Connect with us

Dunia

Wajah Afganistan Setelah Taliban Merebut Kembali

Published

on

Catatan Jeehan

Jakarta, goindonesia.co — AHAD (14 Agustus 2021) yang mencengangkan. Kabul, ibukota Afganistan jatuh ke tangan pasukan Taliban, yang melakukan konvoi dengan kendaraan bak terbuka, sambil mengacung-acungkan aneka senjata dalam genggaman.

Kabar yang kami terima dari di Isfahan, dari Kabul, seketika Presiden Afganistan, Ashraf Ghani meninggalkan negerinya. Tak ada yang bisa memastikan dia pergi ke mana. Informasi simpang siur menyebutkan, di diterbangkan ke Dubai – Uni Emirat Arab. Ada juga kabar dia kabur ke Tajikistan.

Lewat akun Facebook-nya, hanya meletik informasi, dia pergi, karena tak ingin menghindari pertumpahan darah. Alasan klasik yang selalu diungkapkan para Kepala Negara dan Pemerintahan, ketika ditaklukan aksi pendudukan bersenjata kaum yang mereka sebut pemberontak.

Pasukan bersenjata Taliban yang selama ini menguasai provinsi Kandahar, akhirnya merangsek ke Istana Kepresidenan. Mereka juga menduduki gedung parlemen, tempat politisi biasa berdebat dan menarik urat leher antar sesamanya. Tak diketahui pula ke mana para politisi itu pergi atau sembunyi, selama empat hari terakhir.

Taliban menduduki Kabul, setelah selama dua dasawarsa negeri itu berada dalam penguasaan Amerika Serikat (AS), yang melakukan invasi tahun 2001, yang dikenal dengan George Bush War, aksi balas dendam atas serangan aksi 11 September 2001, karena Taliban tak mau menyerahkan Osama bin Laden.

Osama pemimpin kelompok Al Qaeda, yang masih merupakan bagian dari keluarga kerajaan Saudi Arabia, disebut pemerintah George Bush sebagai orang paling harus bertanggung jawab atas aksi runtuhnya Wold Trade Center di New York City — yang menewaskan hampir 3.000 korban — setelah ditabrak dengan sengaja oleh dua pesawat yang dibajak 19 militan yang terkait dengan kelompok ekstremis al Qaeda dalam aksi serangan bunuh diri terhadap sasaran di Amerika Serikat.

Bersama sekutunya, Inggris, pasukan Amerika Serikat menyerang kamp latihan Al Qaeda pada Oktober 2001. November 2001, dibantu pasukan marinir Inggris mereka menguasai lapangan terbang Bagram.

Penguasa Taliban meninggalkan markas mereka di Kabul, bersama anak buah mereka menyingkir ke kawasan pegunungan Afganistan. Antara lain di Kandahar. Tetapi, di sini pasukan AS dan Inggris juga menerjang mereka.

Sejak saat itu, pasukan Taliban melakukan aksi perang gerilya. Aksi perang gerilya itu mereka lakukan selama dua dekade dengan berbagai peristiwa, termasuk melakukan komunikasi dengan misi Presiden AS Donald Trump, dengan rencana penarikan seluruh pasukan AS dari Afganistan.

Pada 14 April 2021,  Presiden AS Joe Biden mengumumkan penarikan pasukan AS dari Afghanistan mulai 1 Mei sampai 11 September, mengakhiri perang terpanjang Amerika, itu. Rencana yang dikemukakan Joe Biden, itu merupakan perpanjangan dari batas waktu penarikan sebelumnya pada 1 Mei yang disepakati antara misi Trump dengan Taliban.

Momentum ini dimanfaatkan oleh pasukan Taliban. 4 Mei – pasukan Taliban melancarkan serangan besar-besaran  dan menekan pasukan Afghanistan di bagian Selatan provinsi Helmand, sekaligus melakukan serangan paralel keenam provinsi lain.

