Connect with us

Berita

World Water Forum, Ajang Cari Solusi Persoalan Air Dunia

Published

on

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan) saat rapat koordinasi panitia nasional penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (20/4/2024). Rakor tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan WWF pada 18-25 Mei 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU

Jakarta, goindonesia.co – World Water Forum menjadi pertemuan internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi dunia. Forum ini telah digelar sebanyak sembilan kali, dan pada pertemuan ke-10 akan dilaksanakan di Bali Indonesia pada 18 hingga 25 Mei 2024.

Pemerintah pun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan persiapan yang diharapkan sukses bukan hanya dari sisi penyelenggaraan, namun lebih dari itu tercapai kesepakatan-kesepakatan krusial dan nyata sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan air dan sanitasi global. 

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Rabu (24/4/2024) di Jakarta.

World Water Forum, pertama kali digelar pada 1997 dengan Kota Marrakesh, Maroko bertindak sebagai tuan rumah (host country) dan World Water Council (WWC) selaku co-host-nya. Pertemuan selanjutnya kemudian dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan mengundang peserta dari berbagai sektor, baik pemerintahan, akademisi, NGO, swasta maupun water communities lainnya.

World Water Forum kedua di Kota Den Hag Belanda pada 2000. Kemudian berturut-turut Jepang pada 2003, Meksiko 2006, Istanbul 2009, Marseille Prancis 2012, Korea Selatan 2015, Brazil 2018, dan Senegal pada 2022.

World Water Forum digelar dengan tujuan utama untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Selain itu ada beberapa tujuan turunan yang ingin dicapai dalam setiap gelarannya. Pertama adalah meningkatkan nilai strategis air dengan membangun komitmen politik dalam pemajuan manajemen air dan sanitasi (SDGs 6). Kedua, meningkatkan awareness terhadap air sebagai critical concern global, dan ketiga adalah sebagai multi-stakeholder event untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman serta mengembangkan pengetahuan dan praktik baik dalam tata kelola air dan sanitasi.

Sejak pertemuan kedua di Den Hag, penyelenggaraan World Water Forum telah menghasilkan Ministerial Declaration yang berisi komitmen-komitmen politik negara peserta.

Isu utama yang berkembang hingga pertemuan kesembilan antara lain hak dasar mengakses air dan sanitasi yang berkualitas, nexus atau koneksi antara water, food, energy, health, dan climate change. Kemudian penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam integrasi manajemen sumber daya air untuk mewujudkan ketahanan air, termasuk transboundary water management dan pendanaan inovatif bagi pengelolaan air berkelanjutan. Lalu pemajuan inovasi teknologi dalam mendukung tata kelola manajemen air dan sanitasi, serta mengatasi bencana terkait air. Terakhir adalah inklusifitas manajemen air dan sanitasi yang melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan komunitas lokal.

Mekanisme pertemuan World Water Forum terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu political process, thematic process, dan regional process.

Political Process kemudian terbagi dalam lima segmen, yaitu head of states/government, ministerial, parliamentarian, local authorities, serta basin quthorities. Seluruh proses di tahap ini akan menghasilkan Ministerial Declaration yang merefleksikan masukan substansi dari thematic process dan regional process.

Pada World Water Forum ke-10, Indonesia didapuk sebagai tuan rumah. Kerja sama penyelenggaraan antara Indonesia dan WWC didasarkan pada Framework Agreement for the Organization of the 10th World Water Forum.

Pemerintah pun telah menetapkan gelaran tersebut akan dihelat di Bali dan mengusung tema “Water for Shared Prosperity”.

Ada enam sub tema yang akan dibahas nanti, yaitu water security & prosperity, water for humans & nature, disaster risk reduction & management. Kemudian governance, cooperation & hydro-diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge & Innovation.

Untuk mendukung political process, utamanya segmen ministerial, UNESCO memberikan fasilitasidalam pembahasan/konsultasi Ministerial Declaration (MD) dengan negara anggota UNESCO di Paris.

Sebagai informasi, pada preparatory meeting ke-2 pada 28-29 Maret 2024 di kantor UNESCO Paris lalu, telah diselesaikan pembahasan atau konsultasi penyusunan MD yang akan diadopsi di Bali nanti.

Ada empat poin yang didorong Indonesia untuk disepakati menjadi MD pada pertemuan di Bali, yaitu World Lake Day (WLD). Penetapan WLD ini harus dilakukan melalui mekanisme United Nation (UN), dalam bentuk pengusulan resolusi yang diadopsi.

Poin kedua adalah mendorong pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data, bukan pada pembangunan gedung fisik. Usulan nanti telah pula mencakup struktur dan susunan organisasi dan rencana sumber pendanaan operasional.

