Badan Bahasa, Aminudin Aziz (Sumber Foto: dok. InfoPublik)

Jakarta, goindonesia.co — Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Mesir, melaksanakan pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) melalui evaluasi penugasan dan peningkatan kompetensi pengajar BIPA lokal, serta pengembangan kerja sama ke-BIPA-an dengan lembaga penyelenggara program BIPA di Mesir.

Dalam pembukaan kegiatan, Kepala Badan Bahasa, Aminudin Aziz, menyampaikan apresiasi kepada KBRI Kairo atas upaya pengembangan Program BIPA di Mesir. “Saya harap semakin banyak diaspora Indonesia yang mengajarkan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang,” ujarnya.

Saat ini, sebanyak 16 orang pengajar BIPA lokal di Mesir yang merupakan diaspora Indonesia ditugasi oleh Badan Bahasa di tiga lembaga, yaitu Pusat Kebudayaan Indonesia (Puskin) KBRI Kairo, Pusat Studi Indonesia (PSI) Universitas Suez Canal, dan Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar.

Sementara itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Kairo, Bambang Suryadi, juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Badan Bahasa dalam penyelenggaraan program BIPA di Mesir.

Kegiatan dilanjutkan dengan evaluasi penugasan dan peningkatan kompetensi pengajar BIPA lokal Mesir yang dilakukan oleh narasumber dari Badan Bahasa dan Inspektorat Jenderal Kemebdikbudristek. Selain itu, dilaksanakan pula seremoni pembukaan kelas BIPA baru di Puskin yang dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Bahasa.

Dalam upaya pengembangan kerja sama ke-BIPA-an, Kepala Badan Bahasa juga bertemu dengan Rektor Universitas Al-Azhar, Salamah Daud, pada Minggu, (17/9) di Universitas Al-Azhar. Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya-upaya pengembangan program BIPA di Fakultas Bahasa dan Terjemah, Universitas Al-Azhar pada Program Studi Islam yang telah dimulai pada 2019.

Rektor Al-Azhar menyambut baik pertemuan tersebut dan menilai pengembangan program BIPA sangat penting. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memerlukan juru dakwah yang memahami bahasa Indonesia guna memudahkan penyebaran ajaran Islam moderat. Al-Azhar juga menekankan perlunya dibuat lembaga pengujian kompetensi berbahasa Arab untuk calon mahasiswa Al-Azhar.

Sementara itu, Kepala Badan Bahasa menyampaikan apresiasi atas sambutan dan respons positif Al-Azhar terhadap pengembangan program BIPA. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendikbudristek akan mengirim pengajar bahasa Indonesia yang berasal dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Terjemah pada tahun akademik 2023/2024. Hal itu merupakan komitmen Kemendikbudristek dalam upaya menginternasionalkan bahasa Indonesia, khususnya di Al-Azhar, Mesir.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, delegasi Badan Bahasa juga disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Mesir. Selain itu, delegasi juga melaksanakan penjajakan kerja sama dengan Universitas Heliopolis dalam pengembangan program BIPA di Mesir. (***)

*Biro Kerja Sama dan Humas, Sekjen Kemendikbudristek

Continue Reading

Berita

KAI Group Raih 3 Penghargaan dalam Indonesia PR of The Year 2023

Published

on

EVP of Corporate Secretary KAI – Raden Agus Dwinanto Budiadji mewakili KAI menerima penghargaan pada ajang Indonesia PR of The Year 2023 dari Pemimpin Redaksi Majalah SWA – E. Gani (Dokumentasi : Public Relations KAI, @www.kai.id)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) meraih 3 penghargaan dalam ajang Indonesia PR of The Year 2023 yang digelar oleh MIX Marcomm Magazine (bagian dari SWA Media Group) di Auditorium & Performance Hall LSPR Institute of Communication & Business, Jakarta pada pertengahan September 2023 ini. 

Ketiga penghargaan tersebut yaitu PR Practitioner of The Year 2023 (Journalist Choice) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) kategori Communication Team in Infrastructure, Utility, Telecommunication, & Transportation Industry dan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo kategori Spokesperson, serta PR Program of The Year 2023 (Editor Choice) untuk KAI Wisata kategori Marketing PR Program.

Piagam penghargaan tersebut diberikan oleh Kemal E. Gani selaku Pemimpin Redaksi Sekaligus Pemimpin Umum Majalah SWA dan Lis Hendriani selaku Pemimpin Redaksi Mix Marcomm Magazine kepada EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dan VP Public Relations KAI Joni Martinus. 

Penghargaan tersebut diraih dari hasil penilaian yang telah melalui proses call for entries, riset and pooling kepada para jurnalis, serta pengecekan kinerja dengan digital listening tools and social media monitoring yang dilakukan oleh Mix marcomm Magazine. Selain itu, proses penilaian penghargaan ini juga melibatkan dewan juri yang merupakan pakar di bidang Public Relations dan Komunikasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada MIX Marcomm Magazine atas 3 penghargaan yang diberikan kepada KAI Group. Penghargaan ini akan semakin memotivasi jajaran Public Relations KAI Group untuk terus berkarya, meningkatkan kinerja, serta memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat khususnya pelanggan kereta api,” kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji. 

Agus menambahkan, penghargaan ini juga merupakan pengakuan atas kinerja seluruh insan PR KAI Group yang telah gigih bersungguh-sungguh mengelola bidang kehumasan dengan baik. PR yang baik harus tanggap terhadap isu strategis yang berkembang serta mampu menyampaikan aksi dan isu korporasi aktual dengan akurat.

“Di samping itu, insan PR harus dapat membangun konsistensi yang berkelanjutan untuk terus menjaga serta meningkatkan image positif perusahaan melalui pengelolaan komunikasi dan informasi yang terukur, pemberitaan yang positif, piawai dalam mengelola aksi dan isu korporasi, serta senantiasa membangun kolaborasi pada lintas sektoral. Hal ini sudah menjadi keharusan bagi setiap insan PR untuk adaptif mengikuti perubahan di era digital,” tutup Agus. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Trending