Sekretaris BNPP baru, Zudan Arif Fakrulloh segera ‘tancap gas’ menyambangi kantor Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Jumat (24/3/2023). (Dokumentasi : @www.kemendagri.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang di Kepalai oleh Tito Karnavian, yang juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) turut mendorong langkah Presiden Jokowi dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagai mandat Sekretaris BNPP baru, Zudan Arif Fakrulloh segera ‘tancap gas’ menyambangi kantor Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Jumat (24/3/2023).

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri ini menjelaskan, tujuan pertemuan ini untuk melihat mengenai bagaimana tata kelola PMI yang semakin baik dan sistemik. Fokus tujuannya adalah membentuk kolaborasi untuk mencegah Warga Negara Indonesia dan Warna Negara Asing (WNA) bebas keluar dan masuknya  secara ilegal di perbatasan.

“Kami akan berkolaborasi dalam pencegahan dan monitoring untuk mendata WNI dan WNA yang melintasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” terang Zudan.

Zudan juga mengutarakan, perlu disiapkan ruangan khusus untuk BP2MI pada setiap PLBN yang beroperasi di Indonesia. Hal yang turut menjadi perhatian khusus lainnya adalah diperlukan adanya  perjanjian kerja sama antara BNPP dengan BP2MI.

“Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk membangun wajah perbatasan yang lebih modern supaya menjadi daya tarik WNI itu sendiri atau bahkan menarik WNA untuk datang ke kawasan perbatasan indonesia,” tutur Zudan.

Dalam pertemuan tersebut Sekretaris Utama BP2MI Rinardi; Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Dayan Victor Imanuel Blegur; dan Koordinator Tenaga Profesional Kepala BP2MI, Wawan Fachrudin turut menyambut rombongan Zudan beserta pejabat BNPP.

BP2MI menjelaskan sekitar 4.669.042 pekerja sudah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia SISKOP2MI. Dari total tersebut, penempatan secara Government to Goverment (G2G) sebanyak 16.530 pekerja, dan pekerja tidak resmi tercatat sekitar 4,5 juta.

Sementara itu, menghimpun data-data Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, hingga Mei 2021 ada sekitar 2,94 juta warga negara Indonesia (WNI) berada di Malaysia. Dari total tersebut sekitar 1,6 juta orang di antaranya PMI, dan separuhnya berstatus PMI ilegal atau oleh Malaysia disebut sebagai Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI).

Kasus terakhir yang terjadi pada PMI tercatat pada tanggal 1 Maret 2023. Sebanyak 262 PMI Indonesia didampingi Konsulat Jendral Republik Indonesia harus dideportasi melalui PLBN Entikong oleh Pemerintah Malaysia melalui Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) Tebedu, Sarawak. (***)

*PUSDATIN 2021 KEMENDAGRI, @www.kemendagri.go.id

Media Briefing bertema “Persiapan Angkutan Lebaran: Update Penyelenggaraan Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2023” di Jakarta. (Dokumentasi : Kementerian Perhubungan Republik, @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perhubungan membeberkan perkembangan program mudik gratis yang diselenggarakan di masa Angkutan Lebaran Tahun 2023, baik melalui jalur darat, laut, serta kereta api, melalui kegiatan Media Briefing bertema “Persiapan Angkutan Lebaran: Update Penyelenggaraan Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2023” di Jakarta, Jumat (24/3).

Hadir sejumlah narasumber dalam kegiatan ini yaitu: Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto, serta Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono.

Program mudik gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan pemudik pada tahun ini, khususnya pengguna sepeda motor yang diprediksi akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3% dari total prediksi pemudik tahun ini yang mencapai 123,8 juta orang.

Program ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sepeda motor, yang menjadi moda kedua paling favorit yang akan digunakan masyarakat saat perjalanan masa mudik Lebaran, setelah mobil pribadi.

Kemenhub mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor, mengingat potensi kecelakaannya sangat tinggi sehingga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu, Masyarakat dapat memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub.

Terkait program mudik gratis yang mengangkut penumpang dengan bus dan sepeda motor dengan truk, Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 13 Maret 2023 lalu, saat ini pendaftarannya sudah ditutup karena kuota yang tersedia sudah terpenuhi. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.

Namun demikian, Suharto mengungkapkan, masih ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali jika ada pendaftar yang tidak melakukan validasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. “Jika yang daftar tidak melaksanakan validasi, maka dianggap batal,” tuturnya.

Untuk itu, Suharto mengimbau masyarakat yang telah mendaftar program mudik gratis dengan bus, untuk melakukan validasi ulang di posko yang sudah ditentukan, maksimal 7 hari setelah pendaftaran. Sementara, untuk masyarakat yang masih ingin mendaftar agar mengecek aplikasi Mitra Darat secara berkala karena ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali.

Validasi ulang bisa dilakukan pada 08.00-16.00 WIB di 5 titik antara lain GOR Bulungan Jakarta, Terminal Margonda Depok, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Kantor Dinas Perhubungan Tangerang, serta Terminal Kayuringin Bekasi. Kuota dari penumpang yang tidak melakukan validasi ulang otomatis akan masuk kembali pada sistem MitraDarat sehingga bisa dipilih oleh penumpang lainnya yang akan mendaftar.