Poin ketiga adalah Water Management for Small Islands. Pada poin ini Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Maka isu pengelolaan air masih perlu dikontekskan dalam isu berskala global yang tidak saja terbatas pada negara-negara pulau dan kepulauan kecil.

Terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions. Poin ini bersifat inklusif namun sukarela dan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional dan internasional. Indonesia pun akan menyiiapkan platform online untuk proses submisinya. (***)

*Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Pidato di Milad ke-49, Ketum MUI Nyatakan Perang Lawan Narkoba dan Judi Online

Published

on

Ketua Umum MUI, Kiai Anwar Iskandar (Foto : @mui.or.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perang melawan narkoba dan judi online (judol). Demikian disampaikannya saat pidato Milad ke-49 MUI. 

Kiai Anwar menyampaikan, MUI tidak memiliki otoritas untuk menindak aksi keji tersebut. Menurutnya, MUI hanya akan memberikan nasihat kepada umat dan pihak yang memiliki otoritas untuk menindak kemungkaran tersebut. 

“Kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya wilayah di sini. Wilayahnya adalah Kapolri dan Panglima TNI. Kita tidak boleh melebihi itu, kekerasan atau melampaui batas otoritas yang ada nanti jadi mungkar baru,” kata Kiai Anwar Iskandar saat memberikan pidato Puncak Milad ke-49 MUI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024) malam. 

Kiai Anwar Iskandar meminta kepada seluruh jajaran MUI untuk mewaspadai munculnya gaya baru terkait bahaya narkoba dan judi online. 

Kiai Anwar mencotohkan praktik kemungkaran seperti judi. Dahulu, praktik judi dilakukan seperti di bawah pohon bambu. Namun, seiring perkembangan zaman semakin modern, praktik judi pindah ke dunia digital. 

Menurutnya, yang salah bukan medianya, tetapi menusianya. Kiai Anwar menyampaikan, para pelaku judi online awalnya hanya coba-coba. Namun, akhirnya menjadi terbiasa. 

“Kerusakan yang ditimbulkan dari judi online memiskinkan umat, keluarga, dan memiskinkan bangsa. Ini bahaya. Perlu menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

 Kiai Anwar menyampaikan, MUI siap melakukan berbagai kerja dengan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk mengatasi persoalan judi online dan narkoba. 

“Kita tidak boleh membiarkan generasi bangsa yang jadi harapan bangsa, otak dan pikirannya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan judi online,” tuturnya. 

Oleh karena itu, di hadapan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri RI Listyo Sigit Prabowo mengajak semua elemen bangsa ini untuk menyatakan perang terhadap narkoba, korupsi, dan judi online.

Dalam acara Puncak Milad ke-49 ini, MUI menandatangani MoU bersama dengan BNN RI untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia yang sangat berbahaya. 

“Bisa merusak otak manusia dan masa depan bangsa. Kalau anak muda sudah rusak otaknya, di sini pentingnya strategisnya Kapolri dan BNN demi menyelamatkan bangsa ini,” kata dia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kiai Anwar menegaskan, ulama tidak mungkin sendirian. Oleh karena itu, MUI mengajak kerja sama kepada Kapolri, Kominfo, dan lain-lain untuk bekerja sama antara ulama dan umaro untuk menyelamatkan bangsa ini.

Sebagai informasi, acara Tasyakur Milad MUI kali ini mengusung tema “MUI Berkhidmat Untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa”. Perhelatan ini dimulai sejak pukul 19.30 WIB yang dimeriahkan dengan serangkaian agenda, mulai dari Penyerahan Hasil Ijtima Ulama VIII Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2024, Penyerahan Penghargaan kepada sejumlah Perwakilan Pimpinan MUI yang telah wafat, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MUI dengan Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Launching Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan SDM Bidang Ekonomi Syariah.

Dalam perhelatan ini, selain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, hadir pula sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, jajaran Kepala Lembaga Non Pemerintah, jajaran Pengurus MUI, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad, dan sejumlah Ketua Umum Ormas Indonesia.

Sementara Wapres, selain bersama Ibu Hj. Wury, juga didampingi oleh Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Asisten Stafsus Wapres Sholahudin Al Aiyubi. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Continue Reading

Berita

Menteri ESDM Resmikan Pengaliran Gas Perdana ke Kawasan Industri Terpadu Batang

Published

on

Ilustrasi Lapangan Gas (Foto : @www.esdm.go.id)

Batang, goindonesia.co – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan pengaliran gas bumi pertama kali ke Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang ditandai dengan pembukaan valve untuk mengalirkan gas bumi ke PT. KCC Glass asal Korea Selatan di Batang, Jawa Tengah, pada Jumat (26/7).

