Connect with us

Bisnis

Menaker Serahkan Bantuan TKM Pada Pelaku Usaha Dan PKL

Published

on

Menaker Ida Fauziyah (kiri) menyerahkan bantuan TKM.(foto:ist)

Jakarta, goindonesia.co: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyerahkan bantuan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada pelaku usaha dan pedagang kaki lima (PKL) di Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (5/8/2021).

Bantuan tersebut sebagai salah satu upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memitigasi dampak pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap pelaku usaha.

“Program ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Kemnaker untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM level 4 yang berakibat pada pelemahan perekonomian,” tutur Menaker.

Dia mengakui, nilai program TKM ini tak seberapa. Meski begitu, dia berharap program TKM dapat membantu pelaku usaha mikro dan ultra mikro untuk tetap bertahan.

“Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa meringankan beban, sakaligus menjadi modal usaha kembali, serta meringankan beban teman-teman pelaku usaha mikro,” ujar Menaker.

Pada kesempatan itu, Menaker menyerahkan bantuan program TKM kepada 5 kelompok usaha dan PKL di Mojokerto. Yaitu Kelompok Usaha Tanjangrono, Kelompok Usaha Kedungmaling, Kelompok Usaha Karangmojo, Kelompok Usaha PPKL Gajah Mada Indonesia, serta Kelompok Usaha PPKL Pedagang Bangsal.

“Secara total program TKM ini akan diberikan kepada 100 ribu pelaku usaha mikro dan ultra mikro,” jelasnya.

Kepada pelaku usaha dan masyarakat, Menaker juga mengingatkan untuk tetap tertib menerapkan protokol kesehatan. Karena, salah satu pilar utama pengendalian angka kasus Covid-19 adalah seberapa tertib masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

“Sehingga, nanti yang wilayah PPKM level 4 misalnya, bisa turun menjadi level 3, dan terus turun sampai benar-benar hilang. Dan, itu dimulai dari seberapa tertib kita menerapkan protokol kesehatan,” tuturnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Dimulai, Menteri Basuki: Ruas Pamungkas Trans Jawa

Published

on

Acara peletakan batu pertama (Groundbreaking) pembangunan ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap I Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Senin (6/2/2023) di Kelurahan Pendil, Kecamatan Suko, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Dokumentasi : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Probolinggo, goindonesia.co – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap I Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama (Groundbreaking) oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Senin (6/2/2023) di Kelurahan Pendil, Kecamatan Suko, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Menteri Basuki mengatakan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dengan total panjang 175,40 km merupakan ruas pamungkas dari Jalan Tol Trans Jawa yang sebelumnya sudah tersambung dari Banten Provinsi Jawa Barat hingga Probolinggo Timur, Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan bertambahnya ruas tol tersebut semakin melancarkan distribusi orang, barang, dan jasa mulai dari Banten hingga Banyuwangi, serta akan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat.

“Ini bagian akhir Tol Trans Jawa yang tersambung dari ujung Barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)

Probolinggo-Banyuwangi sudah dilaksanakan sejak 2017 lalu. Hari ini kita mulai kembali untuk yang sudah siap secara teknis dengan nilai investasi sebesar Rp10,7triliun, yakni ruas Probolinggo-Besuki,” kata Menteri Basuki. 

Menteri Basuki berpesan kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk memperhatikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan. “Semua itu bergantung sejak awal perencanaan. Untuk itu saya minta para konsultan untuk tidak main-main dengan mutu hasil pekerjaan. Para konsultan yang sudah dipercaya mengawasi pekerjaan harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” pesan Menteri Basuki.

Selain itu Menteri Basuki juga berpesan kepada kontraktor pelaksana yang melakukan pembangunan untuk memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai arahan Presiden. “Gunakan produk dalam negeri untuk TKDN kita, dilarang impor, produk-produk infrastruktur dalam negeri harus dimanfaatkan. Dengan terus dibeli, seperti lead rubber bearing, maka produk-produk tersebut akan semakin berkembang,” ujarnya.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, pembangunan ruas tol ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. “Penyelesaian ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi menjadi penting karena selain bagian akhir dari Trans Jawa juga membantu pengembangan aktivitas pariwisata, baik di Jawa Timur maupun Bali,” kata Danang.

Direktur Utama PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) Adi Prasetyanto dalam laporannya mengatakan, pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi menjadi dua tahap pembangunan, yaitu Tahap I menghubungkan Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km, dan Tahap II menghubungkan Besuki hingga Banyuwangi sepanjang 125,72 km.

