Connect with us

Berita

Webinar Mappilu-PWI dan KPU: Menilik Tata Cara Pelaksanaan Pemilu 2024

Published

on

Webinar bertajuk “Tata Cara Pelaksanaan Pemilu 2024 Baru” (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) menggelar webinar bertajuk “Tata Cara Pelaksanaan Pemilu 2024 Baru”, Rabu (5/4/2023).

Acara dimulai pukul 13.00 dengan menghadirkan narasumber Komisioner KPU August Mellaz yang mewakili Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hayim Asy’ari yang berhalangan hadir. Webinar ini dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari.

Bertindak sebagai moderator dalam webinar ini adalah Dr Suprapto Sastro Atmodjo yang juga selaku Ketua Mappilu-PWI. Acara ini juga dihadiri oleh pengurus PWI dan pengurus Mappilu di seluruh Indonesia, baik daring maupun luring.

Dalam pembukaannya, moderator mengatakan bahwa peran media sangat menentukan karena di Pemilu 2024 nanti masyarakat akan memilih sekitar 20.046 anggota DPR/DPRD, 152 anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. “Sementara di sisi lain kita tahu bahwa ruang-ruang publik akan riuh terkait Pemilu ini,” ujar Suprapto.

“Suara-suara miring tentang Pemilu juga sudah bermunculan, sampai kemudian muncul putusan dari pengadilan negeri yang meminta Pemilu ditunda. Terlepas bahwa pimpinan di pemerintahan, kepolisian, dan pejabat negara lain mengatakan bahwa pemilu jalan terus, putusan pengadilan juga harus dihormati. Sehingga ada proses hukum sedang berjalan dan mudah-mudahan ada putusan lebih tinggi sehingga semua berjalan sesuai rencana,” katanya.

Sementara August Mellaz saat menyampaikan materinya mengatakan bahwa dalam Peraturan KPU No 3 Tahun 2022 ada 11 tahapan Pemilu yang harus dituangkan dalam Peraturan KPU tentang program, jadwal, dan tahapan Pemilu.

“Ada yang sudah, sedang berjalan dan akan berjalan. Nah tanggal 5 April 2023 ini, kebetulan, secara serentak di setiap kabupaten/kota akan ada penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Ini berlaku di seluruh Indonesia, di 514 kabupaten/kota,” kata August.

Sementara di sisi kepesertaan Pemilu, sudah ditetapkan 18 parpol di tingkat nasional dan 6 parpol di tingkat lokal (Aceh).

“Saat ini kalau dilihat dinamikanya, bagaimanapun juga sudah dikonsumsi publik, yakni terkait dengan putusan terhadap Partai Prima. KPU tidak akan mengomentari soal putusan dari lembaga peradilan terhadap hal itu,” katanya.

Namun suka tidak suka, katanya, KPU wajib menghormatinya. Tinggal bagaimana KPU menggunakan ruang geraknya. Misalnya melakukan banding atas putusan tersebut, kalau misalnya, KPU tidak bersepakat akan hal itu.

“Dan ini kami lakukan, termasuk memori tambahannya, termasuk meminta kepada Ketua pengadilan untuk menahan dulu putusan yang sifatnya serta merta, mengingat dampaknya terhadap yang lain,” ujarnya.

Terakhir putusan dari Bawaslu atas tindak lanjut dari putusan pengadilan negeri. Kita dinyatakan oleh Bawaslu ada pelanggaran administratif dan kemudian dilakukan perbaikan.

Dan dilihat dari tenggat waktunya, sampai nanti tanggal 21 April sudah harus diputuskan apakah Partai Prima ditetapkan jadi peserta Pemilu atau tidak memenuhi persyaratan administrasi.

Kemudian, pada tanggal 1-14 Mei nanti, akan ada pencalonan untuk anggota DPR dan DPRD. Untuk pencalonan anggota DPD saat ini untuk pendaftaran calon.

