Connect with us

Ekonomi

Kementan Klaim Stok Beras Aman Jelang Nataru

Published

on

Kementan mengklaim produksi beras tahun ini 31,68 juta ton atau 0,35 juta ton lebih banyak dibandingkan produksi tahun sebelumnya. (ANTARAFOTO/Adiwinata Solihin).

Jakarta, goIndonesia.co  – Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim stok beras jelang Natal dan Tahun Baru (nataru) aman hingga masuk musim panen tahun depan. Bahkan, Kementan menyebut produksi beras di dalam negeri meningkat dibanding tahun lalu.
“Jadi, kita tidak perlu khawatir kekurangan stok,” ujar Kepala Pusat Distribusi dan Akses Pangan Kementan Risfaheri dalam keterangan resmi, Kamis (23/12) malam.

Berdasarkan data KSA BPS, produksi beras pada tahun ini sebanyak 31,68 juta ton atau 0,35 juta ton lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 31,33 juta ton. Surplus tahun berjalan sampai dengan Desember 2021 mencapai 1,65 juta ton.

Apabila ditambah dengan stok awal tahun ini (carry over tahun lalu) yang mencapai 7,32 ton sesuai perhitungan Badan Ketahanan Pangan, maka total surplus beras dapat memenuhi kebutuhan minimal hingga tiga bulan ke depan. Adapun kebutuhan beras nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan.

Lebih jauh, BPS memprediksi produksi dan konsumsi pada Januari 2022 masih akan negatif. Lalu, produksi-konsumsi Februari 2022 mulai surplus. Perkiraan produksi beras pada Januari-Februari mencapai 3,4 juta ton.

“Artinya, surplus kita pada tahun sebelumnya sangat lebih dari cukup untuk menutup kekurangan produksi pada Januari 2022 nanti,” imbuh Risfaheri.

Badan Ketahanan Pangan merinci, sampai pekan kedua Desember, stok beras mencapai 7,5 juta ton terdiri dari 1,1 juta ton di Bulog, 4 juta ton di rumah tangga, 1,3 juta ton di penggilingan, 723 ribu ton di pedagang, 32 ribu ton di Pasar Induk Beras Cipinang, 323 ribu ton horeka, dan 12 ribu ton di Lumbung Pangan Masyarakat.

Terkait dinamika harga, data mengklaim harga rata-rata beras di tingkat penggilingan dan eceran masih stabil pada bulan ini dengan tren kenaikan 0,01 persen-0,03 persen. Stabilnya harga disebut karena stok beras nasional yang cukup dan aman.

“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap stok dan ketersediaan beras menjelang perayaan natal dan tahun baru ini,” jelasnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

IKM Pengekspor Sepatu Batik ke Belanda Akui Kesulitan Bahan Berkualitas Tinggi

Published

on

Seremonial pelepasan produk ekspor PT Sepatu Indonesia Jaya sebagai IKM binaan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang oleh Sekda Moch Maesyal Rasyid (Foto : @tangerangkab.go.id)

Tangerang, goindonesia.co – Industri Kecil Menengah (IKM) pengekspor sepatu bercorak batik ke Belanda mengakui kesulitan bahan berkualitas tinggi sesuai dengan standar negara tujuan. Baru-baru ini, PT Sepatu Indonesia Jaya sebagai IKM binaan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang mengekspor sepatu batik ke Nederland, Belanda.

Pemilik PT Sepatu Indonesia Jaya, Deschandra menjelaskan berbagai tantangan yang dilalui saat memproduksi Sepatu Batik (Sebatik). Salah satunya, ia harus mempertahankan kualitas produk dan berkompetisi dengan berbagai produk luar. 

“Untuk kendala sendiri tentunya masih ada yang kami rasakan salah satunya yaitu bahan dan kualitasnya, komponen sendiri saat ini sangat terbatas terutama yang berkualitas tinggi, hal ini menjadi kendala bagi kami untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal,” katanya pada saat pelepasan ekspor sepatu batik ke Belanda di Gerai Tangerang Gemilang, Jumat (7/6/2023).

Pelepasan produk ekspor tersebut secara seremonial dilakukan oleh Bupati Tangerang yang diwakili oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Moch Maesyal Rasyid. Pada fase ini, IKM Kabupaten Tangerang itu melepas 300 pasang sepatu batik. Perusahaan tersebut telah mengekspor sepatu ke Jepang, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Australia. Sekarang meluas ke Belanda dan akan berlanjut ke negara lain.

“Kami berterima kasih dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas agar bisa diterima di berbagai Negara,” katanya.

Diketahui, Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan nilai ekspor dari tahun 2022 sebesar 32% dan didominasi oleh produk alas kaki dan menjadi komoditi tertinggi. Ekspor sendiri merupakan sumber utama penerimaan devisa negara yang sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Resmiyati Marningsih menjelaskan, ekspor alas kaki telah dilakukan ke berbagai negara di Asia dan saat ini diperluas ke Eropa yaitu Belanda.

“Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap produk dari PT. Sepatu Indonesia Jaya yang telah mengekspor produknya ke berbagai negara,” ujarnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Moch Maesyal Rasyid, dalam sambutannya, berpesan untuk seluruh IKM terutama PT Sepatu Indonesia Jaya untuk terus berinovasi dan memakai batik khas Kabupaten Tangerang untuk desain sepatu yang dipasarkan. Dia berharap batik kebanggan Kabupaten Tangerang bisa semakin dikenal dan mendunia. (***)

*(Diskominfo Kab.Tangerang)

Continue Reading

Ekonomi

KAI Sediakan Tarif Rendah Untuk Periode Pascalebaran

Published

on

Suasana Stasiun Kereta Api Pasar Senen (Foto : Public Relations KAI)

Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) membuka subkelas H, I, dan J pada kelas eksekutif untuk penjualan tiket periode pasca Lebaran yakni hingga 3 Mei 2023. Subkelas tersebut merupakan subkelas tarif rendah yang biasa KAI jual pada periode bukan peak season. Pelanggan dapat membeli tiket dengan subkelas H, I, dan J melalui aplikasi KAI Access, web kai.id, dan seluruh chanel penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi dengan KAI.