“Pembangunan Tahap I ini terbagi atas 3 paket pekerjaan konstruksi yaitu Paket 1 Gending- Kraksaan (12,88 Km) dengan progres pembebasan lahan sebesar 92,02%, Paket 2 Kraksaan – Paiton (11,20 Km) dengan progres pembebasan lahan 89,67% dan Paket 3 Paiton – Besuki (25,60 Km) dengan progres pembebasan lahan 28,48%. Dengan progres lahan tersebut, kami siap mulai konstruksi Paket 1 dan Paket 2 secara bersamaan di awal Februari 2023 ini yang disusul oleh konstruksi Paket 3 di pertengahan Februari 2023,” ungkap Adi.

Pekerjaan Paket 1 ruas Gending – Kraksaan dilaksanakan oleh kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk – PT Brantas Abipraya (Persero) – PT Marga Konstruksi Nusantara (KSO), sedangkan pengawasan dilakukan oleh Konsultan Supervisi dari PT Virama Karya (Persero). Paket 2 ruas Kraksaan – Paiton dilaksanakan oleh kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur – PT Acset Indonusa Tbk – PT Nindya Karya KSO, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Konsultan Supervisi dari PT Multi PHI Beta.

Sedangkan Paket 3 ruas Paiton – Besuki dilaksanakan oleh kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. – PT Waskita Karya (Persero) Tbk. – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., (KSO), sedangkan pengawasan dibagi menjadi 2 Paket, Paket 3A dilakukan oleh Konsultan Supervisi dari PT Eskapindo Matra sedangkan Paket 3B masih dalam tahap persiapan Pengadaan.

Turut hadir Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit,  Sekretaris BPJT Triono Junoasmono, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Utama (Dirut) Jasa Marga Subakti Syukur, dan Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Continue Reading

Ekonomi

Kinerja Baik APBN Antar Ekonomi Tahun 2022 Tumbuh 5,3% di Tengah Tekanan Global

Published

on

Gedung Kemenkeu (Sumber : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,3% (c-to-c), menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Tingkat pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7% (c-to-c). Sedangkan PDB triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,01% (yoy) atau tumbuh 0,4% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. “Alhamdulillah meski sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Efektivitas kebijakan penanganan pandemi Covid-19 berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Akselerasi program vaksinasi dan pendekatan yang tepat dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat yang adaptif secara efektif mengendalikan penularan Covid-19 sekaligus menjaga aktivitas ekonomi untuk dapat pulih lebih cepat. Berbagai program pemulihan ekonomi melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang didukung oleh kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah memberikan dorongan besar bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022.

Di tengah eskalasi gejolak global di tahun 2022, peran APBN sebagai shock absorber menjadi demikian krusial. Disrupsi di sisi suplai akibat meningkatnya optimisme perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju yang belum diikuti dengan perbaikan sisi produksi telah menyebabkan naiknya tekanan inflasi. Perang di Ukraina kemudian mengakibatkan gangguan pasokan sehingga harga komoditas, khususnya pangan dan energi, melonjak tajam. Akibatnya, banyak negara menghadapi tekanan inflasi yang sangat tinggi. Inflasi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa, mencatatkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Transmisi global dampak inflasi tinggi ke domestik dapat ditekan dengan mengoptimalkan fungsi APBN sebagai shock absorber. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, penambahan BLT terkait penyesuaian harga BBM, bantuan subsidi upah, serta penguatan dana transfer ke daerah untuk pengendalian inflasi digulirkan oleh Pemerintah. Inflasi domestik terkendali pada level yang moderat, hanya 5,5% di tahun 2022, sehingga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pemulihan ekonomi terjaga.

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran
Konsumsi masyarakat sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh kuat. Pertumbuhan konsumsi meningkat tajam dari 2,0% (yoy) di tahun 2021 menjadi 4,9% (yoy) di tahun 2022. Tingkat inflasi yang relatif terkendali menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi di sepanjang 2022, termasuk di triwulan IV 2022. Terjaganya daya beli masyarakat juga ditandai oleh perbaikan tingkat kemiskinan nasional yang kembali turun dari 9,7% (September 2021) menjadi 9,6% (September 2022). 

Kinerja ekspor yang kuat juga menopang laju pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan IV 2022, ekspor secara riil tumbuh sebesar 14,9% (yoy) dan secara tahunan tumbuh 16,3% (yoy). Upaya hilirisasi sumber daya alam, terutama mineral, menjadi salah satu sumber utama pendorong kinerja ekspor di tahun 2022. Kinerja positif ekspor memberikan hasil yang baik bagi neraca perdagangan Indonesia secara nominial yang mencatatkan total surplus sepanjang tahun 2022 sebesar US$54,5 miliar, tertinggi dalam sejarah.