Distrik Nerkh di luar ibu kota Kabul dikuasai pada 11 Mei, saat kekerasan meningkat di seluruh negeri, dan menewaskan lebih dari 150 tentara Afghanistan dalam pertempuran memburuk yang berlangsung selama 24 jam. Serdadu Afganistan juga kewalahan menghadapi mereka, pada pertempuran yang berkecamuk di 26 dari 34 provinsi di negara itu.

11 Juni 2021, gerilyawan  Taliban melancarkan serangkaian serangan di utara negara itu, yang lokasinya jauh dari benteng tradisional mereka di selatan. Utusan PBB untuk Afghanistan menyebut, Taliban sudah menduduki dan mengambil lebih 50 dari 370 distrik negara itu.

2 Juli – Pasukan Amerika diam-diam menarik diri dari pangkalan militer utama mereka di Afghanistan – Pangkalan Udara Bagram, satu jam perjalanan dari Kabul. Ini secara efektif mengakhiri keterlibatan AS dalam perang. Tiga hari kemudian, Taliban mengajukan proposal perdamaian tertulis kepada pemerintah Afghanistan segera setelah Agustus.

Pasukan Afganistan kian terpepet. Gerilyawan Taliban, pada  21 Juli, menurut seorang jendral senior AS sudah menguasai sekitar setengah dari distrik negara itu, dan mengingatkan aksi cepat pergerakan nya.

Pada 25 Juli, AS lantas berjanji untuk terus mendukung pasukan Afghanistan “dalam beberapa minggu mendatang” dengan serangan udara intensif untuk membantu mereka melawan serangan Taliban.

Antara Mei sampai 25 Juli 2021, itu dalam catatan utusan PBB untuk Afganistan, tak kurang dari 2.400 warga sipil Afghanistan tewas atau terluka dalam kekerasan yang meningkat, peningkatan jumlah korban yang cepat sejak pencatatan dimulai pada 2009.

Lantas, Zaranj di selatan negara itu menjadi ibu kota provinsi pertama yang jatuh ke tangan Taliban dalam beberapa tahun, pada 6 Agustus 2021. Setelah itu, banyak lagi yang jatuh ke tangan Taliban, termasuk kota Kunduz yang strategis di utara.

Empat ibu kota provinsi jatuh dalam sehari, termasuk Kandahar, kota kedua di negara itu dan rumah spiritual Taliban, pada 13 Agustus. Pada saat bersamaan, Taliban menangkap lawan bebuyutannya, komandan veteran Mohammad Ismail Khan,  di Herat.

14 Agustus, Kota utama di Utara, Mazar-i-Sharif dan Pul-e-Alam, ibu kota provinsi Logar hanya 70 km (40 mil) selatan Kabul, juga dikuasai Taliban, dengan sedikit perlawanan.

AS tak ambil peduli, karena sibuk mengirim lebih banyak pasukan untuk membantu mengevakuasi warga sipilnya dari Kabul ketika Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan dia sedang berkonsultasi dengan mitra lokal dan internasional untuk mengatasi keadaan.

Gerakan pasukan Taliban tak terbendung. 15 Agustus, mereka merebut kota timur utama Jalalabad tanpa perlawanan, yang sekaligus menandai, ibukota Afganistan, Kabul, secara efektif sudah mereka kepung.

Pada hari itu juga, mereka masuk ke Kabul, ketika pasukan AS sedang mengevakuasi para diplomat dari kedutaannya dengan helikopter. Televisi lokal 1TV melaporkan, beberapa ledakan terdengar di kota, yang sebagian besar sepi pada hari sebelumnya.

Suara rentetan tembakan terdengar di dekat bandara, ketika itu, seperti mengiringi warga Afganistan yang hendak meninggalkan ibukota itu. Dan.. saat itulah tersiar kabar, Presiden Afganistan Ghani, kabur dari Kabul.

Pasukan Taliban merangsek masuk istana presiden dan menguasainya, yang mereka perlakukan laiknya tenda tempat pertahanan mereka selama ini.

Selasa, 17 Agustus 2021, Zabihullah Mujahid yang selama dua dekade menjadi ‘voice of Taliban,’ menampakkan dirinya dan langsung menghiasi berbagai platform media ke seluruh dunia. Itulah pertama kalinya, khalayak dunia mengenali wajahnya.