“Kita memproyeksikan sebanyak 204.559.713 pemilih, ini data yang akan kita mutakhirkan. Sekitar 40 persen akan didominasi usia di atas 40 tahun, di bawah 17 atau pemilih pemula 500.000-an. Nanti juga akan kita definitifkan,” katanya.

Sedangkan kelompok usia 17-30 tahun, jumlahnya 30 persen-an dari total populasi. Sementara usia 17-40 tahun sekitar 55 persen. “Nah ini yang perilakunya berbeda sehingga respon kelembagaannya juga berbeda,” kata August.

Yang sekarang berlangsung adalah tahapan pencalonan DPD. Untuk ini ada dua hal, yakni yang pertama cara pencalonan, berdasarkan jumlah KTP dukungan. Termasuk kalau nanti memenuhi persyaratan atau tidak.

Yang lainnya, adalah syarat orang itu sebagai calon anggota DPD, antara lain bebas dari hukuman, yang ancaman pidananya lima tahun dan itu sudah lima tahun (dijalani).

Kata August, bisa jadi syarat dukungannya memenuhi persyaratan, tetapi begitu syarat pasca putusan MK sudah keluar saat pendaftaran berjalan dan dia belum selesai atau menuntaskan hukuman lima tahun, bisa jadi calonnya ini yang tidak memenuhi syarat maju jadi anggota DPD.

Ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sebagian akhirnya mundur, meski sudah kerja ngumpulin bukti dukungan.

Saat ini ada 1.034 calon DPD dari 38 provinsi yang mengajukan ingin mendaftarkan diri, kita periksa lagi persyaratannya.

Saat ini KPU tengah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima.

“Partai Prima di saat yang sama mengajukan PK di PTUN dan kami menjalankan putusan dari Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi dari Partai Prima.

Saat ini, kata August posisinya adalah melakukan verifikasi faktual kepengurusan di lapangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dan kalau nanti memenuhi syarat dari sisi administrasi, verifikasi administrasi, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual terkait keanggotaan, termasuk nanti potensi-potensi perbaikannya. Dan kalau sesuai tenggat waktu, maka tanggal 21 April sudah bisa definitif.

Dalam satu kesempatan, August pernah mengutip hasil survei sebuah lembaga survei yakni bahwa tingkat kepercayaan kaum milenial terhadap partai politik masih rendah, yakni hanya 37 persen.

Ini harus kita baca sebagai satu problem sendiri. Tantangan bagi KPU bagaimana memberi penjelasan kepada pemilih, tidak terbatas pada tahapan-tahapan Pemilu tapi juga bagaimana anak-anak muda ini terdaftar sebagai pemilih.

Yang paling penting adalah membantu anak-anak muda untuk memastikan mengapa pemilu itu penting. Oleh karena itu selain penyelenggara, mereka juga harus dibaca oleh partai politik.

Bagaimanapun juga kalau kita lihat kalau misalnya 37 persen-an dari data yang ada kepercayaannya ke parpol anggaplah rendah, menjadi tantangan tersendiri.

Padahal dari data survei yang ada, concern anak-anak muda terhadap masa depannya manifes. “Contohnya, mereka nggak concern ke urusan pemilu atak nggak pemilunya, tapi concern mereka akan tantangan masa depan tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang isu lingkungan hidup, energi terbarukan, itu semua pada akhirnya menjadi problem-problem politik,” ujar August.

Yang mana, lanjutnya, hal itu semua akan bergantung pada saat Pemilu 2024. Concern-concern aspirasi anak muda dirumuskan tidak dalam kebijakan dan program kemudian dalam kampanye dan kemudian nanti pascapemilu 2024 ketika orang-orang yang duduk di lembaga politik terpilih itu kemudian jadi program nasional, misalnya dalam konteks kebijakan maupun penyusunan undang-undang. Nah ini sebenarnya menjadi PR kita bersama. Saya kira KPU punya PR untuk menjawab kebutuhan itu.

