Connect with us

Dunia Pendidikan

1.000 Ponpes Lolos Audisi Tahap Pertama Dapat Bantuan Modal OPOP

Published

on

Photo : Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum

Tasikmalaya, goindonesia.co – Sebanyak 1.000 pondok pesantren telah mendapatkan bantuan modal One Pesantren One Product (OPOP). Pemenang bantuan merupakan pondok pesantren yang lolos audisi tahap pertama.

Audisi tahap pertama OPOP 2021 ini sekaligus memastikan program unggulan Ridwan Kamil – Uu Ruzhanul Ulum tetap berjalan untuk kali ketiga berturut-turut. Pandemi Covid-19 sedikit memengaruhi tapi tidak mengurangi dana untuk OPOP.

Menurut Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, sebelumnya memang sempat ada rencana refocusing anggaran sampai ke tahap pembicaraan apakah OPOP dapat digelar lagi atau tidak. Namun dengan komitmen kuat hal itu urung dilaksanakan.

“Alhamdulillah program OPOP berhasil dilaksanakan walaupun ada penyesuaian di masa Covid-19. Ini adalah tahun ketiga pada masa kepemimpinan kami,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat membuka Pelatihan dan Magang Virtual OPOP Provinsi Jabar Tahun 2021 dari Rumah Singgah Wakil Gubernur, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (6/9/2021).

Uu menuturkan, berdasarkan komitmen bersama dirinya dan Gubernur Ridwan Kamil, program OPOP tetap dilaksanakan dengan anggaran tetap meskipun ada modifikasi dalam prosesnya.

“Kalau anggaran lain silakan refocusing, tapi tolong program keumatan, hibah, bansos, program OPOP jangan sekali-kali disentuh karena ini menyangkut keumatan,” tutur Pak Uu menirukan sikap Gubernur Ridwan Kamil.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar Kusmana Hartadji meskipun besaran dana OPOP tetap namun ada sedikit perubahan dalam jumlah pemenang audisi, yakni akan terjadi di tahap kedua di mana asalnya menyaring 100 ponpes kini menjadi 28 ponpes.

Sementara tahap pertama tetap 1.000 ponpes pemenang audisi dan pada setiap tahap tidak terhindarkan pemotongan pajak. Adapun pemenang tahap pertama akan dapat Rp25 juta dipotong pajak 15 persen untuk start up, dan Rp35 juta dipotong pajak 15 persen untuk scale up.

“Seluruhnya sudah diproses masuk rekening sejak tiga hari lalu,” sebut Kusmana yang akrab disapa Pak Tutus.

Adapun 28 pemenang audisi tahap kedua akan mendapatkan hadiah bantuan modal sebesar Rp100-200 juta. “Itu hanya scale-up saja, start-up tidak diikutsertakan,” jelasnya.

Untuk menentukan juara provinsi di tahap ketiga, Pak Tutus mengatakan pihaknya tetap mempertahankan jumlah tiga pemenang dengan masing-masing mendapatkan dana bantuan modal sebesar Rp400 juta. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Dunia Pendidikan

Kemenparekraf Buka 3.860 Kuota Mahasiswa Baru Poltekpar Tahun Akademik 2024/2025

Published

on

Foto ilustrasi dok. Kemenparekraf (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) akan kembali membuka program penerimaan mahasiswa baru (PMB) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) untuk tahun akademik 2024/2025. 

Kemenparekraf melalui enam Poltekpar yang ada di bawah naungannya akan membuka kesempatan bagi 3.860 calon mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia andal di sektor pariwisata tanah air. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024), mengatakan selama ini Poltekpar telah banyak mencetak lulusan-lulusan unggul di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif baik untuk bekerja maupun berwirausaha. 

“Seiring dengan peningkatan kinerja pariwisata di Indonesia, peran sumber daya manusia pariwisata menjadi isu yang strategis untuk dipersiapkan maupun dikembangkan secara profesional baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Karenanya kita terus menggalakkan untuk kuliah di Poltekpar aja,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Jalur penerimaan mahasiswa baru Poltekpar Tahun Akademik 2024/2025 masih terbagi dalam dua kategori seleksi. Pertama adalah Seleksi Bersama Masuk (SBM) Politeknik Pariwisata yaitu pendaftaran dan seleksi yang dilakukan secara bersama dan terintegrasi antara seluruh Poltekpar yang berada di bawah naungan Kemenparekraf. Yakni Poltekpar NHI Bandung, Poltekpar Bali, Poltekpar Medan, Poltekpar Makassar, Poltekpar Palembang, dan Poltekpar Lombok. 