Hari itu, Mujahid tampil di hadapan wartawan,  di ruangan yang biasa digunakan pemerintah Afghanistan memberi keterangan kepada media. Mikrofon dan perabotannya, juga masih yang sama. Bahkan tirai latarnya pun  sama. Hanya benderanya saja yang berbeda. Bendera putih Taliban telah menggantikan bendera Afghanistan.

Mujahid nampak berusaha meyakinkan, bahwa Taliban hadir dengan nada damai. Ia mengulangi jaminan Taliban sebelumnya, bahwa mereka tidak merencanakan balas dendam terhadap orang-orang yang selama ini telah menentang mereka di Afghanistan, bahkan mereka yang telah bekerja dengan pasukan militer Amerika dan NATO.

Konferensi pers itu memang ditunggu berbagai kalangan, karena bersamaan dengan jatuhnya Kabul ke tangan Taliban, tersebar berbagai cuplikan video clip bagaimana mereka melakukan hukum sebat dan rajam atas perempuan pelaku zina. Masyarakat dunia seolah sedang menanti informasi, Taliban akan melakukan aksi brutal dari tahun-tahun awal mereka berkuasa, untuk membenrkan persepsi global tentang mereka. Lantas, membalik kehidupan di Afganistan, khasnya Kabul, yang selama 20 tahun mengalami perubahan dengan kuatnya budaya Barat yang dibawa pasukan AS dan sekutunya.

Di luar ekpektasi, ketika Mujahid menyatakan, “Beri kami waktu.” Dia mengatakan, Taliban sedang melakukan “pembicaraan serius” tentang bentuk pemerintahan baru. Lantas, memberikan jaminan kepada perempuan Afghanistan, yang ketika terakhir kali Taliban menguasai negara itu, terkesan melakukan tekanan terhadap perempuan.

“Kami menjamin bahwa tidak akan ada kekerasan terhadap perempuan,” katanya, “tidak ada prasangka terhadap perempuan yang akan diizinkan, tetapi nilai-nilai Islam adalah kerangka kerja kami.”

Perempuan, kata Mujahid, akan aktif dalam masyarakat, diizinkan untuk bekerja dan belajar, tetapi “dalam batas-batas yang diatur dan diperbolehkan hukum Islam.”

Para perempuan Afganistan memang was-was, termasuk akan diberlakukan kembali pemakaian burqa, yang di masa lalu menyesakkan. Namun, selama pandemi nanomonster Covid-19, justru menjadi pilihan di berbagai kawasan Timur Tengah.

Pada hari itu, suasana kehidupan di Kabul, tampaknya kembali normal. Toko-toko dibuka dan lalu lintas kembali ramai, meskipun mobil warga mesti berhenti di pos pemeriksaan.

Perempuan-perempuan, juga mulai muncul di jalan-jalan di beberapa lingkungan, dengan sedikit perubahan dalam cara mereka berpakaian. Perempuan-perempuan Afganistan, itu nampak lebih sopan, dengan abaya yang lebih longgar dan syal yang lebih ketat. Tak terkesan Taliban akan mewajibkan kembali burqa, seperti mereka lakukan pada tahun 1990-an.

Di televisi, jurnalis perempuan terlihat meliput dari jalan-jalan dan mewawancarai anggota Taliban di studio. Tapi, mereka masih berhati-hati dalam menayangkan musik ilustrasi.

Dalam konferensi pers pertama, Mujahid mengemukakan, “Kami menginginkan sistem Islam yang kuat.” Dia tidak mengatakan, bahwa pemerintahan Taliban akan seperti dulu, ketika mereka berkuasa.

Menjawab pertanyaan seputar warga sipil Afganistan yang menjadi korban perang antara mereka dengan pemerintah Afganistan yang dibentengi AS dan sekutunya, Mujahid secara diplomatis mengatakan, “Keluarga kami juga menderita. Kita juga menyayangkan warga sipil yang menjadi korban.”

Ihwal juru bicara pemerintah yang ditembak pasukan Taliban pekan lalu, Mujahid mengatakan, “Itu adalah peristiwa dalam perang.”

