Connect with us

Bisnis

BRI Resmi Menjadi Induk Holding BUMN Ultra Mikro

Published

on

Tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu pun melakukan penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding. (Photo : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co –  PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi dibentuk menjadi penyaluran kredit Holding Ultra Mikro pada Senin (13/9). 

Ya, tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu pun melakukan penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erick Thohir bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso, dan dihadiri oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi serta Wakil Direktur Utama BRI yang sekaligus sebagai Ketua PMO (Project Management Office) Tim Privatisasi BRI Catur Budi Harto. 

Untuk diketahui, setelah holding terbentuk, negara tetap memiliki satu lembar saham merah putih seri A atau golden share di Pegadaian dan PNM. Pembentukan Holding Ultra Mikro pun  telah mendapat persetujuan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada 5 Februari 2021. 

Dukungan juga datang dari Ketua Komite Privatisasi pada 17 Februari 2021, dukungan dari parlemen yakni Komisi XI dan Komisi VI DPR RI pada 16 Maret dan 18 Maret 2021. Diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 73/2021 tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) BRI tanggal 2 Juli 2021. 

Holding juga didukung pula dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang nilai PMN BRI pada 16 Juli 2021, persetujuan dari RUPS-LB BRI pada 22 Juli 2021, serta persetujuan OJK Bank serta OJK Pasar Modal pada 24 Agustus & 30 Agustus 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan hal ini menjadi tonggak bersejarah berdirinya Holding Ultra Mikro yang memiliki visi ekonomi kerakyatan.

“Saya berterima kasih atas komitmen tiga BUMN mewujudkan Holding Ultra Mikro dan ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Holding Ultra Mikro, tambahnya, akan memberikan berbagai kemudahan dan biaya pinjaman dana yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, pendalaman layanan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. 

“Tentunya pemerintah secara keseluruhan memiliki solusi besar untuk menunjukkan keberpihakan kepada sektor ultra mikro. Ketika pemerintah berbicara tentang Indonesia Maju, maka di dalamnya ada kemajuan segmen ultra mikro, melalui penguatan ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas SDM terutama pengusaha Ultra Mikro dengan pemberdayaan melalui holding ini,” tegas Erick.

Erick menekankan bahwa hadirnya holding akan memperkuat model bisnis masing-masing perseroan. Menurutnya, BRI, Pegadaian dan PNM akan saling melengkapi memberikan layanan keuangan yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan usaha ultra mikro. 

“Kehadiran holding ultra mikro ini akan meningkatkan pemberdayaan dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan lebih murah, karena itu salah satu tujuan dari hadirnya Holding UMi melalui sinergi ketiga BUMN. Melalui co-location jejaring layanan BRI ke depan akan dilengkapi pula dengan loket untuk Pegadaian, maupun pos para account officer (AO) dari PNM Mekaar. Bahkan melalui berbagai simulasi, co-location mampu mencatatkan efisiensi karena menekan biaya operasional dan biaya dana (cost of fund),” ujarnya optimistis.

Tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu pun melakukan penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding.

Ekosistem Keuangan Terlengkap

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Bank BRI, Sunarso mengamini Erick. Menurutnya, Holding Ultra Mikro akan menghasilkan lembaga pemberdayaan mikro termasuk ultra mikro terbesar yang memiliki ekosistem keuangan terlengkap. 

Ekosistem ultra mikro yang dibangun berdasarkan sinergi model bisnis BRI, Pegadaian, dan PNM akan mampu memberikan journey layanan keuangan yang terintegrasi bagi pelaku usaha di segmen tersebut.

“Journey-nya dimulai dengan fase Empower dimana PNM melalui model bisnis Group Lending-nya memberikan program pemberdayaan kepada nasabah yang unfeasible dan unbanked untuk menjadi pengusaha ultra mikro yang lebih independen. Selanjutnya, pada fase Integrate, saat nasabah PNM sudah menjadi feasible dengan kapasitas bisnis yang meningkat, dapat ditawarkan produk Ultra Mikro BRI dan Pegadaian,” kata Sunarno. 

“Tujuan akhir dari Integrated Journey dalam Ekosistem Ultra Mikro ini adalah fase Upgrade, dimana nasabah UMi telah berkembang menjadi pengusaha dengan kapasitas bisnis yang lebih matang dan siap naik kelas ke segmen Mikro,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Sunarso menjelaskan potensi holding dari segi bisnis. Dari data yang dimiliki pihaknya, usaha ultra mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan mencapai 45 juta nasabah pada 2018. Dari jumlah itu, yang sudah tersentuh lembaga keuangan formal baru sekitar 15 juta nasabah.

“Pembentukan ekosistem ultra mikro akan memperkuat perjalanan BRI dalam mencapai aspirasi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion, dan terus memberikan value berkelanjutan bagi seluruh stakeholders.”