Laju investasi secara bertahap juga menguat di tahun 2022. Penanaman Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) tumbuh 3,3% pada triwulan IV 2022 atau 3,9% (yoy) secara tahunan (2021 3,8%). Minat investor untuk melanjutkan hilirisasi lanjutan ke produk-produk turunan telah mendorong investasi ke arah yang lebih produktif. Hal ini ditunjukkan dengan investasi mesin dan kendaraan yang masing-masing tumbuh 22,4% dan 10,3% (yoy). Sementara, kontributor investasi terbesar yaitu bangunan tumbuh relatif moderat di tengah tingginya harga bahan bangunan dan masih lesunya penjualan properti, khususnya untuk ruang kantor dan hunian kelas atas.

Pengeluaran konsumsi Pemerintah terkontraksi sebesar 4,5% di tahun 2022, sejalan dengan turunnya belanja penanganan pandemi. Belanja negara tahun 2022 dialihkan kepada tantangan-tantangan terkini, termasuk dalam meredam gejolak dinamika perekonomian dunia. Kebutuhan belanja terkait dengan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dinaikkan. Belanja subsidi dan kompensasi di tahun 2022 tercatat sebesar Rp 551 triliun atau naik 192,7% dibandingkan tahun lalu.

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi
Laju pertumbuhan positif juga tercatat di seluruh sektor lapangan usaha baik di triwulan IV maupun di sepanjang tahun 2022. Sektor-sektor strategis, termasuk manufaktur, pertanian, perdagangan, serta penunjang pariwisata mampu tumbuh kuat di tahun 2022. Hal ini juga tercermin dari realisasi penerimaan perpajakan yang tumbuh sebesar 31,4% (yoy) di tahun 2022. Keberlanjutan pemulihan sektor produksi ini juga memberikan dampak positif bagi pembukaan lapangan pekerjaan, sebagaimana ditunjukkan oleh terus turunnya tingkat pengangguran di 2022 yang tercatat sebesar 5,9% (2021 6,5%).

Sejalan dengan indikator PMI, laju ekspansi sektor manufaktur juga terus menguat. Sektor manufaktur sebagai kontributor utama perekonomian tumbuh sebesar 4,9% di tahun 2022, atau naik signifikan dari 3,4% di tahun 2021. Tingkat pertumbuhan sektor manufaktur di triwulan IV sebesar 5,6% juga jauh melampaui tingkat pertumbuhan secara agregat (5,0%). Hal ini mengindikasikan tren perbaikan sektor manufaktur sebagai mesin pertumbuhan perekonomian domestik. 

Sejalan dengan ekspansi sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tercatat mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sektor perdagangan tumbuh sebesar 6,6% di triwulan IV 2022 atau tumbuh sebesar 5,5% di tahun 2022. Tingginya aktivitas konsumsi dalam negeri mendorong pertumbuhan perdagangan besar dan perdagangan kendaraan yang masing-masing tumbuh 5,4% dan 5,9% di tahun 2022. Selain itu, pola konsumsi dalam penggunaan kanal digital yang melonjak di masa pandemi juga masih meningkat. Berdasarkan data dari Google, Temasek dan Bain, Gross Merchandise Value Indonesia melalui perdagangan elektronik di tahun 2022 tumbuh 22,0%. 

Pendekatan yang tepat dalam penerapan kebijakan restriksi sosial (PPKM) juga memegang peranan penting dalam perbaikan sektor penunjang pariwisata. Sektor transportasi dan akomodasi merupakan sektor dengan pertumbuhan paling tinggi sepanjang tahun 2022 yaitu masing-masing sebesar 19,9% dan 12,0% atau tumbuh 17,0% dan 13,8% di triwulan IV 2022. Peningkatan aktivitas pariwisata juga tercermin dari meningkatnya jumlah penumpang di seluruh moda transportasi dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah penumpang angkutan udara mengalami peningkatan sebesar 75,8% untuk penumpang domestik dan 1030,9% untuk penumpang internasional sepanjang tahun 2022.  Selain itu, kunjungan wisatawan ke Indonesia di tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu mencapai 5,5 juta kunjungan atau naik 251,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Outlook Perekonomian 2023
Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 masih akan tetap kuat meskipun dihadapkan pada prospek melambatnya perekonomian global. Laju pemulihan yang sangat kuat di tahun 2022 menjadi pijakan yang kokoh bagi perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan jangka pendek sekaligus untuk melanjutkan agenda pembangunan jangka menengah-panjang. Indikator perekonomian terkini juga terus menunjukkan tren ekspansif, termasuk indeks PMI manufaktur Indonesia yang pada bulan Januari 2023 meningkat cukup signifikan. 