Di luar penjelasan resmi dalam konferensi pers, itu beredar informasi, Taliban masih mencari Ashraf Ghani, bekas Presiden Afganistan yang kabur, itu. Yang jelas, Taliban meminta seluruh pejabat pemerintah yang ditinggalkan Ghani, untuk tetap tinggal, tetapi para pejabat mengatakan Ghani telah meninggalkan negara itu.

Agaknya, tak akan ada pemerintahan transisi. Taliban akan langsung melakukan perubahan sesuai dengan ideologi mereka, meski harus dilakukan secara bertahap. Penegasan, itu membantah penjelasan Abdul Sattar, penjabat menteri dalam negeri pemerintah, yang mengatakan bahwa kekuasaan akan diserahkan kepada pemerintahan transisi.

Mujahid menjelaskan, seluruh pasukan Taliban harus bersiaga di semua pintu masuk Kabul sampai penyelenggaraan kekuasaan yang damai dan memuaskan berlangsung. Wakil pemerintah lama dengan wakil Taliban bertemu di Qatar pada Ahad depan, kata Fawzi Koofi, anggota tim perunding Kabul.

Dari konferensi pers pertama Taliban, mengemuka pandangan, Taliban tampaknya mencoba untuk menampilkan wajah yang lebih modern. Setidaknya, hal itu mengemuka dari pandangan Suhail Shaheen, salah seorang asisten Mujahid, yang menjelaskan ihwal kemerdekaan perempuan bekerja ddalam profesi sebagai jurnalis dan diplomat.

Menurut Shaheen kepada BBC, Taliban juga menjamin properti dan kehidupan rakyat warga Afganistan aman.” Belum nampak wajah baru Afganistan setelah Taliban merebut kembali negara tempat kelahiran Jamaluddin al Afghani, itu. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Dunia

Shahar Perets Tolak Wamil Israel, Tak Mau Konfrontasi dengan Warga Jalur Gaza

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Remaja perempuan asal Israel bernama Shahar Perets dijebloskan ke penjara oleh Akademi Militer Israel untuk yang ketiga kalinya. Hal ini lantaran Shahar menolak untuk mengikuti program wajib militer (wamil) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Israel. Keputusannya tersebut menyebabkan dirinya dianggap sebagai pengkhianat negara. 

Di Israel, terdapat program wajib militer (wamil), sebuah program sebagai bentuk bela negara dan menguatkan identitas nasional. Durasi program ini berlangsung dengan rentang waktu 2 tahun untuk perempuan dan 2,5 tahun untuk lelaki. Melalui program ini, warga negara diberi pendidikan dan pelatihan militer guna menjaga martabat dan keamanan negara.

Program ini wajib diikuti oleh para warga negara berusia 18 tahun yang merupakan pemeluk Yahudi dan Druze, serta para warga yang merupakan kelompok etnik dari Kawasan Kauskasus barat laut. 

Meskipun demikian, program ini tidak luput dari penolakan warga negara Israel sendiri. Faktor penolakan ikutserta dalam program wamil ini biasanya karena alasan medis, keluarga, dan agama. Namun, penolakan-penolakan ini lebih sering disampaikan secara tertutup.

Dikutip dari The New Arab, penolakan berbeda muncul dari remaja bernama Shahar Perets ini. Ia dengan lantang dan berani mengungkapkan penolakannya secara vokal. Alasan ideologis menjadi faktor utama Shahar lebih memilih dipenjara daripada mengikuti program wamil yang tidak sesuai dengan isi hatinya.

Shahar juga menolak keras atas tindakan penindasan atas rakyat di Jalur Gaza dan Tepi Barat, yang dilakukan oleh para angkatan militer. Shahar Perets tidak ingin menjadi bagian dari para militer tersebut.

Mengutip dari middleeastmonitor.com, tindakan Shahar yang terbuka ini membuatnya dicap sebagai pembelot dan tak acuh terhadap nasib warga Israel. Setidaknya, Shahar telah menjalani penjara, sebagai hukumannya, sebanyak tiga kali. Sanksi penjara diperoleh dirinya selama 18 hari.