Kemudian yang kedua adalah Seleksi Mandiri Masuk (SMM) Poltekpar. Yakni merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara mandiri oleh masing-masing Politeknik Pariwisata sesuai dengan tahapan seleksi yang telah ditetapkan secara mandiri. 

Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani, mengatakan jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru Poltekpar tahun ini meningkat dibanding tahun akademik sebelumnya yakni dari 3.805 menjadi 3.860.

“Pendidikan vokasi yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang unggul dan berdaya saing internasional,” ujar Giri. 

Plt. Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, mengatakan Seleksi Bersama Masuk (SBM) Poltekpar Pariwisata di bawah naungan Kemenparekraf/Baparekraf akan dibuka secara resmi tahapannya pada 26 Februari 2024. 

“Seleksi Bersama Masuk Poltekpar Pariwisata ini juga akan diluncurkan secara resmi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di tanggal yang sama pada 26 Februari mendatang,” ujar Dewi.  (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Dunia Pendidikan

Kongres dan Rapat Kerja Forum Widyabasa Indonesia diselenggarakan di Badan Bahasa

Published

on

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kemendikbudristek, E. Aminudin Aziz (Foto : @www.kemdikbud.go.id)

Jakarta, goindonesia.co — Forum Widyabasa Indonesia (FWI), sebuah organisasi profesi yang mewadahi para pejabat fungsional Widyabasa di Indonesia, mengadakan Kongres Perdana FWI pada tanggal 10 Januari 2024. Kongres dilanjutkan dengan Rapat Kerja FWI keesokan harinya. Organisasi profesi FWI ini dibentuk sebagai wadah pengembangan dan bertukar pikiran seluruh anggota.

Dideklarasikan pada pada 28 November 2023, organisasi profesi ini siap melayani masyarakat dan menyambut tantangan kebahasaan yang ada di masa depan. Melalui kerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai instansi pembina Widyabasa Indonesia, FWI diharapkan mampu berkontribusi secara optimal dan meningkatkan peran bahasa dan sastra Indonesia dalam meningkatkan literasi Indonesia.

Deklarasi yang telah dilakukan merupakan langkah awal dalam penguatan kegiatan-kegiatan FWI berikutnya, di antaranya adalah kegiatan Kongres dan Rapat Kerja Forum Widyabasa Indonesia yang dilaksanakan untuk menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, merumuskan program kerja, dan mengesahkan kelengkapan organisasi lainnya yang dilaksanakan pada 10—11 Januari 2024, bertempat di Aula Sasadu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kongres FWI ini merupakan Langkah fundamental untuk mendukung terciptanya ekosistem kebahasaan dan kesastraan yang baik dengan peran aktif Widyabasa Indonesia.

“Widyabasa dapat mengkreasikan pemikiran, bagaimana untuk berperan aktif dalam mengemban tugas yang dinyatakan dalam Keputusan Permenpan RB Nomor 2, Tahun 2022, Tentang Penetapan Jabatan Fungsional Widyabasa. Tugas Widyabasa mengembangkan, membina dan melestarikan bahasa dan sastra. Tingkat literasi masyarakat kita yang selalu merujuk pada nilai rendah menjadi tantangan bagi para Widyabasa. Ini merupakan tanggung jawab besar yang diemban oleh Widyabasa,” ujar Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), E. Aminudin Aziz dalam sambutannya, pada Rabu (10/1).

Amin menambahkan, bahwa Widyabasa diartikan dalam dua makna, yaitu Widya Bahasa dan Sastra. Jabatan Fungsional Widyabasa bisa sampai ke jenjang Ahli Utama. “Saat ini, di lingkungan Badan Bahasa Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Pertama diampu oleh 100 orang, Widyabasa Ahli Muda 129 orang, Widyabasa Ahli Madya 50 orang, dan PPPK 39 orang. Jumlah tersebut masih belum ideal, karena tugas semakin banyak dan tuntutan lingkungan berubah setiap saat. Sementara itu, Widyabasa Ahli Utama belum dimiliki di Badan Bahasa karena sampai hari ini masih menunggu ditetapkannya aturan oleh Menteri,” terangnya.