Kekecewaan Generasi Z

Dalam kesempatan itu, moderator mengaitkan soal kekecewaan anak-anak muda saat Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 dengan dunia politik. Dalam hal ini bagaimana merangkul mereka kembali agar mau, misalnya, ikut serta dalam Pemilu mendatang.

August Melasz menjawab bahwa KPU tidak akan masuk ke dalam ranah tersebut. Tapi bagaimana merangkul anak-anak muda agar berpartisipasi dalam pesta politik mendatang adalah sebuah tantangan tersendiri.

Tentunya KPU akan menggunakan saluran-saluran yang biasa dipakai anak muda untuk berinteraksi, semisal stand up comedy atau masuk ke komunitas-komunitas anak muda agar tingkat kepercayaan mereka terhadap partai politik meningkat.

Begitu juga dengan pemanfaatan sistem teknologi informasi terkini untuk mempermudah kerja KPU. August menceritakan adanya sistem informasi seperti misalnya untuk pendaftaran calon anggota DPD, dan sebagainya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

World Water Forum, Ajang Cari Solusi Persoalan Air Dunia

Published

on

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan) saat rapat koordinasi panitia nasional penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (20/4/2024). Rakor tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan WWF pada 18-25 Mei 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU

Jakarta, goindonesia.co – World Water Forum menjadi pertemuan internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi dunia. Forum ini telah digelar sebanyak sembilan kali, dan pada pertemuan ke-10 akan dilaksanakan di Bali Indonesia pada 18 hingga 25 Mei 2024.

Pemerintah pun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan persiapan yang diharapkan sukses bukan hanya dari sisi penyelenggaraan, namun lebih dari itu tercapai kesepakatan-kesepakatan krusial dan nyata sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan air dan sanitasi global. 

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Rabu (24/4/2024) di Jakarta.

World Water Forum, pertama kali digelar pada 1997 dengan Kota Marrakesh, Maroko bertindak sebagai tuan rumah (host country) dan World Water Council (WWC) selaku co-host-nya. Pertemuan selanjutnya kemudian dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan mengundang peserta dari berbagai sektor, baik pemerintahan, akademisi, NGO, swasta maupun water communities lainnya.

World Water Forum kedua di Kota Den Hag Belanda pada 2000. Kemudian berturut-turut Jepang pada 2003, Meksiko 2006, Istanbul 2009, Marseille Prancis 2012, Korea Selatan 2015, Brazil 2018, dan Senegal pada 2022.

World Water Forum digelar dengan tujuan utama untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Selain itu ada beberapa tujuan turunan yang ingin dicapai dalam setiap gelarannya. Pertama adalah meningkatkan nilai strategis air dengan membangun komitmen politik dalam pemajuan manajemen air dan sanitasi (SDGs 6). Kedua, meningkatkan awareness terhadap air sebagai critical concern global, dan ketiga adalah sebagai multi-stakeholder event untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman serta mengembangkan pengetahuan dan praktik baik dalam tata kelola air dan sanitasi.

Sejak pertemuan kedua di Den Hag, penyelenggaraan World Water Forum telah menghasilkan Ministerial Declaration yang berisi komitmen-komitmen politik negara peserta.

Isu utama yang berkembang hingga pertemuan kesembilan antara lain hak dasar mengakses air dan sanitasi yang berkualitas, nexus atau koneksi antara water, food, energy, health, dan climate change. Kemudian penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam integrasi manajemen sumber daya air untuk mewujudkan ketahanan air, termasuk transboundary water management dan pendanaan inovatif bagi pengelolaan air berkelanjutan. Lalu pemajuan inovasi teknologi dalam mendukung tata kelola manajemen air dan sanitasi, serta mengatasi bencana terkait air. Terakhir adalah inklusifitas manajemen air dan sanitasi yang melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan komunitas lokal.