Kemudian, pada kali kedua, durasi penjara yang harus dilakoninya yaitu selama 30 hari. Terpaksa, di ulang tahunnya yang ke-19, Shahar harus merayakannya di balik jeruji besi sembari menjalani masa hukuman penjara yang ketiga kalinya. 

Walaupun begitu, Shahar Perets tidak menyesali keputusannya menolak wamil di Israel itu. Menurutnya, pilihan yang ditetapkannya adalah hal benar. ”Penentangan yang terbuka ini termasuk bentuk penolakan revolusioner,“ kata dia, di middleeastmonitor.com pada 31 Oktober 2021.

Continue Reading

Dunia

Indonesia Jadi Presidensi G20, Jokowi Undang Pemimpin Dunia ke Bali 2022

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Indonesia terpilih menjadi keketuaan atau presidensi G20, melanjutkan kepemimpinan Italia. Posisi ini untuk pertama kalinya dipegang oleh Indonesia, dan akan dilakukan pada tahun 2022.

Penyerahan presidensi dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola pada Minggu, (31/11/2021). Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut.

“Saya sampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 di tahun 2022,” ujar Presiden Jokowi, seperti dalam keterangan Sekretariat Presiden, Senin (1/11/2021).

Presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar “Recover Together, Recover Stronger.” Pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20.

“Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh, dan inovasi yang tiada henti. G-20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam pada pertemuan-pertemuan kita ke depan,” jelasnya.

Jokowi secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir untuk melanjutkan diskusi pada KTT G20 yang rencananya digelar di Bali pada 30-31 Oktober 2022.

“Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak, Ibu, di ruang terbuka, di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G-20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih,” tandasnya.

Continue Reading

Dunia

Dubes Yuddy Chrisnandi Terima Penghargaan Diplomat of The Year dari Republik Ukraina

Published

on

By

Goindonesia.co – Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Ukraina, Georgia dan Republik Armenia, Prof Dr Yuddy Chrisnandi, menerima penghargaan sebagai Diplomat of the Year di Ukraina. Penghargaan tersebut pertama kalinya diterima

Duta Besar RI sejak berdirinya KBRI Kyiv pada tahun 1994.

Dubes Yuddy menerima penghargaan tersebut di akhir masa tugas, setelah mengabdi selama 4,5 tahun di pos tersebut. Upacara penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung House of Officer, Ministry of Defense of Ukraine,  di ibu kota Kyiv pada 1 Oktober lalu. Acara tersebut berlangsung meraih, dihadiri berbagai pejabat negara, kalagan diplomat dari berbagai kedutaan besar yang ada di Kyiv, akademisi, pengusaha, aktivis, dan lain-lain. Acara tersebut bahkan disiarkan langsung oleh televisi setempat untuk dipancarkan ke seluruh Ukraina.

Ambassadors Awards merupakan sebuah kegiatan Republik Ukraina yang memberikan penghargaan kepada para duta besar yang dinilai memiliki prestasi dan keberhasilan khusus, terutama dalam meningkatkan hubungan diplomatik antara kantor-kantor perwakilan asing dengan negara Ukraina.

Selain Dubes Yuddy, dua duta besar lain yang juga mendapat penghargaan adalah dubes Argentina dan dubes Azerbaijan, dari 69 duta besar yang ada di Ukraina.

Nominasi calon penerima penghargaan dilakukan Kementerian Luar Negeri Ukraina dengan memperhatikan juga masukan dari masyarakat, akademisi dan lembaga-lembaga terkait. Penetapan penerimanya dilakukan tim juri profesional dari Kementerian Luar Negeri Ukraina, dengan melibatkan suara kalangan masyarakat dan akademisi.

Dengan prestasi pertama kali sejak berdirinya KBRI Kyiv pada 1994 ini, diharapkan  penghargaan tersebut bisa meningkatkan citra positif Indonesia di Ukraina, yang juga meluas ke berbagai kalangan masyarakat di negara itu. [rls]

Continue Reading

Trending