Lebih lanjut, Amin menyampaikan bahwa peran Pimpinan di Pusat dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) diperlukan dalam pembinaan Widyabasa agar dapat berkinerja lebih baik. “Bagaimana menggerakkan potensi Widyabasa yang ada, supaya Widyabasa ini dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerak roda lembaga ini. Kita tidak mungkin bekerja sendiri, harus saling berkontribusi, tidak lagi I for me, tapi menjadi We for us!,” tutup Amin mengakhiri sambutan.

Widyabasa bukanlah jabatan yang datang secara instan. Orang-orang yang menduduki jabatan ini adalah mereka yang sudah berkecimpung dalam dunia kebahasaan dan kesastraan. Widyabasa dapat menjadi pelengkap dan pemerkuat peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di setiap instansi, khususnya dalam pendampingan serta penggunaan bahasa yang baik dan benar, baik dalam tata naskah dinas maupun dalam penggunaan bahasa tulis lainnya.

Selain itu, Widyabasa juga bertugas membina penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, meningkatkan kemahiran berbahasa, pemajuan sastra lisan yang ada di suatu daerah, kodifikasi bahasa dan sastra, dan bidang lain yang dapat menguatkan jabatan lain dalam suatu instansi.

Sebagaimana diketahui, Widyabasa kini menjadi salah satu pilihan jabatan fungsional bagi ASN yang akan bekerja, berkiprah, dan berkarier di bidang kebahasaan dan kesastraan. Nomenklatur ini pun melengkapi nomenklatur jabatan fungsional lain di lingkungan Kemendikbudristek.

Secara resmi Widyabasa dikukuhkan sebagai jabatan fungsional oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa. Dalam peraturan tersebut tertera bahwa Pejabat Fungsional Widyabasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

Tugas pokok melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, terdapat tiga unsur, yaitu unsur pengembangan bahasa dan sastra yang meliputi 57 butir kegiatan, unsur pembinaan bahasa dan sastra yang mencakupi 34 butir kegiatan, dan unsur pelindungan bahasa dan sastra yang menaungi 14 butir kegiatan. Secara keseluruhan terdapat 105 butir kegiatan yang dapat dilakukan oleh widyabasa.  Pelaksanaan butir kegiatan tersebut dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga tempat widyabasa bekerja.

Jabatan fungsional widyabasa bersifat terbuka. Oleh karena itu, ASN di luar instansi pembina, yaitu Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Widyabasa. Kesempatan itu ada jika salah satu tugas dan fungsi lembaga yang menaunginya berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. ASN dapat menjadi pejabat fungsional Widyabasa melalui beberapa jalur, yaitu jalur pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian (inpassing), dan promosi.

Widyabasa merupakan rumpun jabatan keahlian yang terbagi atas jenjang jabatan Widyabasa Ahli Pertama, Widyabasa Ahli Muda, Widyabasa Ahli Madya, dan Widyabasa Ahli Utama. Jumlah Widyabasa pada setiap jenjang akan ditentukan oleh serangkaian analisis yang proses dan contohnya terangkum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa.

Sementara itu, Atikah Solihah, Ketua Umum FWI dalam laporannya menyampaikan bahwa Kongres Widyabasa Indonesia diharapkan dapat menghasilkan kelengkapan organisasi profesi yang diperlukan. “Hasil Kongres I FWI akan ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi yang akan lebih mengukuhkan Widyabasa dalam berperan aktif di bidang pengembangan, pembinaan, pelindungan, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia serta akan direalisasikan dalam bentuk kerja kolaboratif antarwidyabasa. Kongres FWI akan membahas tiga agenda penting, yaitu AD/ART, Program Kerja, dan kelengkapan organisasi lainnya,” tuturnya.