Contohnya, tarif KA Bromo Anggrek relasi Gambir – Surabaya Subkelas A pada saat peak season berkisar antara 800.000 – 1.000.000, namun jika pelanggan membeli pada harga spesial ini, maka subkelas H, I atau J tarifnya berkisar Rp 700ribuan

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, KAI membuka penjualan tiket dengan tarif rendah pada periode balik Lebaran ini untuk memudahkan masyarakat bepergian menggunakan kereta api pada momen arus balik pasca lebaran.

“Pembukaan subkelas KAI dengan tarif rendah pada arus balik Lebaran ini juga mendukung himbauan pemerintah agar masyarakat tidak terkonsentrasi melakukan perjalanan balik pada 24 dan 25 April saja. Jumlah tempat duduk kereta api pada periode pasca Lebaran masih cukup banyak, sehingga masyarakat dapat segera memesannya untuk bepergian,” kata Joni.

KAI mencatat bahwa pada Lebaran hari pertama dan kedua, peminatnya masih tinggi. Pada hari pertama dan kedua Lebaran atau 22 dan 23 April 2023, tiket KA Jarak Jauh yang terjual okupansinya mencapai 100% dengan rincian hari pertama Lebaran terjual 138.015 tiket dan hari kedua Lebaran terjual 179.849 tiket.

Okupansi pelanggan KA Jarak Jauh juga tercatat cukup tinggi di pascalebaran. Pada periode H+1 s.d H+3 Lebaran atau 24 s.d 26 April, rata-rata tiket KA Jarak Jauh yang terjual mencapai 156.017 tiket dengan rata-rata okupansi mencapai 100%. 

Adapun pada periode H+4 s.d H+10 atau tgl. 27 April s.d 3 Mei, tiket KA Jarak Jauh masih cukup banyak tersedia

“Perjalanan dengan kereta api khususnya di masa Angkutan Lebaran ini memiliki berbagai keunggulan dibanding moda transportasi darat lainnya yaitu bebas macet, tepat waktu, lebih nyaman dan aman, serta mampu mengurangi angka kecelakaan di jalan raya,” tutup Joni. (***)

*(Public Relations KAI)

Continue Reading

Ekonomi

Kinerja Belanja Negara Tumbuh Baik, Menkeu Sampaikan Realisasinya

Published

on

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (Foto : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kinerja belanja negara tumbuh baik di awal tahun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sampai dengan 31 Januari 2023, belanja negara terealisasi Rp141,4 triliun atau 4,6% dari Pagu APBN 2023. Jumlah ini terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Belanja Pemerintah Pusat mencatatkan realisasinya sebesar Rp83,2 Triliun atau 3,7% dari Pagu APBN 2023. Total belanja tersebut meliputi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp28,7 triliun dan Belanja Non-KL sebesar Rp54,5 triliun.

“Kalau kita lihat belanja K/L mencapai Rp28,7 triliun atau 3,7% dari pagunya terutama untuk berbagai belanja seperti biaya operasi sekolah, pengadaan peralatan gedung bangunan, sarana prasarana, pemeliharaan, dan juga penyaluran bantuan sosial dan termasuk kegiatan operasional dari K/L. Belanja non-K/L yang berasal dari BUN telah mencapai Rp54,5 triliun, ini terutama untuk pembayaran pensiun dan penyaluran subsidi non energi,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita yang diselenggarakan daring, Rabu (22/02).

Dalam realisasi belanja ini, Menkeu memastikan tetap menjaga belanja-belanja prioritas. Anggaran kesehatan terealisasi Rp5,3 triliun yang dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta PBI JKN, pelayanan kesehatan rumah sakit TNI dan Polri, juga jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri. Sementara itu anggaran ketahanan pangan terealisasi Rp0,9 triliun dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan dan irigasi serta teknis kegiatan K/L.

“Untuk kegiatan K/L, kita berharap alokasi anggaran untuk ketahanan pangan bisa menangani tadi masalah terutama harga pangan beras yang diharapkan bisa stabil,” tandas Menkeu.

Di samping itu anggaran perlindungan sosial juga sudah terealisasikan lebih besar dari anggaran kesehatan dan ketahanan pangan. Realisasinya mencapai Rp14,6 triliun utamanya untuk penyaluran bantuan sosial bencana dan asistensi penyandang disabilitas, penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar, dan pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat bagi usaha kecil menengah agar tidak mengalami kenaikan suku bunga pinjaman.

Pada transfer ke daerah, Pemerintah telah merealisasikan Rp58,2 triliun atau 7,1% dari Pagu APBN 2023. Realisasi ini terdiri atas penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp10,8 triliun yang lebih tinggi dari tahun lalu karena naiknya pagu DBH minerba tahun 2023 dan penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar Rp47,4 triliun. Sedangkan sebagian dana TKD belum dilakukan penyaluran karena masih menunggu penyampaian persyaratan salur dari Pemerintah Daerah, dan penyaluran belum masuk jadwal salur. (***)

(Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, @www.kemenkeu.go.id)

Continue Reading

Trending