Pengaliran gas bumi perdana tersebut, merupakan bagian tugas dari Kementerian ESDM yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan KITB di Provinsi Jawa Tengah. Dimana dalam klausul pasal 11 huruf a dan b disebutkan bahwa Menteri ESDM memfasilitasi dan memastikan percepatan terbangunnya infrastruktur gas, listrik, dan/atau sumber daya energi lain untuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang; dan memastikan percepatan pemenuhan kebutuhan gas, listrik, dan/atau sumber daya energi lainnya di Kawasan Industri Terpadu Batang dengan harga/tarif kompetitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menunjang terciptanya Kawasan industri yang ramah investasi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Adapun gas yang mengalir tersebut bersumber dari Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru, Wilayah Kerja Blora dan Long Term Plan Wilayah Kerja Cepu (Lapangan Cendana – Alas Tua) dan Wilayah Kerja Tuban (Lapangan Sumber-2) yang melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Pipa Gas Cirebon-Semarang (CISEM) Tahap 1 Ruas Semarang-Batang.

Dengan memanfaatkan infrastruktur Pipa Gas Cisem, benefit yang akan didapatkan industri adalah Harga gas akan lebih terjangkau dengan toll fee pengangkutan gas yang lebih rendah. Selain itu akan memenuhi kebutuhan gas dalam negeri untuk industri, pembangkit listrik, komersil dan rumah tangga. Kemudian akan mengurangi konsumsi LPG 3 KG melalui jaringan gas (jargas) rumah tangga (SR) sehingga akan mengurangi subsidi LPG Rp0,21 triliun per tahun dan menghemat devisa dari impor LPG sebesar Rp0,33 trilliun per tahun. Selain itu akan terjadi penghematan biaya masak LPG ke Jargas sebesar Rp0,05 triliun per tahun untuk 300 ribu SR, pendapatan hulu migas Rp0,44 triliun per tahun, dan PNBP iuran BPH Migas sebesar Rp0,006 triliun per tahun.

Sebagai informasi, pada hari yang sama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan operasional KITB yang memiliki luas lahan dalam perencanaan sekitar 4.300 hektar yang akan terbagi dalam beberapa fase. Sebelum peresmian, Presiden juga akan meninjau sejumlah pabrik yang ada di KITB. Pemerintah menargetkan KITB bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 250.000 pekerja. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Continue Reading

Berita

KPI Ajak Pembuat Konten Marakkan Kembali Lagu-Lagu Anak dan Konten Ramah Anak

Published

on

Ubaidillah, Ketua KPI Pusat (Foto : @kpi.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengajak para pembuat konten (content creator) memproduksi konten siaran yang layak dan aman dikonsumsi oleh anak-anak. Termasuk juga menghadirkan kembali lagu-lagu anak seperti yang pernah tren di dekade lalu. Kehadiran lagu-lagu yang liriknya bersahabat dengan anak-anak sangat penting untuk membantu tumbuh kembang mereka ke arah yang positif. Hal tersebut disampaikan Ubaidillah, Ketua KPI Pusat usai konferensi pers penyelenggaraan Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2024 yang juga disiarkan langsung oleh TVRI Nasional, (25/7). 

Dalam pandangannya, lagu-lagu anak saat ini cukup minim dan mengakibatkan anak-anak menghafal lagu-lagu dengan lirik dewasa yang tidak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Kita tahu, ada banyak juga lagu-lagu dengan lirik yang menarasikan permasalahan orang dewasa, seperti jatuh cinta, putus cinta, atau bahkan perselingkuhan. “Kita tentu akan risih jika mendengar anak-anak membawakan lagu dengan lirik seperti itu,” tambahnya. 

Ubaidillah berharap, jika lagu-lagu anak kembali marak, tentu para pengelola program televisi dan radio akan menggunakannya sebagai back song program-program anaknya. Demikian juga untuk para pengiklan, ketika hendak promosi produk harap disesuaikan dengan segmentasi anak. Sehingga dukungan kita terhadap program siaran anak yang berkualitas dapat diberikan secara all out, tambahnya. 

Secara khusus Ubaidillah juga berharap, untuk konten siaran seperti animasi yang punya biaya tinggi negara bisa hadir, misalnya melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kementerian Investasi. “Produksi dari anak muda yang punya talenta kreatif dapat disiarkan di lembaga penyiaran dengan pembiayaan yang bersubsidi, anak-anak Indonesia terpenuhi kebutuhannya akan tayangan yang ramah, kemudian negara juga hadir, dan content creator juga tersupport karena karyanya dapat dinikmati masyarakat lebih luas lewat televisi dan radio,” pungkasnya. (***)

*Komisi Penyiaran Indonesia

Continue Reading

Trending