Mekanisme pertemuan World Water Forum terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu political process, thematic process, dan regional process.

Political Process kemudian terbagi dalam lima segmen, yaitu head of states/government, ministerial, parliamentarian, local authorities, serta basin quthorities. Seluruh proses di tahap ini akan menghasilkan Ministerial Declaration yang merefleksikan masukan substansi dari thematic process dan regional process.

Pada World Water Forum ke-10, Indonesia didapuk sebagai tuan rumah. Kerja sama penyelenggaraan antara Indonesia dan WWC didasarkan pada Framework Agreement for the Organization of the 10th World Water Forum.

Pemerintah pun telah menetapkan gelaran tersebut akan dihelat di Bali dan mengusung tema “Water for Shared Prosperity”.

Ada enam sub tema yang akan dibahas nanti, yaitu water security & prosperity, water for humans & nature, disaster risk reduction & management. Kemudian governance, cooperation & hydro-diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge & Innovation.

Untuk mendukung political process, utamanya segmen ministerial, UNESCO memberikan fasilitasidalam pembahasan/konsultasi Ministerial Declaration (MD) dengan negara anggota UNESCO di Paris.

Sebagai informasi, pada preparatory meeting ke-2 pada 28-29 Maret 2024 di kantor UNESCO Paris lalu, telah diselesaikan pembahasan atau konsultasi penyusunan MD yang akan diadopsi di Bali nanti.

Ada empat poin yang didorong Indonesia untuk disepakati menjadi MD pada pertemuan di Bali, yaitu World Lake Day (WLD). Penetapan WLD ini harus dilakukan melalui mekanisme United Nation (UN), dalam bentuk pengusulan resolusi yang diadopsi.

Poin kedua adalah mendorong pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data, bukan pada pembangunan gedung fisik. Usulan nanti telah pula mencakup struktur dan susunan organisasi dan rencana sumber pendanaan operasional.

Poin ketiga adalah Water Management for Small Islands. Pada poin ini Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Maka isu pengelolaan air masih perlu dikontekskan dalam isu berskala global yang tidak saja terbatas pada negara-negara pulau dan kepulauan kecil.

Terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions. Poin ini bersifat inklusif namun sukarela dan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional dan internasional. Indonesia pun akan menyiiapkan platform online untuk proses submisinya. (***)

*Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Kemenpora Nilai Program Kapal Pemuda Asean – Jepang Dapat Memperkuat Persahabatan dan Kerjasama Indonesia Dengan Jepang

Published

on

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Raden Isnanta menerima kunjungan Direktur Pertukaran Pemuda Internasionl Kantor Kabinet Jepang Fujimori Shunsuke di Ruang Rapat Lt-5 Graha Pemuda, Senayan Jakarta, Selasa (23/4) siang. (Foto: Istimewa, @www.kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Raden Isnanta menerima kunjungan Direktur Pertukaran Pemuda Internasionl Kantor Kabinet Jepang Fujimori Shunsuke di Ruang Rapat Lt-5 Graha Pemuda, Senayan Jakarta, Selasa (23/4) siang.

Pertemuan yang berlangsung akrab membahas secara umum kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah program kapal pemuda Asean-Jepang ke-48 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang.

Deputi Isnanta menyampaikan program kapal pemuda Asean – Jepang memiliki arti yang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan persahabatan dan kesepahaman bersama serta memperkuat semangat kerjasama diantara negara anggota Asean dan Jepang.

Kegiatan dengan nama internasional Ship for Southeast Asia and Japanese Youth Program (SSEAYP) itu pertama kali dilakukan pada 1974 dengan lima negara ASEAN saat itu, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

SSEAYP dikelola oleh Kantor Kabinet Jepang, sementara untuk program SSEAYP di Indonesia berada di bawah naungan Kemenpora yang melakukan seleksi hingga pembekalan para peserta yang berasal dari Indonesia. 