Sementara itu, Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menambahkan jika sinergi ekosistem Ultra Mikro yang yang terbentuk karena holding akan memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas dan lebih mudah kepada pelaku usaha di segmen tersebut.

Seiring dengan perkembangan usaha, kebutuhan pendanaan tambahan dapat dilayani juga oleh Pegadaian untuk produk gadai serta layanan investasi dalam bentuk Tabungan Emas juga dapat menjadi tambahan akses layanan keuangan kepada nasabah ultra mikro. Pegadaian akan melanjutkan peran pemberdayaan PNM melalui akses produk berbasis gadai dan layanan keuangan lainnya yang lebih luas kepada nasabah ultra mikro yang feasible dan bankable sehingga naik kelas.

Ini menjadi momentum bagi Pegadaian untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Langkah ini sejalan dengan latar belakang perusahaan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Selain itu juga sesuai dengan visi Pegadaian, menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

Optimisme senada diungkapkan Direktur Utama Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi. Menurutnya, ketiga entitas sudah melakukan integrasi terutama dalam sumber daya, infrastruktur dan data.

Dengan integrasi ekosistem UMi melalui holding, kami pun optimistis program PNM Mekaar akan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat kecil karena dapat mengoptimalkan peran pemberdayaan PNM dengan penurunan biaya overhead.

Kami tentunya lebih yakin ke depan dengan sinergi dan penguatan ekosistem UMi melalui holding akan semakin terakselerasi, dan ini tentunya sebuah kebanggaan bagi kami. Selain sebagai pemacu pertumbuhan, holding UMi ini akan memberikan nilai tambah untuk nasabah.

Tercapainya sinergi ultra mikro ini tak lepas dari dukungan pemerintah, termasuk diantaranya regulator, parlemen, dan pemegang saham serta seluruh manajemen dan karyawan dari ketiga entitas holding. “Oleh karena itu, dengan ditandatanganinya akta inbreng pada hari ini, kami persembahkan Holding UMi ini khususnya untuk pelaku usaha ultra mikro dan umumnya bagi pelaku UMKM yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional serta bagi seluruh stakeholder,” pungkas Catur. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik 1.008 MVA dari 8 Perusahaan di Batam

Published

on

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Penyediaan dan Pengelolaan Tenaga Listrik (Dokumentasi : PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Batam, goindonesia.co – PT PLN (Persero) siap memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik di Batam, Kepulauan Riau. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kerja Sama Penyediaan dan Pengelolaan Tenaga Listrik antara anak usaha PLN yaitu PLN Batam selaku pemilik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) di Batam bersama 8 perusahaan dengan total potensi kebutuhan daya mencapai 1.008 Mega Volt Ampere (MVA).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa PLN siap memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia, khususnya di Batam, termasuk untuk industri dan bisnis.

“PLN siap mendukung investasi yang hadir melalui penyediaan listrik yang cukup, andal dan tarif kompetitif. Dengan listrik yang andal dan terjangkau, kami yakin PLN Batam dapat menjadi jantung dari pertumbuhan ekonomi di sini,” ucap Darmawan.

Pertumbuhan konsumsi listrik di Batam sendiri mengalami lonjakan signifikan. Sepanjang tahun 2022, konsumsi listrik meningkat sebesar 14,71 persen dari 2,56 juta Megawatt hour (MWh) pada tahun 2021 menjadi 2.94 juta MWh pada tahun 2022. Angka ini juga berada di atas pertumbuhan konsumsi listrik nasional yang berada di angka 6,17 persen.

“Tahun 2022 pertumbuhan konsumsi listrik di Batam luar biasa, kalau tahun 2021 hanya tumbuh 5,01 persen, tahun 2022 ini lebih dari 14 persen. Ini menunjukkan roda ekonomi di Batam mengalami pertumbuhan,” ucap Darmawan.

Direktur Utama PLN Batam, M. Irwansyah Putra menjelaskan bahwa saat ini daya mampu kelistrikan di Batam mencapai 569 megawatt (MW) dengan beban puncak sebesar 538 MW. PLN memproyeksikan Batam akan mengalami surprised demand pada tahun 2026 sebesar 508 MVA dan terus meningkat kebutuhan hingga 1.008 MVA pada tahun 2030.

“Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 860 MW hingga 2030. Sehingga kami yakin siap memenuhi kebutuhan listrik di Batam,” pungkas Irwansyah.