Namun demikian, Pemerintah tetap akan terus memantau risiko perekonomian dunia saat ini. Risiko ketidakpastian masih cukup tinggi, meskipun risiko perlambatan ekonomi dunia diindikasikan mulai melunak. Dalam World Economic Outlook terbitan Januari 2023, IMF memprediksi pertumbuhan global tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,4% dan 2,9%, atau lebih tinggi 0,2 p.p. dibanding proyeksi sebelumnya pada Oktober 2022. Revisi ke atas ini didorong penguatan kinerja di beberapa negara besar sejak akhir 2022 dan mulai meredanya tekanan inflasi dunia yang diprediksi melambat secara gradual di tahun 2023.

Keberlanjutan agenda reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi akan terus dijaga guna memperkokoh struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. APBN 2023 juga telah dipersiapkan agar senantiasa waspada namun optimis kepada potensi perekonomian ke depan. Kesehatan fiskal tetap menjadi perhatian penting agar mampu secara cepat dan tepat dalam menyasar isu-isu kritikal, termasuk dalam pengendalian inflasi, stabilitas perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan investasi yang lebih kuat. “Berkat kerja keras APBN sebagai peredam tekanan global, Indonesia masih menjadi negara dengan predikat “The Bright Spot” di tengah guncangan global saat ini. Ini yang harus terus kita jaga dengan tetap optimis, namun juga waspada,” tutup Menkeu. (***)

(Sumber : Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, @www.kemenkeu.go.id)

Continue Reading

Ekonomi

Mekanisme Pembayaran Kompensasi Per Triwulan, Pertamina Apresiasi Kementerian Keuangan

Published

on

Gedung PT. Pertamina (Persero) (Dokumentasi : PT Pertamina(Persero), @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang semakin mempercepat pembayaran kompensasi energi. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan RI mengubah kebijakan mekanisme pembayaran dari semula per semester menjadi per triwulan. Dengan perubahan ini, arus kas Pertamina diyakini akan semakin kuat sehingga bisa semakin solid dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional. 

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Keuangan RI yang telah mengakselerasi kebijakan pembayaran kompensasi energi yang lebih cepat. 

“Dengan mekanisme pembayaran kompensasi lebih cepat akan mendorong cash flow Pertamina semakin sehat dan kuat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan dan jajarannya atas dukungan penuh kepada perseroan,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, Pertamina akan terus menjaga ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan kebutuhan energi yang semakin meningkat. 

“Pasca pandemi, di saat negara-negara di dunia banyak mengalami kelangkaan dan krisis energi, Pertamina berhasil menjaga ketersediaan dan ketahanan stok energi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Menurut Nicke, selama hampir 3 tahun masa pandemi, kinerja Pertamina terus menunjukkan tren positif. Dengan keuangan yang sehat, Pertamina bisa terus melakukan  investasi dan membiayai proyek-proyek strategis nasional di bidang energi sehingga bisa memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi nasional.  

Ketahanan energi nasional, lanjut Nicke, semakin kuat dengan dukungan kebijakan Pemerintah yang memberikan tambahan anggaran subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM pada APBN 2022.

Dengan tambahan subsidi, kenaikan harga BBM dan LPG sebagian ditanggung negara. Berbeda dengan yang terjadi di beberapa negara di mana kenaikan harga minyak dan gas dunia seluruhnya dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM dan gas yang sangat tinggi. 

“Subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM menjadi menjadi shock absorber yang sangat tepat, sehingga tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik. Daya beli masyarakat juga terjaga sehingga pertumbuhan ekonomi nasional terus positif,” tandas Nicke.

Pertamina juga berhasil mengendalikan distribusi BBM subsidi melalui digitalisasi SPBU dan platform MyPertamina. Tahun 2022, distribusi BBM subsidi dapat dikendalikan di bawah kuota dari Pemerintah. Penyediaan BBM dan LPG untuk seluruh masyarakat dapat dilaksanakan secara baik, bahkan untuk pembangunan BBM 1 harga tercapai melebihi target. (***)

(Sumber : PT Pertamina(Persero), @www.pertamina.com)

Continue Reading

Trending