“Kegiatan SSEAYP harus menjadi panggung bagi negara Indonesia, sehingga segala persiapan harus dioptimalkan dan tentunya koordinasi yang lebih intensif dari semua pihak yang terlibat.” Kata Deputi Isnanta.

Fujimori Shunsuke yang didampingi Ketua Pelaksana SSEAYP Takeda Yukako mengapresisasi dan berterimakasih kepada pemerintah Indonesia atas kesediaan dan semangatnya menjadi tuan rumah SSEAYP tahun 2024.

Tujuan dari SSEAYP untuk mempromosikan persahabatan dan saling pengertian di antara para pemuda Jepang dan negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas perspektif pemuda  tentang dunia, serta memperkuat semangat kerja sama  untuk kolaborasi internasional. 

“Sebagai hasilnya, program SSEAYP ini diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin generasi muda dimasa mendatang  yang mampu berkontribusi dan menggunakan keterampilan kepemimpinan mereka di berbagai bidang dalam masyarakat global.” Ucap Shunsuke.

Program SSEAYP  akan berlangsung dari tanggal 4 November 2024 hingga 11 Desember 2024, sebelumnya akan dilakukan peretmuan secara online untuk persiapan dan pengenalan diantara peserta program.

Dijelaskan Shunesuke SSEAYP 2024 akan menandai kembalinya Program Kapal yang ikonik yang akan mengarungi perairan Vietnam dan Indonesia setelah tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi global sehingga  pergeseran ke platform online pada tahun 2020 hingga 2022 dan pendekatan hibrida pada tahun 2023.

“SSEAYP tahun ini siap menghidupkan kembali semangat keterlibatan dan koneksi tatap muka sehingga para pemuda yang berpartisipasi mendapatkan pengalaman yang mendalam, saling berinteraksi secara langsung saat  mereka melakukan program diatas kapal yang berlangsung selama 29 hari.” Kata Shunesuke. 

Selain mempromosikan persahabatan dan saling pengertian di antara para pemuda di negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang, program ini juga bertujuan menumbuhkan kepemimpinan pemuda di berbagai bidang dalam masyarakat global, menjadikan agenda sosial dunia dan membahas dan memecahkan isu -isu global dengan melakukan berbagai diskusi.

Tema diskusi yang dipilih pada SSEAYP tahun ini akan membahas terkait  Soft Power dan Diplomasi Pemuda ke Pemuda, Pertumbuhan Ekonomi dan Masyarakat Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Global, Pengurangan dan Pemulihan Risiko Bencana, Kesehatan dan Kesejahteraan dan Masyarakat Digital.

“Tema diskusi ini diadopsi dari Konfrensi tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 50 tahun persahabatan dan kerjasama Asean-Jepang yang diselenggarakan di Tokyo tanggal 17 Desember 2024 yang dituangkan dalam  rencana implementasi visi bersama persahabatan ASEAN-Jepang.” Tutup Shinesuke.

Turut hadir mendampingi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Raden Isnanta, yakni Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Alia Noorayu Laksono, Staf Khusus Menpora Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati dan Analis Kebijakan Ahli Utama Imam Gunawan, Sekretaris Deputi Pengembangan Pemuda Subroto dan  Asisten Deputi Kepemimpian Pemuda Andi Susanto dan alumni program SSEAYP. (***)

*Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Continue Reading

Berita

Animo Tinggi, JARVIS Kemenperin Kembali Dibuka Tahun Ini

Published

on

Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) (Foto : @kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian terus berperan aktif dalam mencetak dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor indusri nasional. Salah satu program yang rutin dilaksanakan adalah melalui penyelenggaraan Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS).

“JARVIS merupakan langkah awal dalam mencetak SDM industri yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/4).