Adapun perusahaan yang melakukan MoU antara lain PT Taman Resort Internet, PT Kabil Indonusa Estate, PT IDN Solar Tech, PT Samara Industrial, Bandara Internasional Batam, PT Ecogreen Oleochemicals, PT Latrade Batam Indonesia, dan Tunas Grup. (***)

(Sumber : PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Continue Reading

Ekonomi

Tiga Instansi Berkolaborasi Asistensi PMI

Published

on

Kegiatan sosialisasi ketentuan ekspor impor dan layanan Bea Cukai di Kantor Desa Dukuh Dempok Kec. Wuluhan, Jember (Dokumentasi :  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, @www.beacukai.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Tiga instansi, yakni Bea Cukai, Migran Care Jember, dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Jawa Timur, berkolaborasi memberikan asistensi ketentuan ekspor impor dan layanan kepabeanan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Di Jember, Bea Cukai Jember bersama Migran Care Jember menyosialisasikan ketentuan ekspor impor dan layanan Bea Cukai di Kantor Desa Dukuh Dempok Kec. Wuluhan, Jember. Pada kegiatan yang diadakan tanggal 26 Januari lalu tersebut, hadir tiga puluh orang purna-PMI, yang merupakan anggota Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) dari Desa Sabrang, Desa Wonoasri, Desa Ambulu, dan Desa Dukuh Dempok.

Kepala Kantor Bea Cukai Jember, Asep Munandar, mengatakan kegiatan itu merupakan hasil sinergi kolaborasi pemerintah dengan NGO Migran Care untuk melakukan pembinaan kepada PMI, khususnya edukasi aturan tentang barang kiriman, barang bawaan penumpang, E-CD, IMEI, dan waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. “Tujuannya ialah untuk menambah wawasan para pekerja migran akan ketentuan kepabeanan dan cukai. Tak ketinggalan, kami juga membahas pembinaan UMKM berpotensi ekspor. Hal ini dilakukan mengingat banyak purna-PMI yang tengah berupaya membangun usaha kecil dan memproduksi produk untuk diekspor melalui kolega-koleganya di luar negeri, yaitu para diaspora,” ujarnya.

Asep berharap dengan hadirnya Bea Cukai dapat membantu kendala yang selama ini dialami para purna-PMI dalam melakukan ekspor, sekaligus mendukung pengembangan usaha mereka hingga dapat mengenalkan produknya ke luar negeri.

Kolaborasi lainnya untuk para PMI, terlaksana di Surabaya. Bea Cukai Juanda bekerja sama dengan BP3MI Jawa Timur menggelar sosialisasi tentang layanan kepabeanan di kelas Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) calon PMI. Kegiatan ini digelar dalam rangka membekali lima puluh orang calon PMI yang hendak berangkat bekerja ke mancanegara.

Dari sosialisasi tersebut, para calon PMI dapat mengetahui bahwa barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 3 diberikan pembebasan bea masuk dan dipungut PPN. Sementara barang dengan nilai lebih dari USD 3 hingga USD 1.500 akan dikenai bea masuk sebesar 7,5% dan PPN 11%. Adapun untuk barang bawaan penumpang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017, diketahui bahwa setiap penumpang dari luar negeri yang memasuki Indonesia mendapatkan fasilitas pembebasan atas barang bawaan pribadi sebesar USD 500 per orang per kedatangan, atas kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. (***)

(Sumber :  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, @www.beacukai.go.id)

Continue Reading

Ekonomi

UU Harmonisasi Peraturan Pajak Berhasil Menggenjot Penerimaan Negara

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu terbukti efektif mendongkrak penerimaan pajak negara. Hal ini terbukti dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kalimantan Timur (Kaltim), dimana realisasi penerimaan pajak serta bea cukai provinsi tersebut sepanjang tahun lalu bertumbuh dan melebihi target. 

“Pencapaian penerimaan Kaltim ini juga dibilang tertinggi di nasional. Diharapkan daerah lain juga semakin semangat untuk bekerja keras karena Provinsi Kaltim terbukti mampu melakukannya. Pesan saya, hal baik ini harap dipertahankan, karena biasanya hal itu lebih susah ketimbang pencapaian,” ujar Puteri saat pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak & Bea Cukai (DJBC) Kaltim di Balikpapan, Kamis (2/2/2023). 

Selain itu, Puteri juga menyoroti rencana pemberian insentif pajak di area tersebut setelah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun. Seperti apa desain insentif yang sudsh disiapkan pemerintah, ia berharap hal itu tidak akan menggerus pertumbuhan penerimaan pajak Kaltim yang terus berprogres baik. 

“Kami ingin lihat desain insentif perpajakan yang disusun pemerintah. Tentunya kami ingin melihat potensi penerimaan pajak dan bea cukai dari pemberian insentif itu, apakah bertumbuh? Atau ada kemungkinan tergerus? Sebab capaian dan performa Kaltim ini sudah sangat baik, kami tidak ingin tergerus penerimaannya,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar itu. 

Sementara untuk bea cukai, Puteri meminta agar pihak di Kaltim dapat menindak tegas peredaran rokok-rokok ilegal yang tidak memakai pita cukai. Hal ini harus menjadi perhatian, sebab wilayah Kaltim dekat dengan area perbatasan wilayah Indonesia dengan Malaysia yang memungkinkan terjadinya penyelundupan barang dan berakibatkan pada kerugian negara. (***) 

(Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI, @www.dpr.go.id)

Continue Reading

Trending