Connect with us

Berita

Susunan Tim Transisi IKN Terbentuk, Bambang Brodjonegoro Ketua Tim Penasihat

Published

on

Presiden dan para gubernur seluruh Indonesia di Titik Nol IKN. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)

Jakarta, goindonesia.co : Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah meneken Keputusan Mensesneg Nomor 105 Tahun 2022 tentang Tim Transisi IKN tersebut pada 28 April 2022.

Dikutip dari salinan lembaran Keputusan Mensesneg tersebut, berikut ini daftar Tim Transisi IKN 2022.

Ketua Tim Transisi:

Kepala IKN Bambang Susantono

Wakil Ketua Tim Transisi:

Wakil Kepala IKN Dhonny Rahajoe

Sekretariat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.

Sekretaris:

Dr Achmad Jaka Santos Adiwijaya

Tim Informasi dan Komunikasi:

a. Dr. Sidik Pramono (Koordinator)

b. Panji Himawan, SE

Tim Ahli:

a. Dr Ir Wicaksono Sarosa, MCP (Koordinator)

b. Prof Dr Masjaya, MSi

c. Sofian Sibarani, ST, MUDD

d. Irfan Ahadi Tachrir, SH

e. Yose Rizal, ST.

Selain itu, dalam Tim Transisi ini juga ada Ketua Tim Penasihat dengan empat anggota sebagai berikut.

Ketua Tim Penasihat:

Bambang Brodjonegoro (mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas)

Anggota:

1. Alue Dohong (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

2. Andrinof Chaniago (mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional)

3. Isran Noor (Gubernur Kalimantan Timur)

4. Lydia Silvanna Djaman (Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg).

Sesuai UU IKN Nomor 3 Tahun 2022, Otorita IKN mulai beroperasi paling lambat akhir 2022. Sementara Tim Transisi bertugas sejak ditetapkan pada 28 April 2022 hingga organisasi Otorita IKN selesai dibentuk untuk membangun IKN mulai 2022-2023 hingga 2024.

Adapun semua kementerian/ lembaga yang terlibat dalam proyek IKN akan membantu selama masa transisi meskipun mereka tetap berada di institusi masing-masing selama organisasi Otorita IKN belum terbentuk.

Satu PP, 4 Perpres IKN

Lima regulasi baru turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah diterbitkan Presiden Jokowi. Kelima regulasi ini terdiri dari satu Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres).

Pertama, PP Nomor 17 Tahun 2022. Regulasi mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN.

Kedua, Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otoritas Ibu Kota Nusantara. Regulasi ini mengalur lebih detail soal kewenangan dan fungsi Badan Otorita Ibu Kota, termasuk pembentukan Dewan Penasihat Otoritas IKN.

Ketiga, Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tantang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Keempat, Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024.

Kelima, Perpres Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang diteken Presiden Jokowi pada 18 April 2022.

Khusus regulasi terakhir ini mengatur soal perolehan tanah di IKN, yang dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan maupun pengadaan tanah sesuai Pasal 2 Bab II tentang Perolehan Tanah di IKN.

Adapun perolehan tanah di IKN dengan pengadaan tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pengadaan tanah secara langsung.

Pasal 10 disebutkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas, perolehan tanah di IKN dapat dilakukan melalui pengadaan tanah secara langsung oleh Otorita IKN dengan pihak yang berhak dengan cara yakni, jual beli, hibah, pelepasan secara sukarela, ruislag, atau cara lain yang disepakati.

Kemudian, dalam hal Pengadaan Tanah secara langsung tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah di IKN menggunakan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan untuk mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Hadiri Munas KAHMI, Prabowo Sanjung HMI Fraksi Terbesar di DPR

Published

on

Foto: Prabowo Subianto (dok.ist)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengisi acara seminar dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Prabowo menyebutkan bahwa HMI adalah gerakan yang sangat besar di Indonesia.
“HMI itu ada di semua partai. Gila. Gue baru sadar. Di Gerindra saja sekitar 40 persen,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Minggu (27/11/2022).

Acara ini digelar di Sriti Convention Hall, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (26/11). Menurut Prabowo, besarnya HMI dibuktikan dengan banyaknya anggota HMI di semua partai politik.

“Fraksi HMI yang paling besar saudara-saudara,” ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa di parlemen saat ini ada sembilan partai, tapi menurutnya banyak yang lupa bahwa ada kaukus HMI yang besar. Oleh karena itu Prabowo menyebut dirinya memutuskan untuk hadir di Palu untuk menghormati HMI.

“Jadi walaupun aku capek, diundang ke Palu, gue terbang deh. Nggak ada urusan, bener nggak?” kata Prabowo seraya terkekeh.

“Mau gue dikasih setengah jam aja gue muncul di sini tidak apa-apa,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Prabowo menjadi pembicara dalam seminar yang bertajuk ‘Merawat Persatuan dan Kebangsaan’. Ia pun memaparkan bahwa para pemimpin di Indonesia saat ini bersatu dan saling merangkul untuk merawat bangsa.

“Kita tidak boleh pecah saudara-saudara. Siapa yang jadi presiden, gubernur, tidak masalah, yang penting bekerja untuk rakyat Indonesia,” ucapnya. (***)

Continue Reading

Berita

KAHMI Harus Dorong Bangsa Ini Hargai Perbedaan dan Berkolaborasi Hadapi Tantangan Ke Depan

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tengah berlangsung di Kota Palu, Sulawesi Tengah (24-28 November 2022). Munas KAHMI ini dibuka oleh Wapres Ma’ruf Amin dan dihadiri sejumlah tokoh nasional. Beberapa diantaranya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Menko Polhukam Mahfud MD.
 
Dari pantauan awak media, terlihat semangat keberagaman mewarnai sikap alumni HMI terhadap berbagai masalah kebangsaan. Ribuan alumni HMI yang datang dari berbagai penjuru tanah air aktif berdiskusi dengan beragam topik di setiap sudut Kota Palu. Sebagian peserta lainnya menjadikan event munas sebagai ajang silaturahmi dan nostalgia ketika masih sama-sama aktif menjadi pengurus HMI di kampus.
 
“Alumni HMI, sejak awal aktif di HMI, diajarkan untuk berbeda pendapat, dan sudah terbiasa menyelesaikan perbedaan tersebut dengan cara smart dan dewasa,” kata Medrial Alamsyah, alumni HMI dari Bandung yang juga konsultan manajemen publik yang ditemui redaksi di arena Munas di Sriti Convention Hall Kota Palu.

Lebih lanjut Medrial melihat KAHMI sejatinya punya potensi besar karena anggotanya adalah para sarjana, master, doktor dan profesor. Mereka saat ini banyak yang memegang posisi-posisi strategis, baik di politik maupun birokrasi pemerintah. Di samping itu banyak pula yang berkiprah sebagai pengusaha dan profesional. Namun selama ini potensi itu tidak digarap secara serius oleh Majelis Nasional KAHMI sehingga keberadaan KAHMI terkesan banyak mubazir.

“Munas kali ini menjadi momentum bagi KAHMI untuk mengkoreksi diri. Ke depan seyogyanya KAHMI tidak hanya sibuk dengan urusan internal, tetapi mulai menggarap program-program strategis dengan memanfaatkan dan memperkokoh jejaring yang dimilikinya,” ujar Uda Med, panggilan akrab Medrial.

Medrial juga berharap peserta Munas XI kali ini memilih Presidum KAHMI dengan mempertimbangkan keterwakilan/representasi dari berbagai unsur dan latar belakang.
 
“Presidium KAHMI Nasional selama ini didominasi oleh politisi sehingga sikap KAHMI lebih banyak mempertimbangkan kepentingan politik presidium. Bahkan tak jarang pertikaian politik antar dan intra partai ikut mempengaruhi kebijakan di KAHMI Nasional.
Ke depan hal semacam itu harus ditinggalkan. KAHMI Nasional harus mendorong anggotanya untuk saling mendukung sehingga lebih bermanfaat untuk bangsa dan negara. KAHMI harus berperan aktif mencetak manusia Indonesia yang dibutuhkan di masa depan, yakni yang memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreatif,” lanjut Medrial.
 
Sebagaimana diketahui, ada 40 orang alumni HMI yang dijagokan peserta Munas untuk menduduki anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI. Beberapa orang yang menonjol diantaranya dari unsur politisi yakni Ahmad Doli Kurnia, Herman Khaeron, Saan Mustopa dan Romo Syafii. Dari unsur akademisi diwakili oleh Prof. Fasli Djalal dan Dr. Lely Pelitasari. Dari unsur professional ada Fachmi Idris dan Yana Aditya. Sedangkan dari unsur pengusaha beredar nama Ulla Nurachwaty dan Hanifah Husein.
 
Khusus tentang situasi politik saat ini yang cenderung terbelah dan menghambat dialog, Medrial berharap KAHMI harus berani bersikap sehingga ke depan bangsa ini lebih mendorong dialog, menghargai perbedaan, rasional dan menjalin kolaborasi antar anak bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan.
 
“KAHMI harus berani bersikap dan mendorong bangsa ini untuk membuka dialog, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi antar anak bangsa untuk bersama menghadapi berbagai tantangan negeri ini,” pungkas Uda Med (***)

Continue Reading

Berita

Jokowi Gagal Membuka Munas KAHMI, Kenapa?

Published

on

Anies Baswedan dan Presiden Jokowi . (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Jakarta, goindonesia.co – Jokowi membatalkan kedatangan pada Pembukaan Munas KAHMI XI di Palu, 25 November 2022. Pembatalan terjadi H-2 sebelum acara. Bagaimana ceritanya?

Kota Palu menjadi saksi kemeriahan Munas KAHMI XI. Mungkin ini menjadi Munas paling meriah dalam sejarah penyelenggaraan Munas KAHMI. Presiden bahkan terjadwal hadir membuka acara tersebut. Presiden menyatakan kesediaanya dan rencananya untuk membuka Munas. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Pengurus MN KAHMI waktu itu.

Pun beberapa hari sebelum pembukaan, Presiden sebenarnya masih confirmed akan hadir. Perubahan terjadi saat H-2 acara.

Begini peristiwanya: protokol presiden tiba di Palu dan rapat dengan panitia. Rapat tersebut juga dihadiri oleh forkompimda, termasuk BINDA.

Dalam rapat tersebut, protokol presiden meminta panitia Munas untuk mencoret nama Anies Baswedan dari daftar undangan upacara pembukaan Munas. Mereka mengatakan bahwa Anies cukup diundang gala dinner saja, yaitu sehari sebelum pembukaan Munas. Protokol presiden mengatakan bahwa Anies bukan pengurus maka tidak perlu hadir upacara pembukaan yang dihadiri presiden.

Panitia galau. Pilihannya, menarik kembali undangan yang sudah terlanjur dikirim kepada Anies agar presiden bersedia hadir, atau tetap mengizinkan Anies hadir di pembukaan tapi konsekuensinya Presiden jadi tidak hadir membuka Munas.

Pilihan yang sama-sama berat buat panitia: Anies adalah bagian langsung dari KAHMI, hampir semua peserta Munas menginginkan bertemu langsung dengan Anies, melarang Anies hadir, panitia pasti akan banyak menuai protes dari peserta. Atau membuatkan Anies hadir, dengan konsekuensi acara tidak dibuka oleh Kepala Negara.

Protokol Presiden sikapnya tegas: jika ingin Presiden hadir maka Anies tidak boleh ada di ruangan.

Panitia berunding dan hasilnya adalah memilih opsi kedua, yaitu undangan untuk Anies Baswedan hadir di pembukaan Munas tidak dibatalkan.

Konsekuensinya, Presiden yang sebelumnya berkomitmen untuk hadir pun akhirnya membatalkan hadir, digantikan oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Itulah kejadikan yang senyatanya terjadi. Bahkan unsur BIN yang hadir dalam rapat sempat mengatakan, kalau ada Anies di dalam ruangan, Presiden pasti kalah pamor dengan Anies.

Prediksi unsur BIN itu terbukti. Saat Wapres membuka acara, peserta Munas beramai-ramai dan kompak meneriakan nama Anies. Teriakan berulang-ulang, sampai Waprespun harus menyebut nama Anies.

Tetap disayangkan Presiden tidak hadir. Tapi yang lebih disayangkan, mengapa negara harus memusuhi sesama anak bangsa ?

Jadi ingat peristiwa pelarangan terhadap Gubernur DKI untuk turun ke lapangan saat Persija juara kompetisi.

Salut utk Panitia Munas KAHMI yang berani bersikap! (***)

Continue Reading

Trending