Jarvis Bersama dilaksanakan di seluruh unit pendidikan Kemenperin yang meliputi sembilan SMK, 11 Politeknik, dan dua Akademi Komunitas. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2022 lalu, JARVIS Bersama memiliki jumlah pendaftar yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.

Tahun 2023 lalu, terdapat 31.211 calon siswa dan mahasiswa yang mendaftar melalui jalur tersebut. “Tahun ini, JARVIS Bersama dibuka pada 22 April 2023 sampai 31 Mei 2024. Calon siswa SMK dan Politeknik maupun Akom Kemenperin dari seluruh Indonesia bisa mendaftar melalui situs jarvis.kemenperin.go.id,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan.

Proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru Kemenperin melalui JARVIS Bersama terdiri dari beberapa tahapan. Setelah periode pendaftaran, pendaftar akan mendapatkan sosialisasi mengenai teknis ujian. Kemudian, ujian JARVIS Bersama SMK akan dilaksanakan pada 6 Juni 2024, disusul ujian JARVIS Bersama Politeknik/Akom pada 14 Juni 2024.

Ujian tersebut dilakukan secara daring (online) sehingga semua pendaftar bisa melakukannya di rumah masing-masing. Jika lolos, peserta akan mengikuti ujian wawancara yang dilaksanakan secara luring (offline) di sekolah atau kampus tujuan.

JARVIS terdiri dari tiga jalur pendaftaran, yaitu JARVIS Mandiri yang diadakan oleh unit pendidikan masing-masing, JARVIS Prestasi untuk seleksi bagi siswa berprestasi, dan Jarvis Bersama yang diadakan oleh Kemenperin secara serentak di unit pendidikan Kemenperin.

“Untuk tahun 2024 ini, kuota pendaftar JARVIS Bersama sebanyak 1.702 kursi untuk politeknik dan akademi komunitas Kemenperin, serta terdapat 562 kursi untuk SMK Kemenperin,” sebut Masrokhan.

Penyerapan lulusan unit pendidikan Kemenperin oleh industri memiliki persentase yang cukup besar. Dari 2.163 lulusan SMK Kemenperin tahun 2023, sebesar 87,34 persen di antaranya sudah terserap dunia kerja bahkan sebelum di wisuda, dan begitu pula dengan 74,04 persen dari 3.510 lulusan Politeknik dan Akademi Komunitas pada tahun tersebut.

“Salah satu kelebihan unit pendidikan Kemenperin adalah lulusannya yang terserap di dunia kerja bahkan sebelum diwisuda. Selain itu, unit pendidikan Kemenperin juga membekali siswa dan mahasiswa untuk menjadi wirausaha sehingga setelah lulus, mereka bisa membuka usaha sendiri,” lanjut Masrokhan.

Sekolah dan kampus di lingkungan Kemenperin telah menerapkan best practice pendidikan vokasi melalui pendidikan sistem ganda (dual system), yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara berimbang, baik di kampus maupun di industri.

Unit pendidikan Kemenperin dilengkapi dengan peralatan, laboratorium, workshop standar industri dan Teaching Factory (pabrik dalam sekolah). Fasilitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor industri, sehingga lulusan sudah bisa beradaptasi saat terjun ke industri.

Keunggulan lainnya adalah kerja sama yang kuat antara sekolah dan kampus Kemenperin dengan mitra, baik mitra nasional maupun internasional. Mitra tersebut terdiri dari perusahaan industri, asosiasi, badan pemerintah, unit pendidikan, serta stakeholder lainnya. Tercatat ada 641 kerja sama aktif antara politeknik dan akademi komunitas Kemenperin dengan mitra, serta 343 kerja sama SMK Kemenperin dengan mitra.

“Kerja sama tersebut meningkatkan kualitas unit pendidikan lewat berbagai program, beberapa di antaranya melalui praktik kerja industri, magang mahasiswa, beasiswa, hingga rekrutmen siswa dan mahasiswa ke industri,” pungkas Masrokhan. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Trending