Kuota Mudik Gratis dengan Kereta Api dan Kapal Laut Masih Tersedia

Sementara itu, untuk program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang menyediakan kapasitas hingga lebih dari 46 ribu penumpang dan lebih dari 10 ribu unit sepeda motor untuk arus mudik dan balik, kuotanya masih tersedia.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 1 Maret 2023 lalu, hingga kini jumlah total yang telah terdaftar sebanyak 3.094 penumpang dan 1.994 motor.

Djarot mengungkapkan, ada tiga hal baru dari program angkutan sepeda motor gratis dengan kereta api yang diselenggarakan pada tahun ini, yaitu: pertama, motor dan penumpang diangkut dengan kereta api yang sama (Kereta AC Ekonomi). Kedua, penerapan harga tiket yang relatif murah berkisar Rp10.000 – Rp20.000 bagi penumpang sesuai jarak lintasan; dan ketiga ada tambahan lintasan baru yaitu lintas Cilegon-Semarang Tawang (Lintas Utara). Sebelumnya, hanya ada dua lintasan yaitu Lintas Tengah (Jakarta Gudang- Purwosari) dan Lintas Selatan (Kiaracondong – Purwosari).

Sama halnya dengan program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang hingga kini kuotanya masih tersedia. Plh. Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi menuturkan, sejak dibuka pendaftarannya pada 23 Maret 2023, hingga hari ini Jumat (24/3), jumlah pendaftar untuk keberangkatan 15 April 2023 tercatat 160 motor dan 352 orang. Sementara untuk keberangkatan 17 April 2023, total pendaftar sebanyak 776 motor dan 1.762 orang.

Lalu untuk perjalanan balik, jumlah pendaftar untuk keberangkatan 25 April mencapai 253 motor dan 617 orang. Sementara untuk keberangkatan 28 April 2023, jumlah pendaftar sebanyak 710 motor dan 1.573 orang.

Secara total, program mudik gratis sepeda motor naik kapal laut, menyediakan total kapasitas arus mudik dan balik hingga 5.000 penumpang dan 2.500 sepeda motor. Capt. Antoni menyebutkan, sejumlah fasilitas yang akan didapat para peserta mudik gratis dengan kapal di antaranya yaitu dua kali makan dan dua kali camilan selama perjalanan yang diperkirakan memakan waktu sekitar 17 jam.

Pendaftaran dan registrasi mudik motor gratis dilakukan secara online melalui https://mudikgratis.dephub mulai 23 Maret – 5 April 2023 dengan verifikasi pendaftaran pada 25 Maret – 7 April 2023. Sedangkan pendaftaran offline dilakukan mulai tanggal 23 Maret – 16 April 2023 di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Gedung Cipta lantai dasar Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat no 8 Jakarta Pusat. (***)

*Kementerian Perhubungan Republik, @dephub.go.id

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 24 Maret 2023. Foto: BPMI Setpres

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) terkait persiapan arus mudik lebaran tahun 2023 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 24 Maret 2023. Dalam keterangannya selepas ratas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa akan terjadi kenaikan pemudik dari 85 juta orang menjadi 123 juta orang pada lebaran tahun ini.

“Untuk di Jabodetabek dari 14 juta menjadi 18 juta. Artinya terjadi kenaikan 47 persen untuk nasional dan 27 persen untuk Jabodetabek,” ujar Budi.

Berdasarkan data tersebut, Budi menyebut bahwa pemerintah memutuskan untuk menambah cuti bersama mulai dari tanggal 19 April 2023. Langkah tersebut diambil pemerintah untuk mengakomodasi waktu bagi para pemudik dan mencegah terjadinya penumpukan di jalur-jalur mudik.

“Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju 2 hari. Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26. Jadi tambah 1 hari tapi di depan maju 2 hari,” ungkap Budi.

Budi juga menyebut bahwa keputusan tersebut diambil pemerintah setelah melalui pembahasan yang cukup efektif. Ia pun telah ditugaskan oleh Presiden untuk segera menindaklanjuti hasil ratas tersebut kepada sejumlah kementerian terkait.

“Karena diputuskan dalam ratas, ini secara de facto sudah terjadi, tinggal de jure kami akan mengusulkan usulan kepada Pak Presiden dan saya rasa kami akan berapat dengan tiga kementerian tersebut,” ucap Budi.

Dalam kesempatan tersebut, Budi turut menegaskan kepada para pengusaha untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) lebih awal kepada para pegawainya. Hal tersebut bertujuan agar para pegawai sudah mendapatkan THR sebelum melakukan mudik lebaran.

“Satu hal yang kita imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal sehingga pada saat tanggal 18 dipastikan mereka sudah terima THR dan mereka bisa melakukan suatu perjalanan mulai 18 malam,” tutur Budi. (***)

(BPMI Setpres)