“Program kerja FWI akan berfokus pada empat bidang. Bidang Kesekretariatan dan Keorganisasian akan mengusung tema kerja Widyabsa Berpena, Bidang Pengembangan Profesi dan Inovasi akan mengusung tema kerja Widyabasa Berkarya, Bidang Hukum dan Advokasi akan mengusung tema kerja Widyabasa Bermuruah, dan Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama akan mengusung tema kerja Widyabasa Berjenama. Sebagai organisasi yang baru dibentuk, diharapkan keempat bidang kerja tersebut dapat memperkukuh Forum Widyabasa Indonesia menuju organisasi profesi yang bermartabat dan bermanfaat,” lanjut Atikah.

Kegiatan Kongres dan Rapat Kerja FWI ini dilaksanakan secara hibrida. Turut hadir secara luring dalam kegiatan Kongres dan Rapat Kerja FWI ini Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta sejumlah 279 Pejabat Fungsional Widyabasa yang berasal dari 30 Provinsi turut hadir secara luring dan daring. Sementara itu, turut hadir secara luring perwakilan organisasi profesi Asosiasi Widyaprada Indonesia, Muktiono Waspodo, Pamong Budaya, serta rekan media. (***)

*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi – Republik Indonesia 

Continue Reading

Dunia Pendidikan

Kemendikbudristek Dukung Opera Majapahit: Gitarja, Sang Sri Tribhuwana

Published

on

Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra (Foto: dok. InfoPublik.)

Jakarta, goindonesia.co — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung dan mengapresiasi penuh penyelenggaraan Opera Majapahit: Gitarja, Sang Sri Tribhuwana. Acara akan berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta, pada Kamis (7/12). Opera Majapahit: Gitarja, Sang Sri Tribhuwana merupakan sekuel kedua dari karya trilogi oleh sutradara Mia Johannes. Sebelumnya, pentas sekuel pertama opera ini telah terselenggara pada tahun 2020 dengan judul Gayatri: Sang Sri Rajapatni.

Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra, mengatakan bahwa penampilan Opera Majapahit akan mempertunjukkan tentang latar sejarah budaya Nusantara dalam format karya seni untuk publik.

Mahendra menambahkan, pentas Opera Majapahit ini juga merupakan karya kreatif dari kalangan anak muda yang mengangkat nilai kebudayaan nasional melalui cara inovatif dan kontemporer, tanpa melupakan atau menghilangkan nilai otentiknya.

“Kemendikbudristek terus membuka dan memberi ruang kepada semua komunitas masyarakat yang ingin membangkitkan budaya Indonesia dengan inspirasinya. Tumbuh kembang ide komunitas masyarakat untuk kebudayaan perlu mendapat prioritas,” ujar Mahendra di Jakarta (5/12).

Lebih lanjut, Mahendra berpendapat bahwa karya seni yang lahir dari inspirasi komunitas masyarakat maupun pegiat budaya menjadi sumber energi baru untuk mengangkat dan menyebarluaskan kebudayaan Indonesia ke kancah dunia. Menurutnya, pentas Opera 
Majapahit ini menegaskan bahwa kebudayaan merupakan milik semua masyarakat Indonesia, tanpa membedakan etnis, agama, maupun golongan.

“Pentas Opera Majapahit ini juga dapat memberi nilai tambah cakrawala wawasan tentang sejarah kehidupan leluhur dan perkembangan budaya Nusantara. Dan penting untuk dipahami, diketahui, dan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Mahendra.

Opera Majapahit: Gitarja, Sang Sri Tribhuwana berkisah mengenai Putri Permaisuri dari Kerajaan Majapahit di abad ke-13. Diadaptasi dari kitab Kakawin Nagarakertagama, opera ini akan menceritakan bagaimana upaya Gitarja dalam mewujudkan mimpi para leluhurnya dan ibunya, yaitu Gayatri Sri Rajapatni. 

Pentas Opera Majapahit: Gitarja, Sang Sri Tribhuwana turut didukung oleh narator Nino Prabowo, penata musik Franki Raden dengan Indonesian National Orchestra, pesinden Satya Cipta dan Bethu, penata cahaya Iwan Hutapea, penata suara Nabil Husein, serta 12 orang pelakon dari seluruh Indonesia, dan sejumlah kru lainnya. (***)

*Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi – Republik Indonesia

Continue